Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surattuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soeridibroto, KUHP dan KUHAP, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);Menimbang, bahwa undangundang tidak memberikan pengertianmengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) terdapatketerangan yang menyatakan pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkanhanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengandikehendaki (wi/lens) dan diketahui (wetens).

Bahwa, TERGUGAT adalah Direktur Utama dan pemegang sahamsebanyak 180 (Seratus Delapan Puluh) lembar saham dengan totalnominal Rp. 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) di PT.Raja Indosin Simandolak. (VideP2)3. Bahwa, PENGGUGAT adalah Komisaris dan pemegang saham sebanyak15 (Lima Belas) lembar saham dengan total nominal Rp. 15.000.000(Lima Belas Juta Rupiah) di PT. Raja Indosin Simandolak. (VideP3)4. Bahwa, PT.

Menyatakan PENGGUGAT sebagai Komisaris PT.Raja Indosin Simandolaktelah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran DasarAkta Pendirian PT.RIS No 22 tertanggal 08 Pebruari 1996;6. Menyatakan TERGUGAT sebagai direktur utama dalam melakukanpengurusan dan melakukan kegiatan PT. Raja Indosin Simandolak telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum;7.

Salim H.S, dalam bukunyaPerkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata terbitan PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2008, halaman 135 yang menyatakan"Pada dasarnya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaankonsumen di Indonesia,tidak hanya dibuat satu macam perjanjian yang dibuat oleh para pihak,tetapi juga dibuat berbagai jenis perjanjian lainnya.

SalimH.S,dalam bukunya Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata terbitan PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2008, halaman 135 menyatakan :"Pada dasarnya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen diIndonesia, tidak hanya dibuat satu macam perjanjian yang dibuat oleh parapihak, tetapi juga dibuat berbagai jenis perjanjian lainnya.

Desember 2004, atas nama: PT.Raja Garuda Mas Sejati, NPWP : 01.062.329.6072.000, telah memenuhiketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku,sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan bandingsebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (videPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21223/PP/M.I/16/2009 tanggal 21Desember 2009, halaman 21 22)c.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara cara berikut:Bahwa bermula adanya Hak Guna Usaha (HGU) PT.Raja GarudaMas Sejati (PT. RGMS) di Desa Sekijang Kecamatan Bandar Sei.Kijang, Kabupaten Pelalawan yang belum dikelola PT. RGMS.Kemudian terhadap lahan areal itu dikelola oleh PT Nusa RimaManunggal (PT. NPM) dengan melakukan penanaman pohon akasiasejak sekira tahun 2003 dan atas penggunaan lahan itu, PT. NPMmemberikan kompensasi pembayaran uang kepada PT.

Soenarto Soerodibroto,KUHP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224); Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder:bertentangan dengan, melawan; recht: hukum).

Praktek alih daya (ousourcing) memiliki syaratsyarat yang jugadiatur jelas.Bahwa praktek outsurcing yang dilakukan oleh TERGUGAT, PT.CICORPANATEC yang dahulu bernama PT.ESG PANATEC melalui PT.RAJAINDOSIN SIMANDOLAK (RIS), PT.RAJA LABORA PANBIL, PT.

ESGKe 6 6 bulan2011 Panatec7 Juli 2011 s/d 6 Oktober PT.Raja LaboraKe 7 3 bulan2011 Panbil7 Oktober 2011 s/d 6 April PT. ESGKe 8 6 bulan2012 Panatec7 April 2012 s/d 06 Oktober PT. ESGKe 9 6 bulan2012 Panatec7 Oktober 2012 s/d 6 PT.Raja LaboraKe 10 3 bulanJanuari 2013 Panbil7 Januari 2013 s/d 6 Juli PT. CicorKe 11 6 bulan2013 Panatec7 Juli 2013 s/d 6 Januari PT.

ESGKe 6 6 bulan2011 Panatec14 Oktober 2011 s/d 13 PT.Raja LaboraKe 7 3 bulanJanuari 2012 Panbil14 Januari 2012 s/d 13 Juli PT. ESGKe 8 6 bulan2012 Panatec14 Juli 2012 s/d 13 Januari PT. CicorKe 9 6 bulan2013 Panatec14 Januari 2013 s/d 13 April PT.Raja LaboraKe 10 3 bulan2013 Panbil14 April 2013 s/d 13 Oktober PT. CicorKe 11 6 bulan2013 Panatec14 Oktober 2013 s/d 13 April PT. CicorKe 12 6 bulan2014 Panatec14 April 2014 s/d 5 AgustusBreak20146 Agustus 2014 s/d 5 PT.

ESGKe 15 6 bulanDesember 2012 Panatec18 Desember 2012 s/d 17 PT.Raja LaboraKe 16 3 bulanMaret 2013 Panbil18 Maret 2013 s/d 17 PT. CicorKe 17 6 bulanSeptember 2013 Panatec18 September 2013 s/d PT. CicorKe 18 6 bulan17 Maret 2014 Panatec18 Maret 2014 s/d 03 JuniBreak20144 Juni 2014 s/d3 PT. CicorKe 19 6 bulanDesember 2014 Panatec4 Desember 2014 s/d3 PT. CicorKe 20 6 bulanJuni 2015 Panatec10 tahunTotal Lama Bekerja6 bulan5. Doruli SirumapeaNo.

PUTUSANNomor 2650 K/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara :I PT.PANORAMA BALL berkedudukan di Jalan By Pass NgurahraiNomor 126, Jimbaran, Bali, diwakili oleh Direktur Utama NJOODANIEL DINO DINATHA;Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I;Il PT.RAJA PRIMA MANAGEMENT, berkedudukan di JalanDrupadi Nomor 1, Banjar Basangkasa, Seminyak, Bali, diwakilioleh Presiden Direktur

pengadilan tidak berwenang atau melampaui bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT.PANORAMA BALT, Pemohon Kasasi II: PT.RAJA

., Divisi Buku PerguruanTinggi PT.Raja Grafindo Persada Jakarta (Fotokopi sesuaidengan Assi) jacss

tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa nilai pekerjaan tersebut sudah dibayar oleh pihak Tergugat, tetapibunganya belum.dibayar berupa bunga Bank sehingga pihakpenggugat menuntut kepengadilan Negeri Akibat lambat dibayar olehpihak tergugat yaitu Gubernur Aceh atau Kepala Dinas pengairan Aceh; Bahwa sepengetahuan saksi anggaran dalam DIPA Dinas Pengairanuntuk pembayaran sejumlah Rp10.000.000.000,00 (Ssepuluh milyar)namun yang dibayar hanya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar) lebihkepada PT.Raja

dari unsur di atas adalah bersifat alternatif,sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa,maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus BesarBahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telahditentukan oleh undangundang atau aturan dan sebagainya);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs.Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian , Penerbit PT.Raja

Tergugat , Il, Ill mempertegas lagibahwa tidak ada kerugian yang dilakukan oleh Tergugat I, Il, III terhadapPenggugat, karena tuntutan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugatdalam gugatannya bukan atas tanah miliknya melainkan di atas tanah PT.Raja Mas Agung Utama;Berdasarkan hal hal yang diuraikan dan sesuai fakta hukum tersebut diatas Tergugat , Il, Ill, mohon kiranya majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura yang memeriksa Perkara dan mengadili perkara ini berkenaanmengambil putusan sebagai

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 105);Menimbang, bahwa dalam Arrestnya, Hoge Raad 861897, telahmenyatakan bahwa petindak tidak perlu mengetahui terlebin dahulukemungkinan timbulnya kerugian ini (SOENARTO SOERODIBROTO, KUHPdan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT.Raja Grafindo Persada, 1994, hal.156).

dan ayat (4) UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 ten tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2000.Bahwa dengan demikian, berdasarkan faktafakta persidangan tersebut sertadengan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusebagaimana tersebut di atas, maka amar pertimbangan dan kesimpulanMajelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketabanding tersebut, untuk memeriksa dan memutus sengketa atas nama PT.Raja

Soenarto Soerodibroto,KUHP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, halMenimbang, bahwa menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalahwederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum).

Soenarto Soerodibroto,KUHP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224).Menimbang, bahwa Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W.10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: onrechmatig tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupunkepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Soenarto Soerodibroto,Halaman 16 Dari 21 Putusan Nomor 428/Pid.B/2016/PN.LigKUHP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224).Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919,N.

SoenartoSoerodibroto, KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah AgungDan Hoge Raad, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. Hal.222);Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah segala sesuatuyang berwujud dan tidak perlu sampai mempunyai nilai secara ekonomis akantetapi bernilai bagi pemiliknya, termasuk dalam pengertian ini daya listrik dangas meskipun tidak berwujud (R.Soesilo, Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.

dari unsur di atas adalah bersifat alternatif,sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa,maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus BesarBahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telahditentukan oleh undangundang atau aturan dan sebagainya);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs.Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian , Penerbit PT.Raja

dipersolakan, pokonya dapatdilihat oleh umum (SR.SIANTURI,SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya,Alumni AHAEMPATEHAEM, Jakarta, Cet.ke2, 1989, Hal.325).Bahwa Secara terangterangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perludi muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang dapatmelihatnya (Putusan MARI No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 sebagaimanadikutip oleh RSSOENARTO SOEDIBROTO SH dalam Bukunya KUHP dan KUHAPdilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT.Raja