., Cabang Singkawang,karena Imran Andi Muchsin statusnya hanya sebagai karyawan danbukan sebagai pihak yang berwenang mewakili Perseroaan PT.AdiraDinamika Multi Finance,Tbk., Jakarta c.g. PT.Adira Dinamika MultiFinance ,Tbk., Cabang Singkawang;Bahwa berdasarkan UndangUndang R.I.

Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroaan Terbatas (PT), maka yang dapat mewakiliperseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi,faktanya hukumnya, Imran Andi Muchsin yang statusnya hanyadalam jabatan sebagai dan/atau selaku Branch Manager/KepalaCabang bertindak sebagai Pemohon Keberatan dengan caramemberikan kuasa kepada Sutadi,S.H., dan Arry Sakurianto, S.H.,selaku Advokad, tidak mempunyai wewenang mewakili PT.AdiraDinamika Multi Finance,Tbk., Jakarta c.g.

Kalau dilihat dari ketentuan ini, maka dapat disimpulkanbahwa yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah jika Judex Facti salahatau melanggar menerapkan hukum, bukan menerapkanUndangUndang;Bahwa Judex Facti tidak membedakan status Perseroan yang dalamproses likuidasi dengan Perseroaan yang tidak dalam proses likuidasi,sehingga salah atau keliru dalam penerapkan hukum, kalau perseroantidak dalam proses likuidasi, dan komisaris lebih dari 1 (satu) orang, makasalah satunya disebut sebagai Komisaris Utama

Nomor: 11 tanggal 05Juli 2002 yang mengatur tentang peningkatan modal dasar perseroaan dariRp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah) yang dibagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham masingmasingbernilai Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan dari modal tersebut telahditetapkan sebagai pemilik saham antara lain :1 Sdr.

Nomor : 11 tanggal 05 Juli 2002 yangmengatur tentang peningkatan modal dasar perseroaan dari Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) yangdibagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham masingmasing bernilai Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan dari modal tersebut telah ditetapkansebagai pemilik saham antara lain :1 Sdr.

Nomor: 11 tanggal 05Juli 2002 yang mengatur tentang peningkatan modal dasar perseroaan dariRp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah) yang dibagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham masingmasingbernilai Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan dari modal tersebut telahditetapkan sebagai pemilik saham antara lain :Hal. 9 dari 41 hal. No.Per. 353/Pid/B/2012/PN. Jkt. Ut.Sdr.

wetboek van koophandel staatsblaad 1847: 23 )harus telah disesuaikan dengan ketentuan undang undang ini , dengandemikian ketentuan tersebut mengatur bahwa semua perseroan terbatasdidirikan sebelum undang undang ini lahir atau lahir berdasarkanketentuan Kitab Undang Undang Hukum Dagang, termasuk PT .PedeBeach Permai, maka dalam wakiu 2 tahun sejak Undang Undang iniberlaku wajib disesuaikan dengan Undang Undang ini , yang harusdisesuaikan yang dimaksud oleh Undang Undang ini adalah AnggaranDasar dari perseroaan

JAYA NUR SUKSES, diwakili oleh Direktur Perseroaan Tn.

., sebagai Direktur Utama Perseroan;Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor :1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwaHalaman 7 dari 14Putusan No.1720/Pdt.G/2013/PA.PbgDireksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroanserta mewakili perseroaan baik di dalam maupun di luar Pengadilansesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ., Selaku Direktur Utama

Bahwa pemohon memiliki Kewenangan untuk bermohon kepengadilan negeri samarinda berdasarkan undangundang nomor 40tahun 2007 tentang perseroaan terbatas pasal 80 ayat 1;3. Bahwa PT. BARA JAYA KONSULINDO didirikan oleh beberapapengurus sekaligus juga sebagai pemilik saham pada PT.

HADTYASRI + ~ berdasarkan AKTAPENDIRIAN PERSEROAAN KOMANDITER NO. 3 Tanggal 1Februari 1980 (C.V. HADIYASRI berdiri tanggal 1Februari 1980), sesuai dengan Anggaran Dasar, hinggagugatan para Penggugat diajukan belum terjadiPEMBERESAN terhadap C.V.

ratusdelapan puluhDalam waktu 3 bulan sesudah penutupan buku buku itupesero pesero pengurus wajib membuat Neraca dan daftarrugi laba perseroan selama tahun buku yang lewatNeraca dan daftar mana setelah diperiksa dan disetujuioleh pesero pesero 5 harus ditanda tangani olehmereka , sebsagai bukti persetujuan tersebut , penandatanganan mana selanjutnya membawa akibat bahwa pesero pesero pengurus mendapat pemberesan dan pembebasan( acquit en decharge ) tentang segala pekerjaan yangdilakukan olehnya untuk perseroaan

jugadibubarkan , maka buku buku perseroan harus ditutupdan selambat lambatnya dalam waktu tiga bulan setelahpenutupan buku buku tersebut harus diadakanpenyelesaian dan penyerahan hak bagian masing masingpesero atau ahli warisnyaDidalam hal yang tersebut dalam ayat diatas maka buku buku dan surat surat perseroan disimpan oleh yangberhak melanjutkan usaha usaha perseroan. , baikbersama sama maupun apabila salah seorang diantaranyameninggal dunia lebih dulu oleh yang masih hidup3 Pasal 14 menentukanDalam hal perseroaan

., di Surakarta, menyebutkan bahwa Bambang Sumanto bersamasamaNyonya Warsini telah mendirikan Perseroaan Komanditer CV. Bangun Cipta,dan dengan telah meninggalmya Ny. Warsini, bersepakat dengan Ny. Sutiuntuk menerima masuknya Ny. Suti sebagai Persero Komanditer dalamPerseroaan.

Bahwa bukti P10 tersebut jika Majelis kaitkan dengan bukti P8berupa Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer/ CV Bangun Ciptatanggal 11 Februari 2014, dan bukti P9 berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP) Menengah Nomor: 517/453/29/2014 tanggal 11 Februari 2014,menurut Majelis secara yuridis formil Perseroaan Komanditer/CV BangunCipta telah nyata berdiri dan dapat bertindak untuk melakukan perbuatanhukum dalam melaksanakan usahanya dibidang jasa konstruksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti

Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PerseroanTerbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana MitraPerwira Nomor : 05 tanggal 14 Juli 2011 yang telahmenetapkan dan mengangkat Nyonya GINDING KOEMALADEWI,SH.Sebagai Direktur Perseroan;Menimbang, bahwa pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor1 Tahun = 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkanbahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawabpenuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dantujuan perseroan serta mewakili perseroaan

berdasarkan bukti P.4, yang berupa Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas BankPembiayaan Rakyat Syariah Nomor 05 tanggal 14 Juli 2011, telah menetapkandan mengangkat WAKIL PENGGUGAT, sebagai Direktur Utama Perseroan;Menimbang, bahwa Pasal huruf 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yangbertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakili perseroaan

Viva Lampung Motor sebagai Terlawan II yangberkedudukan di Bandar Lampung selaku Debitur atas sejumlah uangRp.1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditandatanganioleh Debitur/ Pemberi Kuasa dengan Perseroaan Terbatas PT. Viva MasMulti Finance sebagai Terlawan berkedudukan di Tangerang, yang diikatdalam perjanjian pokok yaitu Perjanjian Kerjasama Pembiayaan KendaraanBermotor antara PT. Vivamas Multi Finance yaitu Terlawan dengan CV.

Saham milik Tergugat Rekonvensi sebanyak 2000 (dua ribu) lembaratau 20% (dua puluh persen) saham Perseroaan Terbatas PT KurniaAlam Sejati;3. Barangbarang baik bergerak maupun berang tidak bergerak milikTergugat Rekonvensi, daftar barangbarang yang dimohonkan sitajaminan akan disampaikan (menyusul) dalam persidanganselanjutnya;Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 765 PK/Pdt/2020Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;2.

., yang kapasitasnya sebagai Kepala Cabang PTBPR Sumber Tiopan Raya Cabang Perdagangan dan tidak sama sekalimemiliki Surat Kuasa Khusus yang ditanda tangani oleh Direksi PT BPRSumber Tiopan Raya sebagai syarat formil untuk beracara mewakiliperusahaan dalam perkara a quo, sebagaimana yang diamanahkan olehUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas:Bahwa Pasal 98 dikatakan:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.Jika Direksi berhalangan dapat diwakilkan

PATIWARE PERINTIS MAKMUR (atau jikaBadan Hukum/Perseroaan Terbatas) dalam mengajukan gugatan,seharusnya dijelaskan bahwa Yang bertanda tangan di bawah iniPT. PATTWARE PERINTIS MAKMUR, dalam hal ini diwakilioleh Direktur Utamanya HAJI ABDUL RAHIM..... dst...Sedangkan penulisan identitas HAJIT ABDUL RAHIM hanyadijelaskan pekerjaannya sebagai DIREKTUR UTAMA PT.PATIWARE PERINTIS MAKMUR.

Bahwa sangat jelas kekeliruanHakim Pertama dalam putusan Perkara no. 73/Pdt.G/2018/PN.BJMtertanggal 20 maret 2019 tersebut, karena berdasarkan Undang undang yang mengatur tentang Perseroaan Terbatas (UU No. 40 tahun2007) Pasal 3 ayat (1) sangat jelas mengatur mengenai tanggung jawabpemegang saham dalam Perseroan Terbatas (PT), pemegang sahamdalam Perseroan Terbatas (Perseroan) tidak bertanggung jawab secarapribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidakbertanggungjawab atas kerugian

PT.SSU/VII/2019 adalah SuratPemberhentian Penggugat dalam kapasitas dan jabatan sebagai Direktur PT.SSU yang merupakan organ perseoran bukan dalam kapasitas sebagai pekerjasehingga tidaklah benar jika Tergugat mePHK Penggugat tetapi yang terjadiHalaman 26 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.SusPHI/2019/PN Kdiadalah Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Direktur yang tak lainmerupakan salah satu Direksi di PT SSU;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undangundang No40 tahun 2007 tentang Perseroaan

SSU bukan sebagai pekerja karena statusHalaman 27 dari 30 Putusan Sela Nomor 21 /Pdt.SusPHI/2019/PN KdiPenggugat sebagai pekerja telah putus sejak diangkatnya Penggugat sebagaiDirektur;Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian Penggugatsebagaimana surat No.24/DIR/PT.SSU/VII/2019 jabatan Penggugat adalahsebagai Direktur maka berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undangundang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (UUPT) jo.

., sebagai Direktur Utama Perseroan;Menimbang, bahwa Pasal huruf 4 Undang Undang Nomor: Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yangbertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuanperseroan serta mewakili perseroaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuaidengan ketentuan Anggaran Dasar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas WAKILPENGGUGAT, Selaku Direktur Utama Bank mempunyai kedudukan hukum(legal

Bahwa dalam suatu Perseroaan Terbatas adanya konsep hartakekayaan pribadi pemegang saham dipisahkan dari hartaperusahaan, sehingga dalam hal terjadi kerugian hanya akanmelibatkan harta sebatas yang disetorkan dalam bentukkepemilikan saham sebagaimana dengan penyetoran modalPerseroaan Terbatas ini akan dicantumkan dalam AnggaranDasar Perseroaan Terbatas dan terhadap aset pribadi yangkemudian disetorkan sebagai modal Perseroaan Terbatas harusdilakukan balik nama menjadi atas nama Perseroaan Terbatassebagaimana

kesengajaan yang menimbulkankerugian maka seseorang dapat dikatakan melakukan Perbuatan MelawanHUKUM 2222 nnn nn nnn nnn nnn nen nn nnn en nee nee eee eens Bahwa Ahli menerangkan namun ada beberapa alasan harusnya perbuatanmelawan hokum yaitu jika dalam keadaan terpaksa atau karena diperintahkanoleh UndangUndang, maka perbuatannya tidaklah termasuk ketegoriperbuatan metawan hukum ; Bahwa Ahli menerangkan hutang pajak suatu perusahaan, tidak dapat dimintapertanggung jawaban terhadap harta pembayaran pajak Perseroaan

Bahwa Ahli menerangkan juga Peranalogiam dengan Pasal 97 ayat (3) dan (5)UU PT. pada Prinsipnya : "Hutang pajak Perseroaan tidak dapat dituntutpembayarannya kepada Harta Pribadi Anggota Direksi, kKecuali dapat dibuktikanhutang Anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya dengan itikadbaik " ; Bahwa Ahli menerangkan sama juga dengan hartapribadi Anggota Dekom,Peranalogiam dengan ketentuan Pasal 114 ayat (8) dan ayat (5) UU PT :"Hutang pajak Perseroaan tidak dapat dituntut pertanggung jawabanHalaman

Perseroaan (Legal Entity) yang dinyatakan Pailit, telahdiatur secara Khusus atau Spsifik Datam BAB VII, Yakni Dalam Pasal 32 ayat(1) huruf b UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Ttata CaraPerpajakan, sebagaimana Dirubah Terakhir Dengan UU No.28 Tahun 2007 ; Bahwa Ahli menerangkan pada prinsipnya, tuntutan dan tanggung jawabpelunasan Pembayaran Hutang Pajak Perseroaan Baik Yang Tidak PailittMaupun Yang Dinyatakan Tidak Pailit, tidak dapat diambil atau menembusharta pribadi pemegang saham,