Put Nomor 2477 K/Pdt/201213.Bahwa kerugian lainnya adalah potensial loss ataukeuntungan yang diharapkan sekiranya uang bonus/tantiemme tersebut tidak dibagikan kepada Para Tergugat,tetapi dimanfaatkan untuk tambahan modal usaha bagiPenggugat, oleh karena itu Para Tergugat dimaksud wajibuntuk menanggung kerugian potensial loss tersebut.Kerugian berupa potensial loss tersebut adalah pantasapabila dihitung dengan menggunakan bunga sebesar 20%per tahun yang dihitung sejak bulan Juli 2008 sampai dengandiajukannya

untuk memberikan bonus tanpa melalui RUPSmerupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa sesuai dengan bukti P.4b tentang perintah untuk melakukantransfer dari rekening Penggugat ke rekening pribadi para Tergugat yangdicairkan untuk bonus, merupakan uang Pemohon Kasasi/Penggugat, makaPara Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian atas pembayaranbonus tersebut;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tuntutan Penggugatpada petitum 2 dan 3 dapat dikabulkan;2223Bahwa petitum 5 tentang kerugian berupa potensial

Bahwa menurut Munir Fuady dalam bukunya kontrak baku yang sengajadidesain untuk memberatkan salah satu pihak potensial untuk melanggarprinsip iktikad baik (vide pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) dan juga potensialbertentangan dengan asas kepatutan dan menurut doktrin, jika kontraktersebut berat sebelah, maka kontrak itu atau sebagian kontrak tersebutbatal demi hukum atau dapat dibatalkan, dan terhadap kontrak baku berupaHal. 2 dari 9 hal.

Bahwa menurut Munir Fudy dalam bukunya Kontrak Baku yang sengajadidesain untuk memberatkan salah satu pihak potensial untuk melanggarprinsip iktikad baik (vide Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) dan juga potensialbertentangan dengan asas kepatutan dan menurut doktrin, jika kontraktersebut berat sebelah, maka kontrak itu atau sebagian kontrak tersebutbatal demi hukum atau dapat dibatalkan, dan terhadap kontrak baku berupaperjanjian kredit bank ada banyak klausulaklausula yang sangatmemberatkan salah satu

No. 503 K/Pid/2010 Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tentang Hukumnya pada halaman 7 alinea 3 yang berbunyisebagai berikut; Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan dianggap kurang setimpaldengan kesalahan para Terdakwa kecuali menerima halhal yangmemberatkan dan meringankan seperti telah dipertimbangkan Hakimtingkat pertama masih terdapat faktafakta yang memberatkan lagiyaltu: Perbuatan para Terdakwa potensial menimbulkan keresahan danberbahaya kepada orang lain serta

Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru yangmengatakan para Terdakwa potensial menimbulkan keresahan danberbahaya kepada orang lain membawa dan menggunakan senjata tajam.Adapun Para Terdakwa membawa senjata tajam bukanlah ada niat ataupunmaksud Para Terdakwa untuk menimbulkan keresahan kepada masyarakat /orang lain terlebin kepada Tiraman Simangunsong akan tetapi adalahsebagaimana telah diuraikan di atas, adapun parang tersebut dipergunakanHal. 7 dari 10 hal. Put.

Kemudian dibacakan suratpermohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon,calon istrinya dan orang tua dari calon istri agar menangguhkan pernikahanhingga usianya Aman Saputro cukup berusia 19 tahun karena perkawinandibawah umur ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhentipendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul bebanekonomi, sosial dan psikoligis dan potensial terjadi perselisihan

dalam memeriksa permohonan ini,berdasarkan pada PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon,calon istrinya dan orang tua dari calon istri agar menangguhkan pernikahanhingga usia Aman Saputro cukup berusia 19 tahun karena perkawinan dibawahumur dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhentipendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul bebanekonomi, sosial dan psikoligis dan potensial

bahwa rentang waktu antarausia tersebut dan batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukanundangundang (usia 19 tahun bagi calon mempelai pria) merupakan jumlahselisih waktu yang masih dapat ditolerir adanya demi terwujudnya kondisi idealsebagaimana diharapkan oleh undangundang dalam hal kesehatan calonmempelai pria, karenanya anak Pemohon dipandang mampu untuk mengikattali perkawinan;Menimbang, di sisi lain dalam hal ini terdapat madarat (kondisi yangbersifat membahayakan/destruktif) yang potensial

Anak Pemohon dan calon istrinya amat potensial untukmengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan = yaknihubungan badan/hubungan seksual di luar pernikahan. Dengandemikian, menunda pernikahan justru akan semakin membukajalan bagi keduanya melakukan perbuatan dosa;2. Kesucian agama yang dianut semakin ternoda;3. Terhalangnya anak Pemohon dan calon istrinya melakukanperkawinan yang sah dan tercatat dapat mengakibatkanpenegakan hak anak yang ada dalam kandungan si calon istriterabaikan.

Fakta itulah yang menurut hakim potensial menimbulkankemudharatan apabila Julia binti Muhammad Ali tidak segera dinikahkan;Menimbang, bahwa pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa apabilaJulia binti Muhammad Ali melangsungkan perkawinan pada usia yang baru 18tahun dan dengan tingkat pendidikan tamat SLTP dan putus sekolah di Kelas 2SLTA, maka ia akan mengalami berbagai kesulitan menjalankan peran sebagaiseorang ibu mendampingi pendidikan anak sebagaimana dikehendaki dalamkonsep pendidikan modern

Menimbang, bahwa pergaulan bebas selain memiliki implikasi primerpada diri pelakunya, khususnya perempuan karena akan menanggung aibsosial yang lebih berat, juga berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak lain,misalnya anak jika pergaulan bebas tersebut berakibat kehamilan di luar nikah.Bahkan lebih jauh lagi, akan berakibat pada rusaknya tatanan sosial yangberimplikasi sekunder pada dekadensi moral generasi muda bahkan moralbangsa;Menimbang, bahwa dengan demikian, hakim menilai bahwakemudharatan yang potensial

timbul apabila pernikahan Julia binti MuhammadAli harus lebih dulu menunggu usianya genap 19 tahun, akan lebih berat jikadibandingkan dengan kemudharatan yang potensial timbul dengan menikahkanpada usia yang saat ini 18 tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebutdi muka, dapat disimpulkan bahwa meskipun Julia binti Muhammad Ali baruberusia 18 tahun, namun; (i) secara subtantif Julia binti Muhammad Ali telahmemenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundangundanganmengenai

syarat calon mempelai perempuan yang masak raga dan jiwanya,yang ditandai dengan kedewasaan fisik dan kesiapan mental dan intelektualnyauntuk menikah; (il) mudharat yang potensial ditimbulkan jika pernikahan Juliabinti Muhammad Ali ditunda hingga ia genap berusia 19 tahun lebih besardibandingkan mudharat yang potensial ditimbulkan jika ia dinikahkan padausianya yang sekarang;Menimbang, bahwa kedua calon mempelai Samasama beragama Islam,tidak ada hubungan nasab/ sedarah serta tidak ada halangan atau

Data kebijakan : data yang berkaitan dengan isuisu potensial dibidang kehutanan untuk menemukan peluangpeluang pemanfaatanhasil hutan (kayu dan bukan kayu) dan kawasan hutan di KabupatenAsmat dikaitkan antara potensi yang ada dengan peraturan di bidangkehutanan yang berhubungan dengan pengelolaan hutan dankawasan hutan ;b. Kondisi fisik dan kawasan hutan yaitu data tentang keadaan riil hutandan kawasan hutan saat pekerjaan pengumpulan data dilakukan yangmemuat data sekunder dan tata primer ;c.

Nomor 1637 K/PID.SUS/2017Data Base, Data Potensial Kehutanan Dinas Kehutanan KabupatenAsmat senilai Rp1.595.000.000,00 CV.

Nomor 1637 K/PID.SUS/20173. 1 (satu) Bundel foto copi Dokumen Usulan Teknis ;e Akta Notarif Pendirian Cabang Perseroan Komanditer Tanggal, 09Mei 2012 ;1 (satu) Bundel foto copi dokumen Rincian Biaya Personil dan NonPersonil Penyusunan Data Base, Data Potensial Kehutanan DinasKehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012 CV.

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) Bundel foto copi DPPASKPD Tahun Anggaran 2012 DinasKehutanan Kabupaten Asmat Nomor : 024/DPPA/2.02.01/2012 tanggal15 Agustus 2012 ;2. 1 (satu) Bundel foto copi dokumen Surat Perjanjian Kerja/KontrakNomor : 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012 PenyusunanData Base, Data Potensial Kehutanan Dinas Kehutanan KabupatenAsmat senilai Rp1.595.000.000,00 CV.

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) Bundel foto copi DPPASKPD Tahun Anggaran 2012 DinasKehutanan Kabupaten Asmat Nomor : 024/DPPA/2.02.01/2012 tanggal15 Agustus 2012:2. 1 (satu) Bundel foto copi dokumen Surat Perjanjian Kerja/KontrakNomor : 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012 PenyusunanData Base, Data Potensial Kehutanan Dinas Kehutanan KabupatenAsmat senilai Rp1.595.000.000,00 CV.

Penetapan No.139/Padt.P/2019/PA.DpMenimbang, di sisi lain dalam hal ini terdapat madarat (kondisi yang bersifatmembahayakan/destruktif) yang potensial terjadi jika perkawinan tidak segeradilangsungkan.

Madarat dimaksud berupa anak Pemohon dan calon istrinyasangat potensial untuk mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan yaknihubungan badan/hubungan seksual (Sexual intercourse) di luar pernikahan.Dengan demikian, menunda pernikahan justru akan semakin membuka jalan bagikeduanya melakukan perbuatan dosa.

Pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnistanaman jagung, sorghum, gandum dan serealia potensial lainnya;e. Pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman jagung, sorghum,gandum dan serealia potensial lainnya;f.

Pemberian pelayanan teknis penelitian tanaman jagung, sorghum, gandumdan serealia potensial lainnya.Oleh karena itu wajar secara hukum Terbanding dalam persidangan semulamengajukan gugatan rekonpensi kepada Pembanding (Penggugat).Mengenai Gugatan RekonpensiBahwa dalam gugatan Rekonpensi semula, Penggugat Rekonpensimengajukan permohonan sebagai berikut:DALAM REKONPENSI1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;2) Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum;3)

1 (Satu) eksemplar fotocopy DPS (Daftar Pemilin Sementara) Pemilinan Kepala Daerah Bupati danWakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011 TPS 2 dan TPS 5Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten BengkuluTengah;1 (Satu) eksemplar foto copy DPT (Daftar Pemilih tetap) Pemilihan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 TPS 2 dan TPS 5 DesaPondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah(sebagai bukti pembanding);1 (Satu) eksemplar foto copy DP4 (Daftar Penduduk Potensial

5 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok KelapaKabupaten Bengkulu Tengah;2 (Dua) lembar Berita Acara pembagian wilayah tugas PPS untukpendataan mata pilin perTPS Desa Pondok Kelapa Kecamatan PondokKelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;1 (Satu) eksemplar fotokopi DPT (Daftar Pemilin Tetap) Pemilinan KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 TPS 2 dan TPS 5 DesaPondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah(sebagai bukti pembanding);1 (Satu) eksemplar fotokopi DP4 (Daftar Penduduk Potensial

5 Desa Pondok KelapaKecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;2 (Dua) lembar Berita Acara pembagian wilayah tugas PPS untukpendataan mata pilin perTPS Desa Pondok Kelapa Kecamatan PondokKelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;1 (Satu) eksemplar fotokopi DPT (Daftar Pemilih Tetap) PemilihanKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 TPS 2 dan TPS 5Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten BengkuluTengah (sebagai bukti pembanding);1 (Satu) eksemplar fotokopi DP4 (Daftar Penduduk Potensial

No. 271 K/TUN/2009.22.Bahwa Penggugat sudah mendapatkan investor/partner potensial (PotencialPartners) dari Korea yang telah siap menyertakan modal pada Penggugatdan Penggugat telah mengadakan kesepakatan bersama dengan Potencialpartners tersebut dalam pendanaan untuk melaksanakan proyek jalan tolCiranjang Padalarang, namun sayangnya Tergugat sudah terburuburumenerbitkan Surat Keputusan a quo sehingga Potencial Partners dari Koreayang sudah siap ikut mendanai proyek pembangunan jalan tol tersebutbersikap

KEDUA1.Bahwa gugatan ini diajukan sematamata hanya untuk memberikankepastian hukum dan melindungi hak Pemohon Kasasi sebagai pemenanglelang, karena penetapan pemenang lelang secara hukum bersifat tetap dantidak dapat dicabut atau dibatalkan, selain itu gugatan ini bertujuan agarPemohon Kasasi dapat segera melanjutkan kembali pelaksanaanpembangunan proyek jalan tol ruas Ciranjang Padalarang yang sempattertunda karena Pemohon Kasasi selama ini harus melakukan pembenahaninternal perusahaan dan mencari potensial

Gde Oka.Bahwa karena Pemohon kasasi masih melakukan pembenahan internal danmencari potensial partners baru sehingga Pemohon Kasasi dengan sangatterpaksa belum dapat melaksanakan perjanjian vide Bukti P11, atas dasaritu Termohon Kasasi menerbitkan Surat Keputusan vide Bukti P1, namunanehnya ketika Pemohon Kasasi sudah selesai melakukan pembenahaninternal perseroan dan sudah mendapatkan potensial partners baru,Termohon Kasasi dengan sewenangwenang menggunakan kekuasaannyauntuk tidak lagi melanjutkan

Gde Oka salah satu direksi dan pemegangsaham mayoritas sehingga mau tidak mau suka atau tidak suka PemohonKasasi harus melakukan pembenahan internal dan mencari potensialpartners baru untuk membantu pelaksaan proyek pengadaan Jalan Tolsehingga Pemohon Kasasi dengan sangat terpaksa tidak dapatmelaksanakan perjanjian yang sudah terlanjur ditandatangani, namunketika Pemohon Kasasi sudah selesai melakukan pembenahan internaldan sudah mendapatkan potensial partners perusahaan dari Negara KoreaSelatan,

Bahwa rincian yang dihitung oleh pihak Tergugat (PT BPR PermataSedana) selaku dibetur terhadap jumlah pinjaman Penggugat dalam hal iniselaku debitur sangat memberatkan Penggugat yang sifatnya sepihak tanpamengedepankan nilainilai kKepatutan dan azas keadilan kredit yang dibuatTergugat , sebab menurut Munir Fuady dalam bukunya, Kontrak Hukumyang sengaja di desain untuk memberatkan salah satu pihak potensial untukmelanggar prinsip ikhtikad baik (vide Pasal 1338 ayat 3 Kitab UndangUndang Hukum Perdata

) dan juga potensial bertentangan dengan azaskepatutan dan menurut doktrin, jika kontrak tersebut berat sebelah, makakontrak itu atau sebagian kontrak tersebut batal demi hukum atau dapatdibatalkan dan terhadap kontrak hukum berupa perjanjian kredit Bank danbanyak klausula yang sangat memberatkan salah satu pihak khususnyamemberatkan pihak nasabah menerima kredit;.

terimakasin Tergugat terhadap upayaupaya dan hasil jerih payah yang diperjuangkan Penggugat, sehingga Penggugat sering kecewa ;Bahwa pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi hanya karena masalahekonomi, hingga persoalan tersebut sampai terdengar dengan pihak keluargaPenggugat maupun Tergugat, dari pihak keluarga sudah sering mengingatkanagar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat tetap rukun dengan akantetapi Tergugat sangat berkeras dengan pendiriannya yang selalumenganggab bahwa Penggugat tidak potensial

tetapi Penggugatmenganggap hal tersebut adalah sebagai adaptasi antara Penggugat dan Tergugatakan tetapi salah paham tersebut semakin berkembang sehingga masingmasing tidakdapat mengontrol emosi sehingga Penggugat dan Tergugat terjadipertengkaran/percekcokan, Tergugat terlalu banyak kemauannya, dan ketika Penggugatmengajak Tergugat untuk berdomisili tetap di Lampung, Tergugat tidak mau, sehinggapertengkaran dan percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, apalagi Penggugatdianggap Tergugat tidak potensial

Penetapan No.139/Padt.P/2019/PA.Dpkesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalanibahtera rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon danketerangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masihberusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadisuami bagi calon istrinya;Menimbang, di sisi lain dalam hal ini terdapat madarat (kondisi yang bersifatmembahayakan/destruktif) yang potensial terjadi jika perkawinan

Madarat dimaksud berupa anak Pemohon dan calon istrinyasangat potensial untuk mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan yaknihubungan badan/hubungan seksual (Sexual intercourse) di luar pernikahan.Dengan demikian, menunda pernikahan justru akan semakin membuka jalan bagikeduanya melakukan perbuatan dosa.

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RepublikIndonesia dan ketentuan Pasal 1 angka 4 PERMA No. 1 Tahun 2011Tentang Hak Uji Materiil, pada pokoknya Para Pemohon pengujianperaturan perundangundangan terhadap undangundang adalahperorangan warga negara Indonesia yang hakhaknya dirugikan denganberlakunya norma peraturan perundangundangan di bawah undangundang;Bahwa, Para Pemohon hakhaknya telah dirugikan baik secara konkrit danfaktual maupun potensial

Bahwa Para Pemohon merupakan Narapidana yang berdasarkan ketentuanPasal 27 UUD 1945 dan Pasal 14 ayat (1) UU No 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan, memiliki hak hak baik secara konstitusional maupunsecara positif Normatif harus dilaksanakan serta diberikan, akan tetapi ParaPemohon telah dirugikan secara potensial dengan diberlakukannyaketentuan Pasal 34A ayat (1) huruf a,b, ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 34Bayat (2), Pasal 36A ayat (1) dan ayat (3) huruf b dan c, serta Pasal 483A ayat(1) huruf a

PHANG ELON RUSMAN, masingmasing dalamkapasitasnya sebagai Narapidana, oleh karenanya bertindak untuk dan atasnama pribadi;Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telahmendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagaiberikut: Bahwa, Para Pemohon hakhaknya telah dirugikan baik secara konkritdan faktual maupun potensial atas pemberlakuan Pasal 34A ayat (1) huruf a, b,ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 34B ayat (2), Pasal 36A ayat (1) dan ayat (3) hurufb dan c, serta Pasal 43A ayat

dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi yaitu UndangUndang Nomor 12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkanhalhal sebagai berikut: Bahwa Pemohon merupakan Narapidana yang berdasarkan ketentuanPasal 27 UUD 1945 dan Pasal 14 ayat (1) UU No 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan, memiliki hak hak baik secara konstitusional maupunsecara positif Normatif harus dilaksanakan serta diberikan, akan tetapi ParaPemohon telah dirugikan secara potensial

pengobatan bagi isteri dan anak.Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan ketentuan syari dannorma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di atas menghendakipembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya.Dengan demikian, apabila pembebanan jumlah nafkah iddah berdasarkanfaktor pertama, maka Majelis Hakim akan berdasar pada kemampuan riilTergugat saat ini sebagai wiraswasta dan kondisi rill Tergugat saat ini sehinggaMajelis Hakim menilai Tergugat berdasarkan kemampuan aktual dankemampuan potensial

Potensi tersebut dinilalHal. 34 dari 43 Putusan No. 06/Pdt.G/2021/PA.MrkHal. 34 dari 43 Putusan No.06/Pdt.G/2021/PA.MrkHal. 34 dari 43 Putusan No. 06/Pdt.G/2021/PA.MrkHal. 34 dari 43 Putusan No.06/Padt.G/2021/PA.Mrkmenurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lainlain yang menurutkelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja danberpenghasilan.Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan potensial, maka Tergugatmasih berusia 44 tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifatpermanen

Dengan demikian, meskipun terdapat fakta perihal Tergugat yangbekerja sebagai wiraswasta yang tidak memiliki penghasilan tetapsebagaimana pekerja tetap, namun Tergugat tetap harus dinilai sebagai orangyang mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, tidakterhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan, serta memilikikemampuan potensial untuk menambah penghasilannya di luar penghasilanyang sudah ada.Menimbang, bahwa berdasarkan faktor kedua perihal kebiasaan yangdiberikan suami

kenangkenangan bagi isteri yang diceraikan yangdiberikan hanya satu kali sehingga besaran mutah ditetapkan dengan nilaikepatutan dan kelayakan yang seimbang dan ideal bagi Seorang isteri.Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketidaksanggupan Tergugatmemberikan mutah merupakan itikad yang tidak baik dari Tergugat, apabiladihubungkan dengan lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga sejaktahun 2001 hingga sekarang, apalagi dengan melihat kemampuan aktualTergugat sebagai wiraswasta dan kemampuan potensial

Pada sisi yang lain, Majelis Hakim menilaituntutan Penggugat tentang mutah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)tidaklah berlebihnan dan telah memenuhi konsep maruf dalam perceraian dantelah bersesuaian dengan fungsi mutah sebagai kenangkenangan bagi isteriyang ditalak oleh suami.Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan kemampuan aktualdan potensial Tergugat serta fungsi mutah sebagai hadiah, kenangkenangan,bagi istri yang diceraikan, maka Majelis Hakim berpendapat sudah pantas dantelah sesuai

Saksi IrnSOFYAN Bin KASNEN, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi mengetahui pekerjaan penyiapan di sarana danpasarana pemukiman Desa potensial Trumon Kab.

Saksi RAHMAD Bin ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi mengetahui pekerjaan penyiapan di sarana danpasarana pemukiman Desa potensial Trumon Kab. Aceh Selatanyang bersumber dari anggaran APBA tahun 2009, karena saksisaat itu sebagai bendahara pengeluaran di Dinas Tenaga Kerjadan Mobilitas Penduduk Prov.

NAD;= Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan PenyiapanPrasarana dan Sarana Permukiman di Desa Potensial Trumontersebut Terdakwa Il. Ir. Fakhruddin Bin Muhammad Amin Putehtelah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran padaDisnakermobduk Prov.

Maka menurut Majelis Hakim unsur tersebut dapat lebihobyektif apabila dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa dalammenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan masingmasing ParaTerdakwa dalam kegiatan kegiatan Penyiapan Prasarana danSarana Permukiman di Desa Potensial Trumon Kab. Aceh Selatansebagaimana telah disebutkan diatas.

Pertama, Juni 2005, hal. 38);Menimbang, bahwa dalam kegiatan Penyiapan Prasaranadan Sarana Permukiman yang berlokasi di Desa Potensial TrumonKabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009 pada Dinas TenagaKerja Dan Mobilitas Penduduk Prov. NAD Terdakwa I. M. Syarief BinMuhammad Ajad selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa,sedangkan Terdakwa Il. Ir.

Bahwa namun demikian, pada kenyataannya PEMOHON PKPUmasih memiliki sumber daya potensial berupa asetaset yang masihdapat digunakan secara maksimal dan juga saat ini telah memiliki caloninvestor baru untuk menjalankan kegiatan usahanya kembali.4.

Bahwa PEMOHON PKPU percaya bahwa PEMOHON PKPU telahmemiliki langkahlangkah strategis untuk tetap melanjutkan usahanyadan menyelesaikan selurun kewajibannya kepada para kreditur,termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara masuknya calon investorbaru yang sangat potensial bagi PEMOHON PKPU.6. Bahwa PEMOHON PKPU dapat membangkitkan kembali kegiatanusahanya dan dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepadapara kreditur apabila Permohonan Pernyataan PKPU ini dikabulkan.7.

Kemudian dibacakan suratpermohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon,calon suaminya dan orang tua dari calon suami agar menangguhkanpernikahan hingga usianya Widia Kartika Putri cukup berusia 19 tahun karenaperkawinan dibawah umur ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anakakan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampumemikul beban ekonomi, sosial dan psikoligis dan potensial terjadi perselisihandan

memeriksa permohonan ini,berdasarkan pada PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman MengadiliPermohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon,calon suaminya dan orang tua dari calon suami agar menangguhkanpernikahan hingga usia Widia Kartika Putri cukup berusia 19 tahun karenaperkawinan dibawah umur dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akanberhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampumemikul beban ekonomi, sosial dan psikoligis dan potensial

Data kebijakan : data yang berkaitan dengan isuisu potensial di bidangkehutanan untuk menemukan peluangpeluang pemanfaatan hasil hutan13(kayu dan bukan kayu) dan kawasan hutan di Kabupaten Asmat dikaitkanantara potensi yang ada dengan peraturan di bidang kehutanan yangberhubungan dengan pengelolaan hutan dan kawasan hutanb. Kondisi fisik dan kawasan hutan yaitu data tentang keadaan riil hutan dankawasan hutan saat pekerjaan pengumpulan data dilakukan yang memuatdata sekunder dan tata primer.c.

Untuk hal ini yang tidak ada dalam hasil tersebutadalah:a.Data kebijakan : data yang berkaitan dengan isuisu potensial di bidangkehutanan untuk menemukan peluangpeluang pemanfaatan hasil hutan(kayu dan bukan kayu) dan kawasan hutan di Kabupaten Asmat dikaitkanantara potensi yang ada dengan peraturan di bidang kehutanan yangberhubungan dengan pengelolaan hutan dan kawasan hutan.

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) Bundel foto copi DPPASKPD Tahun Anggaran 2012 DinasKehutanan Kabupaten Asmat Nomor : 024/DPPA/2.02.01/2012 tanggal15 Agustus 20121 (satu) Bundel foto copi dokumen Surat Perjanjian Kerja/KontrakNomor : 1.c/01.16/SPK/KPBJ/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012 PenyusunanData Base, Data Potensial Kehutanan Dinas Kehutanan KabupatenAsmat senilai Rp. 1.595.000.000, CV.

KHALIFA ARTA1 (satu) Bundel foto copi dokumen Perincian Penerimaan danPengeluaran Per Rekening dalam Pekerjaan Penyusunan Data Base,Data Potensial Kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat tanggal31 Agustus 2012 dengan lampiran Berita Acara Pembayaran UangMuka 20 % Nomor : 900/03/DINHUT/VI/2012 tanggal 04 Juni2012sebesar Rp. 319.000.000,, Berita Acara Pembayaran Angsuran 50% Nomor : 900/20/DINHUT /VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 sebesar Rp.478.500.000, dan Berita Acara Pembayaran Angsuran Akhir 50