No. 19 Tahun 2012 menyatakanPenyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan laindapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjianpenyediaan jasa pekerja/buruh;Bahwa didalam Pasal 3 ayat 2 Permenaker No. 19 Tahun 2012menyatakan Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada PerusahaanPenerima Pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi syarat sebagai berikut :a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemenmaupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan

tersebut merupakan kegiatan yang mendukung danmemperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatanproses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektorusaha yang dibentuk sesuai peraturan perundangundangan; dand. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinyakegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidakdilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaanpekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya;Bahwa didalam Pasal 4 ayat 1 Permenaker

sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2)huruf c harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuaisektor usaha masingmasing;Halaman 8 dari 35Putusan Nomor 189/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn47.48.49,50.51.52.53.Bahwa didalam ayat (2) dinyatakan alur sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus mengambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awalsampai akhir serta membuat kegiatan utama dan kegiatan penunjangdengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2);Bahwa didalam Pasal 5 Permenaker

No. 19 Tahun 2012 Jenis pekerjaanpenunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerimapemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan Pemberi Pekerjaankepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaanKabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan;Bahwa didalam Pasal 6 Permenaker No. 19 Tahun 2012 menyatakanInstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenispekerjaan penunjang yang akan

diserahkan melalui pemboronganpekerjaan paling lambat 1 (satu) minggu sejak pelaporan dilakanakan olehperusahaan pemberi pekerjaan;Bahwa didalam Pasal 7 ayat (1) Permenaker No. 19 Tahun 2012menyatakan Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkansebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerimapemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6;Bahwa didalam Pasal 7 ayat (2) Permenaker No. 19 Tahun 2012menyatakan apabila Perusahaan Pemberi Pekerjaan menyerahkansebagian

Tugu jasatama Reasuransi Indonesia tidak membayarkan hakhakPenggugat berupa Pesangon,Uang jasa dan Uang Ganti kerugiansebagaimana diatur dalam Permenaker No.Per3/Men/1996. Adapunyang dibayarkan sesuai Permenaker No.Per03/Men/1996 hanyalahsebagian dari Uang jasa yaitu 2 THP, sedangkan Nilai Tunai TuguMandiri dicairkan atas permintaan Penggugat untuk melunasi kewajibanPenggugat yang tidak termasuk dalam pemenuhan Permanaker No.Per03/Mem/1996;e.

Bahwa tidak dipenuhinya persyaratan dalam Permenaker No. Per03/Men/1996 oleh PT. Tugu jasatama Reasuransi Indonesia (Tugure)karena alih tugas tersebut ATAS PERMINTAAN PT. TUGU PRATAMAINDONESIA (TPI) dan pengakuan Masa KerjaPenggugat selama di PT.Tugu jasatama Reasuransi Indonesia diakui/diperhitungkan kedalam Masa Kerja di PT. Tugu Pratama Indonesia(Tergugat) yang sekaligus sebagai induk perusahaan;f.

Adapunyang benar seharusnya adalah : ...... atas PHK tersebut Penggugatmenerima pembayaran haknya yang berkaitan dengan Permenaker R No.Per03/Men/1996 hanya sebagian dari Uang jasa sebesar 2 THPatau Rp.l0.226.766,, sedangkan Nilai Tunai Tugu Mandiri adalahprogram diluar Permenaker RI No.Per3/Men/1996.

Dengan demikianterbukti Tergugat tidak membayarkan sesuai Permenaker tersebutkarena masa kerja Penggugat menjadi bagian dalam masa kerjaPenggugat di Tergugat;Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 85 alinea ketigayang pada pokoknya menyatakan : diperoleh fakta bahwa PT. Tugujasatama Reasuransi Indonesia memberikan uang kompensasi kepadaPenggugat sampai tanggal 31 Agustus 1997 sebesar Rp22.038,224,adalah menyesatkan dan tidak benar.

Adapun yang benar sesuaiPermenaker RI No.Per03/Men/1996 hanya sebagian Uang jasa 2 THPsebesar Rp10.226.766,, sedangkan Nilai Tunai Tugu Mandiri tidaktermasuk dalam Permenaker tersebut seperti telah kami jelaskan diatas;Pertimbangan Hukum Judex Facti pada halaman 85 alinea terakhir dandilanjutkan pada halaman 86 alinea pertama: "bahwa berdasarkan BuktiP4 = Bukti T6 dan Bukti P5 = Bukti T7, Judex Facti berpendapatbahwa terbukti bahwa hubungan kerja antaraPenggugat dengan PT.

buruk (te kwader trouw);Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan Pemutusan HubunganKerja sepinak dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan undangundangyang berlaku adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Menghukum Tergugat wajib memberikan hakhak normatif kepadaPenggugat atas PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan 2 kaliketentuan sesuai Pasal 156 ayat (1) juncto Pasal 156 ayat (2), ayat (3) danahyat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanjuncto Permenaker

undangundang yang berlaku;Menghukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) dengan alasan telah melakukan PemutusanHubungan Kerja sepihak tidak sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku;Menyatakan Tergugat wajib memberikan hakhak normatif kepadaPenggugat atas PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan 2kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (1) juncto Pasal 156 ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenaga Kerjaan juncto Permenaker

Menghukum Tergugat wajib memberikan hakhak normatif kepadaPenggugat atas PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan 2kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (1) juncto Pasal 156 ayat (2),ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenaga Kerjaan juncto Permenaker Nomor 06 Tahun 2016 tentangTunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan,yaitu:c.

Per04 / Men / 1994 tentang Tunjangan HariRaya Keagamaan.....yvang ada adalah Peraturan Menteri Tenaga KerjaRepublik Indonesia (PERMENAKER RI) No.

Pasal 4 ayat (2) Permenaker No. Per04 / Men / 1994, tentangmendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja diPerusahaan, maka seharusnya Penggugat masih memiliki hak untukmendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaansebagaimana ditentukan di dalam Permenaker RI tersebut ;15.Bahwa dalam pertimbangan di atas Judex Facti hanya memperhatikanPasal (6) dalam Peraturan Menaker RI No.

MENGADILI

DALAM PROVISI

Menolak Provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 1 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2015 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Permenaker No. 6 Tahun 2016;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Para

Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmenghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar tunjanganhari raya keagamaan kepada pekera/buruh.Pasal 3 Permenaker 6 tahun 2016 menegaskan;(1.b) Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (Satu) bulan secaraterus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secaraproporsional sesuail masa kerja dengan perhitungan; masa kerja/12 x1 (satu) bulan upah(2.b) Upah pokok termasuk tunjangan tetapDalam ketentuan tersebut menegaskan

20vin Ariyanto S 6.000.000 J 30Jul20 14 Aug 20Yunairil 8.000.000 27Jul20 f14 Aug 20 Bahwa TERGUGAT memiliki Kesepakatan dengan PARA PENGGUGATsehubungan dengan Penundaan Pembayaran THR tertanggal 15 Mei 2020,hal tersebut menjelaskan bahwa adanya pengakuan TERGUGAT yangsengaja & sadar belum melaksanakan kewajiban Pembayaran THR, danHalaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.SusPHI/2021/PN.Badg.10.sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 56 PP No. 78 tahun 2015tentang Pengupahan & Pasal 3 Permenaker

polisi B 1593 ERA.DALAM POKOK PERKARA1.Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untukseluruhnya;Menyatakan bahwa perselisihan antara PARA PENGGUGAT danTERGUGAT adalah perselisihan Hak berdasarkan UndangundangNomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, PP No. 78 tahun 2015tentang Pengupahan, UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan SosialNasional, UU No. 11 tahun 2020 Cipta Kerja, UU No. 2 tahun 2017 tentangJasa Konstruksi, Permenaker

tahun 2016 (Peraturan MenteriKetenagakerjaan), Kepmenaker 102 (Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia);Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuanketentuan yangada pada Undangundang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, UU No 24 tahun 2011 tentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No. 40 tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 11 tahun 2020 Cipta Kerja, UUNo. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Permenaker

saat ini;Menghukum TERGUGAT agar membayar DWANGSOM (uang paksa)apabila lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalamtuntutan provisi dan pokok perkara, sebesar Rp 800.000, (delapan ratusribu rupiah) setiap hari sejak putusan dibacakan sampai adanya putusanyang berkekuatan hukum yang tetap dan final atas perkara a quo.Menghukum TERGUGAT apabila lalai tidak akan menjalankan isi darikeputusan ini, maka tetap berjalan ketentuan Administratif & Pidana dalamPasal 2 ayat (1) & Pasal 3 ayat (2) Permenaker

, maka hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan belum terputus, olehsebab itu Tergugat harus dihukum untuk tetap membayarkan hakhakPenggugat atas upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulanDesember 2015 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap(Inkracht Van Gewisjde) sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f, jo Pasal155 ayat (8) UUK Nomor 13 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 37/PUUIX/201 1;Bahwa selain hal tersebut diatas, sesuai ketentuan Permenaker

NomorPER04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan BagiPekerja Di Perusahaan yang telah dirubah dengan Permenaker Nomor 6Tahun 2016 dan karena terbukti Tergugat belum melaksanakankewajibannya dalam membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR)Keagamaan kepada Penggugat, dimana Hari Raya Idul Fitri 1437H yangjatuh bertepatan dengan tanggal 67 Juli 2016, maka Tergugat harusdihukum untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan ditahun 2016 kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) bulan upah

Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan HariRaya (THR) Keagamaan, maka oleh karenanya perhitungan ataskompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hakhak yangseharusnya diterima oleh Penggugat perincian perhitungannya adalahsebagai berikut: Uang Pesangon : 1X 9 X Rp3.323.000,00 = Rp29.907.000,00 Uang penghargaan masa kerja:6 X Rp3.323.000,00 = Rp19.938.000,00 Uang penggantian hak:15% X Rp49.845.000,00 = Rp7.476.750,00Upah proses Desember 2015 s/d Oktober 2016 = Rp36.553.000,00@Rp3.323.000,00

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPermenaker Nomor PER04/MEN/1994 Tentang Tunjangan HariRaya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan yang telahdirubah dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1)huruf a jo Pasal 7 ayat (1) dan karena terbukti Termohon PK belummelaksanakan kewajibannya dalam membayarkan Tunjangan HariRaya (THR) Keagamaan kepada Pemohon PK, maka TermohonPK harus dihukum untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya(THR) Keagamaan di tahun 2016 kepada Pemohon

berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohonuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal90, Pasal 151, Pasal 156, Pasal 164, Pasal 169 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto PP Nomor 78 Tahun2015 tentang Pengupahan dan Permenaker

Nomor 19 Tahun 2012,Permenaker 06 Tahun 2016, tentang THR;Membatalkan Anjuran Disnaker Kabupaten Kukar Nomor567/461/1.5.1/4/2016., tanggal 28 April 2016:Menghukum Para Tergugat (Tergugat dan Tergugat II) untukmembayar uang pesangon, kekurangan upah pokok, kekuranganHalaman 2 dari & hal.

Nomor 25 PK/Pdt.SusPHI/2019Menimbang, bahwaberdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat 2 Menyalahi Ketentuan Permenaker Nomor 19Tahun 2012;Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat 1 Menyalahi KetentuanUndang Undang Nomor 13 Tahun

tidakberwenang memeriksa perkara a quo;Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio untuk mengajukangugatan a quo;Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo denganPutusan Nomor 29/Pdt.SusPHI/2016/PN Gto. tanggal 4 April 2017, yangamarnya sebagai berikut:Dalam EksepsiMenolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II;Dalam Pokok PerkaraTs2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat 2 telah menyalahi ketentuan Permenaker

waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja PKWT;9.Bahwa,karena Penggugat adalah orang yang awam hukum, danmasih membutuhkan pekerjaaan untuk menghidupi keluarganya,maka dengan keadaan terpaksa, Penggugat menyetujui perjanjianhubungan kerja tersebut, sebelum berakhirnya jangka waktu yangditetapbkan, dengan ganti rugi hanya berupa bantuan jasa dariTergugat untuk mencari pekerjaan baru yang secara jelasdan nyatatidak sesuai dengan Pasal 62 jo, Pasal 158 ayat (3) jo, Pasal 156 ayat(1), (4) UUK dan Permenaker

Bahwa Tergugat harus membayar gantirugi kepada Penggugatsebagai akibat pemutusan hubungan kerjanya terhitung sejak tanggal31 Mei 2010 sebagai mana terhitung dalam Permenaker No. PER02/MEN/1993, Pasal 63, Pasal 158 ayat (3) UUK dan Pasal 156 ayat (1),(4) UUK;23.

Bahwa berkaitan dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja olehTergugat,maka penggungat berhak untuk memperoleh uangpesangon, berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Permenaker No. PER02/MEN/1993;35. Bahwa karena Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerjadengan Penggugat secara sepihak dan melanggar PKWT yangberlaku, maka sangat wajar jika Penggugat meminta ganti rugi kepadaTergugat sebagaiman tertuang dalam Pasal 62 UUK;36.

Bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang tidakmanusiawi dan akalakalan untuk menghindair pemberian hakhakPenggugat berdasarkan peraturan dan ketentuan hukum yangberlaku, oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut harus dihukumsebagaimana tertuang dalam Permenaker No. PER02/MEN/1993,Pasal 62, Pasal 158 ayat (3); (4) UUK;37.

Putusan Nomor 221 K/Pdt.SusPHI/201366.67.Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undangundang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan ataudengan ketertiban umum.Pasal 16 ayat (2) Permenaker No.

Faktanya, Keputusan Gubernur No. 561/Kep.643Halaman 9 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUNSRG1.11.Huk/2016 tersebut telah jelas menimbulkan akibat hukum baruberupa bertambahnya beban keuangan pada individu tertentu(in casu. anggota PENGGUGAT) sedangkan di sisi lainberdasarkan Pasal 49 PP No. 78/2015 dan Pasal 14 PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013tentang Upah Minimum (Permenaker No. 7/2013) mengaturbahwa Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoralprovinsi

Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker No. 7/2013,juga mengatur hal sebagai berikut:1) Besaran UMSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3)disepakati oleh asosiasi pengqusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan; 2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja PerangkatDaerah provinsi (SKPD) yang bertanggungjawab di bidangketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSK;Halaman 14 dari 118 halaman

Meskipun PP No. 78/2015 dan Permenaker No.7/2013 tidak memberikan definisi secara tegas terhadap arti dariasosiasi pengusaha di sektor yang bersangkutan, namun definisitersebut dapat ditemui apabila merujuk kepada Surat Edaran MenteriTenaga dan Transmigrasi No.

Sehingga dengan telah dinyatakan secara tegas bahwa unsur APINDOtidak memberikan usulan besaran kenaikan UMSK Cilegon untuk tahun2017 maka sudah secara sah dan meyakinkan terbukti bahwa tidaktercapai kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan APINDOmengenai penetapan besaran UMSK Cilegon untuk tahun 2017sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat(2) PP No. 78/2015 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenaker No.7/2013.

Merujuk pada faktafakta di atas, dengan demikian Surat RekomendasiWalikota Cilegon, Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Banten serta Berita Acara Rapat di atas yangmenjadi landasan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan GubernurNo. 561/Kep.643 Huk/2016 adalah tidak sah karena dibuat dandiajukan tanpa kewenangan, serta bertentangan dengan PP No.78/2015 dan Permenaker No. 7/2013.

(Kabupaten Kutai Kartanegara)Bahwa yang dimaksud dengan Upah Minimum sesuai dengan Permenaker No.01 tahun 1999 tentang Upah Minimum di dalam Bab Pengertian, Pasal 1:Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :1.

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokoktermasuk tunjangan tetap.Begitu juga dengan perubahan terhadap Permenaker tersebut yaitu Permenaker No.7 tahun 2013 tentang Upah Minimum dalam BAB Ketentuan Umum pasal 1:Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :1.

. 1 dari 8 hal.Put.Nomor 518 K/Pdt.SusPHI/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat II menyalahi ketentuan Permenaker

Menyatakan Tergugat II telan menyalahi ketentuan Permenaker Nomor19 Tahun 2012;3. Menyatakan Tergugat II telah menyalahi ketentuan Undang Undang 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Hal. 3 dari 8 hal.Put.Nomor 518 K/Pdt.SusPHI/20194. Menghukum Tergugat Il untuk membayar upah Penggugat bulanDesember 2017 sejumlah Rp2.030.000,00;5.

Kekurangan upah periode Maret s/dApril 2016 sebesar :Rp.437.500 X 2 Bulan X 25 Orang = Rp. 21.875.000(dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)Sehingga Total kekurangan upah yang wajib dibayarkan Tergugatkepada para penggugat pada tahun 2016 sebesar Rp. 48.750.000(empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa TERGUGAT juga tidak memberikan Tunjangan Hari Keagamaan(THR) Tahun 2016 sesuai dengan ketentuan PERMENAKER No. 06tahun 2016 tentang Tunjangan Hari

Bahwa mekanisme tentang kekurangan upah telah diatur dalamPERMENAKER RI Nomor 20 Tahun 2016.Bahwa ketentuan tentang kekurangan upah, maka jumlahkekurangannya haruslah ditetapkan terlebin dahulu oleh PegawaiPengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi JawaTimur sebagaimana PERMENAKER RI Nomor 20 Tahun 2016.. Bahwa dalam perkara ini, mekanisme tentang kekurangan upah tersebuttelah diatur seharusnya dilakukan oleh Pegawai PengawasKetenagakerjaan Provinsi..

Bahwa dengan adanya penetapan dari Pengawas tersebut, makapenetapan tersebut yang dijadikan dasar Para Penggugat menyatakanadanya kekurangan upah oleh Tergugat, namun ternyata dalamtuntutannya tentang kekurangan upah, Para Penggugat belummelakukan mekanisme yang telah diatur oleh PERMENAKER RI Nomor20 Tahun 2016, sehingga tuntutan Para Penggugat tentang kekuranganHal. 16 dari 33 hal. Put.

Bahwa sesuai dengan ketentuan tentang kekurangan upah, maka jumlahkekurangannya haruslah ditetapkan terlebin dahulu. oleh PegawaiPengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timursebagaimana PERMENAKER RI Nomor 20 Tahun 2016.2.

Bahwa dengan adanya penetapan dari Pengawas tersebut, makapenetapan tersebut yang dijadikan dasar Para Penggugat menyatakanadanya kekurangan upah oleh Tergugat, namun ternyata dalam tuntutannyatentang kekurangan upah, Para Penggugat belum melakukan mekanismeyang telah diatur oleh PERMENAKER RI Nomor 20 Tahun 2016, sehinggatuntutan Para Penggugat tentang kekurangan upah tidak dibenarkan olehperundangan yang berlaku dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidakdapat diterima.Menimbang, bahwa atas eksepsi

Nomor 486 K/Pdt.SusPHI/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan ParaPenggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohonkepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat 2 dan 3 menyalahi ketentuan Permenaker Nomor19 Tahun 2012;Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat 1 menyalahi ketentuanUndang Undang

Menyatakan Tergugat 2 (PT Cahaya Purnama Lestari) telah menyalahiketentuan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012;3. Menyatakan Tergugat 2 (PT Cahaya Purnama Lestari) telah menyalahiketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;4. Menghukum Tergugat 2 (PT Cahaya Purnama Lestari) untuk membayarUpah Penggugat bulan Desember 2017 sejumlah Rp2.030.000,00;Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 486 K/Pdt.SusPHI/20195.

No. 19 Tahun 2012 menyatakanPenyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan laindapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjianpenyediaan jasa pekerja/buruh;Bahwa didalam Pasal 3 ayat 2 Permenaker No. 19 Tahun 2012 menyatakanPekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan PenerimaPemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syaratsebagai berikut :a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupunkegiatan pelaksanaan pekerjaan

tersebut merupakan kegiatan yang mendukung danmemperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatanproses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektorusaha yang dibentuk sesuai peraturan perundangundangan; dand. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatantersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukanoleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaantetap berjalan sebagaimana mestinya;Bahwa didalam Pasal 4 ayat 1 Permenaker

sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c harusHalaman 8 dari 34Putusan Nomor 273/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn48.49,50.51.62.53.34.membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usahamasingmasing;Bahwa didalam ayat (2) dinyatakan alur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus mengambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampalakhir serta membuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang denganmemperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);Bahwa didalam Pasal 5 Permenaker

No. 19 Tahun 2012 Jenis pekerjaanpenunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerimapemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan Pemberi Pekerjaan kepadainstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/kotatempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan;Bahwa didalam Pasal 6 Permenaker No. 19 Tahun 2012 menyatakanInstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenispekerjaan penunjang yang akan

diserahkan melalui pemborongan pekerjaanpaling lambat 1 (Satu) minggu sejak pelaporan dilakanakan oleh perusahaanpemberi pekerjaan;Bahwa didalam Pasal 7 ayat (1) Permenaker No. 19 Tahun 2012menyatakan Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkansebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerimapemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6;Bahwa didalam Pasal 7 ayat (2) Permenaker No. 19 Tahun 2012menyatakan apabila Perusahaan Pemberi Pekerjaan menyerahkan

Turut Termohon Kasasi:;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat surat yang bersangkutan, ParaPenggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon kepadaPengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1;2.Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat 2, 3, dan 4 menyalahi ketentuan Permenaker

Menyatakan Tergugat II telan menyalahi ketentuan Permenaker Nomor 19Tahun 2012:3. Menyatakan Tergugat II telah menyalahi ketentuan UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;4. Menghukum Tergugat Il untuk membayar upah Para Penggugat masingmasing untuk Bulan Desember 2017 sejumlah Rp2.030.000,00 x 2 =Rp4.060.000,00 (empat juta enam puluh ribu rupiah);5.

No. 19 Tahun 2012 menyatakanPenyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan laindapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjianpenyediaan jasa pekerja/buruh;Bahwa didalam Pasal 3 ayat 2 Permenaker No. 19 Tahun 2012 menyatakanPekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan PenerimaPemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syaratsebagai berikut :Halaman 8 dari 34Putusan Nomor 78/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn45.46.47.48.a. dilakukan secara terpisah

tersebut merupakan kegiatan yang mendukung danmemperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatanproses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektorusaha yang dibentuk sesuai peraturan perundangundangan; dand. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatantersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukanoleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaantetap berjalan sebagaimana mestinya;Bahwa didalam Pasal 4 ayat 1 Permenaker

No. 19 Tahun 2012 menyatakanAsosiasi sektor usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf charus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektorusaha masingmasing;Bahwa didalam ayat (2) dinyatakan Alur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus mengambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampalakhir serta membuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang denganmemperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2);Bahwa didalam Pasal 5 Permenaker No. 19 Tahun

2012 menyatakan Jenispekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerimapemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan Pemberi Pekerjaan kepadainstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/kotatempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan;Bahwa didalam Pasal 6 Permenaker No. 19 Tahun 2012 menyatakanInstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenispekerjaan penunjang yang akan

diserahkan melalui pemborongan pekerjaanpaling lambat 1 (Satu) minggu sejak pelaporan dilakanakan oleh perusahaanpemberi pekerjaan;Halaman 9 dari 34Putusan Nomor 78/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn49,50.6...52.Bahwa didalam Pasal 7 ayat (1) Permenaker No. 19 Tahun 2012menyatakan Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkansebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerimapemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6;Bahwa didalam Pasal 7 ayat (2) Permenaker

kedua dan ketiga secara berturutturut;Halaman 7 Putusan Nomor 272/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn44.Bahwa didalam Pasal 170 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 dinyatakan45.46.47.48.Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuanPasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat(3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajibmemperkerjakan pekerja/ouruh yang bersangkutan serta membayar seluruhupah dan hak yang seharusnya diterima;Bahwa didalam Pasal 2 Permenaker

No. 19 Tahun 2012 menyatakanPenyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan laindapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjianpenyediaan jasa pekerja/buruh;Bahwa didalam Pasal 3 ayat 2 Permenaker No. 19 Tahun 2012 menyatakanPekerjaan yang dapat diserahkan kepada Perusahaan PenerimaPemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syaratsebagai berikut :a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupunkegiatan pelaksanaan pekerjaan

tersebut merupakan kegiatan yang mendukung danmemperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatanproses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektorusaha yang dibentuk sesuai peraturan perundangundangan; dand. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatantersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukanoleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaantetap berjalan sebagaimana mestinya;Bahwa didalam Pasal 4 ayat 1 Permenaker

No. 19 Tahun 2012 menyatakan Jenispekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan penerimapemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan Pemberi Pekerjaan kepadainstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/kotatempat pemborongan pekerjaan dilaksanakan;Bahwa didalam Pasal 6 Permenaker No. 19 Tahun 2012 menyatakanInstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan bukti pelaporan jenispekerjaan penunjang

yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaanpaling lambat 1 (Satu) minggu sejak pelaporan dilakanakan oleh perusahaanpemberi pekerjaan;Bahwa didalam Pasal 7 ayat (1) Permenaker No. 19 Tahun 2012menyatakan Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkansebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerimapemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6;Bahwa didalam Pasal 7 ayat (2) Permenaker No. 19 Tahun 2012menyatakan Apabila Perusahaan Pemberi Pekerjaan

No. 19 Tahun 2012 menyatakanPenyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan laindapat dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjianpenyediaan jasa pekerja/buruh;Bahwa didalam Pasal 3 ayat 2 Permenaker No. 19 Tahun 2012menyatakan Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada PerusahaanPenerima Pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi syarat sebagai berikut :Halaman 8Putusan Nomor 132/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn45.46.47.48.a. dilakukan secara terpisah dari

tersebut merupakan kegiatan yang mendukung danmemperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatanproses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektorusaha yang dibentuk sesuai peraturan perundangundangan; dand. tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinyakegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidakdilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaanpekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya;Bahwa didalam Pasal 4 ayat 1 Permenaker

No. 19 Tahun 2012menyatakan Asosiasi sektor usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat(2) huruf c harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaansesuai sektor usaha masingmasing;Bahwa didalam ayat (2) dinyatakan Alur sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus mengambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awalsampai akhir serta membuat kegiatan utama dan kegiatan penunjangdengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2);Bahwa didalam Pasal 5 Permenaker No. 19 Tahun

2012 menyatakanJenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaanpenerima pemborongan harus dilaporkan oleh perusahaan PemberiPekerjaan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidangketenagakerjaan Kabupaten/kota tempat pemborongan pekerjaandilaksanakan;Bahwa didalam Pasal 6 Permenaker No. 19 Tahun 2012 menyatakanInstansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaanKabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengeluarkan buktipelaporan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan

melaluipemborongan pekerjaan paling lambat 1 (Satu) minggu sejak pelaporandilakanakan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;Halaman 9Putusan Nomor 132/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn49.50.ol.52.Bahwa didalam Pasal 7 ayat (1) Permenaker No. 19 Tahun 2012menyatakan Perusahaan pemberi pekerjaan dilarang menyerahkansebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerimapemborongan apabila belum memiliki bukti pelaporan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6;Bahwa didalam Pasal 7 ayat (2) Permenaker No. 19 Tahun 2012menyatakan

pemegangsaham pengendali sebagaimana diuraikan di atas dan denganadanya tantangan untuk dapat tetap beroperasi dengan efisienserta lebin terfokus pada kegiatan utama penambangan (corebusiness) yang menjadi kompetensi utama dari PTAMNTsebagaimana yang telah diatur dan diakui oleh ketentuanperundangundangan dalam bidang ketenagakerjaan, yakni: (i)Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 19 Tahun2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian PelaksanaanPekerjaaan Kepada Perusahaan Lain (Permenaker

Bahwa Tergugat sebagai perusahaan di bidang tambang telahmelakukan pemborongan dan penyerahan jasa kepada PT.Macmahon Indonesia untuk kegiatan penambangan noncoreatau noninti (sebagaimana diatur dalam Permenaker 19/2012dan SE Naker 2013), sebagai perusahaan yang melaksanakankegiatan tambang noncore, yakni eksplorasi, penggalian,pengangkutan, pengolahan dan penjualan, di area Tergugat.b.

Fokus pada kegiatan penambangan inti sebagaimana turut diaturdan diakui Permenaker 19/2012 juncto SE Naker 2013;b. Melakukan pengalihnan pekerjaan/tugas/kegiatan penambangannon inti kepada perusahaan lain, yakni kepada PT.MacmahonIndonesia.c.

Kegiatan penambangan lain yang bersifat sebagaipenunjang atau non inti diserahkan kepada perusahaan lain sesualdengan Permenaker 19/2012, yang mengakibatkan pekerjaan danjabatan Tergugat Rekonpensi sudah tidak ada lagi di PenggugatRekonpensi.Halaman 23 dari 37 Putusan PHI Nomor 5/Pdt.SusPHI/2019/PN Mtr.Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terbukti bahwaPenggugat Rekonpensi dapat melakukan PHK terhadap TergugatRekonpensi dengan upaya untuk mempertahankan kelangsunganusaha Penggugat Rekonpensi

Karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim YangTerhormat menyatakan hubungan kerja antara PenggugatRekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berakhir karena PHK denganalasan adanya RTK yang berakibat pekerjaan/jabatan sesuaikeahlian (skilf) dan kemampuan Tergugat Rekonpensi sudah tidaktersedia lagi di PT AMNT tetapi berada di perusahaanperusahaanlain, yakni PTAMIG sebagai perusahaan yang membantu kegiatanpenambangan yang bersifat non inti atau non core sesuai denganketentuan Permenaker 19/2012 juncto SE