Terdakwa SURIYONO alias YON menjanjikanpara TKI akan mempekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di negaraMalaysia dengan gaji 800 ringgit namun selama 4 (empat) bulan gaji pertamaakan dipotong sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan; Bahwa Terdakwa SURIYONO alias YON dan Terdakwa I SUPILAILYalias IBU ELI dalam memberangkatan para CTKI tersebut secara perorangandan tidak melalui PPTKIS resmi;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a Jo.

Nomor 284 K/PID.SUS/2016 Bahwa Terdakwa SURIYONO alias YON dan Terdakwa II SUPILAILYalias IBU ELI dalam memberangkatan para CTKI tersebut secara perorangandan tidak melalui PPTKIS resmi; Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertai dengandokumendokumen yang seharusnya dimiliki oleh seorang TKI yaitu antaralain Sertifikat Kompotensi Kerja, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan TKI,KTKLN dan juga tidak disertai dengan program perlindungan Asuransi;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan

Terdakwa SURIYONO alias YON menjanjikanpara TKI akan mempekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di negaraMalaysia dengan gaji 800 ringgit namun selama 4 (empat) bulan gaji pertamaakan dipotong sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan; Bahwa Terdakwa SURIYONO alias YON dan Terdakwa II SUPILAILYalias IBU ELI dalam memberangkatan para CTKI tersebut secara perorangandan tidak melalui PPTKIS resmi; Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertai dengandokumendokumen yang seharusnya dimiliki

Terdakwa SURIYONO alias YON menjanjikanpara TKI akan mempekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di negaraMalaysia dengan gaji 800 ringgit namun selama 4 (empat) bulan gaji pertamaakan dipotong sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan; Bahwa Terdakwa SURIYONO alias YON dan Terdakwa I SUPILAILYalias IBU ELI dalam memberangkatan para CTKI tersebut secara perorangandan tidak melalui PPTKIS resmi; Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertai dengandokumendokumen yang seharusnya dimiliki

Bahwa tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke Indonesia keluar negeriyang dapat merekrut adalah Pelaksana penempatan Tenaga kerja swasta (PPTKIS)yang mana penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar negeriyakni perusahaan yang memiliki cabang diluar negeri yang memiliki ijin tertulis darimenteri Tenaga Kerja.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 TentangPenempatan dan Perlindungan

TKI; Perjanjian kerja; dan EKTKLN.Bahwa apabila salah satu dari persyaratan yang telah ditentukan tidak terpenuhisebagaimana yang telah diatur dalam undangundang maka calon TKI tersebutdapat berangkat namun calon TKI tersebut berangkat tidak syah (ilegal);Bahwa menurut Pasal 10 UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri yang dapat menempatkanTenaga Kerja Indonesia diluar Negeri adalah Pemerintah (BNP2TKI) dan PelaksanaPenempatan TKI Swasta (PPTKIS

), dan juga berdasarkan pasal 26 UU RI No. 39Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia ke LuarNegeri selain oleh Pemerintah dan PPTKIS, perusahaan dapat menempatkan TKI diluar negeri untuk kepentingan perusahaannya sendiri atas dasar izin tertulis dariMenteri (TKI UKPS) dan TKI Profesional Mandiri (Pasal 105 dan Pasal 106 UU RINo. 39 Tahun 2004) seperti guru, dokter, tenaga IT, dan orangorang yang punyakeahlian disertai dengan bukti sertifikat;Halaman 6 dari 12 Putusan

Nomor: 407/Pid.Sus/2016/PN BimBahwa untuk tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipersangkakanmelakukan tindak pidana orang perorangan dilarang menempatkan Warga NegaraIndonesia untuk bekerja di luar negeri dikarenakan ketiga terdakwa tersebut bukanmerupakan PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dantidak ada memiliki ijin yang resmi untuk memberangkatkan warga negara indonesiauntuk bekerja di luar negeri.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.Menimbang

GIP selaku PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) atau PerusahaanJasa Tenaga Kerja Indonesia(PJUTKI) dalam usahanya memilikiijin usaha antara lain berupa :.

GIP selaku PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) atau PerusahaanJasa Tenaga Kerja Indonesia(PJTKI) dalam usahanya memilikiijin usaha antara lain berupa :.

GIP selaku PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) atau PerusahaanJasa Tenaga Kerja Indonesia(PUTKI) dalam usahanya memilikiijin usaha antara lain berupa :.

GIP Nomor 117 / GIP / MDN /VIIl / 2012 tentang pemberhentan KepalaCabang PPTKIS PT. GIP Di Provinsi NTTtanggal 7 Juni 2012 .42.1 (satu) lembar surat pengantar rebkrut(SPR) PT.

GIP Nomor 117 / GIP / MDN /VIIl / 2012 tentang pemberhentan KepalaCabang PPTKIS PT. GIP Di Provinsi NTTtanggal 7 Juni 2012.42.1 (satu) lembar surat pengantar rebkrut(SPR) PT.

Dansesual Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2011Pasal 3 disebutkan PPTKIS yang kedudukan kantor pusatnya di luarWilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dapat merekrut calon TKIwajib membentuk kantor cabang PPTKIS yang bersangkutan, PPTKISsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dariDinas Provinsi.

Dan untuk pendirian PPTKIS terdapat persayaranpersyaratan terntentu yang harus dipenuhi da jika PJTKI telah melaporkanke Disnaker maka kantor PJTKI tersebut akan mendapatkan ID dengantujuan siapa yang bertanggung jawab jelas terhadappemberangkatan/penempatan pekerja migran ini, jika tidak mempunyai Idmaka yang bertanggung jawab adalah perorangan/yang merekrut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan

Dan sesuaiPeraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3disebutkan PPTKIS yang kedudukan kantor pusatnya di luar WilayahProvinsi Nusa Tenggara Barat untuk dapat merekrut calon TKI wajibmembentuk kantor cabang PPTKIS yang bersangkutan, PPTKISsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dariDinas Provinsi.

Dan untuk pendirian PPTKIS terdapat persayaranpersyaratan terntentu yang harus dipenuhi da jika PJTKI telahmelaporkan ke Disnaker maka kantor PJTKI tersebut akan mendapatkanID dengan tujuan siapa yang bertanggung jawab jelas terhadappemberangkatan/penempatan pekerja migran ini, jika tidak mempunyai Idmaka yang bertanggung jawab adalah perorangan/yang merekrut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melaksanakanpenempatan pekerja migran Indonesia telah terpenuhi pada perbuatanterdakwa;.Ad.3.Unsur

Semarang, yangtidak tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi danKependudukan Propensi Jawa Tengah yang digunakan untukmenempatkan/merekrut warga negara Indonesia untuk bekerja di luarnegeri, dan juga tidak mempunyai izin pendirian PPTKIS (PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang dikeluarkan oleh DinasTenaga Kerja dan Kependudukan Propensi Jawa Tengah dan juga tidakmempunyai Surat Perintah Rekrut (SPR) dari Disnakertran Propinsi JawaTengah, dimana terdakwa dalam melakukan

Semarang, yangtidak tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tranmigrasi danKependudukan Propinsi Jawa Tengah yang digunakan untukmenempatkan/merekrut warga negara Indonesia untuk bekerja di luarnegeri, dan juga tidak mempunyai izin pendirian PPTKIS (PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang dikeluarkan oleh DinasTenaga Kerja dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah dan juga tidakmempunyai Surat Perintah Rekrut (SPR) dari Disnakertran Propinsi JawaTengah, dimana terdakwa dalam melakukan

Semarang dengan jabatan Kepala Seksi PengawasanTenaga Kerja;Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga menempatkanwarga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri tidak memenuhipersyaratan UU RI No. 39 Tahun 2004 dan tentang Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri;Bahwa prosedur mendirikan Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS) harus memenuhi UU RI No. 39 Tahun 2004dan tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)Di

Mempunyai ijin pendirian Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS) dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, danTransmigrasi Propinsi Jawa Tengah;4. Harus mempunyai Surat Perintah Rekrut (SPR) dari Dinas Sosial,Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah;5.

Mempunyai ijin pendirian Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS) dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, danTransmigrasi Propinsi Jawa Tengah;. Harus mempunyai Surat Perintah Rekrut (SPR) dari Dinas Sosial,Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah;.

Permintaan TUMIATI tersebut kemudian disanggupi oleh Terdakwakarena sebelumnya Terdakwa juga pernah memberangkatkan TKI ke Malaysia lewatBatam, walaupun Terdakwa adalah bukan sebagai Petugas Rekrut Calon Tenaga KerjaIndonesia (PRCTKI) yang terdaftar di DISNAKERTRANSOS Kabupaten Kebumen dantidak pula bekerja sebagai karyawan pada salah satu perusahaan Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

yangmelakukan rekutmen di Kabupaten Kebumen;3 Mengeluarkan rekomendasi paspor calon TKI asal KabupatenKebumen yang akan bekerja di Luar Negeri;4 Memfasilitasi perselisihan antara calon TKI/TKI dengan PPTKIS;5 Mengeluarkan rekomendasi ijin pendirian kantor cabang PPTKIS.Bahwa Paspor umum dan Paspor untuk TKI tidak sama/berbeda;Bahwa PT Penyalur Tenaga Kerja bila akan merekrut Tenaga kerja diKabupaten Kebumen harus mempunyai surat ijin perekrutan tenaga kerjadari dinaskertansos Propinsi Jawa Tengah

IGUN SETIYAWANmelanggar hukum sesuai Pasal 102 ayat 1 huruf a UU RI No. 39 Tahun2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja;Bahwa selama ini DINASKERTANSOS Kabupaten Kebumen sesuaidengan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan antaraKewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan PemerintahKabupaten / kota;1 Memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat KabupatenKebumen terkait mekanisme penempatan tenaga kerja di LuarNegeri;2 Sebagai pengendali Pembina, pengawas terhadap PPTKIS

yangmelakukan rekrutmen di Kabupaten Kebumen;3 Mengeluarkan rekomendasi paspor calon TKI asal KabupatenKebumen yang akan bekerja di Luar Negeri;4 Memfasilitasi perselisihan antara calon TKI/TKI dengan PPTKIS;5 Mengeluarkan rekomendasi ijin pendirian kantor cabang PPTKIS.Hal.15 dari 32 putusan No.84/pid.sus/2016/PN.Kbme Bahwa Paspor umum dan Paspor untuk TKI tidak sama/berbeda;e Bahwa PT Penyalur Tenaga Kerja bila akan merekrut Tenaga kerja diKabupaten Kebumen harus mempunyai surat ijin perekrutan

bekas majikan TUMIATI diMalaysia menghendaki TUMIATI bekerja lagi sebagaipembantu rumah tangga;2 Bahwa permintaan TUMIATI tersebut kemudiandisanggupi oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwajuga pernah memberangkatkan TKI ke Malaysia lewatBatam, walaupun Terdakwa adalah bukan sebagai PetugasRekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia (PRCTKI) yangterdaftar di DISNAKERTRANSOS Kabupaten Kebumendan tidak pula bekerja sebagai karyawan pada salah satuperusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS

GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga KerjaIndonesia (PUTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lainberupa :Hal 4 Put. No.290/Pid.SUS/2015/PT SMG.

GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI danmelakukan seleksi calon TKI, meliputi : seleksi adminstrasi(meliputi : pemeriksaan dokumen jati diri dan Surat lainnya sesuaipersyaratan calonTKIl), minat, bakat dan ketrampi lan calon TKIdengan syarat :a.

GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI danmelakukan seleksi calon TKI, meliputi : seleksi adminstrasi(meliputi : pemeriksaan dokumen jati diri dan Surat lainnyasesuai persyaratan calonTKl), minat, bakat dan ketrampilancalon TKI dengan syarat :a.

CTKIMargareta Bili Dkk;7. 1 (satu) buah Buku Register PT GIP dengan sampul warnakuning kombinasi merah muda bulan Mei 2014;8. 1 (satu) bendel Foto copy surat pengantar rekrut (SPR)dari DISNAKERTRANS nomor : TKT.560/286/PP.02/2014tanggal 16 Mei 2014 kepada PPTKIS PT. GIP ;Hal 32 Put.

CTKI MargaretaBili Dkk ;1 (satu) buah Buku Register PT GIP dengan sampul warna kuningkombinasi merah muda bulan Mei 2014;1 (satu) bendel Foto copy surat pengantar rekrut (SPR) dariDISNAKERTRANS nomor : TKT.560/286/PP.02/2014 tanggal 16Mei 2014 kepada PPTKIS PT.

tersebut, maka AnggotaPolsek Monterado langsung mengamankan Terdakwa YUSANDI RABUDINBin RABUDIN dan Terdakwa Il SYED MUHAMAD MUSLIM Bin WAHIDbeserta saksi KARJOSEN, saksi ARIANTO, saksi PURWANTO dan saksiAGUSTINA INUR dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan NomorPolisi KB 1568SL untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa dalam membawa saksi KARJOSEN, saksi ARIANTO, saksiPURWANTO dan saksi AGUSTINA INUR untuk bekerja ke Malaysia tersebut,Terdakwa tidak memiliki perusahaan resmi penyalur Tenaga Kerja (PPTKIS

tersebut, maka AnggotaPolsek Monterado langsung mengamankan Terdakwa YUSANDI RABUDINBin RABUDIN dan Terdakwa II SYED MUHAMAD MUSLIM Bin WAHIDbeserta saksi KARJOSEN, saksi ARIANTO, saksi PURWANTO dan saksiAGUSTINA INUR dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan NomorPolisi KB 1568SL untuk diproses lebih lanjut ;Bahwa dalam membawa saksi KARJOSEN, saksi ARIANTO, saksiPURWANTO dan saksi AGUSTINA INUR untuk bekerja ke Malaysia tersebut,Terdakwa tidak memiliki perusahaan resmi penyalur Tenaga Kerja (PPTKIS

ketika dimintaidokumen yang sah, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;Bahwa kemudian saksi mengamankan Para Terdakwa beserta denganmobil dan ke4 (empat) orang calon tenaga kerja tersebut ke Kantor PolsekMonterado untuk pemeriksaan lebih lanjut ;Bahwa sepengetahuan saksi, ke4 (empat) orang calon tenaga kerjatersebut adalah Karjosen, Arianto, Purwanto dan Agustina Imur ;Bahwa sepengetahuan saksi, setelan melalui pemeriksaan, ParaTerdakwa tidak memiliki perusahaan resmi penyalur tenaga kerja(PPTKIS

diberhentikan oleh Anggota Polsek Monteradoyang sedang mengadakan razia ;Bahwa ketika ditanyakan mengenai suratsurat dan dokumen yang sah untukmembawa saksi KARJOSEN, saksi AGUSTINA INUR, saksi PURWANTOdan saksi ARIANTO untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja di Malaysia,Terdakwa tidak bisa menunjukkannya, sehingga Terdakwa dan Terdakwa YUSANDI RABUDIN Bin RABUDIN diamankan di Polsek Monterado ;Bahwa Terdakwa membawa tenaga kerja ke luar negeri tanpoa melaluiPerusahaan Penyalur Tenaga Kerja yang sah (PPTKIS

Bahwa Para Terdakwa membawa tenaga kerja ke luar negeri tanoa melaluiPerusahaan Penyalur Tenaga Kerja yang sah (PPTKIS) melainkan bekerjasecara perorangan ;7.

Terdakwa Suriyono als Yon menjanjikan para TKIakan mempekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dinegara Malaysia dengan gaji 800 ringgit namun selama 4(empat) bulan gaji pertama akan dipotong sebagai penggantibiaya yang telah dikeluarkan ;e Bahwa terdakwa Suriyono als Yon dan terdakwa II Surpilaily alsIbu Eli dalam memberangkatan para CTKI tersebut secaraperorangan dan tidak melalui PPTKIS resmi.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a jo Pasal

Terdakwa Suriyono als Yon menjanjikan para TKIakan mempekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dinegara Malaysia dengan gaji 800 ringgit namun selama 4(empat) bulan gaji pertama akan dipotong sebagai penggantibiaya yang telah dikeluarkan ;e Bahwa terdakwa Suriyono als Yon dan terdakwa II Surpilaily alsIbu Eli dalam memberangkatan para CTKI tersebut secaraperorangan dan tidak melalui PPTKIS resmi ;e Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertaidengan dokumendokumen yang seharusnya dimiliki

Terdakwa Suriyono als Yon menjanjikan para TKI akan mempekerjakansebagai pembantu rumah tangga di negara Malaysia dengan gaji800 ringgit namun selama 4 (empat) bulan gaji pertama akandipotong sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan ;e Bahwa terdakwa Suriyono als Yon dan terdakwa II Surpilaily alsIbu Eli dalam memberangkatan para CTKI tersebut secaraperorangan dan tidak melalui PPTKIS resmi ;e Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertaidengan dokumendokumen yang seharusnya dimiliki

Pelaksanana Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) anggota Organisasi, demi terwujudnya rasaaman dalam berusaha; (Vide Bukti P10.2)Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon keberatantelah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukansecara teruS menerus, sebagaimana halnya telah menjadipengetahuan umum (notoire feiten).

)/ Perusahaan Penempatan PekerjaMigran Indonesia (P3MIl) sudah Berbadan Hukum PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/ PerusahaanPenempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan beraktifitasmelakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia jauh sebelumPermenaker Nomor 10 Tahun 2019 ini disahkan, dengan kata lainmaka Permenaker ini tidak dapat dilaksanakan kepada PerusahanPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)

yangsudah mendapat izin penempatan jauh sebelum Permenaker iniberlaku atau tidak bisa berlaku surut (non retroaktif);Bahwa ada 400 (empat ratus) Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS)/ Perusahaan Penempatan PekerjaMigran Indonesia (P3MI) yang izin beroperasinya masihberlaku/hidup hingga Tahun 2022, adapun dari 400 (empat ratus)Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), ada 9(sembilan) Perusahan Pelaksana Penempatan

Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS)/ Perusahaan Penempatan PekerjaMigran Indonesia (P3MI), yang kami sampaikan hingga sampai hariini masih aktif, diantaranya: PT Herotama Indonusa, PT NayakaKalyana, PT Dwi Tunggal Jaya Abadi, PT Muara Mas Global, PTHalaman 26 dari 53 halaman.

PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yangbersangkutan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus jutaRupiah) yang telah dilegalisir oleh pejabat bank yangberwenang; (Bukti P13)Halaman 36 dari 53 halaman.

GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia(PJUTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lain berupa :1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 2014.2. ljin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2012.3. ljin Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2011.4. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 2014.5. SPR dikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 2014.6. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia.7.

GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksicalon TKI, meliputi : seleksi adminstrasi (meliputi : pemeriksaandokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calonTKl),minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat:a. Berusia sekurangkurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecualibagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangansekurangkurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yangHalaman 4.

GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksicalon TKI, meliputi : seleksi adminstrasi (meliputi : pemeriksaandokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calonTK)),minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat:Halaman 10. Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMGOa.

GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksicalon TKI, meliputi : seleksi adminstrasi (meliputi : pemeriksaanHalaman 16. Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMGOdokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calonTKl),minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat:a.

GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga KerjaIndonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lainberupa :Halaman 22.

GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksicalon TKI, meliputi : seleksi adminstrasi (meliputi : pemeriksaandokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calonTKl),minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat:a. Berusia sekurangkurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecualibagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangansekurangkurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yangHalaman 4.

GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksicalon TKI, meliputi : seleksi adminstrasi (meliputi : pemeriksaandokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calonTKl),minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat:Halaman 10. Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMGOa.

GIP selaku Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS) atau Perusahaan Jasa Tenaga KerjaIndonesia (PJTKI) dalam usahanya memiliki ijin usaha antara lainberupa :1. SIPPTKI yang baru dikeluarkan sejak Maret 20142. lin BLK yang dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 20123. in Penampungan dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 20114. HO dikeluarkan oleh Dinas Kota tahun 20145. SPRdikeluarkan oleh Dinas Propinsi Jateng tahun 20146. Job Order dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia7.

GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukan seleksicalon TKI, meliputi : seleksi adminstrasi (meliputi : pemeriksaanHalaman 16 . Put No. 298/PID.SUS/2015/PT.SMGOdokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calonTKl),minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat:a.

GIP selaku Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta (PPTKIS) melakukan rekrut calon TKI dan melakukanseleksi calon TKI, meliputi : seleksi adminstrasi (meliputipemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratancalonTKl), minat, bakat dan ketrampilan calon TKI dengan syarat:a.

Setiaporang Menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri, yangdilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagaiberikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar jam 07.00 Wib saksi HendraFereza,SH (Anggota Polresta Bandara Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugasObservasi di Area Terminal II Bandara Soekarno Hatta untuk melaksanakan penegakanhukum terhadap setiap orang baik PPTKIS maupun perorangan yang menempatkanCTKI keluar negeri dan mendapat informasi

menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen, menempatkan TKI di diLuar Negeri tanpa perlindungan asuransi, yang dilakukan oleh terdakwa denganrangkaian perbuatan antara lain sebagaiberikut : 722722 2222 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnPada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar jam 07.00 Wib saksi HendraFereza,SH (Anggota Polresta Bandara Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugasObservasi di Area Terminal II Bandara Soekarno Hatta untuk melaksanakan penegakanhukum terhadap setiap orang baik PPTKIS

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,Menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha, yang dilakukan oleh terdakwa denganrangkaian perbuatan antara lain sebagaiberikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar jam 07.00 Wib saksi HendraFereza,SH (Anggota Polresta Bandara Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugasObservasi di Area Terminal II Bandara Soekarno Hatta untuk melaksanakan penegakanhukum terhadap setiap orang baik PPTKIS

Airlines EK 369, penumpang tersebut merupakan CTKIyang akan bekerja diluar negeri ;e Bahwa calon TKI tersebut bersama Handlenya yaitu terdakwa Moch AbdRochman serta 4 (empat) CTKI untuk chek in yaitu Sopiyah Binti Hasim, SitiHaja, Resmiati Binti Abdul Gani dan Siti Jamilah ;e Bahwa pada saat menerima chek in CTKI tersebut handlenya menyerahkandokumen Paspor, visa kerja, tiket pesawat tujuan Dubai dan KTKLN berikutuang airport tax seyumlah Rp.600.000, dan satu lembar Letter Of Fuarantee(LG) atas nama PPTKIS

Menunjang kemajuan usaha jasa penempatan Tenaga kerjaIndonesia ke luar negeri dan memberikan penyuluhan, bantuandan perlindungan hukum serta memperjuangkan hak dankepentingan anggota, membina para anggotanya agar memilikimoralitas yang baik, professional dan dapat dipercaya dalammenjalankan profesi usahanya;Bahwa para PPTKIS yang bernaung/bergabung maupun yangtidak bergabung dalam Pemohon adalah pihak yang diwajibkanuntuk melaksanakan ketentuan Asuransi TKI, yang dalampelaksanaannya disertakan ancaman

Bahwa proses penyusunan atau penerbitan Kepmenakertrans R.Nomor KEP. 209/MEN/IX/2010 tidak pernah melibatkan ataudikonsultasikan dengan Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS dahulu PJTKI) pada hal diketahuiPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)adalah pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan penyertaan TKIdalam Asuransi TKI, bahkan disertakan ancaman sanksi pidanapenjara dan denda yang sangat tinggi sebagaimana diatur dalamPasal 68 juncto Pasal 103 ayat 1 huruf

No. 61 P/HUM/2010Swasta (PPTKIS). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.O7/MEN/V/2010 adalah merupakan perlindungan TKImelalui program asuransi TKI, pembentukannya tidak mensyaratkanuntuk dikonsultasikan dengan PPTKIS.. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon angka 3.5yang menyatakan bahwa Menteri hanya berwenang mengatur jenisjenis asuransi TKI jadi bukan mengenai keabsahan atau legalitasPerusahaan Asuransi yang kewenangan keputusan MenteriKeuangan R.

PT AL Jaidi Ikhwan yang dilakukan olehsaksi Essam dan saksi Muhammad Ali yang telah menumpangproses dalam hal pembuatan paspor tersebut yang disetujuioleh terdakwa, setelah terdakwa mensetujui saksi Essamselaku perseorangan dalam menempatkan Tenaga Kerja Indonesiadi Luar Negeri dengan menggunakan PT AL Jaidi Ikhwan yangdipimpin oleh terdakwa karena saksi Essam dalam halpenempatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri tidakmempunyai izin SIUP PPTKIS namun saksi Essam mempunyaikoneksi perwakilan di

PT AL Jaidi Ikhwan yang dilakukan olehHal. 4 dari 8 halaman Perk No. 58/PID/2010/PT.BTN.saksi Essam dan saksi Muhammad Ali yang telah menumpangproses dalam hal pembuatan paspor tersebut yang disetujuioleh terdakwa, setelah terdakwa mensetujui saksi Essamselaku perseorangan dalam menempatkan Tenaga Kerja Indonesiadi Luar Negeri dengan menggunakan PT AL Jaidi Ikhwan yangdipimpin oleh terdakwa karena saksi Essam dalam halpenempatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri tidakmempunyai izin SIUP PPTKIS

Menyatakan Terdakwa SAMHUDI Bin MUHAMMAD DARMU4JI bersalahmelakukan tindak pidana mencoba sebagai orang perseorangan bukanperusahaan yang memiliki PPTKIS menempatkan Warga negaraIndonesia untuk bekerja ke luar negeri sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a dan b UURI No. 39 Tahun2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri.2.

Sutopo (keduanyaanggota Polda Jateng) menerima informasi terdakwa yang melakukanpengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sehingga kemudian parapetugas tersebut melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwadi Dukuh Kutorejo Rt 1 Rw 1 Desa/Kecamatan Gringsing tersebut diatas danmenemukan ada 3 ( tiga ) orang CTKI masing yaitu saksi Agus Susanto, saksiAchmad Sholeh dan saksi Tri Susilowati, Kemudian saksi Priyadi dan saksi JokoSutopo menanyakan apakah Terdakwa memiliki ijin sebagaia PPTKIS

dan dipekerjakan ke Luar Negeri sebagai TKI di Luar NegeriPutusan Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Btg Halaman 6 dari 26 Halamandengan negara tujuan Malaysia dengan tidak memiliki ijin pengerahan dan ijinsebagai sebagai PPTKIS (Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesiaswasta ) yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja, dilakukan oleh terdakwadengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

harus tercatat di DinasTenaga Kerja dan bekerja sama dengan Perusahaan tempat informasitenaga kerja tersebut berasal; Bahwa yang hars dilatin sebelum berangkat ke luar negeri adalah TKIInformal yaitu pembantu Rumah Tangga; Bahwa persahaan PI Mardel Anugerah Internasional yangmemberangkatkan Agus Susanto dan Ahmad Sholeh adalah perusahaanyang legal dan berbadan hukum sah; Bahwa prosedur pemberangkatan Agus Susanto dan Ahmad Sholeh tidakmenyalahi aturan hukum karena diberangkatkan oleh Perusahaan PPTKIS

(Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang sah dan legal serta ijin nya masihberlaku; Bahwa setiap pemberangkatan dan penempatan TKI melalui PPTKIS(Pelaksana Penempatan TKI Swasta) yang sah pasti tercatat dalam database di Dinas Tenaga Kerja Propinsi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam menjalanipemeriksaan persidangan ini; Bahwa tidak benar terdakwa melakukan penempatan TKI

dokumen yang sah karena sudahmengajukan ijin ke Dinas Tenaga Kerja namun belum turun.Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan = abhliAGUNG PAMBUDI, ST di depan persidangan dan dibawa sumpah, memberikanketerangan yang pada popoknya sebagai berikut :Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2017/PN.Gpr halaman 12 dari 24Bahwa yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untukmenempatkan TKI ke Luar Negeri adalah Pemerintah dan Pelaksanapenempatan TKI Swasta (PPTKIS

)Bahwa untuk mendirikan PPTKIS sebagai pelaksana penempatan TKIke Luar Negeri yaitu ;1.

Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.Bahwa PPTKIS dapat membentuk kantor cabang di luar wilayahdomisili kantor pusat.Bahwa kantor cabang PPTKIS tidak mempunyai kewenangan untukmemberangkatkan CTKI ke luar Negeri dan hanya berwenangmelakukan penyuluhan dan pendataan CTKI.

Kantor cabang hanyamembantu. kelancaran pemberangkatan CTKI setelah ada suratpemberangkatan dari kantor pusat.Bahwa terhadap orang perseorangan tidak diperbolehkanmenempatkan TKI ke luar negeri untuk bekerja, dimana hal tersebuttelah diatur dalam pasal 4 UU no. 39 tahun 2004Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memberangkatkan CTKIadalah kantor pusat PPTKIS, sedangkan untuk petugas lapangan (PL)hanya mempunyai tugas merekrut orang yang akan menjadi TKI yangkemudian diserahkan ke kantor penampungan

sdri Elah Hayatiakan diberangkatkan sebentar lagi, tapi kalau Elah Hayati mau dibawapulang kerumah ya silahkan, tapi harus ganti uang sebesar Rp. 17.000.000,dan selanjutnya saksi pulang ; bahwa benar lebih kurang 1 bulan Elah Hayati berada dirumah terdakwadan pada akhirnya adik saksi berangkat ke Turki sekitar bulan September2015 ; bahwa benar adik saksi yang bernama Elah Hayati pernah menelpondari Turki kepada keponakan saksi yang bernama Ihsan ; bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki PPTKIS

PPTKIS yang memiliki tempat penampungan CTKI wajib memiliki jinyang diterbitkan oleh instansi kebupaten/kota (Disnaker).b. Persyaratan administrasi sebagai berikut :1). Memiliki status kepemilikan/penggunaan tempat penampunganyang berupa sertifikat tanah dan IMB atau bukti sewa/kontrak sekurangkurangnya 5 tahun yang dibuat dihadapan noteris atas nama PPTKIS yangbersangkutan.2).

RI no 39 tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. bahwa benar sesuai Pasal 4 UURI no. 39 tahun 2004 bahwa orangperorangan dilarang menempatkan warna negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri, sedangkan informasi yang ahli dapat bahwa Terdakwa tidakmemiliki perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman TKI ke luar negeri ; bahwa benar TERdakwa tidak memiliki ijin tertulis berupa SIPPTKI dariMenteri dan tidak dibenarkan karena yang berhak melakukan penampunganCTKI adalah PPTKIS

Rahmat dan Holdun, dengan mangatakan saksi Elah Hayati mauberangkat ke luar negeri lalu Terdakwa langsung interview saksi Elah Hayati;= bahwa benar saksi Elah Hayati mengatakan bahwa ia mau berangkatkeluar negeri ke negara mana saja asalkan majikannya baik, lalu Terdakwatawarkan untuk proses melalui PPTKIS atau menunggu dirumah prosesnyahanya pasporan dan medical saja karena kalau melalui PT dia tidak bisakarena dia di blck list sewaktu kerja di Abudhabi/Bahrain ;= bahwa benar saksi Elah mau berangkat

alias Rika yang merupakan perorangan yang menampung saksi ElahHayati dan saksi Sunengsih tidak memiliki jin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteridan yang berhak melakukan penampungan CTKI adalah PPTKIS sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI nomor : PER.O7/MEN/IV/2005, tanggal, 18 April 2005 tentangstandar tempat penampungan CTKI dan PPTKIS yang memiliki tempatpenampungan CTKI wajib memiliki jjin yang diterbitkan oleh instansikebupaten/kota.Menimbang

ALKURNIA SENTOSAINTERNATIONAL yang bergerak di Bidang PPTKIS (Pelaksana PenempatanTenaga Kerja Indonesia Swasta) di Luar Negeri dan juga sebagaipenampungan sampai dengan pemberangkatan ke Negara tujuan dan sejaktanggal 10 Mei 2011 sesuai Surat No. 048/ASI/V/2011 Terdakwa diangkatsebagai Kepala Cabang PT ALKURNIA SENTOSA INTERNATIONAL, JalanRaya Kampung Melayu No. 1 belakang Bandara Soekarno Hatta Teluk NagaTangerang Banten dengan tugas dan tanggung jawab;Tugastugas:e Melakukan koordinasi dengan instansi

Indramayu Jawa Barat;5. 1 (satu) lembar perjanjian antara PPTKIS dengan CTKI (PT.Alkurnia Sentosa International dengan CTKI an. TUNYETIN)yang dibuat pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013;Dokumen CTKI atas nama Indah Rahayu. 1 (satu) KTP Nomor : 321206802930004, dikeluarkan oleh DisdukcapilKab. Indramayu Jawa Barat;2. 1 (satu) lembar Fotocopy ijazah SMP No. DN02 DI 0175731 yangdikeluarkan oleh SMP Muhamadyah Karang Ampel Kab. IndramayuJawa Barat;3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No.

Indramayu Jawa Barat;Dikembalikan kepada Tunyetin;1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan No. 302/32/32/04/2013 yangdikeluarkan oleh Permata Indah Medical Center;1 (satu) lembar Foto Copy Kartu pendaftaran pencari kerja yangdikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Indramayu Jawa Barat;1 (satu) lembar lembar perjanjian antara PPTKIS dengan CTKI (PT.Alkurnia Sentosa International dengan CTKI an.

Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2013 ;4.2.Surat Nomor : 143/MPD/SP/III/2013 perihal Pendirian KantorCabang PPTKIS yang ditujukan kepada Kepala BPPT ProvinsiJawa Barat tertanggal 19 Maret 2013 ;4.3.Surat Pernyataan Nomor: 0145/MPD/Sp/III/2013 tertanggal 19Maret 2013 ;4.4. Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Karyawan Kantor CabangBekasiJawa Barat, tertanggal 19 Maret 2013 ;4.5. Surat Tugas dan Fungsi Kantor Cabang ;5.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : PER.O9 /MEN / V / 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor CabangPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.Khususnya dalam BAB II Tata Cara Pembentukan, Pasal 3 ayat disebutkan bahwa Pembentukan kantor cabang PPTKIS harusmendapat izin dari dinas provinsi. Sementara itu surat izin yangdimaksud untuk Penggugat belum keluar ;.

Bahwa akibat yang diderita Para Penggugat Rekonpensi adalahrusaknya reputasi PPTKIS PT Maju Putra Dewangga dan pribadiPara Penggugat Rekonpensi di mata stake holder, aparat penegakhukum dan di kalangan PPTKIS maupun masyarakat luas ;8. Bahwa akibat tidak bisa mengirim TKI, Para Penggugat Rekonpensimenderita kerugian materiil sebesar Rp. 750 juta ( tujuh ratus limapuluh juta rupiah) ;9.