Menetapkan barang bukti berupa :-Fotocopy Surat Pernyataan Pengukuhan Dubalang Adat Suku Kampai Nagari Salayo Dt. Panjang Gadang Maharajo Lelo, yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2007;-Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Seluruh Sako Pusako Dubalang Adat Suku Kampai Nagari Salayo Kec. Kubung Kab. Solok Dt. Panjang Gadang Maharajo Lelo yang dibuat pada tanggal 9 Juli 2007;-Fotocopy Ranji Silsilah Bakir Darwis Dt.

Panjang Gadang ketika Wazir masih hidup;Bahwa, saksi mengetahui ada pengukuhan~ gelar Dt.Panjang Gadang Maharajo Lelo kepada. saksi BakirDarwis sekitar tahun 2007 2008, tahunnya saksitidak pasti dan dipotong jawi (sapi);Bahwa, ada kurang lebih seratus orang yang hadir padasaat pengukuhan gelar tersebut;Bahwa, setelah pengukuhan gelar tersebut tanah sawahtetap dikuasai oleh terdakwa;Bahwa, saksi tidak mengetahui jika ada hibah dariorang tua terdakwa yang bernama Wazir Dt.

PanjangGadang Maharajo Lelo (Alm);Bahwa, Wazir adalah orang punah, maka gelarditeruskan kepada saksi berdasarkan kesepakatanninik mamak IV Jinih;Bahwa, saksi mengetahui ada pengukuhan~ gelar Dt.Panjang Gadang Maharajo Lelo kepada saksi BakirDarwis sekitar tahun 2007 2008, tahunnya saksitidak pasti dan dipotong jawi (sapi);Bahwa, yang hadir pada saat pengukuhan gelar tersebutadalah setiap suku di nagari Salayo;Bahwa, setelah pengukuhan gelar tersebut tanah sawahtetap dikuasai oleh terdakwa;Bahwa,

PanjangMaharajo Lelo kepada terdakwa dan adik adiknya;Atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan sebagian benar dan sebagian salah;Menimbang, bahwa yang untuk selengkapnya perihalketerangan saksi saksi tersebut, adalah sebagaimanayang tercantum dalam Berkas Tipiring yang diajukanoleh Penyidik, yang keberadaannya dianggap sebagaisatu. kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusanini.Bahwa selain daripada itu, oleh Penyidik diajukanjuga beberapa alat bukti berupa:Fotocopy Surat Pernyataan Pengukuhan

Panjang Gadang Maharajo Lelo yang sekarangtelah meninggal namun saksi tidak ingat tahunberapa;Bahwa, saksi tidak mengetahui sawah yang disengketakantermasuk harta pusaka apa;Bahwa, terdakwa tidak pernah menggarap di sawahtersebut;Bahwa, saksi mendengar ada pengukuhan~ gelar kepadaBakir Darwis tapi tahunnya saksi tidak ingat karenasaksi tidak hadir;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkannya;Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaanPerkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusansebagai

BASA Pgl IN telahterbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakankepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan~ merupakansuatu. tindak pidana;Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segalatuntutan hukum ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupaFotocopy Surat Pernyataan Pengukuhan Dubalang AdatSuku Kampai Nagari Salayo Dt.

DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN, KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA. 3. PT. USAHA TANI LESTARI, dalam hal ini diwakili oleh NANANG SUPANGAT. vs PT. SANGGARAGRO KARYAPERSADA

DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN,KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Ir. H. JuandaNomor : 100 Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :KS.I/KUH/TU/PLA.2/7/2018, tanggal 9 Juli 2018, memberikan KuasaCS) 0) = 0 =a1. ENDI UGANDI, S.H., M.H. ;Hal 1 Putusan No. 20/B/2019/PT.TUN.SBY2. SUPARDI, S.H. ; non nnn nne nnn nnn nen cnn nen cne ne3. TRIASTUTI NUGRAHENI, S.Hut, M.Si. ;4. GUSTIRAKA WISNU, S.P., M.P. ;5. Drs.

Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan KawasanHutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hal 4 Putusan No. 20/B/2019/PT.TUN.SBYRepublik Indonesia Nomor : S.149/KUH/IDP2KH/PLA.2/3/201 8,perihal Tanggapan Atas Permohonan Konfirmasi BatasKawasan Hutan Dengan HGU PT. Sanggaragro Karyapersadatanggal 21 Maret 2018 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :a.

Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan KawasanHutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia NomorS.149/KUH/IDP2KH/PLA.2/3/2018, perihal Tanggapan AtasPermohonan Konfirmasi Batas Kawasan Hutan Dengan HGUPT. Sanggaragro Karyapersada tanggal 21 Maret 2018 ;4.

(2) diterima.(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelahjangka waktu tersebut berakhir..

Kekeliruan dalam penerbitan SKPKB PPN karena Pemohon PeninjauanKembali (semula PENGGUGAT) telah mengajukan PermohonanPencabutan Pengukuhan PKP sejak tahun 2004 sehingga atas SKPKBtersebut menjadi cacat secara hukum.1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PENGGUGAT) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkantanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado(LAMPIRAN 1) melalui pos tercatat (LAMPIRAN 2).

./2001 tentang Jangka WaktuPendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftarandan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhandan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak berbunyisebagai berikut :(2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidakmelebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil,maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonanpencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak palingHalaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1078 /

B/PK/PJK/2015lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku yangbersangkutan.(3) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harusmemberikan keputusan paling lama 2 (dua) bulan sejakpermohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatukeputusan, maka permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan SuratPencabutan Pengukuhan Pengusaha

Bahwa PMK No. 199/PMK.03/2007 khususnya pada Pasal 30 ayat(2) berbunyi sebagai berikut :Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dilakukandengan kriteria antara lain sebagai berikut:a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha KenaPajak;d.

OCEAN PETRO ENERGY berkedudukan di Ruko Gateway D36Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo; Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM00318/PKP/WPJ.24/KP.1103/2011 Tanggal : 12102011 untuk PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)02.869.782.9643.001 atas nama : PT.

SBY.Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud merupakan Penetapan Tertulis yangdikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat, sesuai kewenangannyaberdasarkan ketentuan UndangUndang yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPer20/Pj/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok WajibPajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, PenghapusanNomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SertaPerubahan Data Dan Pemindahan Wajib

Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor Per02/Pj/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor Per20/Pj/ 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor PokokWajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, PenghapusanNomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, SertaPerubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.03/2008Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata CaraPendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan DanPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK Nomor20/PMK.03/2008) menyatakan: Pasal 3 ayat 1: Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ke KantorPelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi

SBY.Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 20/PMK.03/2008 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran DanPelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan NomorPokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008 TentangTata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan/AtauPengukuhanPengusaha Kena Pajak

Alwin Tjie tertanggal11 Februari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha kena pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP 161/PJ.2001 tanggal 21 Februari 2001tentang : Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan .Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak, yang antara lain mengatur

sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3)Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syarat lagisebagai Pengusaha Kena Pajak ;Pasal 13 Ayat (2):Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena pajak paling

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001;e bahwa karena surat aquo bukan merupakan Surat Permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagaiPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP161/PJ./2001tanggal 21 Februari 2001, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memproses lebih lanjut;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan tidak ada dasar hukum bagi Tergugatuntuk menjawab surat Penggugat tersebut dalam jangka waktu 12

mengajukan Banding atasSurat Keputusan Keberatan Nomor: KEP498NVPuJ.13/2011 tanggal 14September 2011 tersebut sebagai berikut:JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDINGBahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Bandingsebutkan di atas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp175.142.023,00Menurut Pemohon Banding Rp 0,00Jumlah yang diajukan Banding Rp175.142.023,00ALASAN BANDINGBahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagal berikut:Tentang Pengukuhan

;Bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan pendaftaran NPWPsekaligus pengukuhan sebagal Pengusaha Kena Pajak ke KPP Pontianakmelalui Kantor Penyuluhan Pajak Ketapang, dan atas permohonan tersebutPemohon Banding memperoleh Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 10Februari 2006 dengan NPWP nomor: 02.260.709.7701.000;Bahwa sesuai dengan domisili Pemohon Banding, sejak terdaftarsebagal Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pontianak, makaseluruh pelaporan kewajiban perpajakan termasuk SPT

Masa PPN telahPemohon Banding laporkan melalui Kantor Penyuluhan Pajak di Ketapang yangletaknya lebih dekat dengan kantor Pemohon Banding;Bahwa dengan telah dibukanya KPP Pratama Ketapang, maka sesuaidengan domisili perusahaan, Pemohon Banding dipindahkan secara jabatanoleh KPP Pratama Ketapang dari yang semula terdaftar di KPP Pontianak,untuk itu Pemohon Banding memperoleh NPWP baru dengan nomor02.260.709.7703.000 dan Pemohon Banding diminta pihak KPP untukmengajukan pengukuhan sebagai pengusaha

ulang karena perpindahanstatus Pemohon Banding dari semula terdaftar di KPP Pontianak berubahmenjadi terdaftar di KPP Pratama Ketapang;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan yang dilakukanTerbanding saat pemeriksaan dan keberatan yang tidak mengakui kompensasikelebihan PPN bulan lalu yang telah Pemohon Banding laporkan sampaidengan saat pengukuhan kembali oleh KPP Pratama Ketapang per 02 Juli2009, adalah tidak tepat dan sangat merugikan Pemohon Banding, karenaselama ini atas seluruh pelaporan

yang dilakukan KPP Pratama Ketapang hanyamerupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yang semulaterdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian Pemohon Banding berkeyakinan bahwaPemohon Banding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftarsebagai Wajid Pajak dan Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan seluruhPajak Masukan berdasarkan bukti berupa Faktur Pajak yang Pemohon Bandingperoleh dari supplier Pemohon

Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak,serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK Nomor 147/PMK.03/2017).Dengan demikian, Pemohon telah sangat keliru menggunakanketentuan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 Jo.

Sedangkan jangka waktu, prosedur, dan syaratsyarat permohonanpencabutan pengukuhan PKP diatur dalam Pasal 55 s.d. 58 PMK Nomor147/PMK.03/2017: Pasal 56: (1) PKP menyampaikan permohonan pencabutan pengukuhan PKPsebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pada KPP atau KP2KPtempat PKP dikukuhkan. 772222(2) Permohonan pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiridengan dokumen yang menunjukkan bahwa PKP tidak lagimemenuhi ketentuan sebagaimana

Jika pun, surat keberatan yang menjadi objek permohonan a quo dapatdiperlakukan sebagai permohonan penghapusan NPWP dan/ataupencabutan pengukuhan PKP, maka jangka waktu penyelesaiannyaadalah paling lama 12 (dua belas) setelah berkas permohonanpenghapusan NPWP diterima secara lengkap dan/atau 6 (enam)bulan setelah berkas permohonan pencabutan pengukuhan PKP diterima secara lengkap.3. Dicabutnya Surat Kuasa Usaha Tidak Dapat Dijadikan AlasanPenghapusan NPWP dan/atau Pengukuhan Pencabutan PKP a.

.: Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak DanPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan DanPencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 9.

OCEAN PETRO ENERGY Cabang Sidoarjo ) dan selanjutnyamelakukan Permohonan Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP an.

mengajukan Banding atas Surat KeputusanKeberatan Nomor: KEP493NVPuJ.13/2011 tanggal 14 September 2011 tersebutsebagai berikut:JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDINGBahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Banding sebutkan diatas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp164.392.501 ,00Menurut Pemohon Banding Rp 0,00Jumlah yang diajukan Banding Rpl 64.392.501,00ALASAN BANDINGbahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalahsebagai berikut:Tentang Pengukuhan

sekarang (SPT diterima Kantor Penyuluhan Pajak Ketapang);bahwa sepengetahuan Pemohon Banding, terhadap Wajib Pajak yang pindahalamat / pindah KPP maka oleh KPP baru akan dibuatkan Surat KeteranganTerdaftar yang barn karena NPWP yang berubah dan akan dikukuhkan kembalisebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan NPWP baru tersebut;bahwa dengan demikian menurut keyakinan Pemohon Banding bahwapengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh KPP Pratama Ketapang padatanggal 02 Juli 2009, hanya merupakan pengukuhan

Keberatan Kedua :Tentang Tidak Sahnya Pengukuhan Secara Jabatan Oleh TermohonPeninjauan Kembali Bahwa, pada halaman 20 alinea terakhir Putusan PP a quo, menyatakanTermohon Peninjauan Kembali telah melakukan Pengukuhan terhadapPemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak SecaraJabatan sejak 1 Mei 2006 ;Bahwa, tindakan Termohon Peninjauan Kembali a aquo juga dinyatakantelah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor571/KMK.03/2003, tertanggal 29 Desember 2008 ;Bahwa, ternyata sesuai

Dokumen Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor :LAP079/WP.13/KP,0305/2010, tanggal 24 November 2010 serta SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ) PPN Masa Pajak Desember2006, Nomor : 00033/207/06/703/2010 tertanggal 24 November 2010,yang ada pada Pemohon Peninjauan Kembali dan juga Faktafakta yangterungkap dalam Persidangan, Bukti Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak Secara Jabatan 1 Mei 2006 atas nama Pemohon PeninjauanKembali yang semestinya diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Ketapangtidak ada dan

Pengusaha Kena PajakSecara Jabatan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, maka telahterbukti secara Sah dan Meyakinkan, Penerbitan SKPKB PPN Masa PajakDesember 2006 terdapat Cacat Hukum, karena diterbitkan tanpa adanyaSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali Secara Jabatan sejak 1 Mei 2006 yang diterbitkan KantorPelayanan Pajak Ketapang sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1ayat 5 Keputusan Dirjen Pajak/Termohon Peninjauan Kembali Nomor :KEP161/PJ/2001 tanggal 21

Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:> Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah : Pengukuhan sebagai PKP secara Jabatan tidaksesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor571/KNMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003;> Bahwa jika pengukuhan secara jabatan dipaksakan oleh TermohonPeninjauan Kembbali semula Terbanding yang bertentanggan denganPasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal29 Desember 2003 yaitu dikukuhkan sebaggai

Perdagangan Eceranberbagai macam barang yang utamanya Makanan, Minuman atauTembakau di Pasar Swalayan;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sesuai Surat PerintahPemeriksaan Nomor PRIN.PSL004/WPUJ.24/KP.1105/RIKSIS/2010tanggal 25 Februari 2010, Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajakatau dengan kata lain Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secarajabatan pada saat dimulainya pemeriksaan dan pengukuhan

Bahwa jika pengukuhan secara jabatan dipaksakan oleh TermohonPeninjauan Kembali semula Terbanding yang bertentangan denganPasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003tanggal 29 Desember 2003 yaitu dikukuhkan sebagai PengusahaKena Pajak pada tanggal 1 Januari 2008, maka atas koreksi tersebutPemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidakmenyetujui jika tidak diperhitungkan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan oleh Pedagang Eceran dengan Norma PenghitunganPenghasilan Neto sebesar

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor20/PMK.03/2008 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran danPelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran danPenghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan danPencabutan Pengusaha Kena Pajak;Pasal (2) ayat (6):Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 18 Tahun

Bahwa berdasarkan hal tersebut demi keadilan, seharusnyaMajelis Pengadilan Pajak dapat mempertimbangkan alasanPemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingyang tidak mungkin bisa memberitahukan kepada KepalaKantor Pelayanan Pajak jika Pemohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding secara jelas baru dikukuhkansecara jabatan pada saat pemeriksaanyaitu sesuai SuratPerintah Pemeriksaan Nomor PRIN.PSL004/WPJ.24/KP.1105/RIK.SIS/2010 pada tanggal 25 Februari 2010 dandiberlakukan pengukuhan PKP yang

Pada waktu itu perusahaan Pemohon Banding melakukan kewajibansebagai wajib pajak sebagaimana mestinya walaupun belum diterimanya SKPdari KPP Padang;Bahwa sejak terdaftarnya perusahaan Pemohon Banding di KPP Padang,semua kegiatan usaha yang dikenakan pajak atas kegiatan usaha telahPemohon Banding pungut dan disetorkan ke kas Negara, tanpa harusmenunggu keluarnya Surat Pengukuhan Kena Pajak (SPPKP) dari KPPPratama Padang.

Bumi Sarimas Indonesia;Bahwa Pemohon Banding telah terdaftar di Kantor Pelayanan PajakPratama Padang pada tanggal 03 Mei 2007 dengan nomor NPWP01.397.568.5201.001 beralamat di Jalan Raya Padang Bukittinggi Km.21Kasang Tengah, Batang Anai Padang Pariaman;Bahwa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PemohonBanding baru diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2009 dengan NPWP01.397.568.5201.001;Bahwa perusahaan Pemohon Banding juga terdaftar di KPP PratamaRengat, setelah terdaftar dan keluarnya NPWP

, sehari setelah itu diterbitkannyaSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP terlampir);Bahwa atas dasar itulah Pemohon Banding mengajukan keberatankarena bukan kesalahan Pemohon Banding dalam memenuhi kewajiban pajakdidalam menjalankan kegiatan usahanya, walaupun belum diterbitkan SKPperusahaan dengan kesadarannya dan itikad baik telah melakukankewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga negara tidak dirugikan dalam halini;Bahwa dengan diterbitkannya surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP580/WPJ

Desember2008 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak dapat dipersamakan dengan pelaporan usaha untuk dikukuhkansebagai PKP sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim.Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU KUP,fungsi Pengukuhan PKP adalah guna melaksanakan hak dankewajiban di bidang PPN.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dapat mengukuhkan secara jabatan ketika Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukankewajibannya untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkansebagai PKP.Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) dapatmelakukan Pengukuhan secara jabatan jika Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) memperoleh data atau informasibahwa Wajib Pajak telah memenuhi syaratsyarat untukdikukuhkan sebagai PKP.Bahwa pengukuhan secara jabatan tidak

Putusan Nomor 274 K/TUN/2015.30.Bahwa kemudian diketahui tibatiba Tergugat justru melakukanPengesahan dan Pengukuhan terhadap hasil MUNAS PTMSI padatanggal 35 Februari 2014 (Cacat Hukum) yang dilaksanakan olehCarteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat Keputusan Nomor 90Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 (Cacat Hukum) tersebut,dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia PengurusBesar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014,tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan PersonaliaPengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI)Masa Bakti 2014 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Nomor 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus BesarPersatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Masa Bakti 2014 2018;4.

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat KeputusanKONI Pusat Nomor 29A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus BesarPersatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti20142018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali, yang dikeluarkan olehKONI Pusat (Tergugat);2.

Putusan Nomor 274 K/TUN/2015.2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar PersatuanTenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 20142018, denganKetua Umum Marzuki Ali;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat Nomor 29A Tahun2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan PersonaliaPengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI)masa bakti 20142018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali;4.

Alwin Tjie; yang pada intinya tidak terdapat berkas berupa Surat dari Sdr, Alwin Tjie tertanggal11 Pebruari 2004;bahwa berdasarkan surat tersebut dinyatakan, bahwa Surat tidak pernah diterima sehinggapermohonan pencabutan pengukuhan PKP tidak diproses. Sesuai dengan resi bukti pengiriman bahwasurat tidak ditujukan ke KPP Manado tetapi kepada Drs. Mardhi Partono;bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, diuraikan halhal sebagai berikut:bahwa bukti resi pengiriman dari PT.

Alwin Tjiebahwa untuk menguji apakah surat tersebut merupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagaiPengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat, Majelis berpendapat untukmengujinya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP161/PJ.2001 tanggal 21Pebruari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftarandan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan PengukuhanPengusaha Kena Pajak, yang antara lain

mengatur sebagai berikut:Pasal 11 Ayat (3) :Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal Pengusaha Kena Pajakpindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, bubar atau tidak memenuhi syaratlagi sebagai Pengusaha Kena Pajak:;Pasal 13 Ayat (2) :Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk satu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran brutountuk Pengusaha Kecil, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan pencabutanpengukuhan sebagai Pengusaha Kena

sebagai PengusahaKena Pajak dianggap dikabulkan dan Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir ;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat, bahwa karena surat Penggugat bukanmerupakan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP, maka apabila tidak dijawab olehTergugat tidak mengubah status Penggugat sebagai PKP;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan sampai dengan

Tentang pengajuan pencabutan PKP belum dijawab lebih dari 12 bulan sehingga secaraotomatis permohonan Penggugat dikabulkan, sehingga Penggugat tidak berhak menerbitkanFaktur Pajakbahwa Penggugat menyatakan, apabila permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP tidak dijawaboleh Tergugat setelah melampaui waktu 12 (dua belas) bulan maka permohonan dianggap dikabulkan,sehingga sejak waktu itu Penggugat bukan lagi sebagai PKP, sehingga Tergugat tidak berhakmenerbitkan SKPKB PPN;bahwa sebagaimana telah

Pelangi Jaya : Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (1 set); Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 set); Surat Pemberian Kode faktur Pajak (1 set); Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (1 set); Formulir Permohonan (1 set); Akta Pendirian (1 set);b. Fotokopi legalisir berkas PT. Nuansa Madya Sejati : Kartu Nomor Induk Wajib Pajak (1 set); Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (1 set);Surat Pemberian Kode Faktur Pajak (1 set);Laporan Verifikasi Lapangan PKP (1 set);Halaman 2 dari 34 hal. Put.

PermataWitmas Hijau, NPWP: 02.591.345.0124.000, berupa:Profile Data Wajib Pajak;Print Out PKPM;Laporan Hasil Visit;Print Out Pelaporan SPT Pph Pasal 21, Poh Pasal 25 Dan PPN;Permohonan Pendaftaran Dan Perubahan Data Wajib Pajak;Kartu NPWP;Surat Keterangan Terdaftar;Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Surat Tugas Pembuktian Alamat;Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat;Laporan Hasil Verifikasi;Kertas Kerja Verifikasi Penyampaian SPT Masa PPN Dan/AtauWP Non Efektif;Surat Pencabutan Surat Pengukuhan

Nomor 1340 K/PID.SUS/2018Salinan Permohonan Pengukuhan PKP;Salinan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah, tanda daftarPerusahaan (TDP), Surat Izin Gangguan Tempat Usaha;Surat Pemberitahuan Masa Mei sd. Desember 2007 dan Februari2008;P.

Nomor 1340 K/PID.SUS/2018Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Surat Pemberitahuan Nomor Kode Seri faktur Pajak;Akta Pendirian;Prin Out Laporan SPT PPh pasal 25, PPh Pasal 21 dan PPN;SPT Masa PPN tahun 2007;S. Disita dari Muhammad Joni Hidayat :e Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak atas Nama PT.

Nomor 1340 K/PID.SUS/2018Salinan Permohonan Pendaftaran NPWP Badan;Salinan akta pendirian badan;Salinan Permohonan Pengukuhan PKP;Salinan Izin Tempat usaha, TDP, Surat Izin Gangguan, SIUP danDenah lokasi;Salinan Surat Tugas dan Berita Acara Pembuktian Alamat;Salinan Surat Pengukuhan PKP;X. Disita dari Mangitar Samosira. Copy data :1.2.10.lembar Disposisi sebanyak 2 (dua) lembar;Surat Nomor : 1. Area.MIB/764/2009 tanggal 30 Desember 2009beserta print out;Surat Nomor: 1.

mengajukan Banding atas Surat KeputusanKeberatan Nomor: KEP492/WPJ.13/2011 tanggal 14 September 2011 tersebut sebagaiberikut:JUMLAH YANG DIAJUKAN BANDINGBahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Banding sebutkan diatas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp193.445.486,00Menurut Pemohon Banding Rp 0.00Jumlah yang diajukan Banding Rp193.445.486,00ALASAN BANDINGBahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagai berikut:Tentang Pengukuhan

ulang karena perpindahan status PemohonBanding dari semula terdaftar di KPP Pontianak berubah menjadi terdaftar di KPPPratama Ketapang;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penetapan yang dilakukan Terbandingsaat pemeriksaan dan keberatan yang tidak mengakui kompensasi kelebihan PPN bulanlalu yang telah Pemohon Banding laporkan sampai dengan saat pengukuhan kembalioleh KPP Pratama Ketapang per 02 Juli 2009, adalah tidak tepat dan sangat merugikanPemohon Banding, karena selama ini atas seluruh pelaporan

yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian nilai DPP menurut SPT/Pemohon Banding padaSKPKB PPN seharusnya bukan Nol, tetapi adalah sebesar DPP yang benarbenar telahPemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak November 2006;Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan yang digunakanoleh Terbanding sehingga

Putusan Nomor 574/B/PK/PJK/2014.oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa pengukuhan yang dilakukan KPPPratama Ketapang hanya merupakan pengukuhan ulang karena status perusahaan yangsemula terdaftar di KPP Pontianak dipindahkan ke KPP Pratama Ketapang sejak adanyapemecahan KPP;Bahwa dengan demikian Pemohon Banding berkeyakinan bahwa PemohonBanding telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak terdaftar sebagai WajibPajak dan Pemohon Banding berhak untuk mengkreditkan seluruh Pajak

Pengusaha Kena Pajak SecaraJabatan atas nama Pemohon PK, maka telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan,Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2006 terdapat Cacat Hukum, karenaditerbitkan tanpa adanya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepadaPemohon PK Secara Jabatan sejak 1 Mei 2006 yang diterbitkan Kantor PelayananPajak Ketapang sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (5) KeputusanDirjen Pajak/Termohon PK Nomor : KEP161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001,karenanya Putusan a quo sudah

KWT SINARWANITA;1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani PemulaKWT SINAR WANITA;1 (satu) buah asli Buku Rekening Bank BNI atas nama KWT SINARWANITA;1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT PENGUKUHAN KELOMPOK TANIPEMULA Nomor : 10/SPK.TP/KMJ/PDB/K1/2013, tanggalHal. 87 dari 197 halaman, Pts.Perk.

HARAPAN Nomor Rekening 03767743693;1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengukuhan Kelompoktani PemulaNomor :205/TJ/CK/XII2013, tanggal Nopember 2013 tentangpemberian sertifikat pengukuhan sebagai Kelompoktani Pemulakepada KWT GIAT USAHA;1 (satu) buah asli BUKU TABUNGAN BANK BNI No.Rek :0376535392 an.

KWT SINARWANITA;1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani PemulaKWT SINAR WANITA;1 (satu) buah asli Buku Rekening Bank BNI atas nama KWT SINARWANITA;1 (satu) lembar asli SERTIFIKAT PENGUKUHAN KELOMPOK TANIPEMULA Nomor : 10/SPK.TP/KMJ/PDB/K1/2013, tanggalHal. 132 dari 197 halaman, Pts.Perk.

Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PTBGL.153.154.155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani MajuBersama;1 (satu) buah asli Buku Rekening Bank BNI atas namaKelompok Tani Maju Bersama;1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembentukkan KelompokTani Muara Nidaian;1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengukuhan Kelompok TaniMuara Nidaian;1 (satu) lembar asli Sertifikat Pengukuhan Kelompok TaniMuara Nidaian;Sertifikat Pengukuhan Kelompok Tani Pemula KWT

mengajukan Banding atas SuratKeputusan Keberatan Nomor: KEP484/WPJ.13/2011 tanggal 14 September2011 tersebut sebagai berikut:Jumlah Yang Diajukan Bandingbahwa sesuai Keputusan Keberatan yang telah Pemohon Banding sebutkan diatas, maka jumlah yang diajukan Banding adalah sebagai berikut:Menurut Keputusan Keberatan Rp250.612.255,00Menurut Pemohon Banding Rp 0,00Jumlah yang diajukan Banding Rp250.612.255,00Alasan Bandingbahwa adapun latar belakang dan alasan Banding adalah sebagai berikut:Tentang Pengukuhan

;bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan pendaftaran NPWPsekaligus pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak ke KPP Pontianakmelalui Kantor Penyuluhan Pajak Ketapang, dan atas permohonan tersebutPemohon Banding memperoleh Bukti Pendaftaran Wajib Pajak tertanggal 10Februari 2006 dengan NPWP nomor: 02.260.709.7701.000;bahwa sesuai dengan domisili Pemohon Banding, sejak terdaftar sebagai WajibPajak dan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pontianak, maka seluruh pelaporankewajiban perpajakan termasuk SPT

Keberatan Kedua :Tentang Tidak Sahnya Pengukuhan Secara Jabatan Oleh Termohon PkBahwa, pada halaman 20 alinea terakhir Putusan PP a quo, menyatakanTermohon Peninjauan Kembali telah melakukan Pengukuhan terhadapPemohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak SecaraJabatan sejak 1 Mei 2006 ;Bahwa, tindakan Termohon Peninjauan Kembali a quo juga dinyatakantelahsesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 571/KMK.03/2003, tertanggal 29 Desember 2003 ;Bahwa, ternyata sesuai Dokumen Laporan

Pengusaha Kena PajakSecara Jabatan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, maka telahterbukti secara Sah dan Meyakinkan, Penerbitan SKPKB PPN Masa PajakNopember 2008 terdapat Cacat Hukum, karena diterbitkan tanpa adanyaSurat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali Secara Jabatan sejak 1 Mei 2006 yang diterbitkan KantorPelayanan Pajak Ketapang sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1ayat 5 Keputusan Dirjen Pajak/Termohon Peninjauan Kembali Nomor :KEP161/PJ/2001 tanggal 21

SecaraJabatan yang dilakukan Termohon PK terhadap Pemohon PeninjauanKembali sebagai PKP sejak 1 Mei 2006 adalah bertentangan dengan Pasal1 ayat 5 Keputusan Dirjen Pajak/Termohon Peninjauan Kembali Nomor :KEP161/PJ/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 atau dengan kata lain Tidak Sahatau setidaknya mengandung Cacat Hukum ;Bahwa, dengan Tidak Sah atau Cacat Hukumnya Pengukuhan PemohonPeninjauan Kembali Secara Jabatan selaku PKP sejak 1 Mei 2006 olehTermohon PK, maka secara mutatismutandis menyebabkan Tidak

Pengusaha Kena Pajak harusditerbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelahjJangka waktu tersebut berakhir;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan pada tanggal 11Februari 2004 (Lampiran1) yang diposkan/dikirim ke kantorTermohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) melalui postercatat (Lampiran2);Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP161/PJ

PKP sejak tahun 2004 sehingga atas SKPKBtersebut menjadi cacat secara hukum;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang diterbitkantanggal 11 Februari 2004 ditujukan kepada Kepala KPP Manado(Lampiran1) melalui pos tercatat (Lampiran2).

WaktuPendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata CaraPendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, sertaPengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajakberbunyi sebagai berikut:(2) Dalam hal jumlah peredaran bruto untuk suatu tahun buku tidakmelebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil,maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonanpencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak palinglambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku yangbersangkutan

waktu tersebut berakhir;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telahmengajukan permohonan pencabutan Pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yang dikirim padatanggal 11 Februari 2004;Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP161/PJ./2001 maka Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) wajib melakukan pemeriksaan dansetelah melakukan pemeriksaan maka wajib memberikan keputusanHalaman 10 dari 32 halaman.

atau pencabutan pengukuhan Pengusaha KenaPajak;d.

PengusahaKena Pajak Nomor Pem133/WPuJ.31/KP.0303/2011 tertanggal 31 Mei2011 dengan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitungmulai tanggal 1 Maret 2005 adalah tidak memenuhi ketentuan tersebutdi atas dan oleh sebab itu, pengukuhan secara jabatan oleh TerbandingKPP Pratama Maumere adalah tidak sesuai dengan ketentuan dan bataldemi hukum;.

Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak bukanmerupakan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajaktetapi merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajakuntuk mengukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bagiWajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif danobjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dikenakan pajak berdasarkanUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Majelisberpendapat bahwa dalam Pengukuhan Pengusaha KenaPajak diberlakukan ketentuan UndangUndang

Pada format Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajaksebagaimana diatur dalam Lampiran 11.10 PeraturanDirektur Jenderal Pajak a quo, pada alinea penutupdinyatakan bahwa : "telah dikukuhkan pada tata usaha kamisebagai Pengusaha Kena Pajak."

Dengan demikian Majelisberpendapat bahwa secara substansi PengukuhanHalaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 174 B/PK/PJK/2017Pengusaha Kena Pajak berlaku sejak tanggal dikukuhkanyaitu tanggal Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.Pada alinea penutup Surat Pengukuhan Pengusaha KenaPajak Nomor Pem133/WPJ.31/KP.0303/2011 tanggal 31Mei 2011 ditambahkan frasa kalimat yang tidak diatur dalamformat, sebagaimana tersebut di atas sehingga menjadi:"telah dikukuhan pada tata usaha kami sebagai PengusahaKena

Bahwa karena pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bukanmerupakan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak,sehingga diberlakukan ketentuan UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan;3.

tidak ditandatangani oleh PemohonBanding dan nama yang tercantum dalam formulir tersebut salah,yaitu XXX, sehingga menurut Pemohon Banding formulirtersebut tidak sah.bahwa Kantor Pusat Pemohon Banding dikukuhkan sebagai PKPpada tahun 2008, sedangkan dalam dokumen yang diserahkanTerbanding, cabang perusahaan dikukuhan pada tahun 2000,sehingga menurut Pemohon Banding tidak mungkin cabangdikukuhkan sebagai PKP terlebih dahulu sedangkan pusatnyabelum dikukuhan sebagai PKP.bahwa menurut Pemohon Banding pengukuhan

Letjen Suprapto,Waru Sidoarjo dengan NPWP : 06.459.718.0603.001terdaftar di KPP Sidoarjo tanggal 16 Juni 2000,e Kronologi pengukuhan sebagai PKP,a KPP Sidoarjo menyampaikan Surat Himbauan kepadaCalon Wajib Pajak dengan Surat Nomor S24/WPJ.09/KP.1207/2000 tanggal 24 Januari 2000,b Karena Calon Wajib Pajak tidak merespon Surat Himbauandimaksud, KPP Sidoarjo menerbitkan Surat PerintahPemeriksaan Nomor PRIN48/WPJ.09/KP/1202/2000tanggal 19 Mei 2000,c Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (PSL DalamRangka

Ekstensifikasi Wajib Pajak) Nomor LAP48/WPJ.09/KP.1202/2000 tanggal 22 Mei 2000, kepadaWajib Pajak agar dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak,d Pengukuhan sebagai PKP dilakukan oleh KPP Sidoarjodengan Surat Nomor KEP09415/WPJ.09/KP.1203/2000tanggal 16 Juni 2000.e Tahun 2003 terjadi pemecahan KPP Sidoarjo menjadi :a KPP Sidoarjo Barat : Kode KPP 603 meliputi wilayahSidoarjo Baratb KPP Sidoarjo Timur : Kode KPP 617 meliputi wilayahSidoarjo Utara dan Sidoarjo Selatane Sesuai dengan alamat Wajib Pajak

sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukansecara jabatan oleh Terbanding karena ratarata omzet PemohonBanding sudah mencapai Rp.300.000.000,00 per tahun.bahwa karena pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajakdilakukan secara jabatan oleh Terbanding sehingga formulirpendaftaran PKPnya tidak ditandatangani oleh Pemohon Bandingtetapi oleh Pemeriksa Pajak.bahwa Terbanding menyatakan karena Pajak Pertambahan Nilaiterkait dengan lokasi usahanya, maka bisa saja karena tidakterdapat penyerahan yang terhutang Pajak

Pertambahan Nilai diPusat, maka cabang perusahaan dikukuhan sebagai PKP terlebihdahulu.bahwa dalam melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha KenaPajak dilakukan secara jabatan oleh Terbanding, dan Terbandingtidak menggunakan Keputusan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003tetapi menggunakan peraturan yang berlaku pada tahun 2000.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat TerbandingNomor: S5488/PJ.07/2012 tanggal 13 Juli 2012 antara lainmenyatakan:Dasar

Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yangdikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannyaNomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak;Pasal 2 Ayat (5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan

sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termasuk penghapusan Nomor Pokok WajibPajak adan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diatur dengan atau berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan;bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor:552/KMK.04/2000 tentangBatasanPengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, mengatur sebagai berikut:Pasal 1: Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang

Namun Terbanding baru menerbitkan SuratPengukuhan Pemohon Banding sebagai PKP pada tanggal 8 November 2012 melalui Surat Nomor:PEM01989/WPJ.17/KP.0603/2012 tentang Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;bahwa sebelum mengukuhkan Pemohon Banding sebagai PKP, Terbanding telah menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Kena Pajak Masa Pajak Oktober 2009Nomor : 00109/207/09/906/11 tanggal 23 September 2011 dan menerbitkan Keputusan Nomor :KEP977/WPJ.17/2012 tanggal 3 Oktober 2012

tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor: 00109/207/09/906/11 tanggal 23 September 2011 yang berisi menolakkeberatan yang dajukan oleh Pemohon Banding;bahwa menurut Majelis setelah pemeriksaan selesai dilakukan, seyogyanya Terbanding menerbitkanSurat Pengukuhan sebagai PKP yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan SKPKB, untuk menjaminadanya tertib administrasi perpajakan dan memberikan kepastian hukum;bahwa menurut Pemohon Banding, karena baru dikukuhkan sebagai PKP pada

tanggal8 November 2012 maka kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN baru dimulai sejaktanggal dikukuhkan sebagai PKP (tanggal 8 November 2012) sehingga untuk masa Maret 2008 tidakdapat diterbitkan SKP;bahwa berkaitan dengan sejak kapan kewajiban memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN,Majelis berpendapat sebagai berikut:e bahwa Surat Pengukuhan Pemohon Banding sebagaiPKP diterbitkan oleh Terbanding pada tanggal 8November 2012 dapat diberlakukan sampai dengan 5(lima) tahun sebelumnya yaitu