No.31/Pdt.G/2014/MSAcehTENTANG DUDUKPERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuatdalam Putusan Mahkamah Syariiyah Bireuen Nomor160/Pdt.G/2013/MSBIR tanggal 31 Desember 2013 Miladiyah bertepatandengan tanggal 28 Shafar 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi :DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI:1.

Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam TingkatPertama dibebankan kepada Penggugat dan Tingkat Banding dibebankankepada Pembanding;Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima permohonan banding Pembanding;> Menguatkan Putusan Mahkamah Syariyah Bireuen Nomor160

jugamenurut Berita Acara Sidang, tidak ada menyatakan bahwa alasan diajukannyaperlawanan eksekusi disebabkan Pelawan sudah melaksanakan isi putusansecara suka rela, dan juga tidak ada mendalilkan bahwa caracara eksekusiyang dilakukan oleh pihak pengadilan menyalahi aturan hukum yang berlaku,oleh karenanya pihak Tergugat yang mengajukan perlawanan dalam perkara aquo tidak memiliki legal standing;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka putusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor160

Bg;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini :MENGADILIe Menerima permohonan banding Pembanding;e Menguatkan putusan Mahkamah Syariyah Lhoksukon Nomor160/Pdt.G/2020/MS.Lsk. tanggal 18 Agustus 2020 Masehi, bertepatandengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriyah; Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara padatingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang

pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat kediaman diKabupaten Limapuluh Kota, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il sertamemeriksa buktibukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonanpengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal 2 Agustus 2019yang telah terdaftar pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam Buku Register IndukPerkara Permohonan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor160

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor160/Pdt.P/2019/PA.Pyk dari Pemohon dan Pemohon Il;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);Demikianlah ditetaopkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jumattanggal 20 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram1441 Hijriyah, oleh Efidatul Akhyar, S.

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;SUBSIDER:Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tertanggal 17 April2018 Penggugat hadir secara pribadi dipersidangan sedangkan Tergugattidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kKuasanya sedangkanTergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan nomor160/Pdt.G/2018/PA Botg tertanggal 11 April 2018;Bahwa pada persidangan kedua tertanggal 08 Maei 2018Penggugat kembali hadir dipersidangan

sedangkan Tergugat tidak hadirdan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya sedangkan Tergugattelah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan nomor160/Pdt.G/2018/PA Botg tertanggal 27 April 2018 dan pada persidangantersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabutgugatan cerai yang diajukannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, makaMajelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita AcaraSidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapanini

yang baik ini,mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya adalah: Gugatan Para Penggugat tidak benar yang menyatakan saudaraMansyur dan kawankawan adalah karyawan kontrak dan perselisinandalam perkara a quo adalah perselisinan pemutusan hubungan kerja(PHK) dan bukanlah perselisihan hak;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor160

dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 13 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung Kelas 1 A Khusus tanggal 31 Oktober 2018 Nomor160

SusPHI/2019 Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor160/Pdt.SusPHI/2018/PN Bdg., tanggal 31 Oktober 2018 harus diperbaikisepanjang mengenai amar putusan Nomor 3, 4 dan 5 sebagaimana teruraidalam amar di bawah ini:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PetugasKebersihan, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai PENGGUGAT;melawanTergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai TERGUGAT;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2017 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor160

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor160/Padt.G/2017/PA.Botg dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3.

No.160/Pdt.G/2021/PA.PsoDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso padahari Senin tanggal 20 September 2021 dengan register perkara Nomor160/Pdt.G/2021/PA.Pso telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagaiberikut:1.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor160/Pdt.G/2021/PA.Pso dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.160/Pdt.G/2021/PA.Pso3.

Maret 1985, agama Islam,pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempattinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnyadisebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal15 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama SeiRampah pada tanggal 02 Februari 2021 dengan register perkara Nomor160

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor160/Pdt.G/2021/PA.Srh dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

pada tanggal 8 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukankepada pihak Terbanding tanggal 9 Juli 2020;Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuaidengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor160/Pdt.G/2020/PA.Ttd, tanggal 7 Agustus 2020;Bahwa pihak Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas(inzage) dan Pembanding pada tanggal 21 Juli 2020, akan tetapi Pembandingtidak menggunakan haknya untuk keperluan tersebut sesuai dengan SuratKeterangan

Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor160/Pdt.G/2020/PA.Ttd, tanggal 7 Agustus 2020;Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (inzage)pada tanggal 17 Juli 2020, akan tetapi Terbanding tidak menggunakan haknyauntuk keperluan tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Panitera PengadilanAgama Tebing Tinggi Nomor 160/Pdt.G/2020/PA.Ttd, tanggal 7 Agustus 2020;Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkasperkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor160/Pdt.G/2020/PA.Ttd, tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengantanggal 8 Dzulqaedah 1441 Hijriyah;lll.

terhadap upaya dariMajelis Hakim tersebut, pada persidangan tanggal 25 Februari 2019 Penggugatmenyatakan secara lisan bahwa Penggugat akan mencoba untuk memperbaikikeadaan rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugatsecara lisan di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim agarmengabulkan pencabutan perkara Cerai Gugat yang diajukannya dalam suratgugatan tertanggal 7 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Ujung Tanjung pada tanggal 7 Februari 2019 dengan register nomor160

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor160/Pdt.G/2019/PA.Sim. dari Penggugat dengan verstek.3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.4.

Bahwa pads tanggal 12 Oktober 2000, Pemohon telah melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor160/14/X/2000) yang pada saat itu Pemohon berstatus Jejaka sedang striPemohon berstatus Perawan;2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan Istri Pemohon Nomor160/14/X/2000 tertanggal 12 Oktober 2000: a.

Kecamatan Metro Timur, KotaMetro, Provinsi Lampung;Selanjutnya Pemohon dan Pemohon Il disebut sebagai ParaPemohon;Pengadilan Agama tersebut ;Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 160/Pat.P/2021/PA.SdnTelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para pihak dan buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana padatanggal 25 Oktober 2021 #$=/dengan register perkara Nomor160

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor160/Pdt.P/2021/PA.Sdn., dari Para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

KecamatanKapuas Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal27 Mei 2021;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi PontianakNomor 204/PID.SUS/2021/PT PTK, tanggal 03 September 2021 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telan membaca, berkas perkara dan surat surat yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor160

satu) klip plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenisshabu dengan berat netto 0,98 (Nol Koma sembilan delapan) gram;> 2 (dua) buah botol HERBALIFE berisi klip klip plastik Kosong;> 1 (satu) unit Timbangan Digital;> 1 (satu) set alat hisap shabu bong;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.> 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam.DIRAMPAS UNTUK NEGARAMenetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah).Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor160

Akta Penerimaan Kontra memori banding Penuntut Umum Perkara Nomor160/Pid.Sus/2021/PN Sag Jo Akta Nomor 36/Akta.Pid/2021/PN Sagtanggal 1 September 2021;9. Relaas Penyerahan Kontra Memori banding Nomor 160/Pid.Sus/2021/PNSag tanggal 2 September 2021;10.

Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkatbanding;Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 204/PID.SUS/2021/PT PTKMenimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (straatmat) yangdijatuhnkan terhadap Pembanding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Bandingmemandang perlu. memperbaikinya agar Pembanding Terdakwa dapatmemperbaiki sikap dan tingkah lakunya kelak dikemudian hari;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka putusanPengadilan Negeri Sanggau tanggal 12 Agustus 2021 Nomor160

Oleh karena itu, untuk memenuhi asaz peradilansederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, makaMajelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor160/Pdt.P/2021/PA.Sgt, dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, seSuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun

Hasnaini, S.H., M.H. dan Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor160/Pdt.P/2021/PA.Sgt. tanggal 16 November 2021, penetapan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh KetuaMajelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ismiatun, S.Pd.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;Hakim Anggota Ketua MajelisDra. Hj. Hasnaini, SH., MH. Dra.

Menyatakan masa tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa harusdikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan apabilaTerdakwa harus menjalani pidana dikarenakan sebelum masa percobaanselama 10 (sepuluh) bulan belum berakhir Terdakwa melakukan perbuatanlagi yang dapat dipidana;Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00(seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor160/PID/2014/PT PLG tanggal 5 Desember

saksi dengan keluarga Terdakwa (orang tua Terdakwa) kemudiandatang Terdakwa yang kemudian memukul wajah saksi korban; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami lukamemar di bawah mata kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum EtRepertum Nomor : R/087/VER/V/2014; Bahwa luka tersebut tidak menyebabkan terhalangnya saksi korban untukmelakukan kegiatan seharihari; Bahwa Terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga;Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palembang Nomor160

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: RUSLItersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor160

(uma 20 tahun) 2c mmm2) ISNAENI NUR AZIZAH, Lahir di Banyumas pada tanggal Ol Mei 2002(umur 10 tahun).Berdasarkan alasan Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahanPemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor160/12/X/1991, ditulis nama KASWAN bin SANREJA,Namun didalam Ijasah Pemohon tertulis namaKASMAN, hal ini terdapat kesalahan dalampenulisan nama KASMAN, karena ternyata dalamKutipan Akta Nikah tersebut ditulis namaKASWAN. .

Menyatakan nama KASWAN bin SANREJA yangtercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor160/12/X/1991. tanggal 18 Oktober 1991yang dikeluarkan oleh Pejabat KantorUrusan Agama Kecamatan Somagede,Kabupaten Banyumas, dengan nama KASMANyang tertulis dalam Ijazah Pemohon adalahnama satuDEES. So3.

., Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania,Kabupaten Mimika, sebagai Terlawan II.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan serta Terlawan II.DUDUK PERKARANYAHalaman 1 dari 7 HalamanPenetapan Nomor 160/Pdt.G/2017/PA.Mmk.Bahwa Pelawan telah mengajukan surat gugatan Perlawanan PihakKetiga (Derden Verzet) tertanggal 8 Desember 2017 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor160/Pdt.G/2017

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor160/Pdt.G/2017/PA.Mmk dari Pelawan.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara.3.

PLG, tanggal19 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor160/Pid.Sus/2019/PN. Pkb, dan suratsurat lainnya yang berkaitandengan perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut UmumNo. Reg.

Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri PangkalanBalai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Juli 2019 Nomor160/Pid.Sus/2019/PN. Pkb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa ALPIN ALPANDI Bin LUKMAN MUSLIM telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah gunaNarkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaanKEDUA;2.

dalamtahanan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan ;Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainnya yangberhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor160

No.93/PID/2018/PT.PLGMenetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,00 (limaribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Juni 2018,Nomor160/Pid.Sus/2018/PN.Plg. yang amarnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa KODRI als YIYI Bin DAUD terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanoa hak melakukanpercobaan menguasai Narkotika golongan dalam bentuk tanaman beratnyamelebihi 1(satu) kilogram;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KODRI als YIYI

Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 28 Juni2018 kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syaratsyaratsebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang maka permintaan bandingtersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, termasuksalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Juni 2018 Nomor160

No.93/PID/2018/PT.PLGdemikian putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Juni 2018 Nomor160/Pid.Sus/2018/PN.Plg tersebut beralasan hukum untuk dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan makaterhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalamperkara ini;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian olehPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor160/G/2020/PTUN.JKT., tanggal 12 Januari 2021, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta dengan Putusan Nomor 61/B/2021/PT.TUN.

bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:DALAM EKSEPSI Menyatakan seluruh EksepsiEksepsi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Dan Termohon Kasasi Intervensi/Pembanding Intervensi/Tergugat Intervensi tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon KasasiTersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 61/B/2021/PT.TUN JKT., tanggal 27 April 2021; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor160