Oleh karena nafkahiddah termasuk ex oficio Hakim, maka Hakim Tingkat Bandingmewajibkan kepada Pemohon Terbanding selaku PensiunanPengawas Sekolah, dianggap mampu jika memberi biaya hidupkepada Termohon Pembanding dalam masa iddah untuk makansetiap hari Rp.15.000, x 90 hari = sebesarRp.1.350.000, (satu) juta tiga ratus lima puluh riburupiah) ;Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon Terbanding jikamencerai isterinya, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi HukumIslam bukan hanya nafkah iddah, tetapi juga mutah,

Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim ex officio memrintahkanPanitera Pengadilan Agama Brebes untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrartalak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon mencatat perkawinandan tempat tinggal / domisili Pemohon dan Termohon;6Menimbang terhadap akibat perceraian yang diajukan olehPemohon,maka majelis hakim secara eks oficio

Zulkifli Bin Ismail memiliki jabatan sebagaiImam Meunasah Gampong Pulo Pineung Meunasah Dua KecamatanJangka, dimana jabatan itu secara ex oficio dapat bertindak sebagai Nadzir,maka sangat jelas tindakan hukum Alm. Tgk. Zulkifli Bin Ismail yangmembuat Ikrar Wakaf sebagaimana dalil Para Penggugat adalah karenakedudukannya sebagai Nadzir dan bukan Wakif dari objek tanah kuburantersebut;3.3.

Zulkifli Bin Ismail pada saat itu menjabatsebagai Imam Gampong Pulo Pineung Meunasah Dua Kecamatan Jangkamaka secara ex oficio dapat bertindak sebagai Nadzir, karena jabatan itulaholehnya membuat Akta Ikrar Wakaf No. W.2/5/140 tahun 1993 tanggal 19September 1992;4.3.

Bahwa PPAIW diangkat oleh Menteri Agama berdasarkanperaturan Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 5 ayat (1), Pejabat PPAIW secaraex oficio berasal dari jabatan Kepala KUA, oleh karena PPAIWmerupakan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, atas tindakan hukumpejabat PPAIW itu berakibat hukum bagi badan hukum danperseorangan serta bersifat final, maka gugatan ini tidak dapat diadilioleh Pengadilan Negeri Bireuen, yang memiliki kewenanganmengadili gugatan a

ZulkifliBin Ismail (Pewaris dari Tergugat I, Il, Ill) hanya bertindak selaku Nadzir danex oficio dari jabatan Imum Meunasah Gampong Pulo Pineung MeunasahDua pada saat itu, oleh karenanya demi hukum gugatan ini tidak tepat danharuslah ditolak;14.

Bahwa PPAIW diangkat oleh Menteri Agamaberdasarkan peraturan Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 5 ayat (1), Pejabat PPAIWsecara ex oficio berasal dari jabatan Kepala KUA, oleh karena PPAIWmerupakan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, atas tindakan hukum pejabat PPAIW ituberakibat hukum bagi badan hukum dan perseorangan serta bersifat final,maka gugatan ini tidak dapat diadili oleh Pengadilan Negeri Bireuen, yangmemiliki kewenangan mengadili gugatan

Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekat sekaliyaitu sebagai ayah kandung, oleh karenanya semestinya menurut ketentuan pasal 47 ayat(2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 831 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secaraex oficio

permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan ikrar talakPemohon telah dikabulkan, mengingat Pasal 118 Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon danmemberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu rajiterhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Selongsetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan olehMajelis Hakim maka secara Ex oficio

karenatalak, maka bekas suami wajib memberikan Mutah yang layak kepada bekasisterinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas isteri tersebut goblaaldukhul, hal ini sejalan pula dengan AlQuran dalam Surat AlBaqarah ayat241, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antaraPemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri gobla aldukhul, sehingga Pemohon diwajibkan untuk membayar atau memberikan uangMutah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara Ex oficio

Tahun 1974 jo pasal 107 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio orang tua mewakili anak tersebut mengenaisegala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, namun pada prakteknya yangterjadi dalam masyarakat hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga untukmenjamin kepentingan anak tersebut diperlukan adanya kepastian hukum melalui penetapanPengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masingmasingbernama XXXX dan XXXX, maka telah terbukti bahwa

Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwapermohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanyamaka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;16Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan olehMajelis Hakim maka secara Ex oficio menghukum Pemohon untuk membayarnafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000, ( lima rupiah), sesuai ketentuan Pasal149 huruf (b) KHI. selain itu Pemohonmembayar uang Mutah sebesar Rp.5.000.000,,(lima juta rupiah) merupakan

isteri tersebut goblaaldukhul, hal ini sejalan pula dengan AlQuran dalam Surat AlBaqarah ayat241, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antaraPemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri gobla aldukhul, sehingga Pemohon diwajibkan untuk membayar atau memberikan uangMutah yang layak kepadaTermoho dan sesuai pula dengan kepatutan dankewajaran ditinjau status Pemohon sebagai seorang mekanik mesinsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara Ex oficio

No. 810/Pdt.G/2018/PA.WnoTanggal 13 September 2018Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islambahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajibmemberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan denganmemperhatikan kemampuan Pemohon yang pekerjaannya sebagai petani palawija,maka secara ex oficio Majelis patut menghukum Pemohon

untuk memberikan mutahkepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam,bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberinafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan denganmemperhatikan kKemampuan Pemohon yang pekerjaannya petani palawija, makasecara ex oficio Majelis patut menghukum Pemohon

No. 0067/Pdt.G/2015/PA.Mtr.terhadap Termohon (Wagiyanti binti Karto Suwito) pada petitum huruf bsepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, MajelisHakim berpendapat bahwa secara ex oficio patut diperintahkan kepadaPanitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapanikrar talak kepada

Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnyameliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai PencatatNikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuahdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) UndangundangNomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakimberpendapat bahwa secara ex oficio patut diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Mataram untuk

perceraian menjadi alternatif terbaik bagikedua belah pihak.Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraianyang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa walaupun Termohon' tidak menggugatmasalah mutah dan nafkah iddah, akan tetapi PengadilanAgama dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkaraini diberi kewenangan (hak oficio

;Menimbang, bahwa atas permintaan Termohon tersebut, Pemohonmenyatakan dapat menyetujui seluruhnya, oleh karena itu MajelisHakim berdasarkan pasal 149 huruf (bo) dan (d) Kompilasi Hukum Islam,secara ex oficio dapat menetapkan nafkah iddah GaDQLI tah sebesarRp.200.000, (dua ratus ribu rupiah);Meni mbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon kemudiandihubungkan dengan keterangan para saksi keluarga masing masingpihak, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon telahterbukti sesuai dengan Ketentuan

Pasal 116huruf f, Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan terpenuhi dalam perkara inidan sekaligus keutuhan rumah tangga para pihak telah tidak mungkin dapatdipertahankan lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalahberalasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex oficio perlumempertimbangkan akibat langsung dari cerai talak menyangkut hak istri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Kompilasi Hukum Islamdengan memperhatikan

Makapertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Muara Buliantentang putusan tuntutan iddah secara ex oficio tidak tepat,sehingga majelis hakim banding memutuskan tuntutan dimaksuddalam bentuk gugat rekonpensi oleh Termohon konpensi terhadapPemohon Konpensi;Menimbang, bahwa ~=merupakan kewajiban Pembanding(suami) yang menceraikan isteri (Terbanding) untuk membayarnafkah iddah, nafkah iddah tersebut terdiri dari tigakomponen yaitu: Makan dan minum (Matham), tempat. tinggal(Maskan) dan Pakaian (Kiswah

Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akantetapi perkawinan Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnyaitu. sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktiuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio

Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 yang merupakan bukti otentik,dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yangdimintakan perwalian yang bernama XXXX dan XXXX dengan Pemohon adalah sangatdekat sekali yaitu sebagai ibu kandung, oleh karenanya semestinya menurut ketentuan pasal47 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, secara ex oficio

Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1l s/d P.6 yangmerupakan bukti otentik, dimana kekuatan pembuktiannyaadalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dansempurna, maka dinyatakan telah terbukti bahwa hubungankekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yangbernama XXXX dan XXXX dengan Pemohon adalah sangat dekatsekali yaitu sebagai ibu kandung, oleh karenanyasemestinya menurut' ketentuan pasal 47 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (2) KompilasiHukum Islam, secara ex oficio

Tahun 1974 jo pasal107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio orang tua mewakili anak tersebutmengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, namun pada prakteknyayang terjadi dalam masyarakat hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehinggauntuk menjamin kepentingan anak tersebut diperlukan adanya kepastian hukum melaluipenetapan Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masingmasingbernama XXXX dan XXXX, maka telah terbukti bahwa

Putusan No. 0013/Pdt.G/2015/PTA.Pdg.Pembanding, tidak mau untuk disatukan lagi serumahtangga; oleh karena perceraianini atas kehendak Pemohon/Terbanding sebagai suami dan Termohon/Pembandingtidak terbukti nusyuz, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan pasal 152Kompilasi Hukum Islam, maka hakim karena jabatannya secara Ex Oficio dapatmewajibkan Pemohon/Terbanding membayar uang mutah dan nafkah selama masaiddah kepada Termohon/Pembanding.Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon/Terbanding dankeadaan

oleh karenanya sesuai pasal 155 HIR makamajelis hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon untukmengucapkan sumpah yang isinya menerangkan bahwa apa yangdidalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah benar tidaklain dari yang sebenarnya;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah suplitoiryang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;Menimbang, dalam pasal 1943 KUH Perdata dikemukakan bahwasumpah suplitoor ini diperintahkan hakim karena jabatanya (ex oficio

perdamaian dan persaudaraan antara keduanya;Menimbang, bahwa uraian tersebut sesuai dengan Al quran yang berbunyi:Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu dapat rujuk lagidengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik (Albaqarah 229).Menimbang, bahwa bagi seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya,ada kewajiban yang harus dilakukan kepadanya seiring dengan talak yang telahdiucapkan sebagaimana pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, karenanya pengadilansecara ex oficio