Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat melakukan usaha, tanpaalasan yang jelas Tergugat selaku Kepala Badan Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam telahmencabut izin usaha Penggugat dengan menerbitkan SuratKeputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam Nomor : 225/BPMPTSPBTM/Wasdu/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015sehingga sangat meresahkan dan merugikan Penggugat ;Halaman 5Putusan No. 15/G/2015/PTUNTPI7.

KeberatanHalaman 9 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMGBahwa Penggugat memberikan Surat Kuasa kepada Ngadirin selakuKetua Paguyuban Pedagang Pasar Mranggen tertanggal 26 Maret 2021untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Demak,Berdasarkan Pasal 76 (1)Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan Badan dan/atau PejabatPemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusandan/atau Tindakan

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Pelimpahan hak untukmenempati Kios Nomor 15, Blok A 1, Ukuran 4,00 x 5,00 m2 PasarMranggen kepada Anwar Abdul Ghofur atau kepada siapapundengan cara apapun, namun tanpa dasar pelimpahan hak dariPenggugat kepada Anwar Abdul Ghofur, Tergugat telahmengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) KabupatenDemak, Perihal Surat Persetujuan Tempat Berjualan KiosPemerintah Daerah di Pasar Mranggen, Nomor : 503.09.1

Pasar.Bahwa kewenangan Tergugat mengeluarkan Surat PersetujuanTempat Berjualan Kios Pemerintah Daerah Di Pasar MranggenNomor : 503.09.1 / 03602 / IX / 2020 Tanggal 23 SeptemberHalaman 15 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMG2020 atas nama Anwar Abdul Ghofur dikeluarkan oleh Tergugatdi dasarkan pada Surat Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2020tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati DemakNomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan kewenanganpenanda tanganan perijinan kepada Dinas Penanaman Modaldan

Perizinan dan dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Demak.Bahwa Tergugat dalam menandatangani izin yang menjadi obyeksengketa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2020tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan PenandatangananHalaman 22 dari 81 halaman Putusan Nomor: 76/G/2021/PTUN.SMGPerizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Fotokopi sesuai aslinya);7 BuktiT 7 Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten DemakNomor 060/26/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentangStandar Operasional Prosedur Pelayanan PerizinanDan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak danlampiran SOP Izin Pedagang Pasar (Fotokopi sesuaiaslinya);8.

Bahwa sekira pada tahun 2010, dengan alasan untuk mencari modaldan untuk memulihkan kembali usaha yang telah bangkrut yang pernahdikelola Termohon sebelumnya, akhirnya Termohon memutuskan untukmenjadi Tenaga Kerja Wanita ke Malaysia meninggalkan Pemohon dananaknya yang pada saat itu masih berusia 5 tahun, dan pada saat itu,Termohon juga berjanji kepada pemohon bahwa Termohon akanmengirimkan gajinya setiap bulan untuk membantu Pemohon melunasiHutang hutang usaha Termohon, dan Termohon berjanji akan

2000 tidaklah tepat, karena perlakukan PPhatas pembentukan atau pemupukan cadangan premi oleh perusahaanasuransi jiwa telah diatur secara khusus dalam Pasal 9 ayat (1) huruf cangka 2 UndangUndang PPh juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau PemupukanDana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, yaitu cadanganpremi asuransi jiwa yang ditentukan sesuai dengan penghitungan aktuariayang telah mendapatkan pengesahan dari Badan Pengawas Pasar Modaldan

Menimbang, bahwa dari permohonan keberatan yang diajukan olehPemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi, berkas perkara, dan keteranganpara pihak serta keterangan Komisi Informasi Provinsi Banten di persidangan,Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:18bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah mengajukanpermohonan informasi kepada Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu Kota Tangerang sekarang menjadi BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Surat permohonandiajukan salah alamat, seharusnya diajukan kepada Badan Publik melalui PPIDyang dijabat oleh Sekretaris Badan bukan kepada Kepala Badan Publik, 3.)Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan penanaman modaldan perizinan adalah Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu SatuPintu bukan Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpaduseperti yang ditulis Pemohon pada tujuan surat permohonan informasi danpengajuan keberatan, dan 4).

Untuk pengajuan keberatan diajukan kepada atasan24PPID yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Tangerang, bukan WalikotaTangerang;Menimbang, bahwa terhadap Jawaban keberatan tersebut pada angka 1).menurut Majelis Hakim telah dibuktikan oleh Pemohon Keberatan / dahuluPemohon Informasi bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan informasi dantelah disampaikan secara langsung pada Badan Pelayanan Penanaman Modaldan Perizinan Terpadu Kota Tangerang, sekarang menjadi Badan PenanamanModal dan Pelayanan

(Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat);5, Agus Zaenudin, S.T., M.T.(Kepala Cabang Dinas Energi Dan Sumber Daya MineralWilayah Ill Purwakarta pada Dinas Energi Dan Sumber DayaMineral Provinsi Jawa Barat);6. Firman N. Alamsyah, S.H., M.H., M.AP.Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.223/B/2021/PT.TUN.JKT(Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Dan HAMSekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ;7. Ariz Ekha Suprapto, S.H.

(Analis Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat);17. Dian Pramanita, S.H.(Analis Hasil Pengawasan Dan Pengaduan Masyarakat padaDinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu PintuHal. 2 dari 15 hal. Put.

Bahwa selain itu, menunjuk Pasal 2 Point 2 Jo. 3 Perjanjiantanggal 07 Agustus 2018 Tentang Jangka Waktu, juga secara TEGASmengatur Bahwa apabila Peranjian telah berakhir sebagaimana Point1, maka PIHAK PERTAMA akan mengembalikan seluruh modaldan/atau dana yang telah ditempatkan PIHAK KEDUA serta Bahwaapabila PIHAK PERTAMA belum mengembalikan sebagian maupunseluruh modal dan/atau dana yang telah ditempatkan PIHAK KEDUA,maka PIHAK PERTAMA dinyatakan telah mempunyai kewajiban utangyang telah waktu/tempo

Bahwa setelah menikmati modal dan/atau dana yang diberikanPemohon PKPU, Termohon PKPU tidak pernah membayarkeuntungan (profit) bahkan tidak mengembalikan selurun modaldan/atau dana Pemohon PKPU;12.

Bukti T.l4 : Foto copy Surat Nomor020/Somasi I/CV Jonggol/XI/2018, tanggal 29November 2018, hal: Surat Peringatan/Somasi (Pertama) Permintaan Pengembalian Modaldan/atau Dana;5. BuktiT.l5 : Foto copy Surat Nomor021/Somasi II/CV Jonggol/XII/2018, tanggal 06Desember 2018, hal: Surat Peringatan/Somasi IlHal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor 14/Pdt.SusPKPU/2019/PN. Niaga. Jkt.Pst(Kedua) Permintaan Pengembalian Modal dan/atauDana;6.

Bukti T.l 10 : Foto copy Surat Nomor024/Somasi WCV Jonggol/xXiI/2018, tanggal 18Desember 2018, hal: Surat Peringatan/Somasi (Pertama) Permintaan Pengembalian Modaldan/atau Dana;11. Bukti T.l 11 : Foto copy Surat Nomor026/Somasi II/CV Jonggol/XII/2018, tanggal 26Desember 2018, hal: Surat Peringatan/Somasi Il(Kedua) Permintaan Pengembalian Modal dan/atauDana;12.

Penetapan Tersangka dan seterusnya.Bahwa dengan jelas dan terang kewenangan Termohon dalammenetapkan Termohon sebagai Tersangka untuk selanjutnyamelakukan penggeledahan/ penyitaan di Dinas Penanaman Modaldan PTSP Kota Bitung adalah sebuah kewenangan yang tidakberkesesuaian dengan bukti yang Pemohon dalilkan dalam BuktiP.13 tentang tata urut menetapkan Tersangka dan Menggeledahdengan mana SEHARUSNYA Termohon harus MENGGELEDAHterlebih dahulu sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.Bahwa dengan

MoU/10/IX/2018tertanggal 04 September 2018;Pada halaman 40 poin petitum ke3, seharusnya Petitum poin 4yang ada dalam gugatan semula/asal menjadi poin petitum 5 danseterusnya secara berurut;Adapun petitum Pemohon No. 4 adalah sebagai berikut : Menyatakan fungsi dan tugas, kewenangan serta diskresi Pemohonsebagai salah satu Pejabat Administrasi Negara sebagai Aparatur SipilNegara dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung dalam hal pengelolaanAnggaran

bentuk pertanggungjawaban, oleh karna itumelalui penyelidikan yang dilakukan oleh tim jaksapenyelidik dengan Nomor : PRINT03/P.1.14/Fd.1/09/2020pada tanggal 16 september 2020 dugaan penyalahgunaanwewenang dalam penggunaan dana anggaran pada dinaspenanaman modal dan pelayanan terpadu kota bitungtahun 20182020, dengan adanya bukti permulaan berupaBerita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) saksiSaksiserta surat sehingga ditemukan adanya penyimpangananggaran terhadap belanja rutin didinas penanaman modaldan

Saksi Faisal Katili :> Bahwa saksi adalah tenaga honorer pada Dinas Penanaman Modaldan PTSP Kota Bitung dan sejak bulan Januari 2021 menjadiDriver;> Bahwa saksi masuk kantor setiap jam 08.00 wita pagi dan pulangjam 17.00 wita> Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 saksi diminta oleh Pemohon(Pak Andreas) untuk mengantar ke Kantor Kejaksaan NegeriBitung untuk dilakukan pemeriksaan jam 09.00 wita, setelahSampai di Kantor Kejaksaan Pemohon turun, kemudian saksipergi membawa mobil yang ditumpangi Pemohon

Saksi Selly Tangkere : Bahwa saksi adalah seorang ASN pada Dinas Penanaman Modaldan PTSP Kota Bitung sejak 8 tahun lalu dan saat ini menjabatsebagai Kepala Seksi Informasi sejak 4 tahun lalu; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kejaksaan sebanyak dua kali,pertama tahun 2020 dan kedua tahun 2021 namun saksi sudahlupa tanggal dan bulannya; Bahwa setelah diperiksa saksi lalu menandatangani BAP yangdisodorkan oleh pemeriksa;Bahwa yang saksi terangkan saat itu mengenai penerimaan uangtahun 2019 sebanyak

;e Bahwa benar selama dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anakbernama: NAILA NUR FAIZAH, lahir tanggal 05 Nopember 2006 ;e Bahwa benar selama dalam pernikahan Para Pemohon juga mempunyai hartaberupa sebidang tanah kosong terletak di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi,Kabupaten Pasuruan, luas 200 M2 tercatat atas nama Naila Nur Faizah ;e Bahwa tanah tersebut barangnya masih ada dan bebas dari sengketa ;e Bahwa benar Para Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk dijadikan modaldan

Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Badan Penanaman Modaldan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo ) untuk mencabut KeputusanTata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Nomor:503/ 281/V1I/2016, tertanggal 8 Juni 2016, perihal : Pengembalian DokumenPermohonan yang diterbitkan oleh Tergugat ; 4.Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo), beru pa : 22+ 2= 22 ono nnn nnn nn nnn nee nme

berdasarkan bukti 1.13, T.14 dan T.15 Majelis HakimBanding telah memperopleh fakta hukum sebagai berikut : BahwaPembanding/Tergugat telah menerima permohonan Izin Operasional Toko Modern sebanyak 9 berkas yang berlokasi diKabupaten Sukoharjo dari Terbanding/Penggugat denganpermohonannyatertanggal 12 April 2016 melalui jasa pengiriman ; Bahwasesuai dengan lampiran peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Hal. 15 Putusan No. 61 /B/2017/PT.TUN.SB YTahun 2015, tentang Standar Pelayanan pada Badan Penanaman Modaldan

menyampaikan kepada Saksi MAT YASIN Alias AMOKYASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER bahwa terdakwa mendapatkan suatupekerjaan rehap pada bangunan rumah sakit dr Agoesdjam Kabupatenketapang dan sedang membutuhkan dana untuk modal kerja, selanjutnya SaksiMAT YASIN Alias AMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER bertanyakepada terdakwa, apa yang terdakwa berikan kepada Saksi MAT YASIN AliasAMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER apabila Saksi MAT YASIN AliasAMOK YASIN Bin (Alm) MUHAMMAD TAHER memberikan uang untuk modaldan

Putusan Nomor 310 K/TUN/2019MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor645.8/264DPMPTSP Tahun 2018 tentang Pencabutan KeputusanKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalKota Bogor Nomor 645.81014BPPTPMIX/2016 tentang IzinMendirikan Bangunan Masjid, tertanggal 20 Maret 2018;Mewajibkan kepada

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Penanaman ModalDan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Propinsi Lampung Nomor540/12976/KEP/II.07/2015, tanggal 30 September 2015 Tentang PencabutanIzin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.

Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;Bahwa secara Yuridis, Keputusan Kepala Badan Penanaman ModalDan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Nomor540/12976/KEP/II.07/2015 = Tentang Pencabutan Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi PT.

Tobas Kaula Kencana (Penggugat),menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap objek wilayah izin usahapertambangan operasi produksi Penggugat yakni: seluas 692,1 Hektaryang terletak di Sepanjang Sungai Way Seputih, Kecamatan BandarSurabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/776/Il.06/HK/2011tanggal 30 Desember 2011;Seharusnya sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, Tergugat tidakberwenang mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman ModalDan Pelayanan

syaratsyarat yangdiwajiobkan oleh peraturan perundanganundangan yang dengan begitusaja cepat mengambil kesimpulan (bukan berdasar fakta hukum)dengan menyatakan dalam pertimbangannya dalam hal 77 alineakesatu, yakni: menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1angka 12 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PeradilanTata usaha Negara dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) danPasal 8 ayat (2) peraturan Gubernur Lampung Tentang PelimpahanKewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Penanaman Modaldan

sebagaimana lengkapnyaSs eTdalam.memori bandingnya dan Penggugal/Pembandiitg mohon kepadaaMaistis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negard Vakarta untuk memutusG * sebagai berikut : oO anne nn nnnn nn cnne cn nnnnnnennnnnnnnnnns< DALAM EKSEPS gp a a cc cece Mengabulkan gugatan Renggugat/Pembanding untuk seluruhnya. somonex Membatalkan Putysai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nornor176/G/2017/PTUN JKT tanggal 28 Februari 2018. x saecoSe or Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pagreman Modaldan

(Seratus enam puluh enamjuta rupiah) belum didapat Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakanhalhal yang pada pokoknya adalah mengenai:Bahwa Tergugat membenarkan telah terjadi peristwa hukum antaraPenggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perjanjian investasi modaldan keuntungan yang dibuat pada tanggal 14 November 2019 dalamperjanjian tersebut penggugat melakukan investasi sebesarRp355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Tergugatdan pihak Tergugat

Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Investasi Modaldan Keuntungan tanggal 14 Nopember 2019 sebagaimana dimaksud buktiP1;Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;4. Menetapkan dan menghukum Tergugat wajib mengembalikan danmembayar uang modal investasi milik Penggugat sejumlahRp304.000.000. (tiga ratus empat juta rupiah) secara tunai;5.

ada 5 ada yang benar dan ada yang tidak benar;Bahwa, posita 4 (empat) yang Tergugat bantah adalah tidak benar rumahtangga Tergugat yang tidak harmonis sejak bulan Mei 2015, yang benarrumah tangga Tergugat yang tidak harmonis mulai awal bulan puasa2016, dan tidak benar Tergugat berbohong dalam hal keuangan dansering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak benarPenggugat yang meluansi hutang Tergugat yang benar, Tergugat tidakpernah berbohong dan Tergugat berhutang karena Tergugat butuh modaldan

sebagaiberikut Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih danbertengkar, disebabkan ekonomi kurang, selain itu Penggugatselingkuh dengan K dan karena itu Tergugat tidak memberibelanja kepada Penggugat, sedang masalah anak Tergugattetap mengurusi ; Bahwa, yang benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisahtempat tinggal selama 1 tahun ; Menimbang, bahwa atas jawaban ~ Tergugat tersebut,Penggugat dalam Replik memberikan keterangan bahwa hubungandengan K sebatas hubungan bisnis, K sering meminjami modaldan

Bahwa oleh karena obyek lelang kesatu sudah menjadi bagian dari modaldan bagian dari usaha PT Bintang Apollo Textil, maka terhadapnya sematamata tidak hanya diberlakukan sebagai harta warisan yang langsung bisa dijuallelang dan hasilnya dibagikan kepada Para Ahli Waris, namun terlebih dahuluharus diberlakukan segala ketentuan menurut UndangUndang No. 1 tahun1995, sebagaimana telah diganti dengan UndangUndang No. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UndangUndang PerseroanTerbatas

, Gambar Situasi No. 121/S/1991, atas nama Ali TjandraSoetjipto, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, KecamatanJambangan, Kelurahan Jambangan, setempat dikenal dengan persilJalan Jambangan No. 124, Surabaya, merupakan bagian dari modaldan bagian dari tempat usaha PT Bintang Apollo Textil ;6. Memerintahkan agar Turut Terbantah , Il dan Ill tunduk dan patuhterhadap putusan dalam perkara ini ;7.

Foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor503/07.1620/24/DPMPTSPP.1/2020 tentang Izin Orang TuaAngkat Untuk Pengangkatan Antar Warga Negara Indonesia danPengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Atas Nama SyahruRamadhan, S.lp dan Herma Nopita, yang ditetapkan pada tanggal21 Oktober 2020, beserta lampiranlampirannya ;Berdasarkan alasan/dalildalil tersebut di atas, maka Pemohon dan Pemohon Il mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama ArgaMakmur

Foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor503/07.1620/24/DPMPTSPP.1/2020 tentang Izin Orang TuaAngkat Untuk Pengangkatan Antar Warga Negara Indonesia danPengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal Atas Nama SyahruRamadhan, S.lp dan Herma Nopita, yang ditetapkan padatanggal 21 Oktober 2020, dan lampiranlampirannya ;Bahwa bukti P.1, sampai dengan P. 15, setelah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup dan telah

telahdilakukan oleh Tergugat haruslah ditinjau dari nilai kepatutanberdasarkan hukum;Menimbang, bahwa dalam Akta Kesepakatan PenyelesaianKewajiban nomor 16 yang telah dibuat oleh pihak Penggugat denganpihak Tergugat dan Tergugat II dihadapan Notaris PPAT DesyHermawanti, SH MKn pada tanggal 19 Juli 2012 telah diatur dalamPasal 1 yang isinya pada pokoknya pihak Tergugat (dalam aktadisebut sebagai pihak pertama) wajib dan sanggup menyelesaikanpengembalian modal, keuntungan bersih (fee) dari investasi modaldan

ratus lima puluhjuta rupiah);Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Akta KesepakatanPenyelesaian Kewajiban nomor 16 terdapat klausul yang pada3435pokoknya menyebutkan cara pengembalian modal, keuntunganbersih (fee) dari investasi modal dan kerugian yang totalnyaberjumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) olehpihak Tergugat kepada pihak Penggugat dilakukan dengan 5 (lima)tahap yaitu tahap pertama pihak Tergugat wajib memberikanpengembalian modal, keuntungan bersih (fee) dari investasi modaldan

kerugian kepada pihak Penggugat pada tanggal 05 September2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahapkedua hingga kelima pihak Tergugat wajib mengembalikan modaldan keuntungan bersih (fee) dari investasi modal dan kerugiansebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selambatlambatnya tanggal 5 setiap bulannya dan berakhir pada tanggal 5Januari 2013;Menimbang, bahwa terhadap ketentuan klausul dalam aktatersebut diatas oleh Tergugat dan Tergugat II tidak dibantah dandiakui