Bahwa sepengetahuan Saksi seluruh anggota Yonif 116/GS pernahdiberikan Penyuluhan Hukum dari Hukum Kodam IMdan JamKomandan dengan materi Ketidakhadiran Tanpa Izin oleh seorangPrajurit TNI merupakan bentuk kejahatan Pidana Militer dan bagipelakunya dapat dikenakan hukuman pidana serta bahkan dapatdikenakan hukuman tambahan berupa Pemberhentian DenganTidak Hormat (PDTH) dari dinas militer.Atas keterangan Saksi1 tersebut, Terdakwapada pokoknyamembenarkan seluruhnya.Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir

Medan Area, Kodya Medan Prov.Sumatera Utara.Bahwa Terdakwa di kesatuan Yonif 116/GS pernah mengikuti jamkomandan yang isinya menekankan bahwa setiap Prajurit TNI yangpergi meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah merupakan suatutindak pidana militer dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakanhukuman pidana penjara bahkan sampai dengan pemberianhukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat(PDTH) dari dinas militer.Bahwaselama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izintidak pernah menghubungi

untukmelaksanakan tugas operasi militer.Bahwa benar di kesatuan Yonif 116/GS pernah diadakanpenyuluhan hukum dan jam komandan kepada seluruh anggota(termasuk Terdakwa) yang isinya menekankan bahwa setiapPrajurit TNI yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalamjangka wakiu tertentu itu merupakan suatu tindak pidana militer danbagi yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjara,MenimbangMenimbangMenimbang13dan bahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahan berupaPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH

Sanggupuntuk Segera keluar dari> rumah tanpa membawa harta benda apapun selain baju yangsaya (Pihak I) kenakan dibadan,Dan Berdasarkan pada point 5 yang menyatakan dengan Konsekwensisebagai berikut :> Saya (Pihak 1) bersedia menerima hukuman terberat sesuaiaturan dan hukum yang berlaku di instusi TNIAD> Saya (Pihak I) bersedia menerima Gugatan Cerai yang dilakukanoleh istri saya dalam hal ini (Pihak II)> Saya (Pihak I) siap menerima hukuman berat pemecatan ataupemberhentian dengan tidak hormat (PDTH

Dalam ST Kasad Nomor:ST/1313/2009 tanggal 04 Agustus 2009 ditegaskan bahwa kepadaprajurit terlibat kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika,precursor dan zat adiktif lainnya agar ditindak tegas sesuai hukumdan peraturan perundang undangan yang berlaku, khusus kepadapengedar, pemilik dan pemakai yang berulang ulang kali/poecanduagar diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinaskeprajuritan.

Melihat ST Kasad tersebut hanya khusus kepadapengedar, pemilik dan pemakai yang berulang ulang kali/pecanduagar diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinaskeprajuritan.9.

patut dan adil jika Pemohon Kasasi masih diberikankesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq.TNIAD.Kemudian dalam ST Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4Agustus 2009 ditegaskan bahwa "kepada prajurit terlibat kasuspenyalahgunaan Narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktiflainnya agar ditindak tegas sesuai hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku, khusus kepada pengedar,pemilik dan pemakai yang berulang ulang kali/oecandu agardiberhentikan dengan tidak hormat (PDTH

) dari dinas keprajuritan".Melinat ST Kasad tersebut jelas hanya khusus kepada pengedar,pemilik dan pemakai yang berulang ulang kali/oecandu agardiberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan.Sedangkan status Pemohon Kasasi saat ini baru sekali didugaterlibat penyalangunaan Narkotika, oleh karenanya tidak perluuntuk diberikan hukuman tambahan.Hal ini sesuai dengan asas dan ciriciri tata kehidupan militer, yaituasas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, olehkarena itu

Bahwa Oditur Militer berdasarkan Surat dari DanpusdikpomKodiklat TNI AD Nomor: B/252/IV/2016 tanggal 21 April 2016tentang Permohonan Hukuman Tambahan berupaPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH), dan berdasarkanSurat dari Dankodiklat TNI AD Nomor : R/211/V/2016 tanggal 18Mei 2016 tentang Rekomendasi PDTH a.n Terdakwa KaptenCpm Mahmud Manggabarani NRP 11990061700577, agarTerdakwa tersebut dijatuhi Hukuman Tambahan Pemecatan dariDinas Militer karena Terdakwa sudah beberapa kali melakukantindak pidana

Sanggupuntuk Segera keluar dari> rumah tanpa membawa harta benda apapun selain baju yangsaya (Pihak I) kenakan dibadan,Dan Berdasarkan pada point 5 yang menyatakan dengan Konsekwensisebagai berikut :> Saya (Pihak 1) bersedia menerima hukuman terberat sesuaiaturan dan hukum yang berlaku di instusi TNIAD> Saya (Pihak I) bersedia menerima Gugatan Cerai yang dilakukanoleh istri saya dalam hal ini (Pihak II)> Saya (Pihak I) siap menerima hukuman berat pemecatan ataupemberhentian dengan tidak hormat (PDTH

No. 0744/PdtH,'20jRincian Biaya Perkara1234 Pendaftaran : Rp/ 30.00Biaya Proses =: Rp. 75.00Redaksi : Rp. 5.00Meterai : Rp. 6.00Rp.116 000 (Seratus enam belas ribu rupiah)

Oleh karenanya sangat patutdan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalamdinas Militer.Dalam ST Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 04 Agustus 2009 ditegaskanbahwa kepada prajurit terlibat kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika,precursor dan zat adiktif lainnya agar ditindak tegas sesuai hukum dan peraturanperundang undangan yang berlaku, khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakaiyang berulang ulang kali/poecandu agar diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH)

Membaca ST Kasad tersebut, menurut Terdakwa jelas hanyakhusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang ulang kali/oecandu agardiberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan. Sedangkan statusTerdakwa saat ini baru sekali terlibat penyalangunaan narkotika, oleh karenanyamenurut Terdakwa tidak perlu untuk diberikan hukuman tambahan, pemecatan dariMiliter.4.

sangat patut dan adil jika Terdakwa masih diberikankesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq.TNIAD.Kemudian dalam ST Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4Agustus 2009 ditegaskan bahwa kepada prajurit terlibat kasuspenyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Precursor dan Zat Adiktiflainnya agar ditindak tegas sesuai hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, khusus kepada pengedar, pemilik danpemakai yang berulangulang kali/oecandu agar diberhentikandengan tidak hormat (PDTH

Melihat STKasad tersebut jelas hanya khusus kepada pengedar, pemilik danpemakai yang berulangulang kali/oecandu agar diberhentikandengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan.

TNIAD.Kemudian dalam ST Kasad Nomor ST/1313/2009 tanggal 04 Agustus 2009ditegaskan bahwa "kepada prajurit terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika,psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya agar ditindak tegas sesuaihukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku, khusus kepadapengedar, pemilik dan pemakai yang berulang ulang kali/oecandu agardiberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan".

MelihatST Kasad tersebut jelas hanya khusus kepada pengedar, pemilik danpemakai yang berulang ulang kali/pecandu agar diberhentikan dengan tidakhormat (PDTH) dari dinas keprajuritan.

telahmelampirkan Surat Izin Atasan Nomor: 803/2814/423.202/SK/2019 tanggal 10Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Wakil Walikota Pasuruan TentangPemberian Ijin Perceraian dari Pejabat Atasan Penggugat dimaksud;Bahwa Tergugat selaku anggota TNI AD, Penggugat telah menghadapatasan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak berada dikantor tersebut, dan Tergugat sekarang dalam proses pengusulanhalaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 2249/Pdt.G/2020/PA.BgIpemberhentian dengan tidak hormat (PDTH

Setelah diberi waktu secukupnya,dipersidangan Penggugat mengajukan bukti P.3 yang menyatakan Tergugattelah diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari kesatuannya karena terlibatmelakukan tindak pidana Militer yang dapat membahayakan disiplin dankepentingan AD.

Bahwa Terdakwa pernah menandatangani fakta integritastentang apabila terbukti sebagai pengguna, pengedar maupun sebagaibeking Narkotika baik secara langsung maupun tidak langsung makasiap untuk menerima sanksi berupa PDTH (Pemberhentian DenganTidak Hormat) dari kedinasan TNI AD, sesuai surat pernyataan yangTerdakwa buat dan tandatangani pada bulan Juli 2017.Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidanganberupa:1.

Bahwa benar Terdakwa pernah menanda tangani paktaintegritas tentang apabila terbukti sebagai pengguna, pengedar maupunsebagai beking Narkotika baik secara langsung maupun tidak langsungmaka siap untuk menerima sanksi berupa PDTH (PemberhentianDengan Tidak Hormat) dari kedinasan TNI AD, sesuai surat pennyataanyang Terdakwa buat dan tanda tangani pada bulan Juli 2017.15.

Bahwa benar Terdakwa pernah menanda tangani paktaintegritas tentang apabila terbukti sebagai pengguna, pengedarmaupun sebagai beking Narkotika baik secara langsung maupun tidaklangsung maka siap untuk menerima sanksi berupa PDTH(Pemberhentian Dengan Tidak Hormat) dari kedinasan TNI AD, sesuaisurat pennyataan yang Terdakwa buat dan tanda tangani pada bulanJuli 2017.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkedua "Bagi diri sendiri telah terpenuhi.Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur

Kesatuan baik melalui suratmaupun telepon dan Terdakwa berusaha untukmenghindar atau bersembunyi dari rekanrekan dikesatuannya.Bahwa Terdakwa selama berdinas pernah mengikutijam komandan yang isinya menekankan bahwasetiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkankesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itumerupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yangmelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidanapenjara bahkan sampai dengan pemberian hukumantambahan berupa Pemberhentian Dengan TidakHormat (PDTH

Kesatuan baikmelalui surat maupun telepon dan Terdakwaberusaha untuk menghindar atau bersembunyi darirekanrekan di kesatuannya.Bahwa benar Terdakwa selama berdinas pernahmengikuti jam komandan yang isinya menekankanbahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkankesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itumerupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yangmelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidanapenjara bahkan sampai dengan pemberian hukumantambahan berupa Pemberhentian Dengan TidakHormat (PDTH

Bahwa benar Terdakwa selama berdinas pernahmengikuti jam komandan yang isinya menekankanbahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkankesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itumerupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yangmelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidanapenjara bahkan sampai dengan pemberian hukumantambahan berupa Pemberhentian Dengan TidakHormat (PDTH).12.

menerangkanbahwa yang bersangkutan berdasarkan surat keputusansementara Kasad Nomor : Kep/55210/VIIV2017, tanggal 23MenimbangMenimbang3Agustus 2017 tentang pemberhentian dengan tidak hormat daridinas keprajuritan angkatan darat atas nama Serma Rismanbeserta 12 (dua belas) termasuk di dalamnya nama TerdakwaKoptu Hendra Zawaldi anggota Kodim 0318/Natuna, olehkarenanya Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidanganPengadilan Militer 103 Padang karena terhitung sejak tanggal29 Maret 2017 Terdakwa sudah di PDTH

caraditangkap oleh petugas dari Denpom 1/6 Batam, namunberdasarkan surat keputusan sementara Kasad Nomor :Kep/55210/VIlV2017, tanggal 23 Agustus 2017 tentangpemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritanangkatan darat atas nama Serma Risman beserta 12 (duabelas) termasuk di dalamnya nama Terdakwa Koptu HendraZawaldi anggota Kodim 0318/Natuna, oleh karenanya Terdakwatidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I03Padang karena terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017 Terdakwasudah di PDTH

Bahwa sesuai dengan Perkasad (Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat)Nomor Perkasad/84/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 TentangPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) halaman 7 dan halaman 8angka 10 yang menyatakan : Halhal yang dapat menjadi alasan PDTH (Pemberhentian Dengan TidakHormat) :1) Point h"Melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama(homoseksual/lesbian)".2) Point i"Melakukan pelanggaran susila yang melibatkan sesama prajurit,istri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS

Bahwa benar Terdakwa selama berdinas pemahmengikuti jam komandan yang isinya menekankanbahwa setiap Prajurit TNI yang pergi meninggalkankesatuan tanpa izin dalam jangka waktu tertentu itumerupakan suatu tindak pidana militer dan bagi yangmelanggarnya dapat dikenakan hukuman pidana penjarabahkan sampai dengan pemberian hukuman tambahanberupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH).14.