Ditemukan 158 data
166 — 33
Kusni lrawatiadalah kakak dari istri saya; Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa dan saksi tidak pernah dipukul olehTerdakwa;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamembenarkannya dan tidak merasa berkeberatan ;Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksisaksi, Jaksa PenuntutUmum juga mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor063/BAP/MLPTK/VII/2019 pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 yangditandatangani oleh PERPETUA
Sus/2020/PNPtkMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaiberikut:Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor063/BAP/MLPTK/VII/2019 pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 yangditandatangani oleh PERPETUA SETIA PUTRA, Amd, Penata Muda (Ill/a) /19891022 201101 1 001, berdasarkan Surat Ditresnarkoba Polda KalbarNomor : B/664/VII/Res.4.2/2019/Ditresnarkoba tanggal 12 Juli 2019, telahselesai melaksanakan penimbangan diruangan massa dan timbangan UPTMetrologi Legal Kota Pontianak
50 — 27
membawa sabu dengan menggunakanBis SJS dan mendapat upah/bayaran sebesar Rp 2.000.000, (dua jutarupiah) dari HENDRIK CENDRA als ALUK sedangkan yang kedua initerdakwa dijanjikan akan dibayar/mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA als ALUK.Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti yangdilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit PelayananKemetrologian Pontianak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, yangditandatangani oleh Perpetua
103 — 47
dibawahMenimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugattersebut adalah termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal77 ayat (3) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sehingga harus diputus bersama dengan pokoksengketanya;Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggangwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universaldalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua
22 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masih terbuka jalan untuk mencapai keadilan,sepanjang pihakpihak, terutama Hakim, mampu menerjemahkankeadilan secara progresif dan hal itulah yang membuat kami menempuhupaya kasasi.Benarlah Ulpianus menyatakan bahwa "keadilan adalah kemauan yangbersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan seseorang apa yangmenjadi haknya " (lustitiaest constans et perpetua voluntas ius suumcuique tribendi).
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
membawa sabudengan menggunakan Bis SJS dan mendapat upah/bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA alias ALUK sedangkanyang kedua ini Terdakwa dijanjikan akan dibayar/nendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA alias ALUK.Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti yangdilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit PelayananKemetrologian Pontianak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, yangditandatangani oleh Perpetua
No. 2583 K/Pid.Sus/2017yang kedua ini Terdakwa dijanjikan akan dibayar/nendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA alias ALUK.Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti yangdilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit PelayananKemetrologian Pontianak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, yangditandatangani oleh Perpetua Setia Putra, A.Md NIP. 19891022 201101 1 001,Zulkarnaen NIP. 19731117 200604 1 002 selaku penimbang sertaditandatangani
219 — 76
cukupmaterial;Bahwa untuk memperlancar kembali angsuran dimaksud, terpulangpada itikad baik Penggugat Konvensi untuk menyetorkan kembalikelebihan dana yang diteriamnya sebagai hak Tergugat Konvensiyang dengan demikian sekaligus sebagai pemenuhandikembalikannya hak/hutang Negara yang terlampau diberikan;Bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitelah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggarasas keadilan yang paling hakiki dalam hukum yakni justitia estconstans et voluntas perpetua
83 — 30
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, secarauniversal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua, yaitu asasyang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas actio temporalis,yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapalama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undangundang denganmemperhatikan politik hukum yang ingin dicapai ; Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas actio temporalis adalah asas
Hj. NUR HASANAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK
435 — 435
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, secara universal dalamsistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua, yaitu asasyang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas actiotemporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalampengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantungdari pembentuk undangundang dengan memperhatikan politik hukum yangingin dicapai ;Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas actio temporalisadalah asas yang
118 — 60
Citra Aditya Bakti tahun 2000,halaman 163 yang menyatakan "Keadilan adalah kemauan yang bersifattetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang yangsemestinya untuknya (Justitia est constans et perpetua voluntas ins suumcuique tribuendiUlpianus)", "Keadilan adalah kebajikan yangmemberikan hasil, bahwa setiap orang mendekati apa yang merupakanbagiannya (Keadilan Justinian) ;b Bahwa keluarnya Surat Keputusan Walikota Padang No: 0828 / IMB / UD/LT.3 / KT.12 / 2014 tentang Izin Mendirikan
73 — 24
olehhakim Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusannya secara tanpa hak ataumelawan hukum menguasai narkotika Gol dan terdakwa dipidana denganpidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan dendaRp.800.000.000, (delapan ratus juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan.Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti yangdilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit PelayananKemetrologian Pontianak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, yangditandatangani oleh Perpetua
1.Joko Suyatno
2.Purnomo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen
200 — 79
halaman1992, Luas Tanah 3.660 M* dari Pemegang hak Witowiyono al Surat keWasono Heri Siswanto (vide bukti T2 = T7), Para Penggugat telahmengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang padatanggal 7 Agustus 2019; n02nn ono nn nn nno monn ee ncnncncnsMenimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistemhukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua
RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA
Terdakwa:
MUHAMMAD KAHFI BIN ANTONY
387 — 50
HOTNA SINURAT ;Dikembalikan kepada Saksi Vibia Perpetua Simbolon anak dari R.Simbolon. 1 (satu) buah Jaket warna abuabu lengan panjang yang ada tutupkepalanya bertuliskan IRON STONE.Dikembalikan kepada Terdakwa.4.
Silas Paryidi dkk
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Semarang
402 — 316
UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangberbunyi sebagai berikutGugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukumacara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua
Drs. H. MAKMUN ANDI NUHUNG, M. Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
426 — 147
bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan "Gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara;.Menimbang, bahwa terhadap penghitungan tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistemhukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua
65 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal intsebagaimana konsep keadilanyang dinyatakan oleh Ulpianusdan konsep keadilan Justinian,sebagaimana yang dikutip olehSatjipto Rahardjo dalam buku"IImu Hukum", Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, tahun2000, halaman 163 yangmenyatakanKeadilan adalah kemauan yang bersifat tetap danteruS menerus untuk memberikan kepada setiap orangapa yang semestinya untuknya (Justitia est constanset perpetua voluntas ius suum cuique tribuendeUlpianus) ;Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil,bahwa setiap orang
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut Hakim tidak melakukan14suatu ratio decidendi (pertimbangan yuridis dalam mengambil suatu keputusan) yang arifdan bijaksana dalam penegakan hukum khususnya di wilayah hukum Pengadilan NegeriNgawi dengan tidak memberikan hukuman kepada Terdakwa secara optimal dalampemberantasan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum tersebut ;Sehingga dalam law enforcement; rechtstoepassing; rechtshandaving (penegakanhukum; Bld) baik secara makro maupun secara mikro tidak terpenuhi iustitia estconstants et perpetua
Drs. K.H. M. Alwi Nawawi, M.Pd
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARE PARE
Intervensi:
YAYASAN AL BADAR BILALANG PAREPARE, diwakili oleh dr. FATHURRAHMAN MUIZ, S. Ked
166 — 49
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, secara universaldalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua, yaituasas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan danasas actio temporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggangwaktu dalam pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yangdiberikan tergantung dari pembentuk undangundang denganmemperhatikan politik hukum yang ingin dicapai ;Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas actio temporalisadalah asas yang
169 — 40
ditolak;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kedua yaitu bahwa gugatanPenggugat diajukan telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana diatur dalamPasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikutMenimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukumacara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
312 — 129
;Menimbang, bahwa terhadap penghitungan tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistemhukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua, yaitu asas yangtidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas actiotemporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalampengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan dan asasactio temporalis adalah asas yang dianut
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
penjatuhanputusan oleh judex facti, seharusnya judex facti tidak melakukan suatu ratiodecidendy (pertimbangan yuridis dalam mengambil suatu keputusan) yangarif dan bijaksana dalam penegakan hukum khususnya di wilayah hukumPengadilan Negeri Ngawi dengan memberikan hukuman kepada Terdakwadalam pemberantasan tindak pidana Korupsi di wilayah hukum tersebut,sehingga dalam law enforcement, rechtstoepassing, rechtshandaving(penegakan hukum;Bld) baik secara makro maupun mikro tidak terpenuhiiustitia est constants et perpetua