Ditemukan 19979 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-01-2018 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 23-02-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Btl
Tanggal 13 Februari 2018 — Pemohon:
DHIAN PRANOWO
2712
  • Sumadi Waluyo ada 2 (dua) orang anak : DhianPranowo (pemohon) dan Bogig Febrianto.Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas, maka Hakimmempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa permohonan perubahan tahun lahir ayah pemohon dari tahun 1961akan dirubah menjadi tahun 1959 adalah suatu hal yang semestinyadilakukan sesuai dengan Surat keterangan lahir dari Pemerinah DesaTamanan (bukti P.3), hal mana sesuai pula dengan keterangan para saksibahwa tahun lahir dalam Akta Kematian ayah Pemohon
Register : 19-10-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 17-12-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1754/Pdt.G/2015/PA.PLG
Tanggal 4 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
82
  • Bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal19 huruf (f) Peratura Pemerinah RI nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi antarasuami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah terdapatPutusan Nomor 1754/Pat.G/2015/PA.Plg. halaman 3 dari 11 halaman.cukup alasan hukum untuk terjadi perceraian antara Pemohon denganTermohon oleh sebab itu Pemohon merasa yakin bahwa hubungan rumahtangga antara Pemohon
Register : 12-06-2023 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 23-06-2024
Putusan PN TANGERANG Nomor 589/Pdt.G/2023/PN Tng
Tanggal 20 Juni 2024 — Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tangerang II
5.Pemerinah RI cq. Badan Pertanahan Nasional, cq. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Propinsi Banten, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
6.Lidia Somara Romauli Naibaho
3337
  • Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tangerang II
    5.Pemerinah RI cq. Badan Pertanahan Nasional, cq. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Propinsi Banten, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
    6.Lidia Somara Romauli Naibaho
Register : 29-10-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6386/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg
Tanggal 3 Maret 2015 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
71
  • Pasal26 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakantidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalamKitab Hadits Muinul Hukkam halaman 96 : = = = oe =
Register : 27-02-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 0856/Pdt.G/2017/PA.BL
Tanggal 18 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
194
  • Pasal 27Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek; 1.
Upload : 24-09-2014
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 238/Pdt.G/2011/PA.MS.
-Penggugat -Tergugat
106
  • danmenganjurkan agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk berceraidengan Tergugat, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil danPerma nomor tahun 2008 tidak terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkansesuai denagn maksud pasal 154 Rbg, Jis pasal65 dan pasal 82 ayat dan 4 Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang nomor 3 tahun2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat 1 Undangundang nomor1 tahun 1974, dan pasal 31 Peraturan Pemerinah
Register : 03-08-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 28-02-2019
Putusan PA MASAMBA Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Msb
Tanggal 17 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
83
  • Pasal 26 Peraturan Pemerinah Nomor 9Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohondapat diputus dengan Verstek;Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam KitabHadits Mu'inul Hukkam halaman 96 sebagai berikut:V Ua t I>j (jxJjuLILaVLx (j* G* (la Ly AAc. 411 Jua (ji GAMifr.ll (jcJ
Register : 25-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Sub
Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
107
  • Pasal 26 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975,karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohondapat diputus dengan Verstek;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talakdengan dalil sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, MajelisHakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalildalilpermohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yangmenggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak
Register : 11-04-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTA SURABAYA Nomor 152/Pdt.G/2016/PTA.Sby
Tanggal 2 Mei 2016 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
4530
  • di persidangan, oleh karena itu harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabayasependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan AgamaBangkalan yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa gugatan Penggugatuntuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan telah terbuktimemenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang nomor 1 Tahun 1974Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/PTA.Sbylembar 6 dari 8 halamantentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerinah
Putus : 30-05-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/Pdt/2018
Tanggal 30 Mei 2018 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR ACEH VS PT ALAS PUTRA
3813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • setaradengan standar bunga Bank Pemerintah dari total nilai pekerjaanPenggugat Rp8.802.063.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua enampuluh tiga ribu rupiah) yang diusulkan Tergugat dalam DPASKPADinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBAPerubahan Tahun Anggaran2017 dan/atau APBAMurni Tahun Anggaran berikutnya, untukmembayar kerugian materiil kepada Perusahaan Penggugat;Menghukum Tergugat dan Il secara tanggung menanggungmembayar kerugian materiil sebesar 13% (tiga belas persen) setaradengan bunga Bank Pemerinah
    setaradengan standar bunga Bank Pemerintah dari total nilai pekerjaanPenggugat Rp8.802.063.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua enampuluh tiga ribu rupiah) yang diusulkan Tergugat dalam DPASKPADinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBAPerubahan Tahun Anggaran2017 dan/atau APBAMurni Tahun Anggaran berikutnya, untukmembayar kerugian materiil kepada Perusahaan Penggugat:Menghukum Tergugat dan II secara tanggung menanggung membayarkerugian materiil sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan bungaBank Pemerinah
Upload : 23-09-2014
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 157/Pdt.G/2011/PA.MS
-Penggugat -Tergugat
84
  • danmenganjurkan agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk berceraidengan Tergugat, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil danPerma nomor tahun 2008 tidak terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkansesuai denagn maksud pasal 154 Rbg, Jis pasal65 dan pasal 82 ayat dan 4 Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang nomor 3 tahun2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat 1 Undangundang nomor1 tahun 1974, dan pasal 31 Peraturan Pemerinah
Register : 17-01-2011 — Putus : 10-02-2011 — Upload : 23-02-2015
Putusan PA BARRU Nomor 32/Pdt.G/2011/PA.Br.
Tanggal 10 Februari 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
1913
  • tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,halini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, sertaketerangan' saksisaksi yang menyatakan pemah ada usaha untuk merukunkanpenggugat dan tergugat tetapi penggugat tidak bisa lagi hidup bersama tergugat.Menimbang, bahwa dengan faktafakta tersebut, maka alasan perceraian yangdidalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhialasan perceraian sebagaiman diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerinah
Upload : 23-09-2014
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 154/Pdt.G/2011/PA.MS
-Penggugat -Tergugat
75
  • agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk berceraidengan Tergugat, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil danPerma nomor tahun 2008 tidak terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkansesuai denagn maksud pasal 154 Rbg, Jis pasal65 dan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang nomor 3 tahun2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat 1 Undangundang nomor1 tahun 1974, dan pasal 31 Peraturan Pemerinah
Register : 18-03-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 11-08-2011
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 63/Pdt.G/2011/PA.MS
Tanggal 25 Juli 2011 —
1714
  • agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnyauntuk bercerai dengan Tergugat, maka keniscayaan ini sebagaisidang perdamaian tidak berhasil dan Perma nomor 1 tahun 2008tidak terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkansesuai denagn maksud pasal 154 Rbg, Jis pasal65 dan pasal 82ayat 1 dan 4 Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat 1 Undang undangnomor 1 tahun 1974, dan pasal 31 Peraturan Pemerinah
Register : 25-04-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PA BLITAR Nomor 1495/Pdt.G/2018/PA.BL
Tanggal 25 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
92
  • Pasal 26 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975,karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugatdapat diputus dengan Verstek;Hal. 6Menimbang bahwa dalildalil Gugatan Penggugat merupakan rangkaiandalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahtidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan puncaknyaPenggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang + 1 tahun 6bulan lamanya.
Register : 19-07-2011 — Putus : 19-09-2011 — Upload : 10-02-2014
Putusan PA DEMAK Nomor 0866/Pdt.G/2011/PA.Dmk.
Tanggal 19 September 2011 — PEMOHON melawan TERMOHON
60
  • Pasal 19 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Register : 28-04-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 315/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 20 Agustus 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
1712
  • ketidak cocokan yang bersumber dari ekonomisehingga Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya;Menimbang, bahwa sampai saat ini kedua anak mereka masih ikutPenggugat dan dipelihara dengan baik;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Penggugat harusdianggap berhasil membuktikan dalil gugatannya karena itu gugatan tersebut patutuntuk dikabulkan seluruhnya;Menimbang, oleh karena gugatan dikabulkan maka ongkos perkara harusdibebankan pada Penggugat;Mengingat Peraturan Pemerinah
Register : 09-05-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA BLITAR Nomor 1785/Pdt.G/2019/PA.BL
Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
132
  • Pasal 26 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975,karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohondapat diputus dengan Verstek;Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2019/PA.BLMenimbang bahwa dalildalil Permohonan Pemohon merupakanrangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis karena sering berselisin dan bertengkar yangpuncaknya Termohon telah pergi tanpa seizin Pemohon.
Register : 04-09-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 19-10-2018
Putusan PA BLITAR Nomor 2921/Pdt.G/2018/PA.BL
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
112
  • Pasal 26 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat diputusdengan Verstek;Menimbang bahwa dalildalil Gugatan Penggugat merupakan rangkaiandalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahtidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan puncaknyaPenggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang + 1 tahunhal. 6 dari 13 halamanlamanya.
Register : 23-02-2012 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 21-05-2014
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 46/Pdt.G/2012/PA.MS
Tanggal 2 Juli 2012 —
145
  • menganjurkan agarPenggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, makakeniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil dan Perma nomor 1 tahun 2008 tidakterpenuhi dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan sesuai denagn maksud pasal 154 Rbg,Jis pasal65 dan pasal 82 ayat dan 4 Undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 tahun 2009, pasal 39ayat Undangundang nomor tahun 1974, dan pasal 31 Peraturan Pemerinah