Penggugat:
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
Tergugat:
Mentri Hukum Dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
PENGURUS BESAR PERSATUAN GURU REPUBLIK INDINESIA (PB.PGRI). Diwakili oleh Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd

Mentri Supeno, Mergangsan, Yogyakarta, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumpengadilan negeri Yogyakarta, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hakdan melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan narkotika dalam bentuk tanaman, berupa ganja kering beratkurang lebih 53,04 gram ..Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 sekitar pukul 09.30 WIBberdasarkan informasi

Mentri Supeno, Mergangsan , Yogyakarta, atau setidak tidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeriYogyakarta, sebagai penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri.

Hal 7 dari 27 Hal.mmeperoleh informasi yang cukup, Team Unit Narkoba Polda DIY pada tanggal5 Oktober 2015, sekitar pukul 10.30 WIB mengikuti aktivitas Habib dirumahmya, dan sekitar pukul 10.30 datang terdakwa diky di rumah Habib, yangkemudian keduanya keluar rumah dengan berboncengan sepeda motor danmenuju ke arah jalan Mentri Supeno, kearah timur, kemudian Habib turun darimotor dan mengambil sesuatu di bawah pohon, yang selanjutnya karena teamnarkoba Polda DIY merasa curiga, selanjutnya dilakukan

Mentri Supeno,Mergangsan, YogyakartaeBahwa dalam perjalanan pulang mengambil ganja tersebut Terdakwabersama Saksi Dicky Suhendra, yaitu pada hari Senin Tanggal 5Oktober 2015 sekira pukul 19.30 WIB telah ditangkap petugas PoldaDIY di Perempatan Tungkak JI.

Mentri Supeno,Mergangsan, Yogyakarta;Bahwa pada hari Senin Tanggal 5 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 WIBdalam perjalanan pulang mengambil ganja Terdakwa Habib Ahmadi danSaksi Dicky Suhendra ditangkap petugas Polda DIY di PerempatanTungkak JI.

RIMBA LAZUARDI yangberdasarkan Keputusan mentri kehutanan nomor 361/KPTSII/1996 tentangpemberian hak pengusahaan hutan tanaman industry pola transmigrasiatas areal hutan seluas + 12.600 Ha di Propinsi daerah Tingkat Riau padaPT.

Regtberdasarkan Keputusan mentri kehutanan nomor 361/KPTSII/1996 tentangpemberian hak pengusahaan hutan tanaman industry pola transmigrasiatas areal hutan seluas + 12.600 Ha di Propinsi daerah Tingkat Riau padaPT.

RIMBA LAZUARDI dan diubah menjadikeputusan mentri kehutanan nomor SK.79/MENHUTIV/2007 tentangperubahan atas keputusan mentri kehutanan nomor 361/KPTSIV1996tentang pemberian hak penguasaan hutan tanam industri polatranmigrasi atas areal hutan seluas + 12.600 Ha di propinsi daerahtingkat riau pada PT.

Keputusan mentri kehutanan nomor 361/KPTSI/1996 tentangpemberian hak penguasaan hutan tanam industri pola tranmigrasiatas areal hutan seluas + 12.600 Ha di propinsi daerah tingkat riau pada PT. RIMBA LAZUARDI.b. Keputusan mentri kehutanan nomor SK.79/MENHUTIV/2007tentang perubahan atas keputusan mentri kehutanan nomor361/KPTSIV1996 tentang pemberian hak penguasaan hutantanam industri pola tranmigrasi atas areal hutan seluas + 12.600Ha di propinsi daerah tingkat riau pada PT.

Mentri Kesehatan ataupun bukan untuk ilmupengetahuan.mann enennnnennnnnn Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 1519, 1520/NNF/2017 tanggal 03Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

Mentri Kesehatan dan bukanuntuk kepentingan pengetahuan;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik CabangPalembang Nomor LAB : 1519, 1520/NNF/2017 tanggal 03 Mei 2017 yangditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

Mentri Kesehatan dan bukanuntuk kepentingan pengetahuan; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik CabangPalembang Nomor LAB : 1519, 1520/NNF/2017 tanggal 03 Mei 2017 yangditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

Mentri Kesehatan; Bahwa terhadap barang terdakwa masih mengenalinya. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik CabangPalembang Nomor Nomor LAB : 1519, 1520/NNF/2017 tanggal 03 Mei 2017yang ditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

AMAT Bin BUDI, pada hariRabu, tanggal 02 Agustus 2017 sekitar jam 02.45 WITA, atau setidaktidaknyapada tahun 2017, bertempat di Jalan Mentri Empat tepatnya di Pasar PPSSekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Martapura, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanPutusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN Mtpfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanadimaksud sediaan farmasi

ALZOSHA Bin ARIFINSYAH (Alm.) bersama saksi KHAIRONI (anggotaSatnarkoba Polres Banjar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diJalan Mentri Empat tepatnya di Pasar PPS Sekumpul Kecamatan MartapuraKabupaten Banjar, sering terjadi transaksi jualbeli obat CARNOPHENZENITH yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD LUTFI Als.

ALZOSHA bin ARIFINSY AH: Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 02.45 WITA,bertempat di Jalan Mentri Empat tepatnya di Pasar PPS SekumpulKecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi bersama rekan yaitu saksiKHAIRONI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karenaterdakwa menjual obat Carnophen.Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN MtpBahwa awalnya saksi bersama rekan mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa di Jalan Mentri Empat tepatnya di Pasar PPSSekumpul Kecamatan Martapura

Saksi KHAIRONI: Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 02.45 WITA,bertempat di Jalan Mentri Empat tepatnya di Pasar PPS SekumpulPutusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN MtpKecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi bersama rekan yaitu saksiM.

Empat tepatnya di Pasar PPS SekumpulKecamatan Martapura Kabupaten Banjar terdakwa telah ditangkap olehAnggota Kepolisian;Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa menjual obat Carnophen.Bahwa awalnya ketika terdakwa berada di Jalan Mentri Empat tepatnyadi Pasar PPS Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjarkemudian datang Anggota Kepolisian yang melakukan pengeledahankepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 bok/100 (seratus)butir obat CARNOPHEN ZENITH yang terdakwa simpan disamping

Bahwa jenis burung Kesturi Tenguk Ungu (Lorius Domicella), KakatuaSeram (Cacatua Malucensis), Betet Kelapa Paruh Tebal (ThanygnatusMegaloryynchos), Perciki Pelangi (Trichoglosus Maluccanus), Nuri Malu ku(Eos Bornea) dan Kakatua Koki (Kacatua Galerita) yang dimiliki terdakwa,merupakan jenis satwa burung yang dilindungi berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl =Nomor:P.106/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2015, tentang perubahan kedua atasPeraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

kategori sesuai Pasal 5 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa;Bahwa Ahli menjelaskan Kesturi Tenguk Ungu (Lorius domicella),Kakatua Seram (Cacatua Malucensis), Betet Kelapa Paruh Tebal(Thanygnathus megaloryynchos), Perkici Pelangi (Trichoglosusmaluccanus), Nuri Maluku (Eos bornea) dan Kakatua Koki (Cacatuagalerita) benar masuk dalam kriteria kriteria sehingga termasuk dalamgolongan satwa yang dilindungji;Bahwa Ahli mejelaskan menurut Peraturan Mentri

Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018tentang Perubahan Kedua Peraturan Mentri Lingkungan Hidup danHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN MshKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi berjumlah 557 (lima ratus limapuluh tujuh) dan Kesturi Tenguk Ungu(Lorius domicella) nomor 555,Kakatua Seram (Cacatua Malucensis) 258, Betet Kelapa Paruh Tebal(Thanygnathus megaloryynchos) 587, Perkici Pelangi

di lindungi dan untukburung kakatua, Terdakwa tidak mengetahui apakah jenis satwa tersebutdilindungi atau tidak.Bahwa Ahli menjelaskan Kesturi Tenguk Ungu (Lorius domicella), KakatuaSeram (Cacatua Malucensis), Betet Kelapa Paruh Tebal (Thanygnathusmegaloryynchos), Perkici Pelangi (Trichoglosus maluccanus), Nuri Maluku(Eos bornea) dan Kakatua Koki (Cacatua galerita) benar masuk dalamkriteria kriteria sehingga termasuk dalam golongan satwa yang dilindungji;Bahwa Ahli mejelaskan menurut Peraturan Mentri

Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12/2018 tentangPerubahan Kedua Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi berjumlah 557 (lima ratus lima puluh tujuh) dan KesturiTenguk Ungu(Lorius domicella) nomor 555, Kakatua Seram (CacatuaMalucensis) 258, Betet Kelapa Paruh Tebal (Thanygnathus megaloryynchos)587, Perkici Pelangi (Trichoglosus maluccanus) 593, Nuri Maluku (Eosbornea

33(tiga puluh tiga) jerigen lalu dimasukan kedalam mobil Toyota Kijang Kuningmetalik BM 1363 TD yang merupakan milik saksi Warsito,kemudian setelahterkumpul baru nantinya akan dijual lagi kemasyarakat yang berada di daerahBuluh Hala Kec.Sungai SembilanKota Dumai untuk kebutuhan jenset listrikmasyarakat disana yang dijual dengan harga Rp.8.100,(delapan ribu seratusrupiah).e Bahwa untuk dapat membawa minyak tersebut harus memiliki izin usahapengangkutan dan izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Mentri

33(tigapuluh tiga) jerigen lalu dimasukan kedalam mobil Toyota Kijang Kuning metalikBM 1363 TD yang merupakan milik saksi Warsito,kemudian setelah terkumpulbaru nantinya akan dijual lagi kemasyarakat yang berada di daerah Buluh HalaKec.Sungai SembilanKota Dumai untuk kebutuhan jenset listrik masyarakatdisana yang dijual dengan harga Rp.8.100,(delapan ribu seratus rupiah).e Bahwa untuk dapat membawa minyak tersebut harus memiliki izin usahapengangkutan dan izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Mentri

tiga puluh tiga)jerigen lalu dimasukan kedalam mobil Toyota Kijang Kuning metalik BM 1363 TDyang merupakan milik saksi Warsito,kemudian setelah terkumpul baru nantinya akandijual lagi kemasyarakat yang berada di daerah Buluh Hala Kec.Sungai SembilanKotaDumai untuk kebutuhan jenset listrik masyarakat disana yang dijual dengan hargaRp.8.100,(delapan ribu seratus rupiah).e Bahwa benar untuk dapat membawa minyak tersebut harus memiliki izin usahapengangkutan dan izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Mentri

33(tiga puluh tiga)jerigen lalu dimasukan kedalam mobil Toyota Kijang Kuning metalik BM 1363 TDyang merupakan milik saksi Warsito,kemudian setelah terkumpul baru nantinya akandijual lagi kemasyarakat yang berada di daerah Buluh Hala Kec.Sungai SembilanKotaDumai untuk kebutuhan jenset listrik masyarakat disana yang dijual dengan hargaRp.8.100,(delapan ribu seratus rupiah).e Bahwa untuk dapat membawa minyak tersebut harus memiliki izin usahapengangkutan dan izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Mentri

Penggugat:
H Abdul Azis
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk , Regional Retail Collection & Recovery
2.Pemerintah Republik Indonesia cq Mentri Keuangan Cq KPKNL I
3.KJPP Agus Firdaus & Rekan

Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktur Jemdral Pemasyarakat an Republik Indonesia

Lalamentik No 98 Kota Kupang .selanjutnya disebut : TERGUGAT II3.Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktur JemdralPemasyarakat an Republik Indonesia, beralamat di Jl.

Telah mendapat pertimbangan dari Dirjen Pemasyarakatan.Keputusan Mentri Hukum dan Perundangundangan No M.09.HN.02.01 Tahun1999 Tentang Pelaksanaan Kepres No 174 tahun 1999 Tentang Remisi.Pasal 2 ayat (1) : Dalam hal remisi Mentri dapat Mendelegasikan pelaksanaanya kepadaKanwilPasal 2 ayat (2) : Penetapan pemberian remisi seperti ayat (1) dilaksanakan dengankeputusan Kepala Kantor wilayah atas nama mentriKeputusan Mentri Hukum dan HAM No M.01HN.02.01 Tahun 2006 tentang RemisisusulanPasal ayat (2)

Sedangkan menurut Kepres No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Pasal 1ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa Remisi diberikan oleh Mentri Hukum danPerundangundangan, yang ditetapkan dengan KEPUTUSAN Mentri Hukum danPerundangundangan. Dan berdasarkan Keputusan Mentri Hukum dan Perundangundangan No M.09.HN.02.01.

Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Kepres No 174 tahun1999 Tentang Remisi menyatakan dalam Pasal 2 ayat 91) dan (2) bahwa dalam halRemisi mentri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kantor Wilayah, danPenetapan Pemberian Remisi dilaksanakan dengan KEPUTUSAN Kepala KantorWilayah atas nama Mentri.Menimbang, bahwa dari kata KEPUTUSAN diatas, menunjukkan bahwaRemisi di keluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ( Mentri Hukum dan Perundangundangan, Kepala kantor Wilayah Hukum dan Perundangundangan) kepada

Valentinus Seran) yang berbentuk tertulis, konkrit,individual, final, serta berakibat hokum (vide Pasal angka 3 UU No 5 Tahun 1986 JoUU No 9 Tahun 2004 Jo UU No 51 Tahun 2009)Menimbang, bahwa Remisi adalah keputusan Keputusan Mentri Hukum danPerundangundangan (kini Mentri Hukum & HAM) , dimana keputusan merupakanbeschiking.Menimbang, bahwa alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ke Pengadilantata usaha Negara menurut pasal 53 ayat (2) UU No 5 tahun 1986 Jo UU No 9 tahun2004 adalah :1.

AMIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DAHRIAH binti BANGSA MENTRI) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Waskita Karya Persero Tbk
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dlam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Bekasi,
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Kepala Dinas Pertanian Kota Bekasi Gedung Kini
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Camat Jatisampurna

Cq, Lurah Jatikarya
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Camat Jatisampurna
3.Rawat Erawady Notaris PPAT
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Negara Agraria Cq, Badan Pertanahan Nasional Bpn Cq, Kepala Kantor Wilayah Kanwil BPN Jawa Barat Cq, Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Bekasi
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Negara Agraria Cq, Kepala Kantor Pertanahan BPN Kanwil, Jawa Barat
6.Pemerintah

Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi
7.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat,
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR

Pemerintah Republik Indonesia cq, Mentri Dalam Negeri cq,Gubernur Jawa Barat cq, Walikota Bekasi cq,Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan PerumahanRakyat (PUPR) Kota Bekasi, berkedudukan di JalanLapang Bekasi Tengah No,2 Margahayu Bekasi Timur,Kota Bekasi, sebagai Tergugat IV;5.

Pemerintah Republik Indonesia cq, Mentri Dalam Negeri cq,Gubernur Jawa Barat cq, Walikota Bekasi cq,Kepala Dinas Pertanian Kota Bekasi Gedung Kini,berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No,2 MargajayaBekasi Selatan, Kota Bekasi, , sebagai Tergugat V;6. Pemerintah Republik Indonesia cq, Mentri Dalam Negeri cq,Gubernur Jawa Barat cq, Walikota Bekasi cq,Camat Jatisampurna cq, Lurah Jatikarya,berkedudukan di Jalan Sasak Cempling No, 1Jatikarya, Kota Bekasi, sebagai Turut Tergugat ;7.

Pemerintah Republik Indonesia cq, Mentri Dalam Negeri cq,Gubernur Jawa Barat cq, Walikota Bekasi cq,Camat Jatisampurna, berkedudukan di Jalan RayaKranggan No.1 Jatisampurna, Kota Bekasi, sebagaiTurut Tergugat II ;8. Rawat Erawady (Notaris PPAT) beralamat di Ruko Kranggan PermaiBlok 17 No. 32, jalan Alternatif CibuburCileungsi, KotaBekasi, sebagai Turut Tergugat III ;9.

Pemerintah Republik Indonesia cq, Mentri Negara Agraria cq,Badan Pertanahan Nasional cq, Kepala KantorHalaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Bks10.11.12.13.Wilayah (KANWIL) BPN Jawa Barat cq, KepalaKantor (BPN) Kota Bekasi, berkedudukan di jalanChairil Anwar No. 25 Margahayu Bekasi Timur, KotaBekasi, sebagai Turut Tergugat IV ;Pemerintah Republik Indonesia cq, Mentri Negara Agraria cq,Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kanwil, JawaBarat, berkedudukan di jalan Soekarno Hatta

No, 638,Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat,sebagai Turut Tergugat V ;Pemerintah Republik Indonesia cq, Mentri Dalam Negeri Cq,Gubernur Jawa Barat cq, Walikota Bekasi,berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1 Bekasi, KotaBekasi, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat VI ;Pemerintah Republik Indonesia cq, Mentri Dalam Negeri Cq,Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di JalanPenogoro No.22, Citarum, Bandung Wetan, KotaBandung, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat VII ;Pemerintah Republik Indonesia cq,

BANK RAKYAT INDONESIA Persero, Tbk KCP PERBAUNGAN
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq MENTRI KEUANGAN RI Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANWIL DJKN SUMUT

PerkaraNo.PDM103/YOGYA/07/2014, tanggal 16 Juli 2014, yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa ia terdakwa XXX pada hari Minggu tanggal 27 April 2014sekitar jam 03:00 wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalamBulan April Tahun 2014 bertempat di jalan Mentri Supeno Yogyakarta,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan

No.280/Pid.SusAnak/2014/PN.Yyk.setengah jam datang rombongan sepeda motor dari arah kota barumelempari rombongan terdakwa dengan batu, selanjutnya terdakwaberserta rombongan beriringan dengan menggunakan sepeda motor untukmengejar rombongan tersebut menuju jalan Mentri Supeno setiba diperempatan jalan tungkang iringiringan sepeda motor terdakwa akanbelok ke arah taman siswa dimana terdakwa yang pada saat itu dibonceng oleh sdr.

Saksi ARYO RAHMAD FITRIANTORO: Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2014 sekira pukul 03.00WIB di Jalan Mentri Supeno saksi melihat anakanak bergerombollalu saksi ikuti terus ternyata anakanak yang bergerombol itumengejar orang yang sedang naik motor setelah dekat dengan orangHal. 5 dari 13 PUTS.

Saksi CAHYO NUGROHO: Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 20014 sekira jam 03.00Wib, saksi sedang piket, lalu dari Intel saksi mengamankan 4 orangyang melakukukan pembacokan di jalan Mentri Supeno yaituterdakwa Xxx, Muhamad Wahyu Nugroho, Muhamad Wabhdilah danMuhamad Makasin; Bahwa kemudian saksi melakukan penyidikan kepada keempatorang tersebut, dan terdakwa Rifqi didalam BAP nya membenarkanbahwa terdakwa tersebut telah melakukan pembacokan kepadaseseorang yang mengendarai sepeda motor di jalan

Mentri Supeno; Bahwa dalam penyidikan yang dilakukan oleh saksi, terdakwa Rifaimengakui bahwa ianya menggunakan senjata tajam jenis pedangtersebut tanpa ada jjin;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keteranganterdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Terdakwa XXX; Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 kirakira jam 03.00Wib di jalan Mentri Supeno, terdakwa telah melakukan pembacokanterhadap seseorang yang mengendarai sepeda motor dengansebilah pedang bergagang kayu

Pembanding/Penggugat : RAZALI
Terbanding/Tergugat : SALITEP
Terbanding/Tergugat : FEMMY MAMAIT
Terbanding/Tergugat : ASIM
Terbanding/Tergugat : NERY
Terbanding/Tergugat : ZUBIR
Terbanding/Tergugat : IRIANSYAH
Terbanding/Tergugat : ERNING
Terbanding/Tergugat : SYAMSINAR
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI, cq Mentri dalam negri cq Bupati kampar cq Camat siak hulu
Terbanding/Tergugat : Pemerintah RI cq Mentri dalam negri cq Bupati kampar cq Camat siak hulu cq Kepala desa

Mentri Kesehatan,berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik CabangPalembang Nomor LAB : 2519 /NNF/2018 tanggal 05 September 2018 yangditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

Mentri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 2519 /NNF/2018 tanggal 05September 2018 yang ditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

Mentri Kesehatan;Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang dihadapandipersidangan adalah barang bukti yang didapat pada saat melakukanpenangkapan terdakwa.Bahwa benar saksi masih mengenal lakilaki dihadapan saksi adalahterdakwa.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan.2.Saksi HENDRI SETIAWAN BIN MUJIONO di persidangan di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga.

Mentri Kesehatan;> Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang dihadapandipersidangan adalah barang bukti yang didapat pada saat melakukanpenangkapan terdakwa.> Bahwa benar saksi masih mengenal lakilaki dinadapan saksi adalahterdakwa.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan.4.Saksi A.

Mentri Kesehatan dan bukan untukkepentingan ilmu pengetahuan. Keterangan saksi penangkap, saksi A.

Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri Dalam Negeri Cq GubernurRiau Cq Bupati Kampar Cq Camat Kampar Utara Kepala Desa SungaiJalau yang berkedudukan di RT.O1 RW.01 Dusun 1 Balai Jering DesaSungai Jalau Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau,selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.4.

Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri Dalam Negeri Cq GubernurRiau Cq Bupati Kampar Cq Camat Kampar Utara yang berkedudukandi Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat II.5.

Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri Dalam Negeri Cq GubernurRiau yang berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo,halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 30/Pat.G/2021/PN Bkn.Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat Ill.Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pekerjaan Umum DanPenataan Ruang (Pupr) Cq Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk)Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Pekanbaru II, Pekanbaru RengatDan Rengat Jambi berkedudukan di Jalan

Mentri Kesehatan,dan saksi M. Ardian Fernando berjanji akan memberi 1 (Satu) batangdaun ganja untukkonsumsi kepada terdakwa, namun terdakwa belum menerima daun ganja yangdijanjikan terdakwa sudah ditangkap dirumahnya .Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistk No. LAB :478/NNF/2019 tanggal 14 Pebruari 2019 milik terdakwa saksi M.

Mentri Kesehatan; Bahwa benar saksi masih mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Bahwa benar saksi masih kenal dengan terdakwa;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidakHalaman 8 dari 22 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2019/PN BTAkeberatan.2.

Mentri Kesehatan; Bahwa benar saksi masih mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Bahwa benar saksi masih kenal dengan terdakwa;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut terdakwamenyatakan tidakr keberatan dan membenarkannya ;3.

Mentri Kesehatan; Bahwa benar saksi masih mengenal barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan; Bahwa benar saksi masih kenal dengan terdakwa;Atas keterangan saksi terse but, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.4. Saksi M.

Mentri Kesehatan,dan saksi M.

Mentri Kesehatan, berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang NomorLAB : 1972, 1973/NNF/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

Mentri Kesehatan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumKriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 1972, 1973/NNF/2017 tanggal 05Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

,M.Si, dkk, bahwabarang bukti berupa kristalkristal putih dan urien pada tabel 01 volume 10 ml dandarah pada tabel 02 volume 5 ml milik terdakwa Abu Rahmad Bin Harunmengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu) NomorUrut pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiGolongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotikadidalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No

Mentri Kesehatan.berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik CabangPalembang Nomor LAB : 1972, 1973/NNF/2017 tanggal 05 Juni 2017 yangditanda tangani oleh Made Swetra S.Si.

,M.Si, dkk, bahwa barang bukti berupakristalkristal putin dan urien pada tabel 01 volume 10 ml dan darah pada tabel 02volume 5 ml milik terdakwa Abu Rahmad Bin Harun mengandung Metamfetaminayang terdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor Urut pada tabel pemeriksaanmengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan (satu) nomor urut61 Lampiran Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2017 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia

Kehutanan Republik Indonesia Nomor :173/KPTSII/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang penunjukan Areal hutan di WilayahProvinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan surat edaran Mentri Kehutanan Nomor :404/MenhutII/03 serta penjelasan Mentri Kehutanan tentang Status Kawasan HutanNomor : S.426/MenhutII/2006 tanggal 26 Juli 2006.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pengukuran dan pemetaan yang dilakukanoleh Dinas Kehutanan Rokan Hilir SPT Nomor : 522.1/DISHUT/2014 tanggal 28Februari 2014 dengan kesimpulan

Kehutanan Republik Indonesia Nomor :173/KPTSII/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang penunjukan Areal hutan di WilayahProvinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan surat edaran Mentri Kehutanan Nomor :404/MenhutII/03 serta penjelasan Mentri Kehutanan tentang Status Kawasan HutanNomor : S.426/MenhutII/2006 tanggal 26 Juli 2006.= Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pengukuran dan pemetaan yang dilakukanoleh Dinas Kehutanan Rokan Hilir SPT Nomor : 522.1/DISHUT/2014 tanggal 28Februari 2014 dengan kesimpulan

Kehutanan Republik Indonesia Nomor :173/KPTSII/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang penunjukan Areal hutan di WilayahProvinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan surat edaran Mentri Kehutanan Nomor :404/MenhutII/03 serta penjelasan Mentri Kehutanan tentang Status Kawasan HutanNomor : S.426/MenhutII/2006 tanggal 26 Juli 2006.Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :SK.208/ MenhutII/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang prubahan atas KeputusanMenteri No.SK.262/MenhutII/2004.30

., selaku Ketua Pengadilan Negeri Siak atas permohonan Terlawan adalah SANGAT MERUGIKAN PELAWAN, karena TELAH TERJADIKEKELIRUAN DAN KESALAHAN dalam melakukan PENETAPAN danSITA EKSEKUSI terhadap sebagian dari tanah seluas + /ebih 1300 Ha yaitusebagian dari sebagaimana disebutkan dalam SK Mentri Kehutanan Nomor17/KptsII/1998 tanggal 6 Januari 1998 dari Mentri Kehutanan seluas13.5382 Ha, sebagai OBJEK EKSEKUSI, adalah merupakan tanah milikPelawan dengan luas kurang lebih 77,35 Ha, yang diperoleh dengan

Sak.ASMUDI, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Siak atas permohonanTerlawan adalah mengenai tanah milik Pelawan selaku pemilik yang sah,diperoleh berdasarkan iktikat baik dengan cara membeli kepada pemilik asaldihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan Terlawan mengakusebagai pemegang izin pelepasan kawasan hutan dari Mentri KehutananNomor 17 tanggal 06 Januari tahun 1998 dengan luas 13.532 Ha akan tetapiternyata izin tersebut telah hapus atau setidak tidaknya tidak sesuai lagidengan

Kehutanan bukanlah izin membabi butayang diberikan secara gratis olen Mentri kehutanan akan tetapi menentukansecara limitative kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Melepaskan kawasan hutan seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratus tigapuluh dua) hektar dstnya......... untuk kemudian dibebani dengan suatuHalaman 6 dari 103 halaman Putusan No.39/Pat.Bth.2016/PN.

Bahwa oleh karena itu Mentri Kehutanan RI telah memberikan peringatankepada Tegugat sebanyak 2 (dua) kali melalui tegoran secara tertulis(ic. tertanggal 4 Desember 2000 dan 19 April 2004 dan 1 kali melalui mediamasa pada tahun 2004 sehingga syarat tidak mempunyai kekuatanpembuktian dari surat Keputusan Mentri Kehutanan 17/KptslI/1998 tanggal6 Januari 1998 sebagaimana disebut dictum kesembilan keputusan tersebuttelah terpenuhi dan karenanya adalah melawan hukum apabila dipergunakanuntuk memperoleh

Kehutanan17/KptslI/1998 tanggal 6 Januari 1998, sehingga menggerakkan DirekturJendral Planologi Kehutanan membalas dan membuat surat yang bukanwewenangnya yaitu dengan surat Nomor S.243/KUH3/2010 tanggal 25 April2010 yang pada pokoknya menjelaskan Keputusan Mentri Kehutanan17/Kpts1I/1998 tanggal 6 Januari 1998 masih tetap berlaku meskipun suratdari tersebut bertentangan dengan Surat Mentri Kehutanan yang secarastructural adalah atasan dari Direktur Jendral Planologi Kehutanan yang jelastelah memberikan