Dan Surat Pernyataan GantiNama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor127/U/Kep/12/1966 dengan Nomor Daftar :a) 12772/1967 yang dikeluarkanWalikota Kotamadia Bandung tertanggal 11 Desember 1967;2. Bahwa Pemohon telah mengajukan ganti nama dengan Nomor12772/1967. dari : Rima Kumalawati Lim diganti menjadi Rima KumalawatiBratahalim. Namun tertulis Rina Kumalawati Bratahalim.

Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Ganti Namaberdasarkan Keputusan Presidium No. 127/U/Kep/12/1966 dengan NomorDaftar : 12772/1967 yang dikeluarkan oleh Walikota Kotamadya Bandungtanggal 11 Desember 1967 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman RI,diberi tanda Bukti P10;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti diatas Pemohon telah pulamengajukan dua orang saksi yang bernama John Katapi Siswadi dan SurjadiSontani Sondjaja, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpahdimuka persidangan, pada pokoknya

Jkt.PstMenimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahPemohon berhasil untuk membuktikan dalildalil permohonannya dan apakahpermohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P4 dan Bukti P5 berupa AktaPerkawinan Pemohon, dihubungkan dengan Bukti P7 berupa Surat BuktiKewarganegaraan Republik Indonesia, Bukti P8 berupa Surat KeteranganPelaporan Warga Negara Indonesia, Bukti P10 berupa Surat Pernyataan GantiNama Pemohon, berdasarkan Keputusan Presidium

Akte Kelahiran tersebut tercantum nama pemohonHO, SOEI SHEN NIO ;e Bahwa pemohon adalah warganegara Indonesia berdasarkan Surat KeteranganKewarganegaraan RI No.94/1976 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan NegeriPadang yang mana didalam Surat Keterangan Kewarganegaraan RI tersebuttercantum nama pemohon LENI KUSUMA DEWI HALIDJAJA ;Bahwa pemohon telah melakukan Penggantian nama dari nama SOEI SIEN NIOmenjadi LEN KUSUMA DEWI HALIDJAJA, sesuai dengan Surat Pernyataan GantiNama berdasarkan Keputusan Presidium

SHEN NIO ;Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah warganegara Indonesiaberdasarkan Surat Keterangan Kewarganegaraan RI No.94/1976yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang yang manadidalam Surat Keterangan Kewarganegaraan RI tersebut tercantumnama pemohon LENI KUSUMA DEWI HALIDJAJA ;Bahwa saksi mengetahui pemohon telah melakukan Penggantiannama dari nama SOEI SIEN NIO menjadi LENI KUSUMA DEWIHALIDJAJA, sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Namaberdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127

tercantum namapemohon HO, SOEI SHEN NIO ;Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah warganegara Indonesiaberdasarkan Surat Keterangan Kewarganegaraan RI No.94/1976yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang yang manadidalam Surat Keterangan Kewarganegaraan RI tersebut tercantumnama pemohon LENI KUSUMA DEWI HALIDJAJA ;Bahwa saksi mengetahui pemohon telah melakukan Penggantiannama dari nama SOEI SIEN NIO menjadi LENI KUSUMA DEWIHALIDJAJA, sesuai dengan Surat Pernyataan Ganti Namaberdasarkan Keputusan Presidium

NegeriSurakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan substansipermohonan Pemohon sebagai berikut :Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P 1 yaitu Kartu Keluarga Nomor : 3372051303090008, tanggal 13032009, bukti suratbertanda P 3 yaitu Surat Keterangan Kematian No. 474.3/030/IX/2012 tanggal 14September 2012, bukti surat bertanda P 6: yaitu Surat Pernyataan Ganti Namaberdasarkan Keputusan Presidium

TJANDRASOEGIARTO dan nama SOEGIARTO TJANDRA adalah satu orangnya yaitu suamiPemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena nama TJANDRA SOEGIARTO dan namaSOEGIARTO TJANDRA adalah satu orangnya yaitu suami Pemohon, maka dengandemikian petitum permohonan Pemohon point 2 yang memohon agar Menetapkanbahwa nama TJANDRA SOEGIARTOyang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduksuami Pemohon Nomor : 11.5501.030543.0001 didalam Kartu Keluarga suamiPemohon Nomor : 3372051303090008,Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkanKeputusan Presidium

Keluarga Nomor337205 1303090008, tanggal 13032009, Surat Pernyataan Ganti Nama, berdasarkanKeputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966, No Daftar 2771, tertanggal17 Pebruari 1968,3 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000,00( seratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;Demikian ditetapkan pada hari ini : KAMIS, tanggal 04 Pebruari 2016olehkami : Winarto, SH., Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor

Dinyatakan satu dan sama orangnya dengan nama Pemohon yaituHALIM SUDIBYA sebagaimana tercantum dalam Surat PernyataanGanti Nama berdasarkan Keputusan Presidium KabinetNo.127/U/Kep./12/1966 tertanggal 15 Agustus 1967 yang dikeluarkanoleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Buleleng.Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Skt10. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas demi kepastian hukum makaterlebih dahulu Pemohon mendapat ijin dari Pengadilan Negeri.11.

,tanggal 12Pebruari1988, atas nama Sudibya Halim dan Inra RatnaSoedjoko (Bukti P6);Fotokopi sesuai asli Kutipan Akte Kelahiran Nomor Tudjuh Puluh Tudjuhtertanggal 1 Agustus 1959 atas nama Khoen Lee, anak lakilaki, darisuami istri Lim, Eng Gwan dan le, Tju Lian (Bukti P7);Fotokopi tidak ada asli Surat Perjataan Ganti Nama BerdasarkanKeputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1966, atas nama Liem,Khoen Lee (Bukti P8);Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kewarganegaraan RepublikIndonesia Nomor 12/

MILATIA yangtelah menerangkan dipersidangan bahwa benar dalam dokumendokumenresmi milik Pemohon nama Pemohon adalah HALIM SUDIBYA yang lahir padatanggal 31 Juli 1959;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P7 yaituKutipan Akte Kelahiran Nomor Tudjuh Puluh Tudjuh tertanggal 1 Agustus 1959atas nama Khoen Lee, anak lakilaki, lahir pada tanggal 31 Juli 1959 darisuami istri Lim, Eng Gwan dan le, Tju Lian dan bukti surat bertanda P8 yaituSurat Perjataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium

PRESIDIUM KONGRES XXII IKATAN NOTARIS INDONESIA, beralamatdi Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia Jalan K.H. Hasyim Ashari RoxyMas Blok E1/32 Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini diwakili oleh:a. ZUL TRISMAN, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota;b. AHMAD YULIAS, S.H., selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;c. MOCHAMAD IKHWANUL MUSLIMIN, S.H., selaku Sekretarismerangkap Anggota, semula disebut sebagai TERGUGAT Ilsekarang sebagai TERBANDING II3.

GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS;Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan' terhadapMahkamah Perkumpulan sebagai Tergugat , Presidium KongresXXlIl Ikatan Notaris Indonesia sebagai Tergugat Il, YualitaWidyadhari, S.H., M.Kn., sebagai Turut Tergugat dan AdrianDjuaini, SH sebagai Turut Tergugat Il.

Menyampaikan keputusan Tim Verifikasi tentang pesertaKongres pada saat Kongres kepada Presidium, Tim Pemilihandan Tim Pengawas; Pasal 13 ayat 5 huruf d Anggaran Dasar IkatanNotaris Indonesia berwenang: d. Memutuskan terpenuhi atautidaknya persyaratan sebagai peserta Kongres.

Menyampaikankeputusan Tim Verifikasi tentang peserta Kongres pada saatKongres kepada Presidium, Tim Pemilihan dan Tim Pengawas;Pasal 13 ayat 5 huruf d Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesiaberwenang: d. Memutuskan terpenuhi atau tidaknya persyaratansebagai peserta Kongres.

Bahwa daliltersebut terlalu mengadaada, melebihlebinkan dan berupayamengaburkan Pasal 60 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga IkatanNotaris itu sendiri, oleh karenanya dalil tersebut haruslah di tolak;2.4.Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 4 Anggaran Rumah TanggaIkatan Notaris Indonesia, Presidium Kongres berwenang a.Memimpin jalannya sidang dalam Kongres; b.

namaKEZIA WAHYUNI;e Bahwa hubungan bermasyarakat Pemohon dengan Jemaat Gereja danwarga disekitar tempat tinggal Pemohon sangat baik;e Bahwa pekerjaan seharihari Pemohon adalah Pendeta;Atas keterangan saksi, pbemohon membenarkan;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga memberikanketerangan pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:* Bahwa Pemohon membenarkan mengajukan permohonan penetapanganti nama yang semula bernama KEESJE WAHJUNI dalam SuratPernjataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium

Berdasarkan Keputusan PresidiumKabinet No. 127/U/KEP/12/1996, tanggal 28 September 1967;% Fotocopy Kartu Keluarga No. 3512080711052683, tanggal 23 Pebruari 2008,atas nama PETRUS KRISTIAN;dan 2 (dua) orang saksi yaitu JANTJE PODUNG dan KARTIKA YULIAWAN,dibawah sumpah, setelah dihubungkan satu sama lainnya saling berhubungandan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut PengadilanNegeri berpendapat bahwa ganti nama Pemohon yang tercantum dalam SuratPernjataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium

PODUNG dan saksi KARTIKAYULIAWAN, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalahWarga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Rt.003Rw.003 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, sehinggadalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalahmenjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Situbondo;Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti namaKEESJE WAHJUNI yang tercantum dalam Surat Surat Pernjataan Ganti Namaberdasarkan Keputusan Presidium

KASIM (Bukti P4) ;Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 atas nama LIM HIAN ENG (Bukti P5) ;Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 427/1987 antara KASIM dan TAN, TJOEI JINyang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Medan(Bukti P6) ;Suratsurat bukti tertanda P1 sampai dengan P6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telahdibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menuruthukum

KASIM (Bukti P4) ;5 Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 atas nama LIM HIAN ENG (Bukti P5) ;6 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 427/1987 antara KASIM dan TAN, TJOEI JINyang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Medan(Bukti P6) ;Suratsurat bukti tertanda P1 sampai dengan P6 telah disesuaikan dengan aslinya dantelah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menuruthukum

Putusan Nomor 112 K/TUN/2017yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;1.Penggugat 1 adalah Ketua Presidium pembentukan KabupatenPangandaran yang memiliki visi bahwa Kabupaten Pangandaranmenjadi kabupaten yang terpisah dengan Kabupaten

Terlebih Penggugat 1Sebagai Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran yangtelah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk pembentukanKabupaten Pangandaran memiliki harapan yang besar ataspenyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pangandaran;Bahwa dengan timbulnya permasalahan legitimasi penyelenggaraanPemilukada pada DOB Kabupaten Pangandaran para Penggugatterganggu Hak Asasinya karena dengan timbulnya SK Objek Sengketaa quo menyebabkan tidak terlaksananya Kedaulatan Rakyat yang dapatmenjamin

Putusan Nomor 112 K/TUN/20171.3.1.4.1.5.1.6.ine1.8.Bahwa dalam perjalanan terdapat aspirasi dari tokohtokohmasyarakat dan sebagian besar masyarakat KecamatanPangandaran untuk menjadi daerah otonomi baru yaitu menjadiKabupaten Pangandaran;Bahwa pada tanggal 1/7 Juli 2007 deklarasi PembentukanKabupaten Pangandaran yang dibacakan oleh Ketua Presidium(Penggugat ) Pembentukan Kabupaten Pangandaran (PPKP)yang dihadiri masyarakat tidak kurang dari 35 ribu orang.

Dan selanjutnya Bupati Ciamismengeluarkan SK Bupati Ciamis No: 135/Kpts.47huk/2009tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten Pangandaran;Bahwa selanjutnya Presidium mengajukan proposal kepadaGubernur dan DPRD Jawa Barat melalui Biro Otonomi DaerahProv. Jabar. Pada tahapan tersebut, Kepala Biro Otonomi DaerahProv. Jabar yang saat itu dijabat oleh Drs. H.

Bahwa Tergugat mengetahui para Penggugat sebagai komunitas darianggota presidium yang memperjuangkan pemekaran daerah KabupatenCiamis menjadi 2 (dua) kabupaten daerah otonomi baru yaitu KabupatenPangandaran, tetapi dalam hal penetapan sekretariat dan sekretaris sertapengisian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran paraPenggugat tidak mempunyai kepentingan karena para Penggugat di luarketentuan mekanisme dan proses penetapan yang sudah diatur secaratersendiri dengan melalui eksepsi ini

pada permohonan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, pemohon telahmengajukan alatalat bukti berupa foto copy surat yang telah dibubuhi materai secukupnyadan oleh Hakim telah dicocokan dengan aslinya, surat bukti nama berupa:P.1: Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama HALIMDIANAH;P.2: Foto copy sesuai asli Testimonium Matrimonii (Surat Kawin)Gereja St PaulusBandung tanggal 9 Agustus 1987;P.3: Foto copy Surat Pernyataan Ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium

KabinetNomor 127/U/KEP/12/1966 tanggal 28 April 1967;P.4: Foto copy Surat Pernyataan Ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium KabinetNomor 127/U/KEP/12/1966 tanggal 28 April 1967;P.5: Foto copy Tjatatan Sipil Warga Negara Indonesia Bandung Akte Kalahiran Nomor523/1964 atas nama Halim Dianah tanggal 6 Djuni 1968;P.6: Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1630/1991 atas nama Christianti MarsellaAngelina tanggal 31 Desember 1991;P.7: Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Antonius Gunawan

sembilan ratus enampuluh tiga) Nomor 107 (seratus tujuh), tanggal 25 Juli 1963 dari Tjatatan Sipiluntuk Bangsa Tiong Hwa di Tarakan;4.Bahwa Suami Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan SuratBukti Kewarganegaraan Indonesia Nomor 154/SBKI/1962 tanggal 26 Januari1962 dari Bupati Kepala Daerah Tingkat I Bulongan yang bertindak atasnama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;5.Bahwa ganti nama Suami Pemohon menjadi NANANG SUTIONO berdasarkanSurat Pernjataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium

/Komad/1968/L.tanggal 17 Mei 1968, yang dikeluarkan oleh Walikota, Kepala DaerahKotamadya Surabaja, dan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Nama(Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966) Nomor 25328tanggal 21 Agustus 1969 yang dikeluarkan oleh Walikota, Kepala DaerahKotamadya Surabaja;6.Bahwa Suami Pemohon, NANANG SUTIONO, dahulu bernama TJONG, NANANG, juga ditulis THIONG NA NANG telah meninggal dunia di Surabayapada tanggal 30 November 2015 sebagaimana ternyata dari Kutipan AkteKematian

Negeri dan Otonomi Daerah, dimana dokumentersebut tertulis Nama, tempat dan tanggal lahir Suami Pemohon adalah:THIONG NA NANG, lahir di Tarakan, tanggal 15 Juni 1938; e Kutipan Akte Perkawinan Nomor 892/1966 tanggal 5 Desember 1966 yangdikeluarkan oleh Tjatatan Sipil Surabaja (Golongan Tionghoa), dimanaHal 3 Penetapan Nomor: 319/Pat.P/2016/PN.SBY.dokumen tersebut tertulis Nama dan tempat lahir Suami Pemohonadalah: TJONG, NA NANG, lahir di Tarakan;Surat Pernjataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium

/Komad/1968/L.tanggal 17 Mei 1968, yang dikeluarkan oleh Walikota, Kepala DaerahKotamadya Surabaja, dimana dokumen tersebut tertulis Nama dan tempatlahir Suami Pemohon adalah: NANANG SUTIONO, dahulu THIONG NANANG, lahir di Tarakan (Kalimantan Timur); Surat Keterangan Ganti Nama (Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966) Nomor 25328 tanggal 21 Agustus 1969 yang dikeluarkan olehWalikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaja tersebut, dimana dokumentersebut tertulis Nama, tempat dan tanggal lahir

Bahwa oleh karena orangtua Pemohon sudah menjadi Warga Negara Indonesia danberdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium KabinetNo. 127/U/Kep/12/1966 tertanggal 8 Mei 1967 nama Pemohon sudah diganti dalamBahasa Indonesia menjadi SUZANNA dengan nama keluarga JASA;Bahwa begitu pula saat Pemohon menikah, dicantumkan nama Pemohon sebagaimanaKeputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, tertanggal 8 Mei 1967sehingga dalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tertulis nama Pemohon

Bahwa berdasarkan bukti P40, Lampiran I: Surat Keputusan Nomor:02/MUSCAB/X/2017 didapatkan fakta hukum bahwa Presidium sidangMusyawarah Cabang tanggal 14 Oktober 2017 terdiri atas 3 orang yaituDamayanti, S.H. sebagai Ketua, Heny Susana sebagai sekretaris dan Jalanisebagai anggota presidium;2.

Ketua kwartir dipilin oleh musyawarah, diangkat oleh presidium dandisahkan dengan surat keputusan presidium;d.

:(3) Musyawarah cabang dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan daripeserta musyawarah cabang;(4) Presidium musyawarah cabang sebanyak lima orang, terdiri atas satu orangunsur kwartir cabang dan empat orang unsur kwartir rantingMenimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematisPasal 52 jo Pasal 92 jo Pasal 94 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka,Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pembentukan pengurus kwartircabang gerakan pramuka adalah;1.

Musyawarah Cabang dipimpin oleh suatu presidium yang dipilih oleh dan daripeserta musyawarah cabang sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas 1 (Satu)orang unsur kwartir cabang dan 4 (empat) orang unsur kwartir ranting;3. Setelah Ketua Kwartir terpilin dalam Musyawarah Cabang, Ketua kwartirterpilin diangkat oleh presidium dan disahkan dengan surat keputusanpresidium;4.

Bahwa berdasarkan bukti P5, Lampiran 2: Surat Keputusan Nomor:02/MUSCAB/06/2017 didapatkan fakta hukum bahwa Presidium sidangMusyawarah Cabang tanggal 15 Juni 2017 terdiri atas 3 orang yaitu BudiSupriyanto sebagai Ketua, Herman P sebagai sekretaris dan Misbahul Munirsebagai anggota presidium;3.

., MH; Presidium DPP KAI; Perumahan Taman Harapan Baru Blok M6Nomor 14 RT.02/RW.02, Medan Satria, KotaBekasi, Jawa. Batali nnsssnnnnnnensennennnnaeIRAGIGSIG, n

Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinetatas nama China Soey Lay menjadi Suhardja Andreas Nomor 127/U/KEP/12/1966yang diterima dan disahkan di kantor Kotamadya Tjirebon pada tanggal 12 Maret1968;Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 120/Padt P/2020/PN CbnMenimbang, bahwa Saksi Hasiaty, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan Saksi kenal dengan Pemohon karena sudah kurang lebih 5 (lima)tahun bertetangga dengan Pemohon, maksud dari Pemohon hadir di persidanganini adalah untuk

001 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebondengan demikian Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa danmemutus perkara permohonan a quo;Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P4 tentang fotokopi AktaPerkawinan atas nama Gouw Soey Lay dan Tjia Soe Lan (Molly) yangditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 20 Maret 1957 yangdikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan bukti surat bertanda P7 tentangfotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium

tanggal 15Februari 1929 dan menikah dengan Pemohon pada tanggal 16 Maret 1957;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P5 tentang fotokopiSurat Pernyataan Kematian yang ditandatangani Soe Lan alias Marta Soe Lantertanggal 8 Maret 2017, bukti surat bertanda P6 tentang fotokopi SuratKeterangan Kematian Nomor 065/93/Kel.Kjg/III/2017 tertanggal 8 Maret 2017 atasnama Suhardja Andreas alias Soey Lay, dan bukti surat bertanda P7 tentangfotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium

status keahliwarisan seseorang.Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta,adalahsah.Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan tidak terdapatketentuan yang mengatur tentang pergantian nama dari nama cina menjadi namayang lazim dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, demikian halnya dalampermohonan yang dilarang tidak mengatur tentang larangan penggantian nama darinama cina menjadi nama yang lazim dipergunakan oleh masyarakat Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presidium

Ketua Pengadilan NegeriMalang nama Pemohon telah tercatat HENDRO TANDJUNGSANTOSO;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. nama Pemohon adalahHENDRO IR, yang berdasarkan posita angka 5 Pemohon akan menyesuaikan namatersebut dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu HENDROTANDJUNGSANTOSO;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut makamaksud Permohonan Pemohon untuk memakai nama sesuai dengan namaIndonesia sudah terjadi sebelumnya dan hal itu tidak bertentangan denganKeputusan Presidium

seseorangsesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapanPengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuaikebutuhan pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenispermohonan pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan BukuPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkunganPeradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dan Keputusan Presidium

BRANTAS yang didirikanpada tahun 1954 dan berkedudukan di Bandung (terlampir ad informandum) ;bahwa sesuai dengan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RepublikIndonesia Nomor 5/Prk/1965 tentang status rumah/tanah kepunyaan badanbadan hukum yang ditinggalkan oleh direksi/pengusahanya, maka rumah yangHal. 3 dari 19 hal. Put.

Kembalidiajukan ;Dalil sebagaimana tersebut angka 1 menunjukkan bahwa secara fakta danyuridis obyek tanah dan bangunan kolam renang Brantas adalah obyek Prk5, sehingga untuk pembelian tanah dan bangunan dimaksud harusberdasarkan pada Peraturan Presiden Kabinet Dwikora Republik IndonesiaNomor 5/Prk/Tahun 1965 tentang Penegasan Status Rumah/TanahKepunyaan Badanbadan Hukum yang ditinggalkan Direksi/Pengurusnyadan Peraturan Direktorat Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968 tentangPelaksanaan Peraturan Presidium

Untuk menentukan prioritas obyek Prk 5 dimaksud pada butir c makapermohonan tersebut harus berdasarkan Surat ljin Perumahan (SIP)sebagaimana dicantumkan dalam blanko surat permohonan untukmembeli rumah/tanahnya berdasarkan Peraturan Presidium KabinetDwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk Tahun 1965 ;.

Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakankewenangan dari Kantor Urusan Perumahan atau instansi yangberwenang dan SIP tersebut harus dilampirkan dalam permohonan obyekPrk 5 berdasarkan blanko surat permohonan untuk membelirumah/tanahnya berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet DwikoraRepublik Indonesia Nomor 5/Prk Tahun 1965 ;Dalam surat permohonan untuk membeli rumah/tanahnya berdasarkanPeraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/PrkTahun 1965 yang dimohonkan oleh

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktorat Jenderal AgrariaNomor 3 Tahun 1968 yang dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf bPeraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/PrkTahun 1965, maka Termohon Peninjauan Kembali (Saudara Tedjo Bawono)bukanlah pemegang prioritas dalam memperoleh obyek Prk 5 dan tidakmempunyai hak untuk mendapatkan obyek dimaksud karena tidakmempunyai persetujuan khusus dari Direktorat Jenderal Agraria ;Dengan demikian secara yuridis dan fakta,

Bahwa Pewaris yang bernama Tioe Soem Boe berganti nama menjadiBudiman Sudartio berdasarkan SURAT PERNJATAAN GANTI NAMABERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET NO.127/U/Kep/12/1966 tertanggal 27 Oktober 1967 telah hidup bersama denganikatan perkawinan yang sah dengan To Siok Tjing berdasarkan Kutipan AktePernikahan No. 230/1966 tertanggal 14 April 1966 yang diterbitkan olehTjatatan Sipil Djakarta.2. Bahwa antara Pewaris dan To Siok Tjing telah mendapatkan 2 (dua) orangketurunan :1.

Utr.KEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET NO. 127/U/Kep/12/1966tertanggal 27 Oktober 1967.2. Tioe Tjun Lan yang berganti nama menjadi Lanierawati Sudartioberdasarkan SURAT PERNJATAAN GANTI NAMA BERDASARKANKEPUTUSAN PRESIDIUM KABINET NO. 127/U/Kep/12/1966tertanggal 27 Oktober 1967 telah meninggal dunia di Jakartatertanggal 19 Maret 1996, sesuai Kutipan Akta Kematian (WNI) No.A9/IST/WNI/2002/1996 tanggal 04 Desember 2002 yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DK! Jakarta.3.

Danantara Pewaris dengan To Siok Tjing telah mendapatkan 2 (dua) orangketurunan Tioe Min dan Tioe Tjun Lan yang masing masing telah berganti namadimana Tioe Min berganti nama menjadi Amin Sudartio dan Tioe Tjun Lanbergantinama menjadi Lanierawati Sudartio masing masing berdasarkan SuratPernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 tertanggal 27 Oktober 1967.

Tjun Lan, menerangkan bahwa selain Penggugat telah lahirseorang anak pada tanggal 8 Mei 1966 dari orang tua Tioe Some Boe denganTo Siok Tjing, yang merupakan adiknya dari Penggugat.Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P. 5 berupa Surat PernyataanGanti Nama Berdasarkan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966, yangditerbitkan oleh Pemerintah Daerah Husus Ibukota Djakarta Walikota DjakartaBarat, menerangkan bahwa keluarga Tioe, Soe Boe (Budiman Sudartio)/pewaristelah mengganti namaMenimbang bahwa

Tioe Min, lahir pada tanggal 6 Juli 1961 berdasarkanAkteu No. 387 yang telah berganti nama menjadi Amin Sudartio(Penggugat) berdasarkan Surat Pernyataan Ganti nama BerdasarkanKeputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 tertanggal 27Oktober 1967.2.

Pengadilan Negeri di Pasuruan No.155/1960tertanggal 16 April 1960.2 Bahwa Pemohon telah melepaskan kewarganegaraan RRT sejak tanggal 28 Nopember1961 dan Pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sejak tanggak 28Nopember 1961 tertulis nama TAN BIE NIO (vide formulir V Nomor No.1508 yangdibuat dan dikeluarkan di Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 28 Nopember1961).bahwa setelah Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Indonesia dan pernah membuatsurat pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium

nama TAN BIE NIO, yang dikeluarkanPengadilan Negeri Pasuruan, tertanda P.2 ;Foto copy Kutipan Surat Tanda Kelahiran No. 22/1942 tanggal 8 April 1960 atas namaTAN BIE NIO yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tertandaP.3 ;Foto copy Kartu Keluarga No. 3573050908070029 tanggal 16012012 atas namaKepala Keluarga TANJUNG DEWI yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanda P.4 ;5 Foto copy Surat Pernjataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium

berkaitan dengan kewarganegaraan ;Bahwa menurut ketentuan Pasal 97 UU No.97 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,disebutkan :12Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan statuskewarganegaraannya ;Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhakmenikmati hakhak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya sertawajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan ;Bahwa menurut Keputusan Presidium

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalahsah.Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan tidak terdapatketentuan yang mengatur tentang pergantian nama dari nama cina menjadi namayang lazim dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, demikian halnya dalampermohonan yang dilarang tidak mengatur tentang larangan penggantian nama darinama cina menjadi nama yang lazim dipergunakan oleh masyarakat Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.12322/U/

Pemohon telah tercatat LUSIANAWATI;Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pat.P/2016/PN MigMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. nama Pemohon adalahLUCIANAWATI, yang berdasarkan posita angka 5 Pemohon akan menyesuaikannama tersebut dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu LUSSIANAWATI;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut makamaksud Permohonan Pemohon untuk memakai nama sesuai dengan namaIndonesia sudah terjadi sebelumnya dan hal itu tidak bertentangan denganKeputusan Presidium

ada penetapanPengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuaikebutuhan pemohon;Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 234/Pat.P/2016/PN MigMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenispermohonan pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan BukuPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkunganPeradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dan Keputusan Presidium

KASIM (Bukti P4) ;Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 atas nama LIM HIAN ENG (Bukti P5) ;Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 427/1987 antara KASIM dan TAN, TJOEI JINyang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Medan(Bukti P6) ;Suratsurat bukti tertanda P1 sampai dengan P6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telahdibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menuruthukum

KASIM (Bukti P4) ;Foto Copy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 atas nama LIM HIAN ENG (Bukti PS) ;Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 427/1987 antara KASIM dan TAN, TJOEI JINyang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Medan(Bukti P6) ;Suratsurat bukti tertanda P1 sampai dengan P6 telah disesuaikan dengan aslinya dantelah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menuruthukum