Bahwa penggugat telah melangsungkanpernikahan dengan tergugat pada tanggal 7Maret 2008 dihadapan pejabat Kantor UrusanAgama Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang danseusal akad nikah tergugat mengucapkansighat taklik talak sebagaimana ternyatadari Kutipan Akta Nikah Nomor207/14/11I/2008 tanggal 10 Maret 2008;2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugatbertempat tinggal di Pasar Kemis, KabupatenTangerang ;3.

Bahwa tergugat tidak keberatan terhadapgugatan penggugat yang ingin bercerai' dengantergugat;Menimbang, bahwa~ untuk memperkuat dalil dalilgugatannya, penggugat telah mengajukan alat buktitertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor207/14/111/2008 tanggal 10 Maret 2008 = atas namapenggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKarawaci, Kota Tangerang yang telah dicocokkan denganaslinya dan diberi materai cukup selanjutnya olehketua majelis diberi

tidak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa = maksud dan tujuan gugatanpenggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama, Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksadan menyelesaikan gugatan penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor207

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor207/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 24 September 2018 yang amarnyasebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa DEBI LAKSMI DEWI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalani olehTerdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalamhal 5 dari 10 hal

Akta Permintaan Banding Nomor 55/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr jo Nomor207/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 28 September 2018 yang dibuat olehTri Mandoyo, SH, MHum.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relaas Pemberitahuanmemeriksa berkas perkara banding (Inzage) tertanggal 15 November2018 ditujukan kepada Terdakwa dan pada tanggal 19 November 2019ditujukan kepada Penuntut Umum masingmasing selama 7 (tujuh)terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor207/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan putusan kepada Tergugat Nomor207/PDT.G/2018/PN KPG tanggal 4 Maret 2018 oleh Jurusita Pengadilan NegeriKupang;Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Banding Nomor 207/Pdt.G/2018/PNKpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, Kuasa Pembanding semula KuasaTergugat telah menyatakan banding

terhadap Putusan Pengadilan Negeri KupangNomor 207/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 13 Februari 2019;Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor207/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 13 Februari 2019 oleh Jurusita padaPengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 25Maret 2019 Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugattersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat tidakmengajukan

Maret 2019 dan pada hariSelasa, tanggal 26 Maret 2019 kepada Kuasa Pembanding semula KuasaTergugat, kepada Terbanding semula Kuasa Penggugat telah diberikanHalaman 9 dari 11Halaman Putusan Nomor 54/PDT/2019/PTKPGkesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKupang dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut,sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor207

Peraturan Perundang Undangan lain yang terkait;MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor207/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 13 Februari 2019, yang dimohonkanbanding tersebut; Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruhbiaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding sebanyak Rp.150.000,0 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

18September 2018, selanjutnya disebut sebagaiPemohon ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar Pemohon;Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dariPemohon;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2018/PN SgrSingaraja pada tanggal 8 Oktober 2018 dalam Register Nomor207

Membebankan Pemohon untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluhenam ribu rupiah).Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh NiMade Dewi Sukrani,SH., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor207/Pdt.P/2018/PN Sgr, tanggal 8 Oktober 2018, penetapan tersebut diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehHakim tersebut dengan dibantu oleh I

Menetapkan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan NegeriKendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 September 2012 Nomor207/Pid.B/2012/PN. Kdi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa NURJANAH, S.Sos, tersebut di atas telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KEKERASAN FISIKDALAM LINGKUP RUMAH TANGGA ; 2.

sehinggapertimbanganpertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalammemutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan disetujuinya segala pertimbangan Majelis Hakimtingkat pertama tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapatkeberatan Jaksa Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana kepada terdakwa tidakberalasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan dari segenap pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor207

2014, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, pada tanggal 10 April 2014 ;bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding dalamperkara ini ; bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 23 MeiTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor207

Metro Jaya NomorKep/665/1X/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRIatas nama Brigadir Tofan Andi Sulaksono Nrp : 79110664, yang ditetapkan di Jakarta,tertanggal 11 September 2013 telah sesuai dengan Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata KerjaKomisi Etik Kepolisian Republik Indonesia dan tidak bertentangan dengan AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor207

Menetapkan nama Pemohon Pemohon tanggal lahir 12 Mei 1971dengan nama ibu kandung XXX dan Pemohon Il Pemohon Il tanggallahir 07 Mei 1970 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor207/44/IV/95 tanggal 25 April 1995 yang sebenarnya adalah Pemohon bernama Pemohon tanggal lahir 08 Juni 1961 dan ibu kandungnyabernama XXX dan Pemohon Il yang benar bernama Pemohon Iltanggal lahir 28 Nopember 1974;3.

Menetapkan, Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor207/44/NV/95 bertanggal 25 April 1995 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Di, Kabupaten Oku Propinsi Sumatera Selatanadalah Pemohon tanggal lahir 08 Juni 1961, orang tua kandung louXXX dan Pemohon Il yang benar bernama Pemohon Il tanggal lahir 28Nopember 1974;Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor :0404/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr3.

9 Juni 1990, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, dahulu bertempattinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULUSELATAN, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayahRepublik Indonesia, disebut sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telan membaca suratsurat perkara;Telah mendengar pihak berperkara dan saksi di muka persidangan;Telah memperhatikan bukti Surat;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juli 2020yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna Nomor207

Putusan Nomor207/Pdt.G/2020/PA.Mnal menimbulkan kemudaratan, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah figh yangmenyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripadakemaslahatan;Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa cerai gugat tersebut telah memenuhi alasanperceraian yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975dan pasal 116 huruf (f

Putusan Nomor207/Pdt.G/2020/PA.Mnal

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Ciawigebang tanggal 02 Maret 2002tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor207/29/1V/2002 tanggal 02 Maret 2002 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanCiawigebang Kabupaten Kuningan ;2.

SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan Nomor207/29/1V/2002 Tanggal O02 Maret 2002. Alat buktitersebut setelah diperiksa lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.1. ;2. SAKSI2.1.SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaanBuruh tani, tempat kediaman di Kab. Kuningan2.2.SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaanPNS, tempat kediaman di Kab.

Penggugat mengajukanpermohonan pencabutan gugatannya dengan register perkara nomor207/Pdt.G/2020/PA.Stg tanggal 7 Agustus 2020:Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari penetapan ini:PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Hal. 4 dari 6 Pen.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor207/Pdt.G/2020/PA.Stg dari Penggugat:2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli2011, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanAsembagus Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor207/45/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 dengan status Penggugat perawan danTergugat jejaka;2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersamadalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 8 Tahun dan terakhirbertempat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Kecamatan JangkarHal. 1 dari 9 hal.

Surat:a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil AsembagusKabupaten Situbondo Nomor Induk Kependudukan 3512134503960003tanggal 22 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberitanda P1;b) Fotocopy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Nomor207/45/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011, bukti

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor207/PDT/2018/PT BDG tanggal 2 Agustus 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2018 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018, diajukanpermohonan

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan;ch Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor207/PDT/ 2018/PT BDG tanggal 19 Oktober 2018 juncto PutusanPengadilan Negeri Bekasi Nomor 705/Pdt.G/2016/PN Bks tertanggal 12Desember 2017;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan dahulu Penggugat/Terbanding/sekarang TermohonKasasi untuk seluruhnya;2.

Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor207/Pid.Sus/2020/PN Mdn dan suratsurat yang bersangkutandengan perkara tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum dari Kejaksaan Negeri Belawan dengan surat dakwaan tertanggal 21Januari 2020 Reg.

Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan NegeriMedan telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Mei 2020 Nomor207/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Mhd.

Dirampasuntuk dimusnahkan.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Telah membaca:1.Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriMedan tanggal 12 Mei 2020 Nomor 204/Akta.Pid/2020/PN Mdn bahwaPenasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Mei 2020 Nomor207/Pid.Sus/2020/PN Mdn;.

Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriMedan tanggal 13 Mei 2020 Nomor 207/Akta.Pid/2020/PN Mdn bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Medan tanggal 6 Mei 2020 #Nomor207/Pid.Sus/2020/PN Mdn;.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat dalamposita 12 angka 14 halaman 7 dikarenakan: Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor207/Pdt.G/2009/PN.Mdo tanggal 16 Juni 2010 juncto PutusanPengadilan Tinggi Manado Nomor 56/PDT/2011/PT.Mdo tanggal 20Mei 2011 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 435 K/PDT/2012 tanggal 30 April 2013, SertifikatHak Milik Nomor 208/Malendeng tanggal 17 November 2008 denganluas 29.790 m2 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus

Putusan Nomor 586 K/TUN/2015a.Gugatan diajukan telah lewat waktunya 90 hari sejak penerbitanSertifikat Hak Milik Nomor 208/Kel.Malendeng pada tanggal 17November 2008 yang menjadi objek sengketa;Bahwa pihak Penggugat telah sejak lama mengetahui ada terbitnyaSHM Nomor 208/Kel.Malendeng, tanggal 17 November 2008 oleh pihakTergugat, ternyata dari keikutsertaannya (Penggugat dalam perkara inCasu) sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor207/Pdt.G/2009/PN.MDO juncto Nomor 56/PDT/ 2011/PT.MDO junctoNomor

435 K/PDT/2012., yang menunjukkan kedudukan SittiSugihartaty dalam gugatan perkara perdata tersebut sebagai PemohonKasasi l/sebelumnya sebagai Turut Terbanding V/sebelumnya sebagaiTurut Tergugat II;Bahwa dalam surat gugatan perdata Mustafa Thalib tanggal 12 Agustus2009 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado padatanggal 13 Agustus 2009 di bawah register perkara Nomor207/Pdt.G/2009/PN.Mdo penyebutan SHM Nomor 208/Malendengtanggal 17 November 2008, Surat Ukur Nomor 180/Malendeng 2008tanggal

Joice Gosal telah pernah ditentukan dalamPutusan Pengadilan Negeri Manado dalam register perkara Nomor207/Pdt.G/2009/PN.Mdo juncto Nomor 56/PDT/2011/PT.Mdo junctoNomor 435K/PDT/2012 terbukti dari halhal yang antara lain sebagaiberikut: Pada amar putusan halaman 62 angka 16 Putusan Nomor207/Pdt.G/2009/PN.Mdo (Bukti TIl.Int1 dan Bukti P.10) ditentukanbahwa:Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 208 Kelurahan Malendeng, Surat Ukur tanggal 17 Juni 2008Nomor 180/Malendeng/2008,

Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Malendeng atas namaJoice Bernadin Gosal, sesuai Surat Ukur Nomor180/Malendeng/2008 tanggal 17 November 2008 seluas 29.790m2 diterbitkan berdasarkan permohonan Hak Milik dari JoiceBernadin Gosal tanggal 14 April 2008 atas dasar Akta Jual BeliNomor 34/KW/VIII/1990 dan diproses sesuai dengan ketentuanyang berlaku; Pada amar putusan, halaman 62 angka 16 Putusan Nomor207/Pdt.G/2009/PN.Mdo menentukan kedudukan hukum sebagaiberikut:Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;Dalam Konvensi dan RekonvensiHalaman 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 31/PDT/2021/PT AMBMenghukum Para tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensiuntuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlahRp.2.020.000 ;( dua juta dua puluh ribu rupiah ) ;Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor207/PDT.G/2020/PN.Amb, yang diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, dimana ParaPembanding/Para Tergugat

Dengan demikian Permohonan Banding inidiajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuanPeraturan PerundangUndangan.Membaca risalah pemberitahuan putusan tanggal 25 Maret 2021kepada Tergugat J,II,II,IV,V,VI,VIl dan turut Tergugat perkara nomor207/Pdt.G/2020/Pn.Amb;Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada hariSelasa tanggal 2 Maret 2021 pembanding semula para Tergugat , Il, Ill, V,VI, Vil dan turut Tergugat

telah mengajukan permohonan agar perkaranyayang diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Maret 2021 Nomor207/Pdt.G/2020/PN AMB diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkatbanding ;Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat olehJuru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakanbahwa pada tanggal 1 April 2021 permohonan banding tersebut telahdisampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihakTerbanding semula para Penggugat ;Membaca risalah pemberitahuan

putusan serta merta oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Ambon, kenyataannya masih dibantah oleh pihak paraTergugat / para Pembanding ;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbanganpertimbangan Hukum, Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dandijadikan dasar didalam pertimbanganpetimbangan putusan PengadilanTinggi sendiri, kecuali mengenai petitum putusan nomor 6 yang menyangkutiin melaksanakan putusan serta merta harus ditolak, sehingga putusanPengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Maret 2021 #Nomor207

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor207/Pdt.G/2020/PN Amb sepanjang mengenai putusan serta mertasehingga berbunyi sebagai berikut ;3. Menyatakan putusan ini tidak dapat dijalankan terlebin dahulu( Uitvoerbaar Bij Voorraad ) ;4. Menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biayayang timbul dalam perkara ini yang dalam tingkat banding sejumlahRp 150.000.

Putusan No.207/Pid.B/2016/PN.Madn.Setelah memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan nomor207/PID.B/2016/PN.Mdn tanggal 27 Januari 2016 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara tersebut.Setelah memperhatikan penetapan Majelis Hakim nomor207/PID.B/2016/PN.Mdn tanggal 01Februari 2016 tentang penetapan hari sidang.Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan.Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa.Setelah memperhatikan barang bukti.Setelah mendengar

Putusan Nomor 207 K/TUN/2018Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor207/G/2016/PTUNJKT, tanggal 29 Maret 2017, kemudian di tingkat bandingputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dengan Putusan Nomor 167/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 2Oktober 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Oktober 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon

Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 167/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 2 Oktober 2017 jo.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor207/G/2016/PTUNJKT, tanggal 29 Maret 2017;MENGADILI SENDIRIDalam Penundaan:1. Mencabut Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Nomor207/G/2016/PTUNJKT, tanggal 7 Desember 2016;Halaman 9 dari 14 halaman.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor207/PEN.HS/LH/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 5 Desember 2018tentang Hari Sidang;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor207/B/LH/2018/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerimasegala keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimanadiuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangPUTUSAN NO. 207/B/LH/2018/PTTUN.SBYHalaman 6 dari 20 halamanNomor 28/G/LH/2018

SusPHI/2020 Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa):Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor207/Pdt.SusPHI/2019/PN. Jkt.Pst., tanggal 24 Oktober 201 yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Jkt.Pst Juncto Nomor207/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonantersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasanalasan yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 20 November 2019;Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telahdisampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 26 November2019, namun Termohon Kasasi

Menetapkan agar Terdakwa HERBET ROBERTO SITOHANG dibebanimembayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor207/Pid.B/2016/PN.Sbg, tanggal 14 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :. Menyatakan Terdakwa Herbert Roberto Sitohang tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Fitnahsebagaimana dalam dakwaan primair;.

dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harusdikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikeduatingkat peradilan;Memperhatikan, Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI : Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor207