154/G/2017/PTUN.MTR

13/G/2016/PTUN.MTR

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 13/PENLDIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan LolosDismisgiall 3~ ~~~ = nnn cn crn tr renee. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 13/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 22 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PENPP/2016/PTUN.MTR, 22Maret 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;.

Penetapan Hakim Nomor : 13/PENHS/2016/PTUN.MTR, tanggal 28 April 2016tentang Penetapan Hari Sidang ;. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, buktibukti Surat,keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan para pihak dan kesimpulan parapihak yang diajukan di persidangan ; 2002 2 22 =Halaman 2 dari 78 hal.

1/G/2016/PTUN.MTR

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :01/PENL.DIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 6 Januari 2016 tentangPenetapan LolosDissmiSal ;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :01/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 6 Januari 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara ini ;3.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 01/PENPP/2016/PTUN.MTR, tanggal 7 Januari2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal PemeriksaanPersiapan ;Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan No.01/G/2016/PTUNMTR4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 0O1/PENHS/2016/PTUN.MTR tanggal 21 Januari2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan yangTerbuka untuk Umum ;5.

19/G/2015/PTUN.MTR

Berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 043/SK.TUN/XV/2014, tanggal 14 November 2015.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;1.6 Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:i:Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 19/PenLDis/2015/PTUN.MTR, tanggal 7 Oktober 2015, tentangGugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 5Tahun 1986 (Lolos Dismissal);.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 19/PenMH/2015/PTUN.MTR, tanggal 7 Oktober 2015, tentangSusunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Nomor 19/G/2015/PTUN.MTR;Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor: 19/PenPP/2015/PTUN.MTR tanggal 12 Oktober2015, tentang hari dan tanggal PemeriksaanPersiapan sengketa a quo;.

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor: 19/Pen.HS/2015/PTUN.MTR tanggal 2November 2015, tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa a quo;Membaca Putusan Sela Nomor 19/G/2015/PTUNMTR/INTV., tanggal 16November 2015, yang mendudukkan Hajjah Rabiatun sebagaiPenggugat Intervensi dalam sengketa a quo;Halaman 36.

Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yangdiajukan di dalam persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETA1.7 Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram pada tanggal 6 Oktober 2015, dengan register Nomor:19/G/2015/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 26 Oktober 2015,yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai

Membebankan kepada Penggugat Intervensi untuk membayar segalabiaya yang timbul dalam perkara ini;1.12 Bahwa terkait dengan sengketa a quo, Majelis Hakim telah memanggilpihak lain yang berkepentingan ke dalam persidangan, sebagaimanaketentuan Pasal 83 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986;Bahwa kemudian berdasarkan Permohonan Intervensi tertanggal 23November 2015, yang diajukan oleh Mamik Sumaini melalui KuasaHukumnya Lalu Armayadi, SH., selanjutnya berdasarkan Putusan SelaNomor: 19/G/2015/PTUN.MTR/INTV

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, untuk mencoret sengketa Nomor : 23/G/2015/ PTUN.MTR, dari Buku Register Perkara ; 3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya Pemeriksaan Sengketa ini sejumlah Rp. 244.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

23/G/2015/PTUN.MTR

52/G/2016/PTUN.MTR

., Jabatan Pelaksana PadaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIL INTERVENSI; Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca : 1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:52/PENDIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 1 Desember 2016 tentang LolosDismisSal; 2222 220 202 22 nnn nnn nee nn enn n nee nee eeSurat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:52/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 1 Desember 2016 tentang

PenunjukanMajelis Hakim; 22 222 220 222 noe non non noe nnn nnn nnn nee oeeSurat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 52/PENPP/2016/PTUN.MTR, tanggal 5 Desember 2016tentang Pemeriksaan Persiapan; Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 52/PENHS/2016/PTUN.MTR, tanggal 9 Januari 2017tentang Penetapan Hari Sidang;Putusan Sela Nomor: 52/G/2016/PTUN.MTR., tanggal 30 Januari 2017tentang dikabulkannya permohonan intervensi atas

nama Pemerintah DaerahKabupaten Lombok Barat untuk dapat masuk ke dalam perkara Nomor:52/G/2016/PTUN.MTR dengan kedudukan sebagai Tergugat Il Intervensi; Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, buktibukti Surat,keterangan Saksi, keterangan para pihak dan kesimpulan para pihak yangdiajukan di persidangan ;Halaman 3 dari 51 halaman.

18/G/2016/PTUN.MTR

PEN.L.DIS/2016/PTUNMTR, tanggal 12 April. 2016 tentang PenetapanLolos Dissmisal; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 18/PENMH/2016/PTUNMTR, tanggal 12 April. 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PENPP/2016/PTUNMTR, tanggal12 April. 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PENHS/2016/PTUNMTR, tanggal 04 Mei. 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR

telah sesuai dengan prosedurdan memenuhi asasasas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) maupunASAS KECEIMALAN jasssese ee nesses seers seen seemeeeeneecinmnee nenaBahwa dalil gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugattanggapi, karena tidak ada relefansinya dan tidak berdasar;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagaiberikut : Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR

SUDARTI KADIR, S.H.HAKIM KETUA MAJELISFIRDAUS MUSLIM, S.HPANITERA PENGGANTISYAMSIAH, S.H.PERINCIAN BIAYA PERKARANOMOR : 18/G/2016/PTUN.MTR : Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000. ATK : Rp. 150.000. Panggilan : Rp. 150.000, Pemeriksaan Setempat : Rp. Sumpah Saksi : Rp. Penterjemah : Rp. Meterai : Rp. 6.000, Redaksi : Rp. 5.000, Leges Putusan : Rp. 3.000.JUMLAH : Rp. 344.000, (tiga ratus empat puluhempat ribu rupiah)Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan No.22/G/2015/PTUN.MTR

48/G/2016/PTUN.MTR

16/G/2016/PTUN.MTR

118/G/2017/PTUN.MTR

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 118/PenDis/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Pebruari 2017, tentangGugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lolos Dismissal);Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 118/PenMH/2017/PTUN.MTR, tanggal 13 Pebruari 2017, tentangSusunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Nomor 118/G/2017/PTUN.MTR;Membaca Penetapan Hakim Ketua

Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 118/PenPP/2017/PTUN.MTR, tanggal 14 Pebruari 2017,tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa a quo;Halaman 45.

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 118/Pen.HS/2016/PTUN.MTR, tanggal 08 Maret 2017,tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa a quo;Menelaah berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yangdiajukan di dalam persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

NegaraMataram pada tanggal 07 Pebruari 2017, dengan Register Perkara Nomor:118/G/2017/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 13 Maret 2017,yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut;OBJEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor :814.3/032/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati DompuTanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/129/BKD/2015 TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri

Bukti P15 : Fotocopy sesuai salinan asli Putusan Pengadilan TUNMataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 2322017 ;16 BuktiP16 : Fotocopy sesuai dengan Legalisir Daftar PembayaranHalaman 39Gaji atas nama KUSNADI,,S.sos bulan November 2015,sampai dengan Bulan September 2016 ;17. Bukti P17 : Fotocopy sesuai dengan Legalisir Surat Kawat Nomor :800/390/BKD/2016 Perihal Pemberhentian sementaraPembayaran Gaji CPNS kategori K Il (184 CPNS)Kabupapaten Dompu tanggal 30 September 2016;18.

33/G/2015/PTUN.MTR

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 21 Desember 2015yang didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal22 Desember 2015 dan terdaftar sebagai Perkara Nomor : 33/G/2015/PTUN.MTR dikaitkan dengan ketentuan pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga dikutip olehPenggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 angka 4 yang berbunyiGugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya

DalUiarsa;j 2222222 22 2 enon nnn neon en nn nnn n nnn nnn eneeeBahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 21 Desember 2015yang didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal22 Desember 2015 dan terdaftar sebagai perkara nomor 33/G/PTUN.MTR/2015 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 UU PeradilanTata Usaha Negara yang juga dikutip oleh Panggugat dalam suratGugatannya pada halaman 3 angka 4 berbunyi: gugatan dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak

Dan adapun dalil Tergugat Il Intervensi menyatakan bahwa : memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 21 Desember 2015 yang didaftar diPengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 22 Desember 2015 danterdaftar sebagai perkara nomor 33/G/PTUN.MTR/2015 dikaitkan denganketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata UsahaNegara yang juga dikutip oleh Panggugat dalam surat Gugatannya pada halaman3 angka 4 berbunyi: gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktuSembilan puluh

24/G/2016/PTUN.MTR

;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;Alamat : Jalan Manggis Nomor : 07 Sumbawaa aSelanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.MTR.Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;Setlah MeEmMbaGa osesseseense reese teers eer ene eran1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :24/PENL.DIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 16 Mei 2016 tentangPenetapan Lolos Dissmisal ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :24/PENMH/2016/PTUN.MTR

, tanggal 16 Mei 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa ini ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 24/PENPP/2016/PTUN.MTR, tanggal 17 Mei 2016tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 24/PENHS/2016/PTUN.MTR tanggal 7 Juni 2016tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan yang TerbukaUNtUK UMUM jrnnnnn nner nnn nnn nn nnn nn errr

Dengan demikian, Keputusan @ quo yangHalaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.MTR.14.15.16.mencantumkan suatu aturan yang sudah tidak berlaku lagi dalamdasar hukum mengingat tidak dengan serta merta dapat disebutCaCat PUKUM ~== === nnn ni renninBahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Dasar Gugatanangka 11 dan 12 yang menyatakan seakanakan pemberhentianperangkat desa hanya karena perangkat desa yang bersangkutanmelakukan tindak pidana.

Bukti P1 : Copy Surat Keputusan Kepala Desa Labuhan BadasNomor : 03 Tahun 2012 , tanggal 16 Desember 2012,tentang Pengangkatan Kepala Dusun Kanar (sesuaidenigan aSlINVa )/ 2 n=Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.MTR.2. Bukti P 23. Bukti P 34. Bukti P 45. Bukti P56. Bukti P 67. Bukti P 78. Bukti P 89. Bukti P 910.

BURHANUDDIN, yang pada pokoknya menerangkan halhal sebagaiISGRIKGE nnnn onan nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn rn nnmnnnnnnnnnnennnnannnanananan Bahwa saksi adalah Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)Labuhan Badas; nne en nn nnn nnn nnnHalaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 24/G/2016/PTUN.MTR.

9/G/2017/PTUN.MTR

Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Gerantung, KelurahanGerantung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten LombokTengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca : 1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:9/PENDIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 1 Februari 2017 tentang LolosDismisSal; 2222 220 202 22 nnn nnn nee nn enn n nee nee eeSurat Penetapan Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Mataram Nomor:9/PENMH/2017/PTUN.MTR, tanggal 1 Februari 2017 tentang PenunjukanMajelis Hakim; 2+ 22+ 220 222 noe non nnn nnn nee nee nee nee noeSurat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 9/PENPP/2017/PTUN.MTR, tanggal 6 Februari 2017 tentangPemeriksaan Persiapan; 22 2 2= 222 ne non nn enn oneSurat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 9/PENHS/2017/PTUN.MTR, tanggal 8 Maret 2017 tentangPenetapan Hari Sidang;

272222 one ne onPutusan Sela Nomor: 09/G/2017/PTUNMTR.INTV, tanggal 12 April 2017tentang dikabulkannya permohonan intervensi atas nama MILLA NATALIAmasuk ke dalam perkara Nomor: 09/G/2017/PTUN.MTR dengan kedudukansebagai Tergugat Il Intervensi; Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, buktibukti Surat,keterangan Saksi, keterangan para pihak dan kesimpulan para pihak yangdiajukan di persidangan ; === == 2 nono nnn nn nn nanoHalaman 3 dari 47 Hal.

No. 09/G/2017/PTUN.MTR. Bahwa H. L. Subhi Anwar (almarhum) meninggal dunia pada tahun 2011dengan meninggalkan warisan berupa tanah seluas 16.550 M2 yang diperolehdengan membuka lahan bersama masyarakat lainnya sekitar 1990 dimanadibuktikan dengan sampai tahun 2016 masih membayar pajak sesuai denganbukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan NOP:52.02.010.008.012.043.0 atas nama Hj.

132/G/2017/PTUN.MTR

01/G.TUN/2005/PTUN.MTR

5/G/2015/PTUN.MTR

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 5/PENLDIS/2015/PTUN.MTR, tertanggal 3 Pebruari 2015tentang Gugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) huruf a sampaidengan e Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pemeriksaandengan Acara Biasa;2= 22202 oon ne nnnHalaman 22.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 5/PEN.MH/2015/PTUN.MTR, tertanggal 3 Pebruari 2015 tentangSusunan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan MenyelesaikanSengketa tersebut 222222 222 22 one =3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor 5/PEN.PP/2015/PTUN.MTR, tertanggal3 Pebruari 2015 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;4.

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor 5/PEN.HS/2015/PTUN.MTR, tertanggal 5 Maret2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Pertamasengketa tersebut; nn son nnn nnn nnn ren nnn nnn rn nen nme nnn nnn5. Mendengar keterangan para pihak, keterangan saksisaksi dalampersidangan sengketa in ;

148/G/2017/PTUN.MTR

57/G/2016/PTUN.MTR

56/G/2016/PTUN.MTR

Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 56/PENDIS/2016/PTUN.MTR, tertanggal 13 Desember 2016tentang LolosDismissal ; 22222222 nn nn nnn nnn nnn n nn neeeTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 56/PENMH/2016/PTUN.MTR, tertanggal 13 Desember 2016tentang Penunjukan MajelisTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 56/PENPP/2016/PTUN.MTR tertanggal

14 Desember 2016 tentang PemeriksaanPersiapan;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 56/PENHS/2016/PTUN.MTR, tertanggal 12 Januari 2017, tentang Penetapan HariSidang ;e Telah membaca berkas perkara Nomor : 56/G/2016/PTUN.MITR ;e Telah membaca buktibukti surat dan segala sesuatunya dalam persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 7Desember 2016, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram

pada tanggal 8 Desember 2016, dalam Register Perkara Nomor : 56/G/2016/PTUN.MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 12 JanuariObyek Sengketa : Surat Keputusan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Nomor : 171923 TAHUN2016 ditetapkan di Mataram pada tanggal 14 Nopember 2016 tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat atasNama IRAWANSYAH, S.Pd Masa Jabatan 20142019.

15/G/2015/PTUN.MTR

Selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT Il INTERVENSI :Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 15/PENDIS/2015/PTUNMTR, tertanggal 3 September 2015 tentangLolos Dismissal ; 2+ 2 22= on non non nnn nen nnnnnn = Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 15/PENMH/2015/PTUN.MTR, tertanggal 3 September 2015 tentangPenunjukan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 15/PENPP

/2015/PTUN.MTR tertanggal 7 September 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 15/PENHS/2015/ PTUNMTR, tertanggal 30 September 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ; Telah membaca Putusan Sela Nomor : 15/G/2015/PTUN.MTR, tertanggal26 Oktober 2015, tentang masuknya SIGIT PRATAMA WIRYADI sebagaipihak Tergugat Il Intervensi ; Telah membaca berkas perkara Nomor : 15/G/2015/PTUNMTR Telah membaca buktibukti surat dan mendengarkan keterangan SaksiS ak Si jnn2nnennenn

Halaman 14 dari 4415Menimbang bahwa pihak ketiga telah masuk sebagai Pihak dalam perkaraNomor : 15/G/2015/PTUN.MTR, dan telah tertuang dalam Putusan Sela yangamarnya sebagai Derikut :n2 no nnn neers nnn nce nen ncn nnn nn nn nee cece1. Mengabulkan permohonan pemohon intervensi menjadi pihak dalam perkaraNomor : 15/G/2015/PTUN.MTR 5 27292 22 one nnn nnn nee nnn nne nee2. Menyatakan Pemohon Intervensi dalam sengketa Nomor : 15/G/2015/PTUN.MTR, sebagai Tergugat Il Intervensi ;3.

Terletakdidesa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat atas namaSigit Pratama Wiryadi (vide bukti T25=TlLintv6) ;Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015 pemohon intervensitelah mengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketaini, hal tersebut sebagaimana telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkanPutusan Sela No.15/G/2015/PTUN.MTR tertanggal 26 Oktober 2015, sehinggapemohon intervensi masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan selanjutnyadisebut sebagai