perusahaanpenyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antarapekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan ;Bahwa pada saat Penggugat menyampaikan kepada Ketua PUK SP LEMSPSI PT SANIPAK INDONESIA Bpk Sugeng menjawab "Saya Pelajari dulu",setelah beberapa hari Penggugat menanyakan lagi perihal tersebut kepadaBpk Sugeng dan pada saat itu Bapak Sugeng menyatakan bahwa "Aku kurangpaham Wal apa yang kamu tuntut ini, kamu aja sendiri ke Manajemen" ;10.Bahwa Penggugat menyampaikan Permohonan perunding

mengambil serta tanopa hak memindahkandatadata dokumen elektronik milik Penggugat yang dirahasiakan danmemindahkannya ke dalam flash disk, dimana selanjutnya datadataelektronik tersebut telah di gelembungkan atau dimark up sedemikianrupa dan digunakan Para Tergugat dalam perundingan bonus untukmenekan dan/atau memaksa Penggugat agar bersedia memberikanbonus sebesar 10 (sepuluh) kali upah;Bahwa dalam perundingan bonus Tahun 2013 tersebut Tergugat in casuquo Dedi Kurniadi adalah sebagai Ketua Tim Perunding

Dedi Kurniadi menyampaikan sebuah data berupa kertasselembar (hard copy) yang berisi rangkuman container Tahun 2012 untukdidiskusikan kepada team perunding dan data tersebut diterima oleh Sdr.Dedi Kurniadi dari Sdr.

Dedi Kurniadi selaku Ketua Team Perunding bonus Tahun2013, saya berikan masukan apa yang saya ketahui dan saya berikanpenjelasan terhadap Sdr. Dedi Kurniadi berdasarkan print out (hard copy)untuk disampaikan kepada Team Perunding dan dipertimbangkan;Bahwa berdasarkan atas bukti kronologis tersebut, sejak dari semulaTergugat sudah mengetahui siapa yang membuat data data yangdisebut sebagai Data Omzet Sales Perusahaan PT.

perusahaanpenyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antarapekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan ;Bahwa pada saat Penggugat menyampaikan kepada Ketua PUK SP LEMSPSI PT SANIPAK INDONESIA Bpk Sugeng menjawab "Saya Pelajari dulu",setelah beberapa hari Penggugat menanyakan lagi perihal tersebut kepadaBpk Sugeng dan pada saat itu Bapak Sugeng menyatakan bahwa "Aku kurangpaham Wal apa yang kamu tuntut ini, kamu aja sendiri ke Manajemen" ;10.Bahwa Penggugat menyampaikan Permohonan perunding

Kecuali Siti Ummu Riyadhotun dan Junardi masihbekerja.Ketua PUK serikat pekerja Saiful adalah Tergugat No. 25 penguruslainnya , Martini (bendahara) Tergugat 27, Aidil Kurnia Tergugat 19,Kurnia Tergugat 22, Susfa Erienta Tergugat 26, Joko Haris SetyonoTergugat 29, Maryudi Tergugat 35, semua aktifis organisasi yangmenjadi Tim Perunding Pengupahan dan Efesiensi Tahun 2012, gagaldalam perundingan diupayakan PHK sebagai tindak balasan dalamperkara a quo.

Penghargaan Masa Kerja: 15% x (Rp85.986.648,00 + Rp 23.885.180,00) = Rp 16.480.774,00 (sebelum pajak) ;Kompensasi PHK terhadap Tergugat 19 adalah Rp 126,352,602,00 (sebelumpajak) ;Bahwa oleh karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah melakukanitikad tidak baik sehingga merugikan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensimaka wajarlah bila Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum membayar3 x Rp 126.352.602,00 = Rp 379.057.806,00 (sebelum pajak), dikarenakan yangbersangkutan adalah tim perunding

Penghargaan Masa Kerja : 15% x (Rp85.986.648,00 + Rp 23.885.180,00) =Rp 16.480.774,00 (sebelum pajak) ;Kompensasi PHK terhadap Tergugat 22 adalah Rp 126,352,602,00 (sebelumpajak) ;Bahwa oleh karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah melakukanitikad tidak baik sehingga merugikan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensimaka wajarlah bila Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum membayar3 X Rp 126.352.602,00 = Rp 379.057.806,00 (sebelum pajak), dikarenakan yangbersangkutan adalah tim perunding

Penghargaan Masa Kerja : 15% x (Rp86.307.408,00 + Rp 23.974.280,00) = Rp 16.542.253,00 (sebelum pajak) ;Kompensasi PHK terhadap Tergugat 26 adalah Rp. 126,823,941 (sebelum pajak) ;Bahwa oleh karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah melakukanitikad tidak baik sehingga merugikan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensimaka wajarlah bila Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum membayar3 X Rp 126.823.941,00 = Rp 380.471.823,00 (sebelum pajak).dikarenakan yangbersangkutan adalah Tim Perunding

Kerja : 15% x (Rp103.740.174,00 + Rp 39.691.813,00) = Rp 21.263.471,00 (sebelum pajak);Kompensasi PHK terhadap Tergugat 35 adalah Rp163,019,946,00 (sebelumpajak) ;Bahwa oleh karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah melakukanitikad tidak baik sehingga merugikan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensimaka wajarlah bila Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihukum membayar3 x Rp 163.019.946,00 = Rp 497.088.333,00 (sebelum pajak), dikarenakan yangbersangkutan mewakili SPSI sebagai Tim Perunding

No.663 K/Pdt.Sus/2009adalah sebagai Team Perunding mewakili Tergugat dalamperundingan perjanjian kerja bersama antara Serikat pekerja tingkatperusahaan dengan Tergugat ;Oleh karenanya hal tersebut tidak dapat dijadikan salah satu dasarpertimbangan hukum Judex Facti untuk dapat menyimpulkan bahwaPT.Siloam Gleneagles Hospitals berubah badan hukum menjadiPT.Siloam Karya Sejahtera, karenanya para Pemohon Kasasi/paraTergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum JudexFacti tersebut, maka para

Fardi Sumarli yang dahulunyabertindak bagai team perunding PKB mewakili Tergugat , sekarangdiketahui jabatannya adalah sebagai Kepala Departemen SDM Tergugat II.Oleh karenanya hal tersebut tidak dapat dijadikan salah satu dasarpertimbangan hukum Judex Factie untuk dapat menyimpulkan bahwaPT.SILOAM GLENEAGLES HOSPITALS berubah badan hukum menjadiPT.SILOAM KARYA SEJAHTERA, karenanya para Pemohon Kasasi/paraTergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factietersebut, maka para Pemohon

Chandra Raharja yang dahulunyabertindak sebagai team perunding PKB mewakili Tergugat , sekarangdiketahui jabatannya adalah sebagai Kepala Departemen SDM Tergugat II;Oleh karenanya hal tersebut tidak dapat dijadikan salah satu dasarpertimbangan hukum Judex Factie untuk dapat menyimpulkan bahwaPT.SILOAM GLENEAGLES HOSPITALS berubah badan hukum menjadiPT.SILOAM KARYA SEJAHTERA, karenanya para Pemohon Kasasi/paraTergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex factietersebut, maka para

Departemen Dalam Negeri,Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Pajak, dan lainlain, dan diketuai olehDirjen Pertambangan Umum, kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikanterlebin dahulu dengan DPRRI dan BKPM melalui pengajuan naskah KontrakKarya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangan dan Energi(Menteri P&E) kepada DPRRI dan BKPM, adapun pembahasan segala ketentuanyang tercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding

Adapun pembahasan segala ketentuan yangtercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum. Atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan DPRRI yang ditanda tangani oleh Ketua DPRRI, disampaikankepada Presiden RI, lengkap dengan catatancatatannya.

Bahwa tidak benar Penggugat pernah menemui Tergugat 1 ABUJAHRI dan Tergugat 2 AJI SAPAR untuk mediasi atau perunding.8. Bahwa tidak benar Penggugat HM.TAHER ROHIM menyuruh pindahTergugat 1 ABU JAHRI dari tanah tersebut dengan imbalanRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).9. Bahwa benar Penggugat HM.TAHER ROHIM sering bermasalahdengan warga mambang karena sering mengambil tanah warga.10.

Pertambangan Umum, kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikanterlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Koordinasi PenanamanModal melalui pengajuan naskah Kontrak Karya yang telah diparaf oleh para pihak, olehMenteri Pertambangan dan Energi (Menteri P&E) kepada Dewan Perwakilan Rakyatdan Badan Koordinasi Penanaman Modal, adapun pembahasan segala ketentuan yangtercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DewanPerwakilan Rakyat yang bersangkutan bersama Tim Perunding

Adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalamnaskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRI yangbersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum. Atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan DPRRI yang ditanda tangani oleh Ketua DPRRI,disampaikan kepada Presiden RI, lengkap dengan catatancatatannya.Selanjutnya Ketua BKPM juga membuat surat rekomendasi untukdisampaikan kepada Presiden RI.

No. 83 K /Pdt.Sus/ 2010keterangan kedua belah pihak, sebelum dituangkan dalam bentuk Surat AnjuranMediator memeriksa bukt, meminta keterangan dan membuat Berita Acara Perunding anpada mediasi hari Senin tanggal 6 Juli 2009 yang mana pihak Termohon Kasasi/Tergugat yang hadir dan bertandatangan sebagai berikut:1. Humam Capital Manager Wilpos X, Sdr. Fajar Syaodih ;2. Asman Hubungan Industrial dan Penegakan Disiplin Wilpos X, Sdr. SyahrulZainuddin ;3. Kepala Kantor Pos Makassar, Sdr.

Putusan Nomor973 /B/PK/PJK/2013bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum;Bahwa atas dasar hasil pembahasan tersebut, suratrekomendasi/persetujuaan DPRRI yang ditanda tangani oleh KetuaDPRRI, disampaikan kepada Presiden RI, lengkap dengan catatancatatannya;Bahwa selanjutnya Ketua BKPM juga membuat Surat Rekomendasiuntuk disampaikan kepada Presiden RI;Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi / persetujuan dari DPR danBKPM, Presiden RI akan membuat surat pengesahan Kontrak Karya

keMediator pihak Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir sehingga pihak Mediatormengeluarkan ANJURAN DISNAKER dengan nomor : B.399/TK4/I/2011 tertanggal21 Januari 2011 P6;Bahwa, telah dijelaskan diatas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan pihakTergugat kepada pihak Penggugat tidak memenuhi pasal 151 & pasal 155 Uu No. 13tahun 2003 sehingga Penggugat mengajukan permohonan perundingan secara bipartiteguna membahar Pemutusan Hubungan Kerja terhapad Penggugat hal ini dibuktikandengan Surat Permohonan Perunding

Putusan Nomor 967/B/PK/PJK/2013Kontrak Karya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh MenteriPertambangan dan Energi (Menteri P&E) kepada DPRRI dan BKPM;Bahwa adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantumdalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbukabagi umum;Bahwa atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/ persetujuan DPRRI yang ditanda tangani oleh Ketua DPRRI,disampaikan kepada Presiden RI, lengkap dengan

Adapun pembahasan segala ketentuan yang tecantumdalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen,terobuka bagi umum. Atas dasar hasil pembahasan tersebut, suratrekomendasi/persetujuaan DPRRI yang ditanda tangani oleh KetuaDPRRI, disampaikan kepada Presiden RI, lengkap dengan catatancatatannya;Bahwa selanjutnya Ketua BKPM juga membuat Surat Rekomendasiuntuk disampaikan kepada Presiden Rl.

Adapunpembahasan segala ketentuan yang tercantum dalam naskahKontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRI yangbersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen,terouka bagi umum. Atas dasar hasil pembahasan tersebut,surat rekomendasi/persetujuan DPRRI yang ditanda tanganioleh Ketua DPRRI, disampaikan kepada Presiden RI, lengkapdengan catatancatatannya.

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak terpenuhi, makaserikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebihdari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaantersebut untuk mewakili perundingan dalam menyepakati penangguhan sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) ;2616).7).8).Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau ayat (5) tidakterpenuhi, maka para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh membentuktim perunding

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (4) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikatburuh dapat melakukan koalisi sehingga tercapaijumlah lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dariseluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebutuntuk mewakili perundingan dalam menyepakatipenangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) ;6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (4) atau ayat (5) tidak terpenuhi, maka parapekerja/ouruh dan serikat pekerja/serikat buruhmembentuk tim perunding

hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (4) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja/serikatburuh dapat melakukan koalisi sehingga tercapaijumlah lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dariseluruh jumlah pekerja/oburuh di perusahaan tersebutuntuk mewakili perundingan dalam menyepakatipenangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)346Ayat 6; Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalamayat (4) atau ayat (5) tidak terpenuhi, maka parapekerja/ouruh dan serikat pekerja/serikat buruhmembentuk tim perunding

;Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak terpenuhi,maka serikat pekerja /serikat buruh dapat melakukan koalisi sehinggatercapai jumlah lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlahpekerja/buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili perundingan dalammenyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayatDalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau ayat (5)tidak terpenuhi, maka para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhmembentuk tim perunding

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau ayat(5) tidak terpenuhi, maka para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannyaditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah pekerja/buruh dananggota masing masing serikat pekerja/ serikat buruh =;7).

., dan diketuai oleh Dirjen PertambanganUmum;Bahwa kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikan terlebihdahulu dengan DPRRI dan BKPM melalui pengajuan naskah KontrakKarya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangandan Energi (Menteri P&E) kepada DPRRI dan BKPM;Bahwa adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalamnaskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRI yangbersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum;Bahwa atas dasar hasil pembahasan

., dan diketuai oleh Dirjen PertambanganUmum;Bahwa kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikan terlebihdahulu dengan DPRRI dan BKPM melalui pengajuan naskah KontrakKarya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangandan Energi (Menteri P&E) kepada DPRRI dan BKPM;Bahwa adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalamnaskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRI yangbersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum;Bahwa atas dasar hasil pembahasan

., dan diketuai oleh DirjenPertambangan Umum;Bahwa kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikan terlebihdahulu dengan DPRRI dan BKPM melalui pengajuan naskah KontrakKarya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangandan Energi (Menteri P&E) kepada DPRRI dan BKPM;Bahwa adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantum dalamnaskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRI yangbersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum;Bahwa atas dasar hasil pembahasan

Departemen Dalam Negeri,Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Pajak, dan lainlain, dan diketuai olehDirjen Pertambangan Umum, kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikanterlebin dahulu dengan DPRRI dan BKPM melalui pengajuan naskah KontrakKarya yang telah diparaf oleh para pihak, oleh Menteri Pertambangan dan Energi(Menteri P&E) kepada DPRRI dan BKPM, adapun pembahasan segala ketentuanyang tercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding

Adapun pembahasan segala ketentuan yangtercantum dalam naskah Konitrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum. Atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan DPRRI yang ditanda tangani oleh Ketua DPRRI, disampaikankepada Presiden RI, lengkap dengan catatancatatannya.

Departemen Dalam Negeri,Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Pajak, dan lainlain, dan diketuai olehDirjen Pertambangan Umum, kemudian pembuatan Kontrak Karya dikonsultasikanterlebin dahulu dengan DPRRI dan BKPM melalui pengajuan naskah KontrakKarya yang telah diparaf oleh para pihak, olen Menteri Pertambangan dan Energi(Menteri P&E) kepada DPRRI dan BKPM, adapun pembahasan segala ketentuanyang tercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding

Adapun pembahasan segala ketentuan yangtercantum dalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen, terbuka bagiumum. Atas dasar hasil pembahasan tersebut, surat rekomendasi/persetujuan DPRRI yang ditanda tangani oleh Ketua DPRRI, disampaikankepada Presiden RI, lengkap dengan catatancatatannya.

Putusan Nomor 969 B/PK/PJK/2013Menteri Pertambangan dan Energi (Menteri P&E) kepada DPRRIdan BKPM:Bahwa adapun pembahasan segala ketentuan yang tercantumdalam naskah Kontrak Karya, dalam sidangsidang Komisi DPRRIyang bersangkutan bersama Tim Perunding Interdepartemen,terbuka bagi umum;Bahwa atas dasar hasil pembahasan tersebut, suratrekomendasi/persetujuan DPRRI yang ditanda tangani oleh KetuaDPRRI, disampaikan kepada Presiden RI, lengkap dengancatatancatatannya;:Bahwa selanjutnya Ketua BKPM juga