Skep/694/XI/2006, tanggal 21 Nopember 2006 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap BripdaHELGA MUSA SITEPU, Nrp.84030726. Kesatuan Ba.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera UtaraNo.Pol.Skep/694/X1I/2006 = tanggal 21 Nopember 2006tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri terhadap Bripda Helga Musa Sitepu(ic. Penggugat), Nrp.84030726, Kesatuan Ba. PolresLangkat ;3.

No.385K/TUN/2009tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri terhadap Bripda Helga Musa Sitepu(ic. Penggugat), Nrp.84030726, Kesatuan Ba. PolresLangkat ;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi ataumemulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selakuanggota Polri yang aktif ;5.

) hal ini juga terlihat Penggugat secaraInperson telah meninggalkan tugas dan tanggung jawabnyasebagai anggota Polri tanpa ijin pimpinan yang berwenangdalam rentang waktu 3 (tiga) tahun berturut turut dan ianyajuga tidak pernah mengambil haknya berupa gaji untuk tiapbulannya, terlebih lagi Penggugat secara Inperson bersamaBripda Thomas Sembiring yang juga diberhentikan dengantidak hormat (PTDH) ada mendatangi Kanit P3D Polres Langkatuntuk mengambil Skep (PTDH) No.

Pol : Skep/694/X1/2006, tanggal 21 Nopember2006, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri terhadap Bripda HELGA MUSA SITEPU(Ic. Penggugat), Nrp.84030726, Kesatuan Ba.PolresLangkat ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratHal. 19 dari 17 hal. Put.

penjara selama 3 (tiga) tahun;

Meninggalkan tugas atau hal lain;(2) PTDH berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan PTDH;b.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melaluisidang KKEP terhadap:a.

;bahwa jika nota dinas Kasattker mengusulkan untuk tetap dipertahankan, tetapiberdasarkan sidang komisi kode etik Polri diputuskan untuk PTDH, menurutahli kalau hasilnya di PTDH ya di PTDH kan sepanjang prosedurnya benar;bahwa jika nota dinas yang kedua dianggap cacat hukum, tetapi hasil sidangkomisi kode etik memutuskan PTDH, keputusan PTDH sah;bahwa jika dianggap saja nota dinas yang kedua tidak benar, nota dinas yangbenar yang pertama, keputusan PTDH itu sah;bahwa dalam PP No. 1 Th 2003 Pasal

tersebut menurut ahli tidak akuntabel,karena ada dua nota dinas yang berbeda;bahwa proses pengadministraian PTDH tersebut tidak transparan, karenaPenggugat tidak diberikan (mendapatkan) nota dinas Kasattker;bahwa proses pengadministraian PTDH tersebut tidak ada kepastian hukum,karena ada dua mota dinas yang saling bertentangan;bahwa proses pengadministraian PTDH tersebut sudah memenuhi legalitas;bahwa usulan Kasattker bagi Kapolda untuk memutuskan PTDH tidakmengikat, karena keputusan Kapolda itu

PTDH, sebagai salah satu persyaratan guna kelancaran administrasi,itulah mengapa saksi mengeluarkan lagi nota dinas yang keduamerekomendasikan PTDH Sdr.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep/ 24/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI (PTDH) atas nama Lukman Dahlan Yasin ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep/24/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI (PTDH) atas nama Lukman Dahlan Yasin ;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan semula ;5.

Bahwa terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan KTUN ObjekSengketa disebabkan ketidaksesuaian antara alasan PTDH yangditetapbkan dalam Objek sengketa dengan fakta hukum yangsebenarnya;7.

Oleh sebabitu, alasan PTDH terhadap Penggugat seharusnya didasarkan padatindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a PP Nomor 1Tahun 2003, bukan karena melakukan pelanggaran sebagaimanatercantum dalam KTUN Objek Sengketa;Bahwa dengan demikian terdapat cacat substansi dalam KTUN ObjekSengketa karena alasan PTDH tidak sesuai dengan fakta hukum yangada.

Dengan tidak adanya putusanpidana yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar penerbitanKTUN Objek Sengketa membuat substansi KTUN Objek Sengketamenjadi kabur dan prosedur PTDH terhadap Penggugat menjadicacat yuridis;.

Bahwa hasil tes urine Penggugat pada tanggal 15 April 2019 yangpositif mengandung methamphetamine yang dijadikan dasarrekomendasi PTDH terhadap Penggugat oleh KKEP tidak pernahdiproses secara pidana sebagaimana kasus Penggugat sebelumnyapada tahun 2013, akan tetapi hasil tes urine tersebut langsungdijadikan alasan oleh KKEP untuk merekomendasikan PTDH terhadapPenggugat.

Hal tersebut diduga dilakukan karena penyidik dari PolresAceh Barat Daya yang merupakan bawahan Tergugat tidak mampumembuktikan keterlibatan Penggugat dalam penyalahgunaan narkobapada suatu peradilan pidana yang imparsial dan terbuka untuk umum.Dengan demikian rekomendasi PTDH terhadap Penggugat olehKKEP yang kemudian dijadikan dasar penerbitan KTUN ObjekSengketa oleh Tergugat merupakan rekomendasai PTDH yang terlaludipaksakan, sehingga tidak layak untuk dijadikan dasar dalammenerbitkan keputusan

Neina Maricar S.SpOG;Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Kep Kapolda Maluku Tentang PemberhentianTidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri,tanggal 22 Juli 2020;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Penyerahan Surat Keputusan PTDH Kepada Penggugatdan Penandatanganan Berita Acara PenyerahanKeputusan PTDH;Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN.26.

sebagai Anggota Polrikepada Penggugat selaku Terduga Pelanggar dan meminta untukmenerbitkan Keputusan PTDH sebagai Anggota Polri untuk atasnama Penggugat (vide Bukti T26);bahwa pada tanggal 17 April 2020, Kepala Kepolisian Daerah Malukumenerbitkan Keputusan PTDH sebagai Anggota Polri untuk atasnama Penggugat (vide Bukti T1) yang merupakan Objek Sengketadalam perkara a quo dan pada tanggal yang sama Karo SDM PoldaMaluku mengeluarkan Petikan Keputusan PTDH sebagai AnggotaPolri untuk atas nama Penggugat

KKEP setelah terlebih dahuludibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umumsampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapat duamekanisme penjatuhan sanksi rekomendasi PTDH Anggota Polri, yaknipenjatuhan sanksi rekomendasi PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik ProfesiPolri setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap danpenjatuhan sanksi rekomendasi PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik

Satuan Kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul(3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi denganSatker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidakterdapat permasalahan, Karo SDM Polda:a. mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipdake atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkanpersetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproseslebih lanjut di tingkat Mabes Polri;b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yangberpangkat Aiptu

ke bawah yang betugas di lingkungan Polda,Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan;(4) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimanadimaksud pada ayat (8) huruf b dibuatkan salinan dan petikanKeputusan PTDH yang ditandatangani olen Karo SDM Polda dengantembusan As SDM Kapolri;(5) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polriyang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimana dimaksudpada pasal ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan KerjaHalaman

Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penerbitan SuratPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugatyang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan Surat Petikan KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/505/VII/2013tertanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormatdari Dinas Polri (PTDH) terhadap Briptu Zendry Laurent dengan NRP.87070961, Kesatuan SAT SABHARA POLRES TOBASA yang telahmelanggar Pasal 31 Perkap Nomor 14 tahun 2011, tentang Kode EtikProfesi

Bahwa oleh karena tidak sesuainya isi dan penandatanganan dariPetikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor Kep/505/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) terhadapBriptu.

Putusan Nomor 547 K/TUN/2014(PTDH) atas nama Briptu Zendry Laurent dengan NRP. 87070961,Kesatuan SAT SABHARA POLRES TOBAS;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/505/VII/2013 tertanggal 26Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri(PTDH) atas nama Briptu Zendry Laurent dengan NRP. 87070961,Kesatuan SAT SABHARA POLRES TOBAS;4.

. : Skep/279/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas POLRI atas nama Bripda M.ALWIN, NRP. 84090716,Kesatuan Ba POLTABES MS;Il.

PTDH an.

atas dasar tersebut Tergugat menghentikan gaji Penggugatkarena dianggap Penggugat telah di PTDH (Pemberhentian Tidak DenganHormat) dari dinas Polri oleh Tergugat, Penggugat bertugas di Bin ProvosPoltabes MS ;5.

apa saja dan bahkan bersedia untuk dimutasi kemana sajaasal tidak di PTDH dengan alasan Penggugat sudah berkeluarga dan mempunyaianak dan saat kepada Pendamping ditanya Pendapatnya juga mengatakan danbermohon agar Penggugat tidak di PTDH mengingat Penggugat masih muda,masih bisa dibina untuk menjadi Polisi yang baik dan sudah berkeluarga, saatitu Ketua Komisi meminta Pendapat anggota yang lain dan tidak ada jawabansehingga Ketua Komisi mengatakan baiklah sidang telah selesai langsungmengetuk palu

3 (tiga) kali dan saat itu tidak ada Putusan PTDH dari dinas Polriyang diucapkan oleh ketua Komisi atau dengan kata lain sidang KKEP saat itutidak ada Putusannya dan langsung ditutup oleh Ketua Komisi, karena tidak adaPutusannya Penggugat merasa tidak di PTDH dari dinas Polri dan tetap masukdinas sebagaimana biasanya sambil tetap memeriksakan kesehatan baik ke ThabibSupriyanto, S3P dan Dr.Mawar Gloria Tarigan,SpKJ di RSU Pirngadi Medan;10.

Sibromalisi sudah mengetahui akan dampak dari putusanrekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiAnggota Polri;9.

PTDH adalah kewenangan Kapolda; Bahwa menurut Saksi, yang mengkaji apakah sudah sesuaipersyaratan untuk PTDH adalah rapat koordinasi pimpinan dan bukanHalaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRGranah Saksi untuk menilai apakah sudah sesuai persyaratan untuk PTDHatau belum; Bahwa betul Saksi sebagai Ketua dalam sidang KKEP Sibro Malisi; Bahwa menurut Saksi, karena sidang KKEP sifatnya komisi, jadiSaksi tidak sendiri, dan putusannnya adalah rekomendasi PTDH; Bahwa Saksi belum pernah

Saksi, SKEP PTDH ditandatangani oleh Kapolda; Bahwa Saksi tidak ingat kagan SKEP PTDH ditandangani; Bahwa menurut Saksi, rapat koordinasi dilaksanakan sekitar bulanJuli 2020; Bahwa menurut Saksi, setelah rapat koordinasi dilaksanakan, barudikeluarkan SKEP PTDH dengan meneliti kelengkapan berkas; Bahwa menurut Saksi, rapat koordinasi dilaksanakan setelah adahasil sidang KKEP yaitu rekomendasi PTDH, dan setelah rapat koordinasikemudian SKEP PTDH ditandatangani; Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala

Saksi mengkompulir hasilrapat yang dipimpin Wakapolda dan dirumuskan keputusan sebagai dasarSaksi untuk membuat SKEP PTDH, dengan ketentuan harus melengkapipersyaratan yang ada; Bahwa menurut Saksi, dalam menerbitkan SKEP PTDH atas namaSibro Malisi, Saksi berpedoman pada Perpol yang mendasari penerbitanSKEP PTDH, yaitu ada 9 (Sembilan) item yang harus dipenuhi pada saatpenerbitan SKEP PTDH; Bahwa menurut Saksi, ada 9 (Sembilan) syarat formil dalammenerbitkan SKEP PTDH, diantaranya: usulan dari Kasatker

Polda Banten;Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Tanda Terima/BuktiPenyerahan Keputusan Kapolda Banten Tentang PTDH Anggota Polri,tetapl Saksi hanya mengetahui berdasarkan laporan hasil dariPolres Serang (Bukti T15); Bahwa menurut Saksi, surat dari Kapolres Serang tanggal 3September 2020 tentang Usulan PTDH merupakan salah satu syaratuntuk menerbitkan SKEP PTDH; Bahwa menurut Saksi, waktu yang diperlukan untuk kelengkapanberkas PTDH sudah cukup lama karena surat dari Saksi baru dibalasHalaman 32

Kepala Bagian dan Kasubag ;Bahwa SK PTDH diserahkan kepada Saksi pada tanggal 1 Juli 2015 untukdibacakan pada Upacara hari itu juga ;Bahwa Saksi membacakan SK PTDH dari Nomor urut 1 (satu) s/d 11(sebelas) ;Bahwa ada Sebelas Orang, Delapan orang dari Manado, dan tiga orangdari Minsel ;Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada undangan untuk 11 (sebelas) orangyang di PTDH tersebut ;Bahwa PROPAM dapat menjemput Anggota yang akan di PTDH ;Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 39 dari 54Bahwa dalam kasus ini Saksi

Saksi membacakan SK PTDH tanggal 1 Juli 2015 semuaupayaupaya dari Anggota yang di PTDH diserahkan kepada ANKUM ;Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak memproses permohonan Banding KKEP ;karena Saksi hanya membacakan SK PTDH ;Bahwa sebelum di PTDH, Saksi tidak tahu tentang prosesproses yangdilakukan KAPOLDA untuk Anggota tersebut ;Bahwa Saksi hanya tahu ada proses pidana sebelum dibacakan PTDH,yaitu masalah BNI, kemudian dibuatkan SK PTDH dan dibacakan ;Bahwa semua Anggata POLRI maupun PNS POLRI sudah tahu

;Bahwa SK PTDH 11 (sebelas) Anggota, dibacakan pada tanggal 1 Juli2015 ; Tapi Anggota yang di PTDH tidak hadir ;Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 42 dari 54Bahwa ada Tim yang ditugaskan KAPOLDA untuk menyerahkan SK PTDHdan menjemput Anggota yang di PTDH ;Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai penyerahan SK KAPOLDA olehKabid PROPAM kepada Anggota yang di PTDH, karena Saksi bukanAnggota Tim ; Bahwa Saksi tidak tahu apakah tugas yang diembankan olehKAPOLDA kepada Tim tersebut sudah dijalankan atau tidak

PTDH ; Karena baru kalipertama SK PTDH dibacakan dalam Upacara ; Yang sebelumnya SK PTDHdiserahkan secara langsung ;Bahwa Saksi tahu surat dari Bid SDM kepada Bid PROPAM tentang SKPTDH yaitu mengatur tentang Upacara Pembacaan SK PTDH pada tanggal1 Juli 2015 ;Bahwa tindakan Kabid PROPAM untuk tindakan selanjutnya karena adanyaPTDH Anggota POLRI adalah semua Anggota Propam dipanggi danmenugaskan beberapa Anggota Propam untuk memanggil / menjemputpara Anggota yang di PTDH ;Bahwa Saksi tahu, Tidak Ada

PTDH ; karena Saksi sebagai Petugas Bendahara Gaji pada BidPROPAM sudah diperlihatkan SK. PTDH ; Bahwa sesudah SK. PTDH dibacakan pada tanggal 1 Juli 2015, masih adalagi yang menanyakan gaji mereka, tapi Saksi sudah lupa siapa orangnya ; Bahwa sebelum SK. PTDH para Anggota masih aktif berdinas, tapi setelahSK.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada angka 1 yang menyatakanpada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat menerima PetikanKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor :Kep/Sahlur08.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH)atas nama BRAYTNER HARIKADUA (PENGGUGAT), sehinggagugatan ini belum Daluarsa adalah dalil yang keliru danTERGUGAT tolak dengan tegas, karena walaupunPENGGUGAT baru menerima Keputusan A quo pada tanggal 12Januari 2015 akan tetapi

dan tentang Penyidikanterhadap Perkara Pidananya yang saat ini Berkasnyasudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi; Berdasarkan Putusan Sidang Banding = yangmenjatuhkan Hukuman PTDH maka dikeluarkan SuratKeputusan Kapolda Sulut tentang PenjatuhanHukuman PTDH dan Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur08.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentangHal. 18 darif 34Putusan Nomor : 28/G/2016/PTUN.MdoPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polriatas nama BRAYTNER HARIKADUA

Bukti T6 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSulawesi Utara Nomor ; Kep/Sahlur08.PTDH/VI/2015 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat dari Dinas POLRI atas namaBripda Braytner Harikadua (Sesuai asli) ; 7. Bukti T7 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SulawesiUtara Nomor : Kep/Sahlur.01 S.D 11.PTDH/V1/2015tanggal 22 Juni 2015 (sesuai asli) ; 8. Bukti T8 : Dokumentasi dan foto Upacara Bhayangkara ke69Tanggal 1 Juli 2015 (Sesuai foto) ; Hal. 21 darif 34Putusan Nomor : 28/G/2016/PTUN.Mdo9.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur08.PTDH/VI/2015tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri(vide bukti T6); 225 2.

Dokumentasi / Foto Upacara Bhayangkara Ke 69 tanggal 1 Juli2015 dan Rangkaian Pembacaan Keputusan PTDH terhadapAnggota Polri Polda Sulut (vide bukti T8);Hal. 28 darif 34Putusan Nomor : 28/G/2016/PTUN.MdoBahwa salinan Petikan PTDH Kep/Sahlur08.PTDH/VI/2015 telahdiserahkan dan diterima oleh Kabid Propam atasan Penggugattertanggal 10 Agustus 2015 (vide bukti T18);Bahwa Puncak hari Bhayangkara ke 69 Polda Sulut Memecat 11Anggota salah satunya Penggugat dan diberitakan melalui koranPosko Manado (vide

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KKEP/120/II/2013, Tanggal 07 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama MAASSABIRIN, Pangkat Aiptu Nrp. 65050702, Kesatuan BA SAMAPTA POLRES BINJAI ;------------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KKEP/120/II/2013, Tanggal 07 Februari 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama MAASSABIRIN, Pangkat Aiptu Nrp. 65050702, Kesatuan BA SAMAPTA POLRES BINJAI.;---------------------------------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan hak-hak serta kedudukan Penggugat seperti semula ;5.

Tanggal 07 Februari 2013, Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesiaatas nama MAASSABIRIN, Pangkat AIPTU Nrp. 65050702 Kesatuan BASAMAPTA POLRES BINJAI.B. TENTANG TENGGANG WAKTU :Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor :KKEP/120/II/2013.

TidakDengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia denganmenyerahkan kepada saya satu lembar Salinan Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara : KKEP/120/II/2013, tanggal 07Februari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) dariDinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama MAASSABIRIN,AIPTU Nrp. 65050702, Jabatan BA SAMAPTA POLRES BINJAI, serta satulembar Surat Undangan pelaksanaan upacara Pemberhetian Tidak DenganHormat ( PTDH ) saya dilapangan

/tanggal 24 Juli 2012 perihal : Hasil PenelitianBidpropam Polda Sumut kepada Kepala Kepolisian Resort Binjai dantembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, IRWASDAPOLDA SUMUT, Kabidpropam Polda Sumut, Kabidkum Polda Sumut yangmenerangkan bahwa AIPTU MAASSABIRIN NRP. 65050702 BA PolresBinjai yang direkomondasikan PTDH melalui sidang KKEP polri Polres Binjaibelum dapat diterbitkan Keputusan PTDH nya karena hasil penelitian21Bidpropam Polda Sumut dengan Nomor : B / ND996 / VII / 2012,

SAMAPTA POLRES BINJAI), telah Diberhentikan Tidak DenganHormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Tergugat sesuaidengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Tergugat) Nomor :Kep/120/II/2013, tanggal 7 Pebruari 2013 tentang (PTDH);A.

Selanjutnya melalui disposisi Tergugat ( KapoldaSumatera........Sumatera Utara) kepada Waka Polda dan Irwasda Polda Sumut tertanggal21 Desember 2012 menyatakan : Acc/Setuju utk di PTDH ;; Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai denganprosedur hukum dan peraturan Perundangundangan, telah memenuhisubstansi untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka selanjutnyaKapolda Sumatera Utara (Tergugat) menerbitkan Objek

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri an. Revelino Chandra E ;---------3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri an.

PUTUSANNomor : 38 /G/2013 / PTUNPbrMENGADILIMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor:Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri an. Revelino Chandra E ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri an.

Penggugat di PTDH terhitung tanggal 01 April 2020 dimanaPenggugat belum mengetahui kalau SKEP Penggugat sudah ditandatangani oleh Kapolda.

Bagian Ketiga PTDH, yangmana berbunyi sebagai berikut :(2) PTDH sebagaimana dimaksud dalam 32 ayat (1) huruf d,diberikan kepada PNS Polri yang:d.

Babel Nomor : Kep/94/III/2020 tanggal 31Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri, maka terhitung tanggal 1 April 2020, Penggugat diBerhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri.7. Penyampaian Salinan Keputusan PTDH :Salinan Keputusan Kapolda Kep.

Babel Nomor : Kep/94/III/2020 tanggal 31Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri a.n.

Dan berdasarkan putusanKetua, PTDH, jadi kita semua mengikuti;= Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kenapa tidak adapertimbangan untuk menunggu Putusan Pidana terlebin dahulusebelum menjatuhkan hukuman PTDH karena saksi hanya sebagaiWakil Ketua, yang membuat keputusan adalah Ketua;3.

Bharat (yangmenerbitkan rekomendasit PTDH sebagai dasar KTUN)menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain, yaitu memenuhipermintaan pihak ketiga ;b.

Bahwa berdasarkan rekomendasi PTDH tersebut, Kapolda Sumut = (TERGUGAT ) menerbitkan SKTUN berupa SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/877/ XII / 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri an BUDI ASWANTANJUNG ;8.

Menyatakan batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor: : Kep / 877 / XII / 2013 tanggal 17desember 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) daridinas Polri an BUDI ASWIN TANJUNG : 3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : : Kep / 877 / XII / 2013tanggal 17 Desember 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari dinas Polri an BUDI ASWIN TANJUNG ; 4.

telahdiakomodir melalui permohonan banding atas putusan sidang KKEP PolresDairi yang telah merekomendasikan Penggugat untuk di PTDH namunKomisi Banding Polda Sumut menolak permohonan banding Penggugatkarena alasanalasan permohonan banding Penggugat tidak beralasanmenurut hukum ;Bahwa terkait dalil Penggugat mendalilkan tidak berikannya kesempatanuntuk memperbaiki perbuatannya dan tidak mempertimbangkan dampakpenjatuhan sanksi PTDH Penggugat bukan hanya saja kepada Penggugattetapi kepada anak dan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara Nomor: Kep / 877 /XII/ 2013 tertanggal 17 Desember2013 perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) daridinas Polri atas nama penggugat (ic.

Pelanggar Bharatu Rendy Soukotta NRP. 94070236 Jabatan Tamtama Satbrimob PoldaMaluku, tanggal 15 Juni 2020;: Fotokopi Sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Keputusan Kapolda Maluku tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri, tanggal 25 Agustus 2020;: Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Peyerahan Surat Keputusan PTDH dan Berita AcaraPenyerahan Keputusan PTDH kepada Penggugat,tanggal 25 Agustus 2020;: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat KomandanSatuan Brimob Polda

PTDH sebagai anggota Polri(4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadapTerduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimanadimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini;Pasal 22(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melaluiSidang KKEP terhadap:a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidanadengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahunatau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang

PTDH anggota Polri dan PNSPolri dengan menghadirkan Satker terkait, yang terdiri dari:a.

Satuan Kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul(3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi denganSatker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidakterdapat permasalahan, Karo SDM Polda:a. mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkatIpda ke atas dan PNS Polri kepada Kapolda untukmendapatkan per setujuan dan disampaikan kepada Kapolriuntuk diproses lebih lanjut di tingkat Mabes Polri;b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yangberpangkat Aiptu

ke bawah yang betugas di lingkungan Polda,Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan;(4) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapoldasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuatkan salinandan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda dengantembusan As SDM Kapolri;(5) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggotaPolri yang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimanadimaksud pada pasal ayat (4) wajib disampaikan kepada KepalaSatuan Kerja dan Kapolres

bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang bertugas dilingkungan Polda, Polres dan Polsek kepadaKapolda untuk ditetapkan, di mana kemudian Salinan dan PetikanKeputusan PTDH yang ditanda tangani Karo SDM Polda dengan tembusanAs.

Babel memproses PTDH Penggugatselanjutnya dengan Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/96/III/2020tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri, maka terhitung tanggal 1 April 2020, Penggugat diBerhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri.7. Penyampaian Salinan Keputusan PTDH :Salinan Keputusan Kapolda Kep.

Asas Kecermatan, dapat tergugat jelaskan bahwa Keputusan Kapolda Kep.Babel Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri a.n.

Sehingga jelas bahwa penerapan hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) terhadap Penggugat dan Penerbitan Keputusan Kapolda Kep. BabelNomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri Penggugat a.n.

Keputusan Kapolda dalam hal memberikan keputusan PTDH tersebut sudahtepat, mengingat waktu pelaksanaan sidang Komisi KEPP tersebut dengannomor: PUT/KKEP/21/XII/2019/KKEP tanggal 06 Desember 2019, sedangkansurat keterangan dokter rumah sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitungnomor: 440/080/RSJD/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019.. Bahwa Keputusan Kapolda Kep. Babel Nomor : Kep/96/III/2020 tanggal 31Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri a.n.

Terhitungsejak hari ke 40 (empat hari) tidak ditanggapinya Surat PermohonanPembatalan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon);Ill.

ternyata ada kesalahan NRP Pemohon dalamSKEP tersebut, yang sebenarnya NRP Pemohon yaitu : 53100158 danbukan NRP 55100158 dan Pemohon tidak melakukan kesalahan sepertiyang termuat dalam SKEP PTDH yang dikeluarkan oleh Termohon,Pemohon menyesalkan tentang SKEP tentang PTDH yang sangatmerugikan Pemohon, seharusnya Pemohon tidak menerima SKEP tentangPTDH itu, dan kalau tidak di PTDH Pemohon memasuki masa pensiun tahun2007 akan tetapi dengan adanya SKEP PTDH yang cacat hukum ituPemohon tidak mendapatkan

Bahwa, sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Pembatalan SkepTermohon PTDH Pemohon bahkan hingga tanggal Permohonan ini diajukanTermohon tidak memberikan tanggapan apapun terkait Surat PermohonanPembatalan Skep Termohon tentang PTDH Pemohon hal ini jelasmerupakan pelanggaran terhadap asas ketentuan hukum;6.

SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon seharusnya menurut hukum untukdibatalkan/dicabut karena mengandung cacat hukum baik itu melanggarketentuan Perundangundangan maupun melanggar Asaasas UmumPemerintah Yang Baik;Bahwa, apabila Termohon tidak melanggar Asasasas Umum Pemerintahyang baik sebagaimana dijelaskan pada dalil V poin 1 diatas ini, makaTermohon akan sampai pada kesimpulan untuk mengabulkan SuratPermohonan Pembatalan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon, yaknimembatalkan SKEP Termohon tentang PTDH

dari Ropers Polda Metro Jayadengan Konsep surat rahasia Nomor : R/ = /V/2003/Ropers tanggalJanuari 2003 tentang Pemberitahuan PTDH dari dinas Polri a.n.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama HENDRA JACOB ;2.

Kep/Sahlur04.PTDH/V1/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob.e Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No.

Kep/Sahlur04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atasnama Hendra Jacob.b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No. Kep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atasnama Helfrit Jacob.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut/menghapus dan mencoretobjek sengketaa. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No.

/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atasnama HENDRA JACOB sedangkan terhadap PENGGUGAT II (HELFRITJACOB) dikenakan Pemberhentian Tidak dengan hormat Keputusan KapoldaSulut Nomor : Kep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atasnama HELFRIT JACOB ;Bahwa dengan demikian sangat jelas dalam perkara A quo tidak dapatdigabungkan / disatukan menjadi satu Perkara TUN karena adanya 2 (dua)Keputusan yang ditujukan kepada orang yang berbeda dan seharusnyadiajukan dengan 2 (dua) Gugatan TUN Kepada

PTDH Terhadap AnggotaPOLRI POLDA SULUT AN.