Ditemukan 1363 data
110 — 46
4/G/2016/PTUN.MTR
2dari43Halaman Putusan Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTR. DALAM PUTUSAN SELA1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela Para tergugat IIIntervensi ;2. Menyatakan Penggugat telah meninggal dunia pada hari Minggutanggal 3 April20 1 6; 2222 n nen n enn en ene nen ne ene nee nen nena ne nen nen ee nen neneeneeeeceens3. Menyatakan Gugatan PenggugatGUUI 5DALAMEKSEPS 00200200eseeneenennenee nen nennenee nen senneseens1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;2.
Halaman25dari43Halaman Putusan Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTR Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Eksepsi dan Jawabannya,pihak Tergugat telah mengajukan buktibukti surat berupa fotocopy suratsurat yangtelah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T1 sampai dengan T2, dantelah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya dipersidangan sebagai berikut:1. Bukti T1 : Copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor 1358/DesaPerigi, tanggal 30 Desember 2008 atas nama Abdul Karim;2.
aslinya Surat tanda Setoran Pajak Tahun2014 atas nama Abdul Karim ; Copy sesuai aslinya Kwitansi Jual Beli antara HajiSuhermanto dengan Abdul Karim tanggal 21Pebruari 2012; sesuai aslinya Akta jual beli antara haji Suhermantodengan Abdul Karim ;Copy sesuai aslinya Surat Untuk mendapatkan jinPengalihan hak oleh Abdul Karim tanggal 10 OktoberCopy sesuai aslinya SPPT Tahun 1992 atas namaH.Nursa ig j222Copy sesuai aslinya SPPT Tahun 1994 atas nama A Halaman27dari43Halaman Putusan Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTR
,M.Kn.PANITERA PENGGANTI, Halaman5 dari43Halaman Putusan Nomor : 04/G/2016/PTUN.MTR SYAMSIAH, S.H. Perincian Biaya Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUNMTR :1. Pendaftaran Gugatan......0.. eee Rp. 30.000,2, Bigyd ATK, csconnmemensmenccmmmmmenanes Rp. 150.000,3. Biaya Panggilan ...................402:. Rp. 235.000,A. LO SOS... eeeeececeeeneceeeteceeeteeeesteeeeneeeees Rp. 3.000,5. Redaksi.......cccecccccccccccsseseseececcceceeeenees Rp. 5.000,6.
70 — 37
6/G/2017/PTUN.MTR
159 — 108
2/G/2016/PTUN.MTR
111 — 37
01/G/2017/PTUN.MTR
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:1/PENDIS/2017/PTUN.MTR tentang Lolos Dismisal, tertanggal 9 Januari 2017; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:1/PENMH/2017/PTUN.MTR tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, tertanggal 9 Januari 2017; Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara MataramNomor: 1/G/2017/PTUN.MTR tentang Penunjukkan Panitera Pengganti, tertanggal 10Januari 2017 ; 22 22 nnn nn nnn nn nn nnn nn = === Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 57/PENPP/2017/PTUN.MTR tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 10Januari 2017 ; #2 + 2 == 22 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nanan Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 1/PENHS/2017/PTUN.MTRtentang Penetapan Hari Sidang tanggal 20 Februari 2017 ; Telah membaca suratsurat dan
66 — 183
3/G/2016/PTUN.MTR
75 — 32
98/G/2017/PTUN.MTR
Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/110
Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.Putusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 30Bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telahmenanggapinya dengan Replik tertanggal 4 April 2017.
Keterangan saksi Sirajuddin, pada pokoknya adalah:Putusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 46 Bahwa sejak tanggal 3 Januari 2017 saksi mulai bertugas di SekretariatBKD Kabupaten Dompu.
Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Putusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 796.
ERWIN MURYADI, SH.Putusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 80Perincian Biaya Perkara Nomor: 98/G/2017/PTUN.MTR:Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000. ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 30.000, Sumpah Saksi : Rp. 35.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 259.000, (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)Putusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 81
146 — 108
41/G/2016/PTUN.MTR
;Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR Halaman 12. RATNA HAYATI, S.H;3. MUHAMAD ALFAN, S.H;4. SIGIT MARSIANTO, S.H;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada LembagaBantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan, beralamat JI.
Yang selanjutnyaPutusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR Halaman 2berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS04/P.2.15/Gs.1/11/2016 tanggal 7 Nopember 2016memberikan kuasa kepada;1. ZULKARNAEN, S. H;2. AHMAD SULHAN, S.H.;3. MILA MEILINDA, S.H.;4.
Halaman 3Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa Sengketa Nomor41/G/2016/PTUN.MTR; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor: 41/PENHS/2016/PTUNMTR, tanggal 16 Nopember 2016tentang Hari Sidang; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor41/PENMH/2016/PTUNMTR, tanggal 1 Desember 2016 tentangPerubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa Sengketa Nomor41/G/2016/PTUN.MTR; Berkas sengketa, menelaah dan mempelajari bukti, mendengarketerangan saksi,
pendapat ahli maupun pengakuan para pihak yangbersengketa, di dalam persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Oktober2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram pada tanggal 10 Oktober 2016, dengan register Nomor41/G/2016/PTUN.MTR, yang telah diperbaiki pada tanggal 11 Nopember2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut;Obyek Sengketa;Bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan ParaPenggugat untuk
Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014, tentangPerubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor:Putusan Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR Halaman 4800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi danPemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategon Dua KabupatenDompu, yang ditetapkan Bupati Domputanggal 21 Maret 2014;3.
224 — 122
55/G/2016/PTUN.MTR
Undang Putusan Nomor 55 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 711.Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Pasal 53 ayat 2 butir a yang berbunyi:a.
Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;Putusan Nomor 55 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 1114.
, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, KabupatenPutusan Nomor 55 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 27Lombok Tengah atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)adalah sah menurut hukum;4.
(sesuai dengan fotokopi);Putusan Nomor 14/G.TUN/2002/PTUN.MTR antaraSulame dkk Melawan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Lombok Tengah. (Sesuai dengan fotokopi);Putusan Nomor 132/B.TUN/2002/ PT.TUN SBY antaraPutusan Nomor 55 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 3022. Bukti P2223. Bukti P2324. Bukti P2425. Bukti P2526. Bukti P2627. Bukti P2728. Bukti P28Sulame dkk Melawan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Lombok Tengah.
, yang tumpang tindih dengantanah yang dikuasai Penggugat;Putusan Nomor 55 /G/2016/PTUN.MTR Halaman 774.
109 — 54
14/G/2016/PTUN.MTR
. & Partner, beralamat di Jalan Koperasi Nomor 160 X,Palembak, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT Il INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 14/PENLDIS/2016/PTUN.MTR, tertanggal 21 Maret 2016 tentangLolos Dismissal ; 20+ 20> 22222 o2 2 one nnn nnn nn nnn ne noe Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 14/PENMH/2016/PTUN.MTR,
tertanggal 21 Maret 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PENPP/2016/PTUN.MTR tertanggal 21 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PENHS/2016/PTUN.MTR, tertanggal 11 April 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ; Telah membaca Putusan Sela Nomor : 14/G/2016/PTUN.MTR, tertanggal23 Mei 2016, tentang masuknya HAJI AHYAR ROSIDI sebagai pihakTergugat Il Intervensi 7 27> 22+ 0 22 one one one Telah
membaca berkas perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN.MTR 5 Telah membaca buktiobukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;Putusan Nomor:14/G/2016/PTUNMTR.
Halaman 3dari 834TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatantertanggal 15 Maret 2016, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 Maret 2016, dalam RegisterPerkara Nomor : 14/G/2016/PTUN.MTR, surat gugatan tersebut telah diperbaikipada tanggal 11 April 2016, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut : Obyek Sengketa : = 2222 nnn nnn nn nnn nnn nen nn nnn nen nn nnn reneeSertipikat Hak Milik No. 965 / Desa
berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 965/Buwun Mas atas namaHaji Ahyar pada tanggal 15 April 2010, Surat Ukur Nomor : 1024/BuwunMas/2010 tanggal 12 April 2010 luas 17.016 m2 terletak di Desa BuwunMas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat ProvinsiNusa Tenggara Barat adalah sah adanya dan atau ;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (et aequo et bono) ; 22 onan ene nee nnn eee eeMenimbang bahwa pihak ketiga telah masuk sebagai Pihak dalam perkara14/G/2016/PTUN.MTR
84 — 101
95/G/2017/PTUN.MTR
Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/043
Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yangmengembalikan posisi Penggugat dan hakhaknya pada kedudukan semulasesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Putusan Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Halaman 185.
Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.Putusan Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Halaman 30Bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telahmenanggapinya dengan Replik tertanggal 4 April 2017.
(sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuaidengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama SitiNurbayani bulan Januari 2016 sampai dengan SeptemberPutusan Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Halaman 3317.18.19.20.21.22.P17P18P19P20P21P22Bahwa2016.
(vide Bukti P14 = Bukti T13 dan Bukti T14);Putusan Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Halaman 527.
85 — 56
99/G/2017/PTUN.MTR
Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/096
Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yangmengembalikan posisi Penggugat dan hakhaknya pada kedudukan semulasesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 185.
Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 30Bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telahmenanggapinya dengan Replik tertanggal 4 April 2017.
(vide Bukti P14 = Bukti T13 dan Bukti T14);Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 527.
ERWIN MURYADI, SH.Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 80Perincian Biaya Perkara Nomor: 99/G/2017/PTUN.MTR:Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000. ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 30.000. Sumpah Saksi : Ro. 35.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 259.000, (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)Putusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 81
63 — 32
Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 28/ G/2015/ PTUN.MTR. dari daftar register perkara yang sedang berjalan; 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada para pihak ; 4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 324.000,00 (Tiga Ratus Dua puluh Empat Ribu Rupiah);
28/G/2015/PTUN.MTR
PENETAPANNomor : 28/PEN/2015/PTUN.MTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertamadengan acara biasa memberikan penetapan seperti tersebut di bawah inidalam perkara antara +2 nn nnn nn nn nnn nnn nnnDr.Haji Syukur Nuralam, MBA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDosen, Tempat Tinggal diJalan Perintis No 112, Kelurahan Joglo,Kecamatan Kembang,Jakarta Barat ;Berdasarkan
Nusa Tenggara Barat;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 758/SK52.02.600.14/X1I/2015 tanggal 21 Desember 2015 ;5Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :1.Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 4 Desember 2015 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Matarampada tanggal 4 Desember 2015 dengan Register Perkara Nomor : 28/G/IAP TIN RATT hag jem rerTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor : 28/PENDIS/2015/PTUN.MTR
Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 28/G/2015/ PTUN.MTR. dari daftar register perkara yang sedangberjalan;3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmiPenetapan ini kepada para pihak ;4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaPenggugat sebesar Rp. 324.000,00 (Tiga Ratus Dua puluh EmpatRibu Rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016 oleh kami Hj.EVITA MAWULANAKYATI,S.H.
116 — 38
22/G/2016/PTUN.MTR
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor22/PENDIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan Lolos Dismissal;. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor22/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 16 Mei 2016 tentang Penunjukan MajelisHakim; . Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PENPP/2016/PTUN.MTR, tanggal16 Mei 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; Halaman 2 dari 38 hal. Putusan No. 22/G/2016/PTUNMTR5.
Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PENHS/2016/PTUN.MTR, tanggal 7 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;6.
Putusan No. 22/G/2016/PTUNMTRberkekuatan hukum tetap atas gugatan No. 16/G/2015/PTUN.MTR, tanggal 8 September 2015 tersebut;.
Mengenai pihak yang sama, bahwa Para Pihak dalam gugatan perkaraNo. 22/G/2016/PTUN.MTR sama dengan gugatan perkara No.16/G/2015/PTUN.MTR, dimana Para Pihaknya adalah Wak lorahimsebagai Penggugat melawan Gubernur NTB sebagai Tergugat, bahkanuraian gugatan Penggugat dalam perkara No. 22/G/2016/PTUN.MTRsama persis dengan gugatan dalam perkara No. 16/G/2015/PTUN.MTR;2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas obyek sengketaB.
NTBsebagai Tergugat telah diputus dalam putusan No.3/G/2015/PTUN.MTR yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;Halaman 24 dari 38 hal.
94 — 48
146/G/2017/PTUN.MTR
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :146/PENDIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 9 Mei 2017 tentang Penetapan LolosDismissal;. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :146/PENMH/2017/PTUN.MTR, tanggal 9 Mei 2017 tentang PenetapanSusunan Majelis Hakim;. Membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :146/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 9 Mei 2017 tentang Penunjukkan PaniteraPengganti ;.
Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 146/PENPP/2017/PTUN.MTR, tanggal 9 Mei 2017 tentang Hari PenetapanPemeriksaan Persiapan;Putusan Nomor:146/G/2017/PTUN.MTR Halaman 36.Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 146/PENHS/2017/PTUN.MTR, tanggal 5 Juni 2017 tentang Penetapan PersidanganTerobuka Untuk Umum ;7. Membaca Putusan Sela Nomor : 146/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 15 Juli 2017tentang masuknya Pihak Intervensi atas nama WAHAB ABDULLAH;8.
Oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan TataPutusan Nomor:146/G/2017/PTUN.MTR ~~ Halaman 12Usaha Negara Mataram cq.
PMNA/KBPNPutusan Nomor:146/G/2017/PTUN.MTR Halaman 18Nomor 3 Tahun 1997 jo. PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 sehinggatelah memenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);9.
UU No. 9 Tahun 2004 Jo.UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ternyata tidakterbukti.Putusan Nomor:146/G/2017/PTUN.MTR ~ Halaman 3216.
65 — 26
97/G/2017/PTUN.MTR
(sesuai denganfotokopinya);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Februari 2017. (sesuaidengan salinan aslinya);Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS atas nama RamlaTuhindun bulan Januari 2016 sampai dengan SeptemberPutusan Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR Halaman 3317.18.19,20.21.22.P17P18P19P20P21P22Bahwa2016.
(vide Bukti P14 = Bukti T13 dan Bukti T14);Putusan Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR Halaman 527.
Sehingga terhadap dalildalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugattersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Putusan Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR Halaman 55DALAM EKSEPSI;1.
Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Putusan Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR Halaman 796.
ERWIN MURYADI, SH.Putusan Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR Halaman 80Perincian Biaya Perkara Nomor: 97/G/2017/PTUN.MTR:Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000. ATK : Rp. 150.000, Panggilanpanggilan : Rp. 30.000. Sumpah Saksi : Ro. 35.000, Hak Redaksi : Rp. 5.000, Uang Leges : Rp. 3.000, Meterai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 259.000, (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)Putusan Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR Halaman 81
54 — 14
31/G/2015/PTUN.MTR
Berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 5 Februari 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2;Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:i:Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor31/PenLDis/2015/PTUN.MTR, tanggal 16 Desember 2015, tentang Gugatantidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 (LolosDismissal);.
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor31/PenMH/2015/PTUN.MTR, tanggal 16 Desember 2015, tentang SusunanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor31/G/2015/PTUN.MTR;Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 31/PenPP/2015/PTUN.MTR, tanggal 17 Desember 2015,tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa a quo;Halaman 34.
Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 31/Pen.HS/2015/PTUN.MTR, tanggal 12 Januari 2016,tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa a quo;5. Membaca Putusan Sela Nomor 31/G/2015/PTUNMTRIINTV., tanggal 23Februari 2016, yang mendudukkan Yan Sofyan dan Mawardan, ST., sebagaiTergugat Il Intervensi 1 dan Tergugat Il Intervensi 2 dalam sengketa a quo;6.
Menelaah berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan parapihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukandi dalam persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2015,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram padatanggal 15 Desember 2015, dengan register Nomor: 31/G/2015/PTUN.MTR, yangtelah diperbaiki pada tanggal 13 Januari 2016, yang pada pokoknyamengemukakan dalildalil sebagai
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa terkait dengan sengketa a quo, Majelis Hakim telah memanggilpihak lain yang berkepentingan ke dalam persidangan, sebagaimana ketentuanPasal 83 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986;Bahwa kemudian berdasarkan permohonan intervensi tertanggal 9Februari 2016, yang diajukan oleh Mawardan, ST. dan Yan Sofyan melalui KuasaHalaman 14Hukumnya Khairul Aswadi, SH., MH., dkk., selanjutnya berdasarkan Putusan SelaNomor: 31/G/2015/PTUN.MTR/INTV., tanggal 23 Februari
65 — 22
11/G/2016/PTUN.MTR
Haryono, Kecamatan Selong, Kabupaten LombokTimur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik bersamasama maupunmasingmasing atau sendirisendiri ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 106/52.03/V/2016ertanggal 10 Met 201 6 jnnasenece nent etree nennetimimnmnnrneniein$elanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca : 1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor: 11/PENL.DIS/2016/PTUN.MTR, tanggal 21 Maret 2016tentang LolosDISMISSl; n= manne
tenn enn nner nnn nemnnennsnncemnennneSurat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor: 11/PENMH/2016/PTUN.MTR, tanggal 21 Maret 2016tentang Penunjukan MajelisSurat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahalNegara Mataram Nomor: 11/PENPP/2016/PTUN.MTR, tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;4.
Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor: 11 /G/2016/PTUN.MTR, tanggal 27 April2016 tentang Penetapan Hari5.
; 20202 n nono anne concn en en acneMenimbang, bahwa di Pemeriksaan Persiapan hari Rabu tanggal 27 April2016 Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak ketiga yaitu LALU ASRINselaku pemegang obyek sengketa menyatakan tidak akan masuk sebagai pihakdalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat, keterangan inidipertegas pula dengan Surat Pernyataan tertanggal 25 April 2016 yang isinyamenyatakan untuk tidak masuk sebagai pihak dalam Perkara/Sengketa TataUsaha Negara No. 11/G/2016/PTUN.MTR
77 — 24
12/G/2015/PTUN.MTR
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 12/PenLDis/2015/PTUN.MTR, tanggal 9 Juni 2015, tentangGugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 5Tahun 1986 (Lolos Dismissal);Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 12/PenMH/2015/PTUN.MTR, tanggal 9 Juni 2015, tentangSusunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Nomor 12/G/2015/PTUN.MTR;Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor
: 12/PenPP/2015/PTUN.MTR tanggal 9 Juni2015, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa aquo;.
Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram Nomor: 12/Pen.HS/2015/PTUN.MTR tanggal 30 Juni2015, tentang Hari dan Tanggal Persidangan sengketa a quo;Membaca Putusan Sela Nomor 12/G/2015/PTUN.MTR/INTV. tanggal18 Agustus 2015tentang dikabulkannya permohonan Intervensi yangdiajukan olehH.
Huspiani, dan mendudukkannya sebagai Tergugat IlIntervensi dalam sengketa Nomor 12/G/2015/PTUN.MTR;Membaca berkas sengketa serta mendengar keterangan para pihakyang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yangdiajukan di persidangan;TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni2015yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 3Mataram pada tanggal 5 Juni 2015 dengan register Nomor:12/G/2015/PTUN.MTR,yang telah diperbaiki pada tanggal
67 — 9
25/G/2015/PTUN.MTR
68 — 18
143/G/2017/PTUN.MTR
~ Halaman 3 Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 143/PENPP/2017/PTUNMTR, tanggal 3 Mei 2017tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 143/PENHS/2017/PTUNMTR, tanggal 7 Juni 2017tentang Hari Sidang; Membaca Putusan Sela Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 5 Juli 2017; Membaca Putusan Sela Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 13September 2017 ; Menelaah berkas sengketa, mempelajari
Bahwa, Tergugat II Intervensi memperoleh Sertifikat (Obyek Sengketadalam perkara Nomor: 143/G/2017/PTUN.MTR.) tersebut, karena membelisebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 21/Montong Ajan, NIB23.02.11.16.00021, Surat Ukur tanggal 24 Juni 2010 No: 21/MontongAjan/2010, luas 19.985 m2, yang terletak di Desa Montong Ajan, Putusan Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR = Halaman 28Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, pada tahun2011 dari seorang Warganegara Indonesia bernama Gurayang danmenyatakan
Intervensi 23 = obyek sengketa 7, Bukti T36 = Bukti Putusan Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR = Halaman 56T.Il. Intervensi 25 = obyek sengketa 8, Bukti T28 = Bukti T.Il.
Intervensi8 =obyek sengketa 9);Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1)Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yangberkepentingan dalam sengketa ini Majelis Hakim telah memanggil pula kedalam persidangan, pemegang ke9 sertipikat yang menjadi obyek sengketayakni Usman Ali dan Annete Setianingsin R, yang selanjutnya berdasarkanPutusan Sela Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR., tanggal 19 Juli 2017 danPutusan Sela Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR., tanggal 13 September 2017,dalam sengketa
Putusan Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR = Halaman 67Panitera Pengganti,ttdKESUMANINGTYAS, SH.RINCIAN BIAYA PERKARA :No. URAIAN1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,2. Atk Rp. 150.000,3. Panggilan Rp. 330.000,4. Sumpah Saksi Rp. 50.000,5. Penterjemah Rp. 50.0006. Materai Rp. 18.000,7. Redaksi Rp. 5.000,8. Leges Rp. 3.000, +JUMLAH RP. 636.000,(enamratus tigapuluhenam ribu rupiah Putusan Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR Halaman 68 Putusan Nomor 143/G/2017/PTUN.MTR Halaman 69