;Sedangkan pada angka 8 dan 9 disebutkan bahwa objek sengketa adalah SertifikatHak Milik atas nama I Nengah Budiartha (Sunset Gecko) dan Hanjar tanpamenyebutkan nomor haknya; Perlu dijelaskan bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Lombok Barat tentang Pemberian Hak atas Tanah mempunyaibatas waktu paling lambat 6 bulan untuk didaftarkan pada Kantor PertanahanKabupaten Lombok Barat guna pernerbitan Sertifikat Hak atas Tanah, apabilatidak didaftarkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan

Pondaag (vide,bukti T2a terlampir dalam berkas) dikecualikan diserahkan kepadaNegara, maka pernerbitan surat Kavling No. JU 179 A/VI/1982, tanggal10 Juni 1982, tidak berdasarkan hukum;(6) Bahwa sertifikat hak guna bangunan (HGB) diperoleh denganmengangkat sita jaminan (cb) atas tanah Kavling Blok VV No. 6tersebut, dalam Surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.044/1986 Eks jo.

Bahwa selama periode sebelum Pemohon PK mengajukan permohonan banding,Termohon PK tidak pernah melakukan pembetulan terhadap SKPKB PPh Pasal21 tersebut ;.Bahwa Pemohon PK wmelaporkan adanya penerapan dasar hukumyang salah dalam pernerbitan SKPKB PPh Pasal 21 tersebut kepadaMajelis di dalam persidangan ;.Bahwa atas informasi dari Pemohon PK tersebut maka Maajelismemerintahkan kepada Termohon PK untuk melakukan pembetulanatas SKPKB PPh Pasal 21 tersebut ;.Bahwa atas perintah Majelis maka Termohon PK

sudahditerbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yangmemperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya,makapihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannyasertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikatdan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukangugatan mengenai penguasaan tanah atau pernerbitan

dan Penggugat saat ini berpangkatPembina golongan ruang IV/a, sehingga dengandemikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa a quo telah berdasarkankewenangan yang ada pada Tergugat (incasu GubernurJawaMenimbang, bahwa dengan telahdipertimbangkannya hal hal mengenai kepentinganPenggugat, tenggang waktu mengajukan gugatan dankewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo, maka selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai formal procedural dan57substansial pernerbitan

yang melawan hak dan hukum tersebut, dan telah terbit sertifikat hakatas tanah sawah sengketa dengan Nomor : 842/, tanggal 15 April 2013 denganSurat Ukur No. 249/Kawo/2012 tanggal 22 Nopember 2012 ; Bahwa memperhatikan sertifikat hak atas tanah sawah sengketa dengan Nomor :842/, tanggal 15 April 2013, dengan surat ukur No. 249/Kawo/2012 tanggal 22Nopember 2012, adalah terbit berdasarkan kepada permohonan Tergugat 2 yangmenguasai dan memiliki tanah sawah sengketa secara melawan hak dan hukumdan pernerbitan

Tanah tersebut, telahdilampiri dokumendokumen = antara lain Surat KeteranganPenguasaan Tanah dan Surat Keterangan Tidak Bersengketa yangdikeluarkan oleh Kelurahan Pendrikan Kidul, Kecamatan SemarangTengah, Kota Semarang tertanggal 12 Mei 2011 yang ditandatanganioleh Lurah dan diketahui oleh Camat ;Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013, terbit Surat Nomor : 1331/833.100/IV2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan NasionalKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengahyang intinya atas pernerbitan

Karanganyar, yang saat inldikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi diletakan sita jaminan (CB);Bahwa oleh karena proses balik nama sertifikat hak milik Nomor 4816atas nama LOSO ke atas nama Penggugat Rekonpensi tersebutmelibatkan Turut Tergugat Rekonpensi serta dokumen yang terkaitdengan pernerbitan sertifikat hak milik 4816 atasnama LOSO, masihdisimpan sebagai dokumen penting oleh Turut TergugatRekonpensi/BPN maka sudah seharusnya apabila Turut TergugatRekonpensi dan dihukum untuk patuh dan taat pada

73 Desa Limpung Kecamatan LimpungKabupaten Batang;Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 70 sejak tahun 1970 diberikan kepadaTergugat I, sedangkan SHM nomor 74 dan SHM nomor 73 telah hilang dansekarang dalam proses penerbitan sertipikat penggantinnya oleh KantorPertanahan (BPN) Kabupaten Batang;Seharusnya Para Penggugat melibatkan Kantor Pertanahan (BPN)Kabupaten Batang sebagai pihak dalam perkara ini, karena KantorPertanahan (BPN) Kabupaten Batang adalah instansi yang memilikikewenangan mutlak atas pernerbitan

diJalan Pramuka Ujung, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat atas namaTergugat Il Intervensi ;"10.Bahwa pada Bulan Maret 2009 melalui surat No.01/BTW/IIV2009, Tergugatll Intervensi mengajukan permohonan pernerbitan SIPPT kepada GubernurDKI cq Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta;11.Bahwa Kepala Dinas Tata Ruang melalui surat No.225/1.711.534, tanggal20 April 2009 kepada Tergugat Il Intervensi menyampaikan kelengkapanyang harus dipenuhi sebagai syarat penerbitan SIPPT kepada Tergugat Ila

Peternakan Desa Indo Jaya;Berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyatabahwa Pernerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1/TerbanggiSubing tanggal 25 Agustus 1997, Gambar Situasi nomor 4329/1997, tanggal25 Agustus 1997 luas tanah 49,8 hektar terletak di Kampung TerbanggiSubing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, ProvinsiLampung pertama kali terdaftar atas nama PT.

Kesimpulan Dalam Pokok Perkara;Berdasarkan uraian fakta Hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugatmengajukan permohonan ke hadapan Yang mulia Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili, danmemutus Perkara Nomor: 21/G/2018/PTUNBL untuk berkenan kiranyamenjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :a.b.Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya.Menetapkan dan menyatakan bahwa Pernerbitan

Bahwa Gugatan Penggugat' tidak lengkap, karenaPemerintah Desa selaku Pihak yang paling berkompetendalam pernerbitan sertipikat sebagaimana gugatanPenggugat poin 4 tidak dilibatkan, sehingga gugatanPenggugat tidak lengkap.3. Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut maka oleh karenagugatan Penggugat salah menunjuk obyek ' sehinggatidak jelas, dengan demikian maka Majelis Hakim yangterhormat berkenan untuk menyatakan bahwa gugatanPenggugat ditolak.DALAM POKOK PERKARA1.

dengan luas 35 meteradalah tidak benar, karena tidak didukung persyaratan untuk terjadinya suatu transaksitanah, tahutahu ada jual beli, sekali lagi kami jelaskan bahwa suatu hal yang mustahilpak Muhamad menjual hanya 35 meter saja, ini suatu reka yasa yang dilakukanPenggugat tetapi tidak pas, karena sekali lagi tanah itu luasnya 126 meter, dimanajualbeli itu harus didukung oleh prasyarat lain seperti tidak sengketa, surat ukur, PBB,Batas tanah, dan bangunan waktu disewa milik Tergugat;5 Bahwa pernerbitan

Bahwa seandainya tergugat VI sebelum menerbitkanSertipikat Hak Milik Nomor : 1181, melakukan penelitian secaracermat alasalas hak tergugat serta menghadirkan parapenyanding yang sesungguhnya sebelum pengukuran tentunyatidak mencaplok tanah milik Penggugat, akibat kelalaian tergugatVI menimbulkan kerugian pihak penggugat.Bahwa permohonan sertipikat oleh tergugat terhadapobyek yang bukan miliknya merupakan perbuatan melawanhukum (PMH) dan pernerbitan Sertipikat diatas obyek milikpenggugat yang dilakukan

/Karangayu yang mendapatkan prioritas utama untukmengajukan perpanjangan atau pembaharuan hak gunabangunan atas obyek sengketa; 0en 20 3.Menyatakan sebagai hukum bahwa PENGGUGAT selaku BekasPemegang hak atas obyek sengketa sebagaimana tercatat dalamSHGB No. 283/Karangayu tidak pernah menandatangani danmemberikan surat pelepasan atas tanah obyek sengketa kepadaTERGUGAT I;7 222 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neces4.Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yangmengajukan permohonan' pernerbitan

RIYOTO; Bahwa letak lokasi tanah SUDARIONO diRT.028 ; Bahwa setahu saksi pada Tahun 2006 danTahun 2007 SUDARIONO, mengajukanpermohonan sertipikat melalui saksi tapi saya tolak; Bahwa pada Tahun 2008 Pak Sudiono, kembali mengajukan permohonan sertipikatmelalui Ketua Rt.027 ; Bahwa saksi tidak tahu Pak ALIM SOHAR mengajukan pernerbitan sertipikatkarena waktu itu saya belum menjadi Ketua RT; Bahwa saksi tahu ALIM SOHAR mempunyai sertipikat, karena ia memberikanphoto copy sertipikatnya kepada saya, setelah

kepemilikan atas sebidang tanah, maka SKT tersebut tidakdapat diperguankan sebagai bukti kepemilikan atas sebidangtanah, maka SKT tersebut tidak dapat diperguankan seabgai buktikepemilikan ha katas tanah sengketa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, maka menurut Majelis Sertifikat Hak MilikNo. 68 Tahun 1994 (surat bukti T.I,II1) tersebut tidak memenuhikekuatan pembuktian secara materil karena isi dari sertifikattersebut adalah tidak benar ;Menimbang, bahwa oleh karena pernerbitan

Apabila Penggugat mempunyai itikad baik menggugatkarena adanya perbuatan melawan hukum dalam pernerbitan sertifikat,maka benar gugatan yang diajukan adalah gugatan perbuatan melawanhukum (Onrechtmatigedaad).

Analis Demotekay ke nama Penggugat ;Bahwa melalui kuasa hukum Penggugat telah menyurati BPN KotaJayapura, tertanggal 8 Maret 2018 guna meminta penjelasan tentangpenerbitan sertifikat, namun tidak ada jawaban dari BPN Kota Jayapura;Bahwa kemudian pada tanggal 3 Mei 2018, Kuasa Hukum dariPenggugat kembali menyurati BPN Kota Jayapura dan memintapenjelasan perkembangan dari Proses Pernerbitan Sertifikat, namun TimKuasa Hukum tidak mendapat jawaban/balasan dari surat tersebut ;Bahwa saat kuasa hukum Penggugat

No. 548 K/Pdt/2009sah tidaknya prosedural penerbitan Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkanPejabat Kantor Pertanahan baik secara formal prosedural maupun subtansimaterial, termasuk dalam menguji terhadap dalildalil yang mempersoalkantentang dasardasar alas hak pernerbitan Sertifikat", in casu sebagaimanayang didalinkan Penggugat asal/Termohon Kasasi dalam gugatannya ;Putusan Mahkamah Agung RI :a. No. 345 K/TUN/1999 Tanggal 26 Maret 2002 (vide : Varia Peradilan,Majalah Hukum Tahun XX.