Ditemukan 74 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-02-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 45/G/LH/2018/PTUN-JKT
Tanggal 4 September 2018 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) ; 1. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, dkk.
253177
  • Citra Palu Minerals (fotokopi sesuaidengan aslinya);Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ProvinsiSulawesi Tengah Nomor: 660/0170/DIS.LH/ 2017, tanggal12 Januari 2017, Tentang Kerangka Acuan RencanaKegiatan Penambagan Dan Pengolahan Emas Di Blok Poboya Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT.
Register : 03-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/TUN/2017
Tanggal 23 Februari 2017 — NANANG, DKK VS I. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI., II. BUPATI KUTAI KARTANEGARA., III. PT. BERINGIN JAYA ABADI;
6842 Berkekuatan Hukum Tetap
  • lain yang sesungguhnya tidak berhak,yakni orangorang yang tergabung dalam Kelompok Tani BeroakSejahtera yang justru mendapatkan tali asin atau ganti rugi hinggamilyaran rupiah;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikatakan :Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatandalam rangaka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineralatau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studikelayakan, konstruksi, penambagan
Register : 21-04-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 September 2015 — Pidana Korupsi - AGUS SUDIARSO
11239
  • Pst.Oleh karena kekurangan waktu, maka terdakwa mengajukan AddendumKontrak beberapa kali, yaitu:e Addendum Kontrak dengan No. 1770/1.811.125 tanggal18 Desember 2013 dengan penambahan waktu tanggal30 Agustus 2013 s/d 27 Desember 2013e Addendum Konirak Il No. 1797/1.811,125 tanggal 27Desember 2013, penambahan waktu tanggal 27Desember 2013 s/d 15 Januari 2014.e Addendum Kontrak Ill No. 11/1.811.125 tanggal 16Januari 2014, penambagan wakiu tanggal 15 Januari2014 s/d 08 Februari 2014.Pada tanggal 15 Desember
    Pst.e Addendum Kontrak dengan No. 1770/1.811.125 tanggal18 Desember 2013 dengan penambahan waktu tanggal30 Agustus 2013 s/d 27 Desember 2013e Addendum Konirak Il No. 1797/1.811,125 tanggal 27Desember 2013, penambahan waktu tanggal 27Desember 2013 s/d 15 Januari 2014.e Addendum Kontrak Ill No. 11/1.811.125 tanggal 16Januari 2014, penambagan wakiu tanggal 15 Januari2014 s/d 08 Februari 2014.Pada tanggal 15 Desember 2013, Unit Busway sudahdiserahterimakan ke PT. Ifani Dewi dari PT.
Register : 20-06-2011 — Putus : 19-10-2011 — Upload : 08-11-2011
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 114-K/PM III-16/AD/VI/2011
Tanggal 19 Oktober 2011 — Terdakwa Kopda Lismudin
9640
  • PoasiaKota Kendari, Sultra, Saksi dengan menggunakansepeda motor Honda Revo Nopol DT 1928 berangkatmenuju ke kali penambagan pasir dengan maksuduntuk mengambil air yang akan Saksi pergunakanuntuk keperluan sehari hari dan setibanya didekat kali tersebut Saksi melihat 1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Mio warna merah sedangparkir di sebuah lorong dekat kali dan setelahSaksi menghentikan sepeda motor yang Saksikendarai sambil menoleh ke kali kemudian Saksimelihat seperti ada tangan boneka manusiadengan
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN SORONG Nomor 42/Pid.B/LH/2021/PN Son
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.Muslim, SH
2.Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
EDISON LUMBAN GAOL
221102
  • penambangan jadi kalauada rekomendasi maka dalam UU nomor 4 tahun 2009 itu tidak dikenal; Bahwa wilyah hukum pertambangan Indonesia sesuai UU Nomor3 tahun 2020 itu diseluruh wilayah Indonesia baik daratan, laut , Kawasanhutan, pesisir; Bahwa mekanismenya sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009yang pertama adalah adanya usulan dari Bupati/walikota kemudiandisampaikan ke gubernur selanjutnya disampaikan ke Menteriselanjutnya menteri akan mengeluarkan surat keputusan tentangpenetapan wilayah pertambangan; Bahwa penambagan
Register : 01-07-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.IRWAN BAHARUDDIN, SH
6.ANDI HERNAWATI, S.H.
7.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
Agus Bin Hasanuddin
470161
  • TNI) berada pada Kawasan HutanProduksi Terbatas (HPT) dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraianpertimbangan unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;Menimbang, bahwa dari faktafakta) hukum yang terungkapdipersidangan bahwa Terdakwa melkaukan penambagan dengan dasar SuratKuasa dari Arifin Kaban pada tanggal 23 April 2019, dimana Terdakwa telahmemberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sebagaipengganti uang DP, surat kuasa dari Aksis Arifin Kaban tersebut
Register : 18-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN SORONG Nomor 48/Pid.B/LH/2021/PN Son
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.I Ketut Hasta Dana, S.H., M.H
2.Elson S. Butarbutar, SH
3.HARIS SUHUD TOMIA, SH
Terdakwa:
JOHANIS KENOT
261779
  • jadi kalau adarekomendasi maka dalam UU nomor 4 tahun 2009 itu tidak dikenal ; Bahwa Wilyah hukum pertambangan Indonesia sesuai UU Nomor 3tahun 2020 itu diseluruh wilayah Indonesia baik daratan, laut , kawasanhutan, pesisir ; Bahwa Mekanismenya sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009 yangpertama adalah adanya usulan dari Bupati/walikota kemudian disampaikanke gubernur selanjutnya disampaikan ke Menteri selanjutnya menteri akanmengeluarkan surat keputusan tentang penetapan wilayah pertambangan ; Bahwa Penambagan
Putus : 22-12-2010 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 215 a/ Pid.Sus/ 2010/PN.ME
Tanggal 22 Desember 2010 — Ir . MUNANDAR alias MUNANDAR SAI SOHAR;
13447
  • itu dari Dinas Pertambangan tidakmempunyai kewenangan untuk menghentikan4747kegiatan tersebut melainkan dari DinasKehutanan karena dari Dinas Pertambanganhanya berwenang mengambil kKuasaPertambangan dari Kanwil untuk mengambiltitik koordinat perizinan (setiap izinpenambangan harus ada izin penambangannyaatau selain itu juga peta yang telah ada harusjuga memiliki izinnya karena didalam petatersebut tidak disebutkan izin untuk melakukanpenambangan ).Bahwa dari Dinas Pertambangan pernahmelihat areal penambagan
Putus : 22-12-2010 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 215/PID.SUS/2010/PN.ME
Tanggal 22 Desember 2010 — Ir . MUNANDAR alias MUNANDAR SAI SOHAR
278353
  • itu dari Dinas Pertambangan tidakmempunyai kewenangan untuk menghentikan47kegiatan tersebut melainkan dari DinasKehutanan karena dari Dinas Pertambanganhanya berwenang mengambil KuasaPertambangan dari Kanwil untuk mengambiltitik koordinat perizinan (setiap izinpenambangan harus ada izin penambangannyaatau selain itu juga peta yang telah ada harusjuga memiliki izinnya karena didalam petatersebut tidak disebutkan izin untuk melakukanpenambangan ).Bahwa dari Dinas Pertambangan pernahmelihat areal penambagan
Register : 02-09-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 24/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 10 Maret 2016 — 1. NANANG; 2. JAMRAN/LON; 3. H U S I N; 4. SYAHRIL Alias SAHRIL; 5. BUSTANI Alias BUSTANI AMIN; 6. M A U N; 7. B I U N; 8. SAMSUL; 9. TONIANSYAH; 10. NORSIAH; 11. JUNAIDI Alias JUNAIDI F; 12. HERLINA; 13. MUSRAN; 14. SAHIRUDIN; 15. ISNAWATI; 16. SYAMSIAR Alias SAMSIR; 17. ASNAN Alias ASNAN. N; 18. J U M; 19. A S N A H; 20. RUKAYAH; 21. YUSNI; 22. SYAHRUL; 23. A.W. CUNIANSYAH; 24. EMILIANA; 25. EDISON; 26. AGUS DENI; melawan 1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA; 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA; 3. PT. BERINGIN JAYA ABADI (Tergugat II Intervensi);
167769
  • Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 4Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikatakan : Pertambangan adalahsebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangaka penelitian, pengelolaandan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambagan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;Pasal 1 angka 8 UU No. 4 Tahun 2009 menyebutkan : JUP Eksplorasi adalahizin usaha yang
Register : 08-06-2016 — Putus : 04-10-2016 — Upload : 11-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 353/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 4 Oktober 2016 — DR.HJ.JEMFY NASWIL DKK >< PEMERINTAH RI CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA CS
69191
  • perbaikandan rehab plapon, pintupintu dan jendela, kusenkusen, kudakuda,dinding rumah, kamar dan kamar mandi serta melakukan pengecatan secaraberkala, mengganti keramik dan genteng semuanya dengan biaya sendiriselanjutnya mengisi perabotan rumah tangga secara bertahap hingga rumahtersebut layak untuk ditinggali; Bahwa selama menempati rumah dinasHal 93 dari 180 Halaman Putusan No.353/ Pdt/2016/PT.DKItersebut PENGGUGAT XLVI telah beberapa kali melakukan rehab ataurenovasi rumah bahkan melakukan penambagan
Register : 11-01-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.Syahrianto Subuki, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.FITRIANI HASAN, SH.
4.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
5.ANDI HERNAWATI, S.H.
6.ARBIN NU'MAN, SH
7.IRWAN BAHARUDDIN, SH
8.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
PT. Bososi Pratama
334196
  • Bososi Pratama sedangkan Andi Agung Hambali Saki kenalketika datang di rumah Saksi;Bahwa Saksi hanya mengetahui dimana lokasi penambagan (PT. CAI)/PT.Rockstone Mining (PT. RMI), Pertambangan Nikel Nusantara dan PT.Natural Mandiri Persada yaitu berada di dalam PT. Bososi Pratamasedangkan berapa luasnya kerja penambangannya masingmasing sekitar10 Ha, hal tersebut Saksi ketahui dari Andi Uci Abdul Hakim selaku DirekturUtama PT. Bososi Pratama.
Register : 17-10-2014 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2015 — PIDANA KORUPSI - SETIYO TUHU
209321
  • Bahagia untukRadio Komunikasi tanggal 26 September 2013.Bahwa oleh karena kekurangan wakiu, maka kami mengajukanAddendum Konirak beberapa kali, yaitu:e Addendum Kontrak dengan No. 1770/1.811.125 tanggal 18Desember 2013 denganpenambahan waktu tanggal 30 Agustus2013 s/d 27 Desember 2013e Addendum Kontrak Il No. 1797/1.811,125 tanggal 27Desember 2013, penambahanwaktu tanggal 27 Desember 2013s/d 15 Januari 2014.e Addendum Kontrak Ill No. 11/1.811.125 tanggal 16 Januari2014, penambagan waktutanggal 15
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 27 Oktober 2020 — SUMADI Bin ATMO DIMEJO
362365
  • Apakah melibatkan pihak ketiga saksi tidaktahu;Bahwa penambagan atau pengerukan bukit itu berlangsung selama tiga hari;Bahwa akibat dari pengerukan itu bukit menjadi habis dan rata;Bahwa tanah tersebut dibawa ke tanah kas desa yang akan digunakansebagai pasar desa untuk melakukan pengurukanBahwa benar untuk pemberitahuan resmi terkait kegiatan pengerukantersebut saksi tidak pernah terima;Bahwa benar, saat pengerukan bukit tersebut berlangsung saksi diam saja,karena Dukuh dibawah desa dan yang melaksanakan