Ditemukan 70 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
prasarana
prasaranan
paranaraga
panasarang
parasurama
perasarana
prasaranaã
prasasrana
Putus : 14-11-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb Tanggal 14 Nopember 2016 — ASWAN ZAHARI, S.Pd Bin ZAHARI
104 — 26
104 — 26
banyakdiarahkan untuk mendukung sekolahsekolah RSBI karena kurang lebihsatu bulan sebelumnya pembinaan sekolahsekolah RSBI dikembalikankepada pemerintahan provinsi oleh Mendiknas karena dianggapkurangnya perhatian Pemerintah Provinsi terhadap pengelolaan RSBI.Akan tetapi usulan dinas pendidikan provinsi jambi tersebut sebagianbesar ditolak oleh komisi IV dengan alasan antara lain Masih banyak hal hal mendasar di dinas pendididkan provinsi Jambi yang belum lengkapantara lain, datadata mengenai sarana parasarana
Register : 09-11-2012 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN AMBON Nomor 45/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB.- Tanggal 29 Oktober 2013 — Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si alias JAN
127 — 447
127 — 447
SAKSIT : FRANC SILAS KELIDUAN, Bahwa Saksi pada tahun 2009 bertugas di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dibidangpendidikan SMA dan SMK sebagai Kepala seksi sarana parasarana ; Bahwa Saksi terlbat sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan,berdasarkan dengan SK sebegai PPTK Fisik ;saksi diangkat141Bahwa benar, ada pejabat lain sebegai KPA (KuaSa Pengguna Anggaran) adalahJanuarius Rettob, PPTK Pendamping SEM IMLAWAL dan Herman Lesnussa ;Bahwa yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran dak tahun
Putus : 03-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 3 Agustus 2017 — - ZULKARNAIN
139 — 37
139 — 37
Besarnya peranan dan fungsi BHMN PTatau BUMN/BUMD dalam mengelola keuangan negara dalam mencerdaskankehidupan bangsa dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukankesejahteraan umum, harus diiringi pula dengan penegasan bahwa pengelolaanterhadap sana dan parasarana milik negara yang harus dikelola secaratransparan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbag, bahwa Majelis Hakim sepedapat dengan Mahkamah, bahwaBadan Hukum Milik Negara PT, Badan Usaha Minil
Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn Tanggal 27 Juli 2017 — - IRWAN PULUNGAN,S.Sos
108 — 75
108 — 75
Besarnya peranan dan fungsi BHMN PTatau BUMN/BUMD dalam mengelola keuangan negara dalam mencerdaskankehidupan bangsa dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukankesejahteraan umum, harus diiringi pula dengan penegasan bahwa pengelolaanterhadap sana dan parasarana milik negara yang harus dikelola secara transparandan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yangberlaku.Menimbag, bahwa Majelis Hakim sepedapat dengan Mahkamah, bahwaBadan Hukum Milik Negara PT, Badan Usaha Minil
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
127 — 32
127 — 32
Besarnya peranan dan fungsi BHMN PTatau BUMN/BUMD dalam mengelola keuangan negara dalam mencerdaskankehidupan bangsa dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukankesejahteraan umum, harus diiringi pula dengan penegasan bahwa pengelolaanterhadap sana dan parasarana milik negara yang harus dikelola secara transparandan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yangberlaku.Menimbag, bahwa Majelis Hakim sepedapat dengan Mahkamah, bahwaBadan Hukum Milik Negara PT, Badan Usaha Minil
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 16 Februari 2017 — - Drs. M. YAHYA (TERDAKWA)
100 — 21
100 — 21
Besarnya peranan dan fungsi BHMN PT atau BUMN/BUMD dalammengelola keuangan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, harus diiringi puladengan penegasan bahwa pengelolaan terhadap sana dan parasarana miliknegara yang harus dikelola secara transparan dan dipertanggung jawabkansesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.Menimbag, bahwa Majelis Hakim sepedapat dengan Mahkamah, bahwaBadan Hukum Milik Negara PT, Badan Usaha
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
133 — 36
133 — 36
item ke12.Terdapat perbedaan spesifikasi barang secara keseluruhan antara spesifikasiperencanaan dengan spesifikasi PPK, sedangkan spesifikasi dalam RKS samadengan spesifikasi perencanaan, tetapi tidak mencantumkan asal negaraproduk.e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simdeang Nomor : 445/Kep.253RSUD/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Saksi diangkat menjadi Ketua PemeriksaBarang/Jasa bantuan keuangan Dana Penguatan Infrastruktur dan PrasaranaDaerah (DPIPD) untuk kegiatan peningkatan Sarana dan Parasarana
Putus : 26-10-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG. Tanggal 26 Oktober 2015 — Dadang Prijatna
282 — 301
282 — 301
kalau diperiksa jangan menyebut orang lain,jawab sesuai tupoksi.Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi tidak ada tanggapan ;Ahmad Bazury, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa, saksi pernah didengar keterangannya dihadapan penyidik KPKdalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan(alkes) kedokteran umum Puskesmas Kota Tangerang Selatan APBD P2012 dengan tersangka Dadang Prijatna dan keterangannya benar.Bahwa pekerjaan saksi staf seksi sarana dan parasarana
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 22 Oktober 2012 — SUHAYA, S.SOS
123 — 37
123 — 37
item ke12.Terdapat perbedaan spesifikasi barang secara keseluruhan antara spesifikasiperencanaan dengan spesifikasi PPK, sedangkan spesifikasi dalam RKS samadengan spesifikasi perencanaan, tetapi tidak mencantumkan asal negaraproduk.e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simdeang Nomor : 445/Kep.253RSUD/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Saksi diangkat menjadi Ketua PemeriksaBarang/Jasa bantuan keuangan Dana Penguatan Infrastruktur dan PrasaranaDaerah (DPIPD) untuk kegiatan peningkatan Sarana dan Parasarana
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
554 — 207
554 — 207
untukpengadaan ini pemegang proyeknya adalah MINARSIH dan SUKMAWATI);Bahwa saksi mengetahui adanya kwitansi / bukti pembayaran nomor bukti:001/KWTP2PL/PPEXARTECH.JO/XII/2010 tanggal 23 Juli 2010, kwitansitersebut saksi tandatngani bersamaan dengan Pembayaran Uang Mukanomor 001/UM/PPEXAkerjRTECH.JO/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010, karenakwitansi tersebut merupakan lampiran dari surat permohonan;Bahwa kwitansi tersebut untuk pembayaran uang muka 20 % dari nilai sytempekerjaan Pembangunan sarana dan parasarana