Ditemukan 1850 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634 K/TUN/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS ALI AKBAR;
2216 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS ALI AKBAR;
    PUTUSANNomor 634 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan ;Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Suko Mulyono, S.H., 2. Subroto,S.H., 3. Wurdayani, S.H., 4. Dijoko Mursito, S.H., 5. Drs. Zafar Sodikin. 6.Mochamad Alimuddin, S.H., 7.
    Putusan Nomor 634 K/TUN/2015Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dailildalilsebagai berikut:OBJEK GUGATANYang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat PUTUSANPANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT Nomor1568/1331/273/XXIV/PHK/102004 tanggal 7 Oktober 2004 tentangPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA antara PT. PELITA MAKMURINDONESIA d/a Sdr. Taslim Suarman, S.H. dan Efendi, S.H.
    B Daya Makasar, yang selanjutnya disebutPEKERJA (Bukti P1) yang amar putusannya sebagai berikut :Memutuskan :Mengubah Putusan Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah PropinsiSulawesi Selatan di Makassar Nomor 55/52/0333/XXIV/PHK/052004tanggal 4 April 2004, sehingga menjadi sebagai berikut :. Memberi izin kepada Pengusaha PT. PELITA MAKMUR, d/a Sdr. TaslimSuarman, S.H. dan Sdr. Efendi, S.H., Jalan Barukang IV Nomor 5Makassar untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr.
    Putusan Nomor 634 K/TUN/2015Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P) tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun
    2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi
Putus : 02-09-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 026PK/PDT.SUS/2008
Tanggal 2 September 2008 — PT. ARJUNA UTAMA KIMIA ; HERUYANTO
5126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dituntut dan karenanya putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut harusdibatalkan..
    No. 026 PK/Pdt.Sus/2008.mempertimbangkan sebabsebabnya mengapa Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) sampai pada putusannya itu ;Dengan demikian terbukti bahwa putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) telah cacat hukum/bertentangandengan hukum oleh karena didalam menjatuhkan keputusannya tanpamempertimbangkan berdasarkan atas hukum serta alasanalasan PemohonPeninjauankembali dan karenanya putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut
    Bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)mengandung kekeliruan yang nyata.a.
    Bahwa dengan demikian jelas dan terang kata/kalimat pemberitahuanuntuk mengakhiri tersebut ditujukan kepada pekerja bukan kepadaPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), oleh PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat (P4P) berdasarkan ataskaidah hukum tidak akan pernah akan melakukan tindakan hukumpemberitahuan namun berupa menjatuhkan putusan..
    Perburuhan Pusat (P4P) telah ditentukan bahwasanyaHal. 22 dari 26 hal.
Putus : 24-05-2006 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54K/TUN/2004
Tanggal 24 Mei 2006 — KETUA BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM AISYIYAH MUHAMMADIYAH DAN AKPER AISYIYAH PADANG, ; Dr. HERMAWI,
1613 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 21-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 30-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/TUN/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PT. KAHO INDAH CITRA GARMENT, DKK VS DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL (DPDSPN) PROVINSI DKI JAKARTA, DKK DAN I. GUBERNUR DKI JAKARTA., II. PT. MYUNG SUNG INDONESIA, DK;
116139 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-02-2008 — Upload : 08-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243K/TUN/2007
Tanggal 12 Februari 2008 — UNITED OVERSEAS GARMENT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; SDR. ADE KURNIA, SDRI. MAIMUNAH dan SDRI. MULYANA
4421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UNITED OVERSEAS GARMENT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; SDR. ADE KURNIA, SDRI. MAIMUNAH dan SDRI. MULYANA
    Ade Kurnia, dkk. (3 orang Pekerja) ;Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Surat Putusan Tergugat yangmerubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi Jakarta No.562/P.041/09/IX/PHK/VIII2004 tanggal 23 Agustus 2004,karena Tergugat telah membuat pertimbangan hukum yang keliru atasputusannya, yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam suratgugatan ;Bahwa kekeliruan itu sepatutnya tidak perlu terjadi apabila Tergugatmembaca/menilai secara cermat, jelas dan lengkap alasan
    Muldianaberupa uang Pesangon, uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan danPerawatan 15%, Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan, THR Keagamaan 2003,upah bulan Nopember dan Desember 2003 sebesar 100% ;Individual, karena putusan a quo ditujukan Tergugat kepada Penggugat agarmelaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam amar putusannya ;Final, putusan a quo merupakan keputusan terakhir Tergugat perihalPenyelesaian Perselisinan Perburuhan antara Pengusaha in casu Penggugatdengan Pekerja Sdr.
Register : 17-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 636 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — ANTHEA WISATA TOURS & TRAVEL VS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P);
2820 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANTHEA WISATA TOURS & TRAVEL VS PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P);
    ., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, pada kantorhukum DENNY AZANI & PARTNERS, beralamat di Wijaya Graha PuriBlok A Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 023/SKDN/V/02, tanggal 01 Mei 2002;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;melawan:PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan, ;Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang
Putus : 06-12-2006 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292K/TUN/2003
Tanggal 6 Desember 2006 — HONDA PROSPEC MOTOR ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT P4P
178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • HONDA PROSPEC MOTOR ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT P4P
Putus : 22-02-2006 — Upload : 10-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 718K/PDT/2003
Tanggal 22 Februari 2006 — PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA ; vs. DARMAJI K. LATIEF ; PANAEHAN PANJAITAN ; dkk.
199 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-08-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84K/TUN/2007
Tanggal 30 Agustus 2007 — SUKANDA DJAYA ; SAYUTIP ; SUHAEMI ; RISMIDI, ; SOLICHIN, ; YONI HARTOYO ; ABU SARI ;SUPRIYANTO, ; EMITA, ; SUHAR, ; SUGENG PURWANTO ; ANING, ;SUHANDI, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
159 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUKANDA DJAYA ; SAYUTIP ; SUHAEMI ; RISMIDI, ; SOLICHIN, ; YONI HARTOYO ; ABU SARI ;SUPRIYANTO, ; EMITA, ; SUHAR, ; SUGENG PURWANTO ; ANING, ;SUHANDI, ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
Putus : 27-09-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174K/TUN/2002
Tanggal 27 September 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; BATAVIA FURNITURE
116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; BATAVIA FURNITURE
Register : 17-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 630 K/TUN/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. PANUTAN KHARISMA;
107 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. PANUTAN KHARISMA;
Putus : 25-09-2008 — Upload : 22-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11K/PDT.SUS/2007
Tanggal 25 September 2008 — NIZAR ; FIKRI ; ANSARI MUHAMMAD ; INTERNATIONAL MEDICAL CORPS
3113 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228K/TUN/2006
Tanggal 8 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. USAHA TIMOR
1812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. USAHA TIMOR
    SABAR SIANTURI Ketua PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), berkedudukandi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalamhal ini memberi kuasa kepada : UTIS SUTISNA WIJAYA, SH.dkk., Pegawai Depnakertrans/Kepaniteraan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P), berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, Pemohon Kasasidahulu Tergugat ;melawanPT. USAHA TIMOR, diwakili oleh FRANS TUMBELAKA, DirekturPT.
    Putusan Tergugat No. 1935/1814/754/XXIV/PHK/102003 tanggal 15Oktober 2003 dikeluarkan oleh Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusanPemerintahan dalam menyelesaikan urusan perburuhan ;b.
    Alexius Muda adalah tidak berdasar karena PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) telah tidakmempertimbangkan secara baik dan benar atas faktafakta yang menjadi dasarbagi Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap paraPekerja ;Bahwa adapun alasan Penggugat melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap para Pekerja karena para Pekerja (antara lain Sdr.
    No. 228 K/TUN/2006Bahwa terhadap fakta telah terjadi kesalahan prosedur hukum ketika parapekerja terPHK melakukan mogok (vide pasal 140 UndangUndang No. 13Tahun 2003), oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P) dikatakan bahwa para pekerja Tidak melakukan mogok tetapi protes(vide Surat Keputusan Tergugat halaman 8 alinea ke1, bukti P1).
    Oleh karena itu pertimbanganPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) menyangkutpendirian organisasi buruh yang baru SPBI (atau apapun namanya), vide SuratKeputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) yangmenjadi obyek gugatan a quo, halaman 8 alinea ketiga, haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar ;Bahwa dari seluruh uraian diatas jelas terbukti bahwa surat keputusanTergugat No. 1935/1814/754/XXIV/PHK/102003, tanggal 15 Oktober 2003,bertentangan dengan undangundang
Register : 23-04-2013 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PALU Nomor 07/G/2013/PHI.PN.PL
Tanggal 12 Juli 2013 — VENTJE POLUAN dan ISMAN (Penggugat) PT. PALU JAYA UTAMA (Tergugat I) KM. PALU JAYA (Fishing Master) cq. YU HSIENG CHUNG (Tergugat II) PT. NUSA INDO LINES (Tergugat III)
12114
Register : 23-05-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/TUN/2018
Tanggal 5 Juli 2018 — GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA VS I. WINARSO, DKK., II. ILHAMSYAH, DKK;
6734 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232K/TUN/2006
Tanggal 8 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
84 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
Putus : 12-08-2008 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844K/PDT/2008
Tanggal 12 Agustus 2008 — LAMARIUS ; UNTUNG APRIANTO ; PT. ARARA ABADI
1616 Berkekuatan Hukum Tetap
Upload : 08-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 789 K/TUN/2001
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; vs PT. Tainan Interprises Indonesia
54 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; vs PT. Tainan Interprises Indonesia
Register : 17-11-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632 K/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. USAHA TIMOR;
2213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. USAHA TIMOR;
    ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSON oOo Fe NY =coPegawai pada Depnakertrans/Kepaniteraan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), beralamatdi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2005;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:PT. USAHA TIMOR, tempat kedudukan di Jalan Malino Nomor59, Sungguminasa, Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal iniHalaman 1 dari 14 halaman.
    Pelaksanaan Putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan KependudukanKabupaten Gowa di Sungguminasa;Adapun Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahProvinsi Sulawesi Selatan di Makassar Nomor 123/87/0322/XXIV/072003tanggal 17 Juli 2003 yang diubah tersebut berbunyi sebagai berikut:. Hubungan Kerja antara Pengusaha PT. Usaha Timor dengan Pekerja M.Yusuf tetap berlanjut seperti biasa;Il.
    Putusan Tergugat Nomor 1942/1821/824/XXIV/PHK/102003,tanggal 15 Oktober 2003 dikeluarkan oleh P4P, yaitu Badan atauPejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalammenyelesaikan urusan perburuhan;b.
    Putusan Nomor 632 K/TUN/20152004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016,
Register : 01-02-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/TUN/2018
Tanggal 27 Maret 2018 — GUBERNUR BANTEN VS ADI SATRIA LIA., DKK;
7050 Berkekuatan Hukum Tetap