Ditemukan 1585 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-05-2013 — Upload : 16-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013 Tanggal 22 Mei 2013 — PUTU SUARJANA, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng vs DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (PARTAI Hanura) cq DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (PARTAI Hanura) PROVINSI BALI cq DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (PARTAI Hanura) KABUPATEN BULELENG
16 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 549 K/Pdt.Sus-Parpol/2019 Tanggal 9 Juli 2019 — Ny. ERMA MUâÂÂAROFAH VS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC PKB) KABUPATEN MOJOKERTO
79 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
549 K/Pdt.Sus-Parpol/2019
Gugatan Penggugat bukan perselisinan parpol;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat danTurut Tergugat Ill mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: gugatan Penggugat obscuur libel (gugatan kabur);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat IVmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:1. Kompetensi absolut;2.
Putus : 29-11-2012 — Upload : 01-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 729 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 29 Nopember 2012 — CECEP KANDAR SOFYAN, SH. vs 1. KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP-PARTAI HANURA), dkk. dan 1. GUBERNUR JAWA BARAT, dkk.
54 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-09-2013 — Upload : 24-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/Pdt.Sus-Par.Pol/2013 Tanggal 10 September 2013 — H. ANDA, S.E., M.M., Anggota DPRD Provinsi Banten vs 1. DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC PKB) Kabupaten Lebak, 2. DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPW PKB) Provinsi Banten
100 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 418 K/Pdt.SusPar.Pol/201318 Bahwa gugatan Penggugat terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriSerang tanggal 31 Januari 2013 dan menurut ketentuan Undang Undang a quo,Pengadilan Negeri harus menyelesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hariterhitung sejak perkara didaftarkan di Pengadilan sehingga perkara a quo harussudah diputus selambatlambatnya 31 Maret 2013 dan gugatan Penggugat masuksebagai perkara perdata khusus yakni sengketa parpol, maka apabila perkara aquo diputus setelah 31 Maret
Putus : 24-09-2014 — Upload : 19-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 Tanggal 24 September 2014 — HJ. HUZULIA VS DEWAN PIMPINAN PARTAI INDONESIA SEJAHTERA (DPP-PIS)
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
453 K/Pdt.Sus-Parpol/2014
Putus : 22-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 K/PDT.SUS/2013 Tanggal 22 Mei 2013 — 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP.PDIP) PUSAT, diwakili oleh MEGAWATI SOEKARNO PUTRI dan TJAHJO KUMOLO, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PDI PERJUANGAN, 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP.PDIP) SUMATERA UTARA, diwakili oleh PANDA NABABAN dan H. MUHAMMAD AFFAN, SS. Ketua DPD Sumatera Utara dan Sekretaris vs Tuan LAZUARDI, SE., Anggota DPRD Kota Binjai
78 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-04-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 10 April 2012 — NIMROD SITORUS vs AMELIA A. YANI dan GUBERNUR SUMATERA UTARA, dkk.
54 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUS ANNomor : 198 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Partai Politik (Parpol) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :NIMROD SITORUS, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Padang Lawas Utara 20092014, bertempat tinggal diDesa Aek Raru, Kecamatan Simangambat, Kabupaten PadangLawas Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada DIANAGUSDIANA, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor diKomplek Bangun Cipta
Putus : 19-07-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal 19 Juli 2018 — H. WINDU SUKO BASUKI, S.H VS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) Kota Semarang
38 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
611 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Putus : 03-11-2022 — Upload : 21-12-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1482 K/Pdt.Sus-Parpol/2022 Tanggal 3 Nopember 2022 — Azhari VS 1. DEWAN PIMPINAN ACEH PARTAI ACEH c.q. H. MUZAKIR MANAF DAN H. KAMARUDDIN, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, DK
133 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
1482 K/Pdt.Sus-Parpol/2022
Putus : 21-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/Pdt.Sus-Parpol/2019 Tanggal 21 Februari 2019 — 1. NAZARUDDIN ISMAIL, DK VS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PROVINSI ACEH Cq DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) KABUPATEN PIDIE JAYA
82 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 K/Pdt.Sus-Parpol/2019
Putus : 26-03-2018 — Upload : 16-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 226 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 Tanggal 26 Maret 2018 — ROBIN S.E. dan EDI WARSITO S.H., KETUA DAN SEKRETARIS DPD PARTAI GOLKAR KAB. BANGKA BARAT VS 1. MAHKAMAH PARTAI GOLKAR, DK
62 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
226 K/Pdt.Sus-Parpol/2018
Menghukum Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi)membayar segala biaya perkara.SubsidairApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksaperkara ini berpendapat lain, mohon putusan keadilan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut dalam konvensi ditolak dan dalamrekonvensi dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Baratdengan Putusan Nomor 379/Pdt.Sus;Parpol/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 17Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:
Nomor 226 K/Padt.SusParpol/2018Oktober 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2017 mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017, sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 379/Pdt.Sus;Parpol/201 7/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2017
Bahwa sebagai lembaga pemutus internal perselisihan partai politikputusan Mahkamah Partai in casu Termohon Kasasi harus dihormatidan ditaati oleh Pengurus dan seluruh Anggota Partai Golkar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor379/Pdt.Sus;Parpol/2017/PN.Jkt.Brt. tanggal 17 Oktober 2017dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, oleh karenaitu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
Putus : 25-01-2024 — Upload : 04-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/Pdt.Sus-Parpol/2024 Tanggal 25 Januari 2024 — RETNO MARLIYANI lawan 1. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO KABUPATEN JOMBANG, 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERINDO PROVINSI JAWA TIMUR, 3. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jbg., tanggal 16 Oktober 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
56 K/Pdt.Sus-Parpol/2024
Putus : 13-06-2023 — Upload : 29-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023 Tanggal 13 Juni 2023 — MARTUA NAINGGOLAN VS 1. DEWAN KEHORMATAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT, DKK
193 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MARTUA NAINGGOLAN tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Negeri Jakarta Pusat Nomor 462/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 27 Desember 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Mengabulkan eksespsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur;Dalam Pokok Perkara:- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi
653 K/Pdt.Sus-Parpol/2023
Putus : 21-02-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 838 K/PDT.SUS/2012 Tanggal 21 Februari 2013 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI HATI NURANI RAKYAT, dk. vs MUSDALIFAH, B.SC. dan KETUA BADAN KEHORMATAN (BK) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, dk.
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 937 K/Pdt.Sus-Parpol/2016 ELMI SUPIATI, S,Sos VS 1. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, DK
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
937 K/Pdt.Sus-Parpol/2016
Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini karena meniadi kKewenangan Mahkamah Partai: sesuai bunyiketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndng Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik(UU Parpol) sbb:Pasal 33 ayat (1) UU Partai Politik berbunyi sebagai berikut:(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melaluipengadilan negeri
Bahwa Mahkamah Partai sesuai dengan amanat UU Parpol jelas merupakanlembaga pengadilan internal partai sehingga pemeriksaan Mahkamah Partaiharus tunduk pada hukum acara perdata yang berlaku pada umumnyasehingga dapat memberikan rasa keadian kepada semua pihak yangbersengketa;2.4.
Putus : 22-01-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/Pdt.Sus/2012 Tanggal 22 Januari 2013 — HERO SAMUDRA, SH., MH. vs 1. PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-08-2023 — Upload : 24-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 879 K/Pdt.Sus-Parpol/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 — H. RIZAL KENEDI, S.H., M.M VS 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, DKK
71 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
879 K/Pdt.Sus-Parpol/2023
Putus : 18-10-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 K/Pdt.Sus-Parpol/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 — Ir H. HAJIN M UMAR VS DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI DEMOKRAT, DK
63 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
715 K/Pdt.Sus-Parpol/2016
Putus : 14-11-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1367 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — HERI EKO INDRIYANTO VS Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai GERINDRA Kabupaten Bangka Barat
59 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
1367 K/Pdt.Sus-Parpol/2017
Putus : 22-12-2017 — Upload : 19-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA VS SUPHAN K. HASSAN
84 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
1387 K/Pdt.Sus-Parpol/2017