Direksi PD Pasar Jaya, hal ini sebagaimana Pasal 14 hurufg Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 1999 tentang PD Pasar Jaya;B Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Perkara AQuo(Kompetensi Relatif);Bahwa, dasar gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan gantikerugian yang diderita oleh Penggugat;Bahwa, dengan mengingat ketentuan Pasal 14 huruf g Peraturan Daerah PropinsiDKI Jakarta Nomo 12 Tahun 1999, maka yang berwenang dan/atau berhak mewakili PDPasar

Pemerintah Kota Bandung dan untukpedagang lama termasuk Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali mendapatprioritas dari Pemerintahn Kota Bandung untuk mendapatkan kios kemballiagar dapat berjualan seperti semula, bahwa pasar baru merupakan AssetPemerintah Kota Bandung dikuatkan pula dengan keterangan saksi danpemeriksaan setempat, sehingga segala sesuatu yang berkaitan denganpermasalahan di Pasar Baru bagi pedagang lama termasuk Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali harus melibatkan dan mengikutsertakan PDPasar

BUMD adalahBadan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasaldari kekayaan daerah yang dipisahkan dan menurut Pasal 2Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998 tentangBentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan bahwabentuk hukum badan Usaha Milik Daerah dapat berupaPerusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT);Bahwa sesuai dengan ketentuanketentuan tersebut diatas,maka sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya, maka PDPasar

PejabatTata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat ataudaerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif jo Pasal1 angka 8 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 yangmenjelaskan bahwa Badan Pejabat Tata Usaha Negara adalahbadan atau pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan;Hal 30 dari 138 hal Putusan Nomor: 199/G/201 7/PTUNJKT.Bahwa berdasarkan halhal diatas dapat disimpulkan bahwaDireksi atau Direktur Utama bukanlah pejabat yang melakukankegiatan yang bersifat eksekutif, apalagi Badan Hukum PDPasar

(vide penjelasanPasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986);Hal 125 dari 138 hal Putusan Nomor: 199/G/201 7/PTUNJKT.Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengankegiatan yang bersifat eksekutif ialah semua kegiatan penguasa dalamNegara ini yang tidak merupakan kegiatan atau aktivitas pembuatanperaturan perundangundangan dan bukan pula kegiatan atau aktivitasmengadili yang dilakukan oleh badanbadan pengadilan yang bebas(Indroharto, 78 );Menimbang, bahwa apakah yang dimaksud dengan direksi PDPasar

Tempat Usaha (PPTU)dalam rangka Perpanjangan Hak Pemakaian Tempat UsahaPasar Tanah Abang Blok F (vide bukti T. dan TIF75);Bahwa selanjutnya didalam acara pembuktian Tergugat jugatelah mengajukan bukti berupa copy Surat PengumumanTergugat Nomor 150 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011tentang Pengambilan Surat Perintah Pembayaran (SPP) danPenandatanganan Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha (PPTU)dalam rangka Perpanjangan Hak Pemakaian Tempat UsahaPasar Tanah Abang Blok F dan Copy Keputusan Direksi PDPasar

Jakarta,agar:1) Menginstruksikan kepada Direksi PD Pasar Jaya untuk:a) Mencabut Keputusan Direksi PD Pasar Jaya Nomor370 Tahun 2010 tentang Penetapan Perpanjangan Hak Pemakaian (PHP)dan Besarnya Harga Pemakaian (PHP) Tempat Usaha Pasar HWI/Lindeteves Area dan segera menyusun/menetapkan Keputusan Direksi PDPasar Jaya yang baru dengan memperpanjang kelonggaran waktupembayaran angsuran oleh para pedagang menjadi 40 kali atau 40 bulanterhitung sejak pembayaran uang muka.b) Mencabut dan merevisi Surat

DKI Jakarta Nomor 3Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar dengan penegasan:1) Menghormati dan mengembalikan hak prioritasdan Hak Pemakaian Tempat Usaha yang telah dimiliki oleh pedagangeksisting aktif.Hal 13 dari hal 34 Put No.249/PDT/2016/PT.DKI2) Bagi pedagang eksisting aktif yang memilikiSIPTU dan/atau SHPTU melebihi 5 (lima) tempat usaha diberikan hak untukmemilih dan menentukan tempat usaha yang masih dimanfaatkan sertadiberikan kepadanya kewajiban untuk mengembalikan selebihnya kepada PDPasar

Dengan dibentuknya Tim 15 itu dari awalnyamembicarakan mulai tahun 2012 sampai 2034, tetapi ternyata dari PDPasar Jaya menghitungnya dari 2014 sampai 2034.

mendapatkan surat kuasa dari para pedagang;Jadi dari pedagang ada sekitar 67 persen, dari seluruh pedagang di BlokF, jadi menurut Perda 39 disitu. mensyaratkan bahwa setiappembangunan peremajaan harus disetujui minimal 60 persen daripedagang yang ada dan termasuk dari harga revitalisasi dan PHP ;Bahwa Tim 15 menentukan harga di Blok F karena sudah ada harganya,jadi surat kuasa dibuat perlantai dengan menunjuk orang yang diberikankuasa tadi, dalam surat kuasa disebutkan untuk bernegosiasi dengan PDPasar

lainyatermasuk biaya sewa kios;Saksi tidak tahu berapa keuntungan dari PD Pasar Jaya karena tidaksampai berpikir ke situ, karena prinsipnya kita tidak boleh adapenggusuran sehingga dikawatirkan akan dikuasai oleh pengembangyang nantinya akan di jual lebin mahal bisa mencapai 800 juta per meterpersegi;Halaman 62 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/201 7/PTUNJKT Bahwa harga yang ditawarkan oleh PD Pasar Jaya tersebut wajar,Memang secara fisik itu tidak wajar karena sudah perhitungan dari PDPasar

, berikut Rekening Listrik, Rekening Air dan Kebersihan untukperiode bulan Desember 2003 ; 24141516171819202122Bukti P14 :Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tjin Perbaikan Stand No. 511.3/95/402.7.02/94,tertanggal 11 Oktober 1994 dari Perusahaan Daerah Pasar Kota Surabaya yang ditujukankepada DARMAWAN UTOMO / Penggugat ; Bukti P15 :Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Undangan No. 000/006/402.7.02.01.17/2003,tertanggal 13 Agustus 2003, perihal : Perencanaan Pengembangan Pasar Tunjungan dari PDPasar

para pedagang berakhir, maka kioskios tersebut kembali menjadi milik TERGUGAT ;Bahwa benar dalil PENGGUGAT pada angka 1 yangmenyatakan bahwa para PENGGUGAT sudah berjualan di BlokF Pasar Kebon Kembang sejak tahun 1994 dan memiliki masawaktu hak sewa pakai selama 20 tahun, sehingga hak sewapakai para PENGGUGAT berakhir pada tahun 2014 ;Bahwa Karena hak sewa pakai tersebut sudah berakhir, makasejak saat itu kioskios yang ada di Blok F Pasar KebonKembang kembali menjadi milik Pemerintah Kota Bogor / PDPasar

BDG10.Bahwa benar para pedagang masih dapat menggunakan tempatberdagang di lantai dasar Blok F Pasar Kebon Kembang denganmembayar hak pakai terhitung bulan Januari 2014 sampai denganbulan Juli 20117 ;Bahwa setelah bulan Juli 2017 Bangunan KIOS yang berada di BlokF Pasar Kebon Kembang kembali menjadi milik pemerintah KotaBogor / PD Pasar Pakuan Jaya, karena bangunan tersebut sudahmenjadi Penyertaan Modal Pemerintah sesuai PERDA Nomor 8tahun 2013 tentaang Penyertaan Modal Pemerintah kepada PDPasar

Penetapan zoning tempat berdagang dengan persetujuan PDPasar Pakuan Jaya ;4. Pengurusan Perijinan dan sertifikasi lahan Blok F Pasar KebonKembang ;5. Menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi parapedagang eksisting ;6. Relokasi pedagang eksisting ke TPS ;7. Pembongkaran bangunan lama ;8.

Pasar dimana pada saat itu terdakwa melihatsepeda motor saksi korban sedang parkir di depan kios dalam keadaan stangterkunci atau stang tidak dapat digerakkan ke kiri dan ke kanan lalu terdakwa yangtidak ada membawa alat dengan cara paksa sekuat tenaga menghentakkan stangagar dapat bergerak, setelah stang sepeda motor berhasil terdakwa gerakgerakkan ke kiri dan ke kanan lalu terdakwa mengiringiringnya keluar gerbang PDpasar yang berjarak 15 (lima belas) meter dari kios saksi korban hingga terdakwamembawanya

Bahwa Surat Penunjukan Tempat (STP) merupakan suratyang menjadi suatu syarat dan atau tahapan dikeluarkannyaSertifikat Hak Pemakaian tempat Usaha (SHPTU), dengandemikian Surat Penunjukan Tempat (SPT) belum merupakanproduk terakhir (Final) untuk mendapatkan Tempat Usaha(TU)Bahwa yang merupakan prosuk terakhir (Final) dari PDPasar Jaya unntuk mendapatkan dan atau menggunakanTempat Usaha di Blok III Pasar Senen adalah Sertifikat HakPemakaian Tempat Usaha (SHPTU) sebagaimana diaturdalam Pasal 7 Peraturan

tanggal 11 Februari 2019 dan 25 Februari 2019sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 117/077.73tertanggal 11 Februari 2019 dan Notulen Rapat tertanggal 25Februari 2019;Bahwa dalam rapat tersebut jelas dan terang bahwa TERMOHONpada intinya = menolak mengeluarkan/menerbitkan SuratPenunjukan Tempat namun tetap beritikad baik menggantinyadengan Tempat Usaha lain di Lokasi yang sama namun hingga diajukannya Gugatan ini PEMOHON belum = memberikanpersetujuannya atau menolak tawaran yang diajukan oleh PDPasar

RABIATUL ADAWIYAH UntukKunjungan Kerja Tentang Peningkatan Pendapatan RetribusiSektor Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin ke PDPasar Surabaya pada Tanggal 23 Maret s/d 27 Maret 2009.Surat Tugas Nomor : 511/Sekret/DPPIIV2009 Tanggal 19 Maret2009 An.

SUKADANI, M.Si., Dkk., Sebesar Rp.19.800.000..halaman 16 dari 321 halaman81.82.83.84.85.86.87.Tanda Terima : Uang Transport Lokal Perjalanan Dinas Ke LuarDaerah Ke PD Pasar Surabaya pada Kegiatan Konsultasi danKoordinasi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin ke PDPasar Surabaya Dari tanggal 23 Maret s/d 27 Maret 2009 An. Dra.Hj.

Bahwa eksepsi Tergugat Ill angka 1 yang menyatakan gugatan yangditujukan kepada pribadi DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH PDPASAR DAERAH KOTA KEDIRI, jika dalam menjalankan tugas terbuktimelakukan kesalahan dan tidak amanah, maka harus diberikan sangsi.Maka atas dasar tersebut mohon Yang Terhormat Majelis HakimPemeriksa perkara ini menyatakan Pengadilan Agama Kota Kediri yangberwenang untuk melanjutkan dan mengadili perkara ini;7.

Selain itu Tergugat III sebagai Direksi PDPasar Kota Kediri hanyalah sebagai pelaksana kepengurusan danpembinaan PD Pasar menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan olehBadan Pengawas sesuai kebijakan umum Pemerintah Daerah.

Bahwa masuknya/terlibatnya Pemerintah Kota Medan up PDPasar ke Pasar tersebut dimulai pada saat mendirikan LosTempat berjualan secara sederhana ; f. Bahwa Pembangunan Gedung/Kios Pedagang yang sekarangsemuanya dilakukan oleh Pedagang (termasuk Penggugatl, V,VI, VII, VUI dan IX) bukan oleh Pemerintah Kota Medan ; g.

Menyatakan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat PDPasar Surya Kota Surabaya termuat dalam Akta Notaris No. 018 tanggal 5Juli 2000, yang dibuat di hadapan Notaris Wahyudi Suyanto, S.H.dibatalkan dan tidak berlaku;4.

Pasar BauntungBatuah tersebut, yang mana Badan Pengawas merekomendasikan hanyauntuk melakukan perbaikan kinerja perusahaan agar dapat beroperasilebih efisien, akuntable, transfaran dan profesional diperlukan upayaupaya penyehatan perusahaan, serta bahwa dalam upaya penyehatanfinancial dan kinerja perusahaan, perlu. melakukan = restrukturisasiperusahaan dan usulannya tidak berdasarkan Pasal 33 Perda PDPasar, maka Tergugat yang mengeluarkan keputusan memberhentikansementara maupun secara tetapterhadap

KeputusanBupati tentang pemberhentian sementara atas diri Penggugat, akan tetapi setelahditerbitkannya Surat Keputusan Bupati tentang pemberhentian atas diri Penggugat(vide Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009Tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar) ;Menimbang, bahwa sebagaimana keberatan Penggugat dipersidangantanggal 19 Oktober 2017 yang menyatakan, bahwa pada saat Penggugatmengajukan keberatan di sidang yang kedua yang dilaksanakan di Kantor PDPasar

Sehingga atas perlakuansedemikian, Penggugat sudah sangat tidak tahan dan merasadipermainkan oleh tingkah laku dan perilaku tidak bertanggungjawabTergugat;Bahwa di samping kondisi demikian, sifat Tergugat kepada Penggugatjuga semakin tertutup dan temperamental serta emosional yang secarajelas dan nyata merupakan tindakan yang tidak menghormati danmenghargai Penggugat selaku istri yang mengurus rumah tangga danjuga tetap bekerja sebagai pegawai BUMD Pemprov DKI Jakarta (PDPasar Jaya) untuk menghidupi

Dan itu tidak akan kekurangan karena istri tetap bekerja di PDPasar Jaya sebagai Kepala Pasar Mede yang penghasilannya sudah lebihdari saya.

pemakaian tempat berjualan dankontribusi lainnya sebagai realisasi pendapatan ke kas daerahpasar Kota Medan sebesar Rp. 37.808. 400, setiap bulannyauntuk tahun 2016.Bahwa oleh karena itu Tergugat membuat surat Pengumumanpengosongan tempat berjualan pada tanggal 31 Maret 2017sesuai dengan surat No. 511.3/09/17/PDPKM/2017, tanggal 03April 2017 sesuai dengan surat No. 511.3/1870/PDPKM/2017,tanggal 05 April 2017 Surat Sosialisasi Penempatan PedagangPasar Jalan Bulan ke lokasi pasarpasar yang dihunjuk PDPasar

Saksi Muh Rizal Dg Sijaya als Ical yang menerangkan benar pernah melihatLaesa Andi Manggong menyerahkan amplop kepada Direktur Utama PDPasar Makassar Raya (Terdakwa) dan juga menerima amplop dari Anca(staf Laesa Andi Manggong) lalu menyerahkan kepada Terdakwa;3. Saksi Rahmansyah membenaran pernah memberi amplop kepada Icalselaku sopir Terdakwa namun tidak mengetahul isi amplop tersebu;4.

Bahwa serangkaian keterangan saksisaksi yang dapat menunjukkanadanya perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Dirut PDPasar Makassar Raya telah menerima hadiah berupa uang yangdiserahkan oleh Laesa Andi Manggong.Setelan mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa dan PenasihatHukumnya yang menyatakan tetap berketetapan pada pleidoi semula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 126

zinPemakaian Tempat Berjualan Sementara ada disebutkan Bahwaapabila lokasi tersebut dibutuhkan oleh PD Pasar Kota Medanuntuk dikosongkan maka si Pemohonharus bersediamengosongkan lokasi dimaksud dengan sukarela tanpa menuntutganti rugi ataupun tempat penampungan yang lain kepada PDPasar Kota Medan, dan hal ini juga telah dikuatkan oleh SuratPernyataan Penggugat tertanggal 24 Juni 2014.

Syadullah Lantai IlPasar Kreneng Denpasar.Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di PDPasar Kreneng jl Kamboja Denpasar.Bahwa benar Pada saat dilakukan penggeledahan di Kios Bapak M.Syadullah Lantai Il Pasar Kreneng Denpasar pada hari Jumat tanggal 2September 2016 pukul 10.30 Wita oleh petugas Balai Besar POM diDenpasar ditemukan Kosmetika dan Obat Tradisional yang dilaranguntuk beredar.Bahwa benar Tindakan yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POMDi Denpasar terhadap Kosmetika

Ruben Tarigan dan sekarang telahdikontrakkan oleh Pak Ruben tetapi yang membayar pajak adalah pak Ruben;Bahwa permasalahan sekarang adalah sertifikat lapak tersebut belum diterimaoleh Ruben Tarigan karena setahu saksi sertifikat tersebut digadaikan olehTergugat di Bank DKI;Bahwa setahu saksi sewatu jualbeli lapak Pak Ruben Tarigan masih hidup ;Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk jual lapak tersebut harus ijin dari PD PasarJaya dan sekarang baru tahu bahwa kalau jual beli lapak tersebut harus seijin PDPasar