• Penggugat:
  HJ.NORMA TASDIR
  Tergugat:
  1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP Partai Bulan Bintang PBB
  2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPP Partai Bulan Bintang

• KH.Hasbuddin Halik ,Lc MH
  Tergugat:
  1.PENGURUS BESAR DARUD DA'WAH Wal IRSAD PBB DDI
  2.PENGURUS BADAN PELAKSANA HARIAN STAI DDI PANGKEP

• 
  Tergugat:
  1.MARDIANTO
  2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB)
  3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) Provinsi Jambi
  Turut Tergugat:
  1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) Kabupaten Bungo
  2.KOMISI PEMILIHAN UUM (KPU) Kabupaten Bungo

• Madiun
  2.Kepala Kejaksaan Agung RI
  3.Komnasham
  4.Perwakilan PBB di Jakarta

• Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah, tanggal 15 April 2008 atas nama ABDUL HALIP RAMBA;- 1 (satu) Lembar Surat Walikota kendari Nomor : 973/TU/05/2002 tanggal 22 Oktober 2002, perihal peringatan pembayaran PBB tahun 2002;- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1997 an. ABD. HALIP. R;- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1996 an. ABD. HALIP.

  R;- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1995 an. ABD. HALIP. R;- 1 (satu ) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 194 an. ABD. HALIP. R;- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan PajakTerhutang PBB tahun 1993 an. ABD. HALIP. R;- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1992 an. ABD. HALIP. R;- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1991 an. ABD. HALIP.

  R;- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1990 an. ABD. HALIP. R;- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1989 an. ABD. HALIP. R;- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1988 an. ABD. HALIP. R;- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1987 an. ABD. HALIP. R;- 1 (satu) Lembar Tanda Pembayaran PBB tahun 1987 an. ABD. HALIP.

  R ;- 1 (satu) Lembar Surat Pembayaran Pajak Terhutang PBB tahun 1986 dan Tanda Pembayaran PBB tahun 1986 an. ABD. HALIP. R ;- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Pareja dan Tanda Pembayaran Pareja tahun 1985 an. ABD. HALIP. R ;- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Pareja dan Tanda Pembayaran Pareja tahun 1984 an. ABD. HALIP. R ;- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Ketetapan Pareja dan Tanda Pembayaran Pareja tahun 1983 an. ABD. HALIP.

  tahun 2002;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1997 an.ABD.

  R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1996 an.ABD. HALIP. R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1995 an.ABD. HALIP. R;1 (satu ) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 194 an.ABD. HALIP. R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan PajakTerhutang PBB tahun 1993 an.ABD. HALIP. R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1992 an.ABD. HALIP. R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1991 an.ABD.

  R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1990 an.ABD. HALIP. R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1989 an.ABD. HALIP. R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1988 an.ABD. HALIP. R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1987 an.ABD. HALIP. R;1 (satu) Lembar Tanda Pembayaran PBB tahun 1987 an. ABD. HALIP.

  R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1995an. ABD. HALIP. R;1 (satu ) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 194an. ABD. HALIP. R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan PajakTerhutang PBB tahun 1993an. ABD. HALIP. R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1992 an. ABD. HALIP. R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1991 an. ABD. HALIP. R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1990 an. ABD.

  R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1989 an. ABD. HALIP. R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1988 an. ABD. HALIP. R;1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun1987 an. ABD. HALIP. R;1 (satu) Lembar Tanda Pembayaran PBB tahun 1987 an. ABD. HALIP.R;Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.kKdi1 (satu) Lembar Surat Pembayaran Pajak Terhutang PBB tahun 1986dan Tanda Pembayaran PBB tahun 1986 an. ABD. HALIP.

• KANGWIJAYA HADI KUSUMA;

• 1 (satu) buah fotocopy SHM nomor 1492 atas nama NANANG SYARIFUDIN;
• 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2012 atas nama DACE.
• 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2013 atas nama DACE.
• 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2014 atas nama DACE.

• 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2015 atas nama DACE.
• 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2016 atas nama DACE.
• 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran PBB dari BANK BNP thn 2001.
• 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran PBB dari BANK BNP thn 2002.
• 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran PBB dari BANK BNP thn 2003.

• 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran PBB dari BANK BNP thn 2004.
• 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran PBB dari BANK BNP thn 2005.
• 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran PBB dari BANK BNP thn 2006.
• 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran PBB dari BANK BNP thn 2007.
• 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran PBB dari BANK BNP thn 2008.
• 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran PBB dari BANK BNP thn 2009.

• 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran PBB dari BANK BNP thn 2010.
• 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran PBB dari BANK BNP thn 2011.
• 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal nomor : 367/UM-KBW/VIII/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh a.n. Lurah Kebonwaru Sekretaris Kelurahan IWAN HERNAWAN, S.Sos.

• 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NASIR HASIBUAN sebesar Rp.6.068.784,-
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n.

• 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BASRI sebesar Rp. 7.900.444.
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BASRI sebesar Rp. 7.900.444.

• 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUMRI sebesar Rp. 4.067.487.
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUMRI sebesar Rp. 4.067.487.

• 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. M. DOAR sebesar Rp. 5.932.516.
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. M. DOAR sebesar Rp. 5.932.516.

• 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ALFIAN sebesar Rp. 6.244.753.
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ALFIAN sebesar Rp. 6.244.753.

  Keputusan Bupati tentangPembagian Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan adalah terdakwaDrs.

  adakah kewenangan daerah untukmemakai dan menggunakan Pembagian Biaya Pemungutan PBB sektorPerkebunan.Bahwa Pembagian Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan dilakukandari tahun 2013, 2014 dan 2015.

  Sejaktahun 2009 yang kemudian sudah diimplementasikan sejak tahun 2013,PBB sektor perumahan dan pemukiman (PBB P2) sudah diserahkankepada daerah untuk menjadi pajak daerah, sementara untuk PBB sektorperkebunan, pertambangan dan perhutanan (PBB P38) tetap menjadiwewenang pemerintah pusat.Bahwa Dana bagi hasil merupakan salah satu komponen yangdiberikan kepada daerah sebagai pendapatan daerah.Bahwa yang melakukan penagihan terhadap sektor pajak/ PBBadalah dari Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan

  (BP PBB) sektor perkebunan Kab.

  pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n.WIDA ROSANTI, SH sebesar Rp. 5.001.949.200) 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut tanggal 04 April 2019pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014dan 2015 A.n.

• strong>P K A N :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Menetapkan nama Pemohon atas nama :

  • SUGET

  (Sebagaimana tercantum dalam KTP-el NIK : 3505041503630001, Kartu Keluarga Nomor : 3505040210061681, Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening: 6155-01-001544-53-7, BPKB Sepeda Motor dengan No.Reg: BLT182647, SPPT PBB

  NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 2617. 7, SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 1600. 7, SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 2154. 7, SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 0661. 7 dan SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 1140. 7)

  • S.KARTOMO

  (Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/29/1988 tertanggal 18 November 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kademangan);

  SUGET KARTOMO

(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 0923/IST/86/1995 milik IDA ROSITA dan Ijasah SD, SMP, SMK milik IDA ROSITA), dan

• SUGET MAREM

(Sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 3222. 7, SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 3088. 7 dan SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 1191. 7).

Bahwa Pemohon memiliki beberapa bidang tanah, dalam SPPT PBBmilik Pemohon identitas Pemohon tertulis: Dalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 3222. 7 tertulisSUGET MAREM Dalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 2617. 7 tertulisSUGET Dalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 3088. 7 tertulisSUGET MAREM Dalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 1600. 7 tertulisSUGET Dalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 2154. 7 tertulisSUGET Dalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 0661. 7 tertulisSUGETHalaman

tercantum dalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009.000. 3222. 7, SPPT PBB NOP: 35. 05. 140. 009. 000. 3088. 7 danSPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 1191. 7)Bahwa Keempat Nama tersebut adalah orang yang sama dan satuorang;3.

NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 3222. 7 tertulisSUGET MAREM Dalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 2617. 7 tertulisSUGET Dalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 3088. 7 tertulisSUGET MAREM Dalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 1600. 7 tertulisSUGET Dalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 2154. 7 tertulisSUGET Dalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 0661. 7 tertulisSUGET Dalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 1140. 7 tertulisSUGETHalaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 226/Pdt.P

NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 3222. 7 tertulisSUGET MAREMDalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 2617. 7 tertulisSUGETDalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 3088. 7 tertulisSUGET MAREMDalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 1600. 7 tertulisSUGETDalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 2154. 7 tertulisSUGETDalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 0661. 7 tertulisSUGETDalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 1140. 7 tertulisSUGETDalam SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 1191

NOP : 35. 05. 140. 009. 000. 2617. 7,SPPT PBB NOP: 35. 05. 140. 009. 000. 1600. 7, SPPT PBB NOP: 35.05. 140. 009. 000. 2154. 7, SPPT PBB NOP : 35. 05. 140. 009.

• 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NASIR HASIBUAN sebesar Rp.6.068.784,-
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n.

• 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BASRI sebesar Rp. 7.900.444.
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BASRI sebesar Rp. 7.900.444.

• 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUMRI sebesar Rp. 4.067.487.
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUMRI sebesar Rp. 4.067.487.

• 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. M. DOAR sebesar Rp. 5.932.516.
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. M. DOAR sebesar Rp. 5.932.516.

• 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ALFIAN sebesar Rp. 6.244.753.
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ALFIAN sebesar Rp. 6.244.753.

  Keputusan Bupati tentangPembagian Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan adalah terdakwaDrs.

  adakah kewenangan daerah untukmemakai dan menggunakan Pembagian Biaya Pemungutan PBB sektorPerkebunan.Bahwa Pembagian Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan dilakukandari tahun 2013, 2014 dan 2015.

  Surat Keputusan Bupati agar mengembalikanpembagian biaya pemungutan PBB sektor perkebunan yang telah diterimamaka uang insentif dari biaya pemungutan PBB sektor perkebunan padatahun 2013, 2014 dan 2015 yang saksi terima sebesar Rp. 17.851.895,telah saksi kembalikan ke rekening kas umum daerah Kab.

  Sejaktahun 2009 yang kemudian sudah diimplementasikan sejak tahun 2013,PBB sektor perumahan dan pemukiman (PBB P2) sudah diserahkankepada daerah untuk menjadi pajak daerah, sementara untuk PBB sektorperkebunan, pertambangan dan perhutanan (PBB P38) tetap menjadiwewenang pemerintah pusat.Bahwa Dana bagi hasil merupakan salah satu komponen yangdiberikan kepada daerah sebagai pendapatan daerah.Bahwa yang melakukan penagihan terhadap sektor pajak/ PBBadalah dari Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan

  Bangunan(BP PBB) sektor perkebunan Kab.

• 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. NASIR HASIBUAN sebesar Rp.6.068.784,-
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 08 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n.

• 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BASRI sebesar Rp. 7.900.444.
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 04 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. BASRI sebesar Rp. 7.900.444.

• 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUMRI sebesar Rp. 4.067.487.
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 11 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. GUMRI sebesar Rp. 4.067.487.

• 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. M. DOAR sebesar Rp. 5.932.516.
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. M. DOAR sebesar Rp. 5.932.516.

• 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Sumut 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ALFIAN sebesar Rp. 6.244.753.
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran tanggal 05 April 2019 pengembalian biaya pungut PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015 A.n. ALFIAN sebesar Rp. 6.244.753.

  adakah kewenangan daerah untukmemakai dan menggunakan Pembagian Biaya Pemungutan PBB sektorPerkebunan.Bahwa Pembagian Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan dilakukandari tahun 2013, 2014 dan 2015.

  biaya pemungutan PBB sektor perkebunan yang telah diterimamaka uang insentif dari biaya pemungutan PBB sektor perkebunan padatahun 2013, 2014 dan 2015 yang saksi terima sebesar Rp. 17.851.895,telah saksi kembalikan ke rekening kas umum daerah Kab.

  ),di dalam PBB itu sendiri terdapat beberapa sektor yaitu sektor pedesaan,perkotaan, pertambangan, perkebunan dan sektor perhutanan.

  Sejaktahun 2009 yang kemudian sudah diimplementasikan sejak tahun 2013,PBB sektor perumahan dan pemukiman (PBB P2) sudah diserahkankepada daerah untuk menjadi pajak daerah, sementara untuk PBB sektorperkebunan, pertambangan dan perhutanan (PBB P38) tetap menjadiwewenang pemerintah pusat.Bahwa Dana bagi hasil merupakan salah satu komponen yangdiberikan kepada daerah sebagai pendapatan daerah.Bahwa yang melakukan penagihan terhadap sektor pajak/ PBBadalah dari Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan

  PBB sektor perkebunan Tahun 2013, 2014dan 2015 A.n.

• Nurhayati dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0004

• 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Patimasang dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0014
• 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Samsuddin dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0015
• 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah

  Hafid dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0127

• 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Sumiati dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0128
• 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Masrah dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0133
• 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

  (SSB) atas nama Supu dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0069

• 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Supu dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0132
• 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Bunga dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0130
• 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah

  Fitriani dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0062

• 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Salahuddin dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0061
• 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Sabri dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-011-0033
• 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

  Erni dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0047

• 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Rahmatang dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0015
• 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Baharuddin dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 73-11-080-009-012-0064
• 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

  ) PBB 731108000901 10069HIm. 15 dari 30 him.

  ) PBB 731 108000901200131 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan (SSB) atas nama Kaseng dengan NomorObjek Pajak (NOP) PBB 731 108000901200491 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan (SSB) atas nama Patawari dengan NomorObjek Pajak (NOP) PBB 731 10800090110021HIm. 16 dari 30 him.

  Rapid dengan NomorObjek Pajak (NOP) PBB 731108000901200041 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan (SSB) atas nama NUrkaya dengan NomorObjek Pajak (NOP) PBB 731 108000901200211 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan (SSB) atas nama Sehe Sape dengan NomorObjek Pajak (NOP) PBB 731108000901101311 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan (SSB) atas nama Jamal dengan Nomor ObjekPajak (NOP) PBB

  Hafid dengan NomorObjek Pajak (NOP) PBB 73110800090110127Hlm. 22 dari 30 him.

  ) PBB 731108000901 100691 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan (SSB) atas nama Supu dengan Nomor ObjekPajak (NOP) PBB 7311 0800090110132,1 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan (SSB) atas nama Bunga dengan NomorObjek Pajak (NOP) PBB 7311 08000901 101301 (satu) Eksemplar Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan (SSB) atas nama Padde dengan NomorObjek Pajak (NOP) PBB 7311 08000901 101291 (satu) Eksemplar

• pada tanggal 11 Mei 2009, umur 14 Tahun;

• Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan atau sebagai kuasa / wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama Garnetha Micelle Vikalliano, perempuan, lahir di Blitar, pada tanggal 11 Mei 2009, umur 14 Tahun, untuk menyelesaikan pengurusan menjual tanah / rumah hasil waris tersebut di Notaris, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1331, dengan luas: 2.031 m2, atas nama Sutiyam, dengan SPPT PBB

  atas nama Anandi Aseanto, dengan luas: 254 m2, SPPT PBB atas nama Dwi Jono, dengan luas: 787 m2, SPPT PBB atas nama Agus Rochmad Ichsan, dengan luas: 212 m2, SPPT PBB atas nama Hari Riyadi, dengan luas: 566 m2, SPPT PBB atas nama Sudibyo, dengan luas: 212 m2, dan seluruh objek tersebut terletak di Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur;

• Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah

• Titin Mulyanah ; 1 (satu) lembar asli SPPT dan PBB Tahun 2009 atas nama Titin Mulyanah. Dra seluas 530 m2 berikut bukti pelunasan ; 1 (satu) lembar asli SPPT dan PBB Tahun 2010 atas nama Titin Mulyanah. Dra seluas 530 m2 berikut bukti pelunasan ; 1 (satu) lembar asli SPPT dan PBB Tahun 2011 atas nama Titin Mulyanah. Dra seluas 530 m2 berikut bukti pelunasan ; 1 (satu) lembar asli SPPT dan PBB Tahun 2012 atas nama Titin Mulyanah.

  Dra seluas 530 m2 berikut bukti pelunasan ; 1 (satu) lembar asli SPPT dan PBB Tahun 2013 atas nama Titin Mulyanah. Dra seluas 530 m2 berikut bukti pelunasan ; 1 (satu) lembar asli SPPT dan PBB Tahun 2014 atas nama Titin Mulyanah. Dra seluas 530 m2 berikut bukti pelunasan ; 1 (satu) lembar asli SPPT dan PBB Tahun 2015 atas nama Titin Mulyanah. Dra seluas 530 m2 berikut bukti pelunasan ; 1 (satu) lembar asli SPPT dan PBB Tahun 2016 atas nama Titin Mulyanah.

• dengan nomor : 154/PJ-KP/IX/2003 tanggal 18 September 2003 ;

• Fotocopy daftar ketetapan pajak dengan NOP : 009.0138-0 atas nama Rasida Saini ;
• Fotocopy Peta blok Kelurahan Mappasaile ;
• Fotocopy surat pernyataan kesepakatan bertanggal 10 April 2017 antara Rasida Saini dengan Jaiman ;
• Fotocopy sertifikat hak milik nomor : 01455/ Kelurahan Mappasaile atas nama Rasidah Saini ;
• Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB

  Tamang B Latuwo tahun 2004 ;

• Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) No. 73.09.040.09.009-0138 an. Tamang B. Latuwo tahun 2005 ;
• fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) No. 73.09.040.09.009-0138.0 an. Tamang B Latuwo tahun 2007 ;
• fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) No. 73.09.040.09.009-0138.0 an.

  Rasidah Saini tahun 2009 ;

• otocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) No. 73.09.040.09.009-0138.0 an. Rasidah Saini tahun 2011 ;
• otocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) No. 73.09.040.09.009-0138.0 an. Rasidah Saini tahun 2016 ;
• otocopy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) No. 73.09.040.09.009-0138.0 an.

• SPPT/PBB atas nama EPUH PURNAMAN, NOP : 32031210080009144.7, Blok Rahong, tahun 2004. Blok Rahong.luas 2000 M2;18. SPPT/PBB atas nama EPUH PURNAMAN, NOP : 32031210080009143.7, Blok Rahong, tahun 2004. Blok Rahong. luas 2500 M2;19. SPPT/PBB atas nama DORIS NURDIANA, NOP : 32031210080001981.7, Blok Rahong, tahun 2004. Blok Rahong. luas 3.000 M2;20. SPPT/PBB atas nama EPUH PURNAMAN, NOP : 32031210080040010.0, Blok Rahong, tahun 2004. Blok Rahong. luas 7.900 M2 sampai dengan 2006;21.

  PURNAMAN;Dikembalikan kepada Saksi MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH.30. 1 (satu) FC Peta Basis Data Sismiop PBB;31. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. Sentul City, Tbk;32. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. EPUH PURNAMAN;33. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. SABENNA BETTY JULAEMAH;34. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. IDIN MUHIDIN;35. 1 (satu) bendel PC Data dasar peraliahan atas nama wajibpajak dari PBB An. EPUH PURNAMAN ke PBB a.n.

  EPUH PURNAMAN, tanggal 05 Januari 2004;49. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2004 an. EPUH PURNAMAN, tanggal 05 Januari 2004;50. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2004 an. EPUH PURNAMAN, tanggal 05 Januari 2004;51. 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013 an. EPUH PURNAMAN, tanggal 02 Januari 2013;52. 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014 an.

  EPUH PURNAMAN, tanggal 10 Januari 2014;53. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012 an. EPUH PURNAMAN, tanggal 09 Januari 2012;54. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran tahun 2010 No : 32.03.121.008.004-0010, tanggal 19 Januari 2010;55. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran tahun 2005 No : 32.03.121.008.004-0010;56. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2005 an.

  EPUH PURNAMAN, tanggal 03 Januari 2005;57. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran tahun 2011 No : 32.03.121.008.004-0010.0, tanggal 31 Agustus 2011;58. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2011 an. EPUH PURNAMAN, tanggal 03 Januari 2011;59. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran No : 32.03.121.008.000.1981.7;60. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2004 an.

  PURNAMANDikembalikan kepada Saksi MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH;30. 1 (satu) FC Peta Basis Data Sismiop PBB.31. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. Sentul City, T.ok32. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. ERUH PURNAMAN33. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. SABENNA BETTYJULAEMAH.34. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. IDIN MUHIDIN.35. 1 (satu) bendel PC Data dasar peraliahan atas nama wajibpajak dariPBB An. EPUH PURNAMAN ke PBB a.n.

  ERUH PURNAMAN, tanggal 05 Januari 2004.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2004an. ERUH PURNAMAN, tanggal 05 Januari 2004.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2004an. ERUH PURNAMAN, tanggal 05 Januari 2004.2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013an. EPUH PURNAMAN, tanggal 02 Januari 2013.2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014an.

  PURNAMANsatu) FC Peta Basis Data Sismiop PBB.FC Basis Data Sismiop PBB An. Sentul City, T.bkFC Basis Data Sismiop PBB An. EPUH PURNAMANsatu) FC Basis Data Sismiop PBB An. SABENNA BETTY JULAEMAH.(satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. IDIN MUHIDIN.1(satu) bendel PC Data dasar peraliahan atas nama wajibpajak dari PBBAn. ERUH PURNAMAN ke PBB a.n.

  PURNAMAN.Dikembalikan kepada Saksi MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH.30. 1 (satu) FC Peta Basis Data Sismiop PBB.31. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. Sentul City, Tok32. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. ERUH PURNAMAN33. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. SABENNA BETTY JULAEMAH.)34. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. IDIN MUHIDIN.35.1(satu) bendel PC Data dasar peraliahan atas nama wajibpajak dari PBBAn. ERUH PURNAMAN ke PBB a.n.

  PURNAMAN;Dikembalikan kepada Saksi MIRANTI TRESNANING TIMUR, SH.30. 1 (satu) FC Peta Basis Data Sismiop PBB;31. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. Sentul City, Tok;. 1 (Satu)32. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. EPUH PURNAMAN;33. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. SABENNA BETTY JULAEMAH;34. 1 (satu) FC Basis Data Sismiop PBB An. IDIN MUHIDIN;35. 1 (satu) bendel PC Data dasar peraliahan atas nama wajibpajak dari PBBAn. ERUH PURNAMAN ke PBB a.n.

• Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun 2007 ; ---16. Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Pertambangan tahun 2007 yang berisi Kwitansi Upah Pungut PBB sektor Pertambangan Tahun 2007 ; ----17. Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2007 ;------------------- Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2008; -----18. Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2009 ; ----19.

  Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2010; ------20. Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2011; ------21. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan dan Perkebunan Tahun 2008 yang berisi Kwitansi Upah Pungut PBB sektor Pertambangan Tahun 2008 ; -----22. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2008 ; ----23. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan dan Perkebunan Tahun 2009 ; -----24.

  Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2009 ; ------25. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan dan Perkebunan Tahun 2010 ; ----26. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2010 ; ----27. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan dan Perkebunan Tahun 2011 ; -------28.

  Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011 ; -----29. Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2012 ; ---------30. Bendel bukti Pengeluaran Operasional 2007 s/d 2012 ; -------31.

  Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2008; -------44. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2009;-------45. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2010; -------46. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2011; -------47. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 6 tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2005.48.

• Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI BULAN BINTANG (PBB) Kota Tarakan.;

  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI BULAN BINTANG (PBB)Kota Tarakan, yang dalam hal ini diwakili oleh : 3.1.3.2.MUSTAFA, S.T., kewarganegaran Indonesia, Jabatan Ketua DewanPimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Tarakanberdasarkan SK. No.

  HALIM N, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan SekretarisDewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) KotaTarakan, berdasarkan SK. No.SKR.PP/429/2011, tanggal 14 April2011, Tentang Pengesahan susunan dan Personalia DewanPimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Tarakan, ProvinsiKalimantan Timur, Periode 14301435 H/ 2009 2014 M, Pekerjaanswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Mulawarman, Rt. 18Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, KotaTarakan Kalimantan Utara.

• Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. H.M. Siswadi, SH.,MKn No. 35.23.180.013.002-0003.0 lokasi Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 3.748 m2 seharga Rp.13.500.000,00 ;92. Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi No. 35.23.180.013.001-0016.0 lokasi Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tuban seluas 6.314 m2 seharga Rp.25.000.000,00;93. Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi No. 35.23.180.013.002-0004.0 lokasi Ds. Wangi, Kec.

  Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi No.35.23.010.009.000-0777.7 lokasi Ds. Tawaran, Kec. Kenduran, Tuban seluas 45.200 m2 seharga Rp.125.000.000,00;101. Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi No.35.23.010.009.000-0169.7 lokasi Ds. Tawaran, Kec. Kenduran, Tuban seluas 23.400 m2 seharga Rp.65.000.000,00;102. Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi No.35.23.010.009.000-1081.7 lokasi Ds. Tawaran, Kec.

  Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi No.33.17.040.008.007-0175.0 lokasi Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang seluas 4.774 m2 seharga Rp.25.000.000,00;104. Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi No.33.17.040.008.007-0210.0 lokasi Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang seluas 7.226 m2 seharga Rp.39.000.000,00;105. Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi No.33.17.040.008.007-0207.0 lokasi Ds. Gading, Kec.

  Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi No.33.17.040.008.007-0186.0 lokasi Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang seluas 4.536 m2 seharga Rp.24.000.000,00;107. Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi No.33.17.040.008.007-0205.0 lokasi Ds. Gading, Kec. Sale, Rembang seluas 5.336 m2 seharga Rp.29.000.000,00;108. Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi No.33.17.040.001.010-0005.0 lokasi Ds. Tahunan, Kec.

  Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi No.33.17.040.002.001-0040.0 lokasi Ds. Ngajaran, Kec. Sale, Rembang seluas 3.218 m2 seharga Rp.11.000.000,00;110. Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi No.33.17.040.002.001-0027.0 lokasi Ds. Ngajaran, Kec. Sale, Rembang seluas 9.954 m2 seharga Rp.34.000.000,00;111. Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. Jumadi No.33.17.040.004.006-0141.0 lokasi Ds. Bancang, Kec.

  Jatirogo,Tuban seluas 26.861 m2 seharga Rp.147.500.000,00;114) Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. H.M. Siswadi,SH.,MKn. No. 35.23.180.013.0020036.0 lokasi Ds. Wangi, Kec.Jatirogo, Tuban seluas 8.347 m2 seharga Rp.30.000.000,00;115) Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n. MinardiNo.35.23.180.013.0030037.0 lokasi Ds. Wangi, Kec. Jatirogo, Tubanseluas 4.144 m2 seharga Rp.16.500.000,00;116) Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n.

  Karangtengah, Kec.Tuban seluas 8.600 m2 seharga Rp.30.000.000,00;123) Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n.No.35.23.180.001.0040017.0 lokasi Ds. Karangtengah, Kec.Tuban seluas 5.600 m2 seharga Rp.20.000.000,00;124) Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n.No.35.23.180.001.0040031.0 lokasi Ds. Karangtengah, Kec.Tuban seluas 5.000 m2 seharga Rp.18.000.000,00;125) Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n.No.35.23.180.001.0040024.0 lokasi Ds.

  Karangtengah, Kec.Tuban seluas 4.000 m2 seharga Rp.15.000.000,00;126) Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n.No.35.23.180.001.0040044.0 lokasi Ds. Karangtengah, Kec.Tuban seluas 3.931 m2 seharga Rp.14.000.000,00;127) Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n.No.35.23.180.001.0110010.0 lokasi Ds. Karangtengah, Kec.Tuban seluas 8.500 m2 seharga Rp.42.000.000,00;128) Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n.No.35.23.180.001.0060050.0 lokasi Ds.

  Karangtengah, Kec.Tuban seluas 4.700 m2 seharga Rp.23.000.000,00;132) Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n.No.35.23.180.001.0050064.0 lokasi Ds. Karangtengah, Kec.Tuban seluas 9.100 m2 seharga Rp.45.000.000,00;133) Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n.No.35.23.180.001.0060020.0 lokasi Ds. Karangtengah, Kec.Tuban seluas 6.800 m2 seharga Rp.34.000.000,00;134) Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n.No.35.23.180.001.0100073.0 lokasi Ds.

  Karangtengah, Kec.Tuban seluas 2.600 m2 seharga Rp.14.000.000,00;135) Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n.No.35.23.180.001.0050063.0 lokasi Ds. Karangtengah, Kec.Tuban seluas 6.000 m2 seharga Rp.33.000.000,00;136) Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n.No.35.23.180.001.0050061.0 lokasi Ds. Karangtengah, Kec.Tuban seluas 9.000 m2 seharga Rp.49.500.000,00;137) Tanah dengan SPPT PBB tahun 2007 dan 2008 a.n.No.35.23.180.001.0100070.0 lokasi Ds.

• ) Sektor Pedesaan dan Perkotaan Se- Kabupaten Buleleng tahun 2010, beserta lampirannya ; 3. 1 (satu) bendel Surat Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan PBB dan PBHTB tahun 2009, 2010 dan 2011 ; -------4.

  Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun 2007 ;-------17. Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Pertambangan tahun 2007 yang berisi Kwitansi Upah Pungut PBB sektor Pertambangan Tahun 2007;---18. Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2007 ; 19. Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2008 ; 20. Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2009 ; 21. Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2010 ; 22.

  Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2011 ; 23. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan dan Perkebunan Tahun 2008 yang berisi Kwitansi Upah Pungut PBB sektor Pertambangan Tahun 2008 ; ----24. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2008 ; ----25. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan dan Perkebunan Tahun 2009 ; ------26.

  Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2009 ;----27. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan dan Perkebunan Tahun 2010 ; -----28. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2010 ; ---29. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan dan Perkebunan Tahun 2011 ; ----30. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011 ; ----31.

  Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2008 ;46. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2009 ;47. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2010 ;48. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2011 ;49. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 6 tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2005 ; -----50.

  Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB) SektorPedesaan dan Perkotaan tahun 2007;17. Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB)Pertambangan tahun 2007 yang berisi Kwitansi Upah Pungut PBBsektor Pertambangan Tahun 2007;18. Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2007;19. Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2008;20. Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2009;21. Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2010;22.

  Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2011;23. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB SektorPertambangan dan Perkebunan Tahun 2008 yang berisi KwitansiUpah Pungut PBB sektor Pertambangan Tahun2008;24. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2008;25. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB SektorPertambangan dan Perkebunan Tahun 2009;26. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB SektorPerdesaan dan Perkotaan Tahun 2009;27.

  Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB) SektorPedesaan dan Perkotaan tahun 2007 ; 17. Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB)Pertambangan tahun 2007 yang berisi Kwitansi Upah Pungut PBBsektor Pertambangan Tahun 2007; 18. Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2007 ;19. Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2008 ;20. Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2009 ;21. Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2010 ;22.

  Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2011 ;23. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB SektorPertambangan dan Perkebunan Tahun 2008 yang berisi KwitansiUpah Pungut PBB sektor Pertambangan Tahun 2008 ;24. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB SektorPerdesaan dan Perkotaan Tahun 2008 ; 25. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB SektorPertambangan dan Perkebunan Tahun 2009 ; 26. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB SektorPerdesaan dan Perkotaan Tahun 2009 ;27.

  )Sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun17.Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB)Pertambangan tahun 2007 yang berisi Kwitansi UpahPungut PBB sektor Pertambangan Tahun18.Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun2007 ;19.Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun2008 ;20.Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun2009 ;21.Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun2010 ;22.Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun2011 ;23.Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBBSektor Pertambangan

• Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun 2007 ;------------------------------------------------------------17. Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB) Pertambangan tahun 2007 yang berisi Kwitansi Upah Pungut PBB sektor Pertambangan Tahun 2007;-----------------------------------------------------------18. Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2007 ; 19. Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2008 ; 20.

  Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2009 ; 21. Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2010 ; 22. Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2011 ; 23. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan dan Perkebunan Tahun 2008 yang berisi Kwitansi Upah Pungut PBB sektor Pertambangan Tahun 2008 ; -------------------------------------------------24.

  Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2008 ; ----------------------------------------------------------25. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Pertambangan dan Perkebunan Tahun 2009 ; -------------------------------------------------------26. Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2009 ;-----------------------------------------------------------27.

  Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011 ; ---------------------------------------------------------31. Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2012 ; 32. Bendel bukti Pengeluaran Operasional 2007 s/d 2012 ; 33.

  Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2008 ;46. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2009 ;47. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2010 ;48. Nota Debet Penerimaan PBB pada rekening Kas Daerah Tahun 2011 ;49. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 6 tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2005 ; ---------------------------------------------------------------------------------------50.

  Dispenda Kabupaten Buleleng membuat laporanrealisasi pendapatan PBB dan Penerimaan BPPBB (termasuk sektorperkebuunan, perhutanan dan pertambangan) dan disampaikan kepadabendahara pengeluaran Dispenda;Berdasarkan laporan tersebut, bendahara pengeluaran Dispenda Bulelengmembuat perhitungan biaya pemungutan PBB;Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Bendahara Pengeluaran dispendamembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) biaya pemungutan PBB;Hal. 32 dari 97 hal.

  Putusan No.24/Pid.Sus/2013/PT.Dps16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.oe33.34.Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB)Sektor Pedesaan dan Perkotaan tahun 2007;Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB)Pertambangan tahun 2007 yang berisi Kwitansi UpahPungut PBB sektor Pertambangan Tahun 2007;Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2007;Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2008;Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2009;Dokumen pencairan biaya pemungutan

  PBB Tahun 2010;Dokumen pencairan biaya pemungutan PBB Tahun 2011;Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB SektorPertambangan dan Perkebunan Tahun 2008 yang berisiKwitansi Upah Pungut PBB sektor Pertambangan TahunBendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB SektorPerdesaan dan Perkotaan Tahun 2008; Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB SektorPertambangan dan Perkebunan Tahun 2009;Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB SektorPerdesaan dan Perkotaan Tahun 2009; Bendel bukti pembayaran

  biaya pemungutan PBB SektorPertambangan dan Perkebunan Tahun 2010;Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB SektorPerdesaan dan Perkotaan Tahun 2010; Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB SektorPertambangan dan Perkebunan Tahun 2011;Bendel bukti pembayaran biaya pemungutan PBB SektorPerdesaan dan Perkotaan Tahun 2011; Bendel Upah Pungut Pajak Bumi dan bangunan (PBB)tahun 2012;Bendel bukti Pengeluaran Operasional 2007 s/d 2012;Bendel Bukti Pengeluaran Bagian Dispenda 2008 s/d 2012;1 (satu

  ) lembar kwitansi upah pungut PBB SektorPertambangan untuk bulan Oktober tahun 2006 setelahHal. 43 dari 97 hal.