Ditemukan 409 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-11-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 25/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 27 April 2017 — PT. FEDERAL INVESTINDO Melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM, 2. PT. SMART EDUTAMA INTERNATIONAL
14552
  • 25/G/2016/PTUN.TPI
    TERGUGATIIINTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut; Telah membaca Penetapan Pelaksana Tugas Harian Ketua PengadilanTata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 25/PENMH/2016/PTUN.TPI.tanggal 28 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor: 25/G/2016/PTUN.TPI. tanggal 01 Desember2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor
    Telah membaca Putusan Sela Nomor: 25/G/2016/PTUN.TPI tanggal 17Januari 2017 tentang masuknya pihak ketiga atas nama: PT. SmartEdutama International sebagai Tergugat Il Intervensi;7. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor: 25/G/2016/PTUN.TPI. tanggal 31 Januari 2017 tentang Pergantian Panitera Pengganti;8.
    Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang + Nomor: 25/PENMH/2016/PTUN.TPI. tanggal 30 Maret 2017tentang Pergantian Hakim Anggota ; 9. Telah membaca SuratSurat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukandi Persidangan; == enna nn nen nnn neem enins10. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan; 11.
    Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangandalam perkara ini;seeecneeecnneecnneennneenneed TENTANG DUDUK PERKARA222222==Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telahmengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal28 Nopember 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 28 Nopember 2016dengan Register Perkara No. 25/G/2016/PTUN.TPI, gugatan mana telahHalaman 5Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/
    Dengan demikian, pihakyang menjadi TERGUGAT dalam suatu perkaraTata Usaha Negara adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang memiliki kewenanganuntuk menjalankan urusan pemerintahan(eksekutif) dengan berdasarkan pada ketentuanperundangundangan yang berlaku.Halaman 19Putusan Perkara Nomor: 25/G/2016/PTUN.TPI(c)Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat Tata UsahaNegara yang melaksanakan urusan pemerintahandi bidang pertanahan.
Register : 14-11-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 15-02-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 23/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 4 Januari 2017 — JOKO NARYONO; LILIK ARYANI; Melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BATAM;
10849
  • 23/G/2016/PTUN.TPI
    MAHBUBIMasingmasing kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor diKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam Jalan EngkuPutri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji) Batam CentreKotaBatam: Selanjutnya disebut sebagai................ 0.0... ...ceeee sees TERGUGAT,Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelan membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tanggal15 November 2016, Nomor: 23/PEN.MH/2016/PTUN.TPI tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;Penetapan Wakil Panitera
    Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung PinangNomor: 23/G/2016/PTUN.TPI tanggal 15 November 2016 tentangPenunjukan Panitera Pengganti: Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang tanggal 16 November 2016, Nomor: 23/PEN.PP/2016/PTUN.TPItentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan; lampiran yang terdapat di dalamnya;Setelah mendengar keterangan Kuasa Tergugat:Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang tanggal 21 Desember 2016, Nomor
    : 23/PEN.HS/2016/PTUN.TPItentang penetapan hari dan tanggal Sidang Terbuka;Selurun berkas perkara Nomor: 23/G/2016/PTUN.TPI beserta seluruh Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal14 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang pada tanggal 14 November 2016, denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut:A.
    Dan pada Surat Panggilan Nomor:23/G/2016/PTUN.TPI tanggal 14 Desember 2016, Majelis Hakim telahmenegaskan bahwa untuk pemeriksaan persiapan tanggal 21 Desember 2016adalah kesempatan terakhir untuk Penggugat memperbaiki gugatannya, karenatenggang waktu 30 (tiga puluh) hari jatuh pada tanggal 23 Desember 2016,tetapi pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 Desember 2016 penggugat tetap tidak hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tenggangwaktu 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan
Register : 02-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 K/TUN/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT. SMART EDUTAMA INTERNATIONAL vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM., II. PT. FEDERAL INVESTINDO;
180100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidakmengajukan eksepsi dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagaiberikut:Eksepsi tentang kompetensi absolut, Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang tidak berwenang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa a quo secara absolut karena objek sengketa tidak termasukkeputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek sengketa diPengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor20/G/2018/PTUN.TPI
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 138/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 30 Juli 2019 juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Putusan Nomor 20/G/2018/PTUN.TPI, tanggal 18 Maret 2019;Selanjutnya Dengan Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi :1.
    2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan,Tergugat harus menunggu terlebin dahulu sampai adanya putusanperdata yang berkekuatan hukum tetap; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keputusan tatausaha negara objek sengketa harus dibatalkan, sehingga terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor138/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 30 Juli 2019 yang menguatkanPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor20/G/2018/PTUN.TPI
Register : 01-08-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 150/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 13 September 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BINTAN LAGOON RESORT Diwakili Oleh : Cholderia Sitinjak, S.H., M.H
Terbanding/Tergugat : AHMAD SUDARYATNO
5629
  • KEPRI.Oleh karenanya dengan alasan dan dasar hukum diatas PELAWANmemohon untuk membatalkan rencana peletakan sita jaminan /sita eksekusiatas harta tetap (tidak bergerak) milik PELAWAN tersebut.Bahwa dalam perkara aquo Pelawan memohon kepada majelis hakimuntuk membatalkan peletakan sita Eksekusi sesuai prihal diatasdikarenakan perkara aquo masih berkaitan dengan perkara PTUN Nomor.2/G/2017/PTUN.TPI yang telah membatalkan Pencatatan Serikat PekerjaFederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi
    Bintan yakniKOORDA (DPC) organisasi yang ketuanya dipimpin oleh Darsono danmenjadi Tidak Sah karena Mahkamah Agung telah memutuskan padatanggal 6 Maret 2018 dengan Nomor Perkara Nomor. 104 K/TUN/2018,yang telah berkekuatan hukum tetap (mengikat) yakni dengan tegasmenolak permohonan Kasasi Pelawan/Dahulu sebagai tergugat Il(Intervensi) dalam perkara Nomor 2/G/2017/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017yang digelar di PTUN Tanjungpinang di Batam;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah memenangkanPT
    Bintan Perkara Nomor 2/G/2017/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017yang amarnya berbunyi dengan ;MENGADILI :Dalam Penundaan ; Menolak permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanTanda Bukti Pencatatan Nomor 146/TKIII/SP/2015, tanggal 21Halama 3 dari PutusN Nomor 150/PDT/2019/PT PBR.September 2015 Tentang Tanda Bukti Pencatatan PUK SP PAR FSPSI RPT. Bintan Lagoon ResortDalam Eksepsi ; Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara ;1.
    Bahwa Pengadilan Tinggi TUN Medan, juga telah menguatkan PutusanPTUN Tanjungpinang perkara Nomor: 2/G/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2017,dan kemudian PT. Bintan Lagoon Resort juga telah dimenangkan olehPengadilan Tinggi TUN Medan dengan Nomor register Perkara Nomor157/B/2017/PT TUNMDN pada tanggal 13 September 2017, yang amarputusannya sbb ;MENGADILI1. Menerima permohonan banding tergugat/Pembanding dan tergugat IIIntervensi/Pembanding;2.
Register : 07-12-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 31-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 208/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 7 Februari 2017 — Pembanding/Penggugat : PT. Federal Investindo, dalam hal ini diwakili oleh Bang Hawana dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama
Terbanding/Tergugat : Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. SMART EDUTAMA INTERNATIONAL, dalm hal ini diwakili oleh Juliana Samsoeddin
5234
  • Sebagai kuasa Penggugat /Pembanding serta Wakil Panitera Penggadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang Suyatno, SH ; 0nnno nonce no non n nn nn once cnc ncnne nc nc nananbeees Menimbang, bahwa Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang telah Memberitahukan Pernyataan Banding KepadaTergugat/ Terbanding dan Terggugat II Intervensi /Terbanding masingmasing tanggal 6 Oktober 2016, Nomor ; 5/G/2016/PTUN.TPI ; beees Menimbang, bahwa Penggugat /Pembanding telah menyerahkanMemori Banding Tanggal
    16 Nopember 2016 yang diterima Wakil PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Tanggal 16 Nopember 2016;bene Menimbang,bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan olehPenggugat /Pembanding, oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang telah memberitahukan dan penyerahan memori bandingkepada Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding,dengan Nomor ; 5/G/2016/PTUN.TPI, masingmasing tertanggal 16Nopember 2016 ; 22 nnonane nnn nnn nnn nnn ncnbeens Menimbang
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung PinangNomor :5/G/2016/PTUN.TPI, tanggal 29 September 2016 : a Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding,kepadaPenggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding dan,Terguggat IlIntervensi / Terbanding, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang, telah Membuat Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkaramasingmasing tertanggal 9 Nopember 2016 Nomor ; 5/
    G/2016/PTUN.TPI; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang Nomor : 5/G/2016/PTUNTPI diucapkan dalam persidangan yangterobuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding ; : aon Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukanPermohonan Banding pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sesuaidengan
    /B/2016/PTTUNMDNFormul02/Proksi01/Kim Bahwa keberatan Penggugat/Pembanding tidak beralasan hukumsehingga sehingga bagi Hakim Tinggi untuk menolak keberatanPenggugat/Pembanding ;2 nnn nnn nnn nn Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara a quosangatlah tepat dan benar oleh karenanya memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tingggi Tata Usaha Medan untuk menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor :5/G/PTUN.TPI
Register : 17-11-2016 — Putus : 19-04-2017 — Upload : 23-07-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 24/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 19 April 2017 — IBRAHIM Melawan 1. BUPATI KARIMUN, 2. CAMAT KARIMUN, 3. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KARIMUN
12144
  • 24/G/2016/PTUN.TPI
    ., BANUM SUBBIDBANKUM BIDKUM Polda Kepri,berkedudukan di Kantor KepolisianHalaman 4 dari 94 halaman Putusan No. 24/G/2016/PTUNTPIDaerah Kepulauan Riau Jalan HangJabat Batu Besar, Nongsa, Batam;Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal29 Desember 20163Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang ; Telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung PinangNomor : 24/PENMH/2016/PTUN.TPI tanggal 21 November 2016tentang Penunjukan Majelis
    Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung PinangNomor : 24/PENMH/2016/PTUN.TPI tanggal 30 Maret 2017 tentangPenunjukan Penggantian Hakim Anggota l;. Telah memeriksa dan mempelajari alatalat bukti berupa suratsuratyang diajukan oleh para pihak serta Berita Acara dalam perkara ini ; .
Register : 27-11-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 05-03-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
Herman, SE.
Tergugat:
1.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
451324
  • 25/G/2017/PTUN.TPI
    Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang Nomor : 25/PENDIS/2017/PTUN.TPI tanggal 27 November2017 tentang Penetapan LolosDissmiSSal2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang Nomor : 25/PENMH/2017/PTUN.TPI tanggal 27 November2017 tentang Penunjukan Majelis3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang Nomor : 25/G/2017/PTUN.TPI tanggal 27 November 2017 tentangPenunjukan Panitera Pengganti;4.
    Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang Nomor : 25/G/2017/PTUN.TPI tanggal 27 November 2017 tentangPenunjukan Jurusita Pengganti;5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 25/PENPP/2017/PTUN.TPI tanggal 28 November 2017 tentang PemeriksaanPersiapan) 2222222 non nnn n nnn nnn nnn nnn nnn eee n =e6.
    Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang Nomor 25/PENHS/2017/PTUN.TPI tanggal 2Januari 2018 tentang Hari Sidang Pertama perkara ini pada hari Selasatanggal 9 Januari 2018;7. Telah membaca, memeriksa, dan mempelajari alat bukti tertulis dariPihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang telah diajukan dipersidangan;8.
    TPITENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 17November 2017 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 27 November2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang denganregister perkara Nomor 25/G/2017/PTUN.TPI, serta telah diperbaiki secaraformal pada tanggal 2 Januari 2018 yang isinya adalah sebagai berikut:OBJEK SENGKETA:7 22222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cnn ncn cnn ncn nnnSurat
Register : 03-01-2013 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 01/G /2013/PTUN-TPI
Tanggal 6 Maret 2013 — KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KOTA BATAM; DEWAN PIMPINAN KOTA ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (DPK. APINDO) KOTA BATAM; MELAWAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA; KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM; FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL SELURUH INDONESIA;
8436
  • Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjung Pinang No.01/Pen.MH/2013/PTUNTPI tanggal 08 Januari 2013tentang Penetapan Majelis Hakim ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.01/Pen.PP/2013/PTUNTPI tanggal 09 Januari 2013 tentang Penetapan Pemeriksan Persiapan;Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.01/Pen.HS/2013/PTUNTPI tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan yangterbuka untuk umum ;Telah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat ;Telah membaca Putusan Sela No. 01/G/2013/PTUN.TPI
    , tertanggal 31Januari 2013 Tentang Penetapan Pihak Intervensi ;Telah membaca Putusan Sela No. 01/G/2013/PTUN.TPI, tertanggal 31Januari 2013 Tentang Penetapan Penolakan Pihak Intervensi ;Telah mempelajari buktibukti surat yang disampaikan oleh para pihakserta melihat segala sesuatu yang terjadi selama dalam proses persidangan ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 Januari2013 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara
    Tanjung Pinang pada tanggal 03 Januari 2013 dan telah diperbaiki padatanggal 23 Januari 2013 dengan Register Nomor 01/G/2013/PTUN.TPI, yangpada pokoknya mengemukakan alasan dan halhal sebagai berikut :OBJEK SENGKETAYang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 752 TAHUN2012 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) BATAMTAHUN 2013, TANGGAL 06 DESEMBER 2012;Adapun yang menjadi alasan alasan dan dasar hukum gugatan ini adalah sebagaiberikut :1 Bahwa
    ;Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Batam,sebagai Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara Nomor. 01/G/2013/PTUN.TPI ;e Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia, sebagai TergugatII Intervensi 3 dalam perkara Nomor. 01/G/2013/PTUN.TPI ;3 Melanjutkan pemeriksaan sengketa No. 01/G/2013/PTUN.TPI ;4 Menunda perhitungan biaya perkara putusan sela ini sampai denganputusan akhir ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah masuk juga permohonanintervensi dari:1 Sarifudin Andi Bola, Dkk, tertanggal
    vonishakim yang lazim disebut dengan istilah putusan :Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 752 Tahun 2012 tanggal 06Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK)Batam Tahun 2013 (selanjutnya disebut Keputusan Tergugat) bukanmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :Halaman 43 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — IWAN KUSWANDI VS 1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BATAM., 3. PT. METALLWEK INDUSTRY BATAM;
14389 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Tergugat II:Gugatan Penggugat telah lewat waktu;lll.Eksepsi Tergugat Il Intervensi:Penggugat tidak memiliki egal standing;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Tanjungpinang dengan Putusan Nomor 28/G/2019/PTUN.TPI,tanggal 16 April 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan denganPutusan Nomor 118/B/2020/PTTUNMDN, tanggal 10 Agustus 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungpinangNomor 28/G/2019/PTUN.TPI., tanggal 16 April 2020 dan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor118/B/2020/PTTUNMDN., tanggal 10 Agustus 2020;3.
Register : 12-05-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 12/G/KI/2017/PTUN.TPI
Tanggal 26 Juli 2017 — TRIMAWAN JOGO PRIJONO Melawan PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
13846
  • 12/G/KI/2017/PTUN.TPI
    ., M.T.Kewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan : Kabag Bantuan Hukum pada SetdaProvinsi Kepulauan RiauAlamat : Komplek Perkantoran Pemprov KepriGedung A 1 Lantai IV, Pulau Dompak,Kota Tanjungpinang, Provinsi KepulauanRiau.Selanjutnya disebut......................5 TERMOHON KEBERATAN; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungpinangNomor: 12/PENMH/2017/PTUN.TPI tanggal 09 Juni 2017 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;Penunjukan
    Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungpinangNomor: 12/G/KI/2017/PTUN.TPI. tanggal 09 Juni 2017 tentang Penunjukan Panitera;Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungpinangNomor: 12/G/KI/2017/PTUN.TPI tanggal 09 Juni 2017 tentangPenunjukan Jurusita Pengganti; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PENHS/2017/PTUN.TPItanggal 13 Juni 2017 tentang Hari Persidangan;Telah menerima dan memeriksa berkas perkara dari Komisi InformasiProvinsi Kepulauan Riau; Halaman 2 dari 34 halaman
    Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukanpermohonannya tertanggal 09 Mei 2017 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 09 Mei 2017,dalam Register Perkara Nomor: 12/G.KI/2017/PTUN.TPI denganmengemukakan alasanalasan sebagai berikut: Dalam Permohonan ini yang menjadi Obyek Keberatan adalah:Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/I/KlKepriPS/2017 Tentang Informasi yang dikecualikan
    merupakan informasi atau dokumen yang dirahasiakanberdasarkan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaan Informasi Publik, atau merupakan Informasi / Dokumen yang bersifat terbuka;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan uraian tersebut di atas, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah, menyatakan: Halaman 29 dari 34 halaman Putusan No. 12/G/K1/2017/PTUN.TPI"Sertifikat
    Pemberitahuan : Rp. 88.000,Total Rp. 355.000,(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)Halaman 34 dari 34 halaman Putusan No. 12/G/K1/2017/PTUN.TPI
Register : 12-12-2017 — Putus : 28-03-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 29/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 28 Maret 2018 — CHYNTIA HALIM Melawan 1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, dan 2. BENY JAPIT
12558
  • 29/G/2017/PTUN.TPI
    Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920 dan di JalanRaden Patah Komplek Sumber Jaya Blok A No. 56Nagoya Batam, berdasarkan Surat Kuasa KhususTanggal 30 Desember 201 7;Selanjutnya disebut SODAQAL.........ccceceeeeeeeeeeeeeesListes T ERGUGAT Il INTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor : 29/PENDIS/2017/PTUN.TPI tanggal 12Desember 2017 tentang Lolos Dismissal:;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
    NegaraTanjungpinang Nomor: 29/PENMH/2017/PTUN.TPI tanggal 12Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjungpinang Nomor: 29/G/2017/PTUN.TPI tanggal 13Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjungpinang Nomor: 29/G/2017/PTUN.TPI tanggal 13Desember 2017 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganiti;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
    Telah membaca Putusan Sela Nomor : 29/G/2017/PTUN.TPI tanggal 24Januari 2018 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama Beny Japitsebagai Tergugat Il Intervensi;8. Telah membaca Bukti Surat dari Para Pihak yang telah diajukan diDersidan GAN 5 = +2 = 2222 = nn nnn nnn ene nnn nnn nen ee cee nnn ene one ene 9. Telah mendengar keterangan Saksi dari Penggugat dan Saksi dariTergugat di Persidangan 10. Telah mendengarketerangan para pihak di Persidangan;11.
    Telah membaca berkas perkara @ QUO;= 222 no enone eoMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapTergugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2017 yangditerima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang pada tanggal 12 Desember 2017 dengan Register PerkaraNomor : 29/G/2017/PTUN.TPI, gugatan mana telah diperbaiki secara formalpada tanggal 18 Januari 2018 yang isinya adalah sebagai berikut:OBJEK GUGATAN;SURAT KEPUTUSAN KEPALA BP BATAM NOMOR : 00880
    Tanah (IPH)Nomor: 10/SPR/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016, telahdilampirkan : 22+ 2 n2 ono nnn nnn nnn nnn nnn ene ene nn nen> Identitas berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YantiAgustina; fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Beny Japit;fotokopi Akta Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual Nomor: 01tanggal 02112016 yang dibuat dihadapan Notasris Raden DianNungroho Kusuma, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,Notaris di Kota Batam;Halaman 17 dari 58 Halaman Putusan Perkara Nomor 29/G/2017/PTUN.TPI
Register : 16-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 425 K/TUN/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — PT. DANI TASHA LESTARI VS KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM;
13762 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor 7/G/2020/PTUN.TPI,tanggal 21 Desember 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung PinangNomor 7/G/2020/PTUN.TPI, tanggal 21 Desember 2020,Mengadili Sendiri:Dalam Ekspesi: Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding (in casu Termohon Kasasi)tidak diterima seluruhnya;Dalam Permohonan Penundaan:1. Mengabulkan permohonan penundaan yang Penggugat (in casuPemohon Kasasi) ajukan;2.
Register : 07-07-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 27-02-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 8/G/2014/PTUN-TPI
Tanggal 12 Nopember 2014 — BAMBANG HERMANTO; MELAWAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
11670
  • Bulang,Kodya Batam, Pekerjaan Guru, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 583/SK/A&P/VI/2014tertanggal 18 Juni 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Muda Hukum Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang Nomor 37/VII/8/G/2014/PTUN.TPI memberikan kuasa1 Andris, SH, MH s2see2eeee ae ceeeecneee2 Tavor Sitangvang, SH?3 Naga.
    Bukti P 10Putusan No : 44/DKPP PKEII/2014 DewanKehormatanPenyelenggaraanPemilihan UmumRepublikIndonesia tanggal23 Mei 2014, alatbukti inimembuktikanMenjatuhkan Sanksi berupa Halaman 29 dari 73 halaman Putusan No.8/G/2014/PTUN.TPI PemberhentianTetap kepadaTeradu I atas namaBambangHermanto, SPIselaku Ketua KPUKabupatenKarimun.
    Bukti T 11 Peraturan BersamaKomisi PemilihanUmum, BadanPengawasPemilihan Umum,dan DewanKehormatanPenyelenggaraanPemilihan UmumNomor 1, 11, 13Tahun 2012 Halaman 37 dari 73 halaman Putusan No.8/G/2014/PTUN.TPI tentang Kode EtikPenyelenggaraanPemilihan Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat, Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :1 Rahmawati, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Jl.
    ,S.Pi:Halaman 49 dari 73 halaman Putusan No.8/G/2014/PTUN.TPI Menimbang, bahwa akibat dari pemberhentian tersebut Pengadilanmenilai sudah dapat dipastikan bahwa saudara Bambang Hermanto.,S.Pi(Penggugat) sangat dirugikan kepentingannya yaitu hilangnya hakhakPenggugat yang melekat pada jabatan tersebut;a Menimbang, bahwa oleh karena saudara Bambang Hermanto.
    Biaya Materai J renew nnnnn2 222 "22 Rp. 6.000,BiayaRedaksi 4:2 J rewwennnn 22 22"2 Rp. 5.000, JumlahRp. 156.000, (seratus lima puluh enam ribu rupiah)Halaman 73 dari 73 halaman Putusan No.8/G/2014/PTUN.TPI
Register : 10-01-2017 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 29 Mei 2017 — ALAK Melawan 1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM , 2. PT. BANGUN SEINDAH HARAPAN, 3. PT. SARANA BANGUN SEJATI
14798
  • 4/G/2017/PTUN.TPI
    Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung PinangNomor : 4/PENDIS/2017/PTUN.TPI tanggal 11 Januari 2017 tentangLolos Dismissal Proses;2 20022 nce nnn nee nnn nee2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung PinangNomor : 4/PENMH/2017/PTUN.TPI tanggal 11 Januari 2017 tentangHalaman 4 dari 81 halaman Putusan No. 4/G/2017/PTUNTPIPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; .
Register : 13-12-2017 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 30/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 15 Maret 2018 — PT. NOBELIS BDI ASEANA Melawan 1. WALIKOTA BATAM, dan 2. PT. AGROTERNAKINDO TERPADUJAYA
384145
  • -------------------------------------- M E N G A D I L I ----------------------------------------Dalam Penundaan :----------------------------------------------------------------------------- Menguatkan Penetapan Penundaan Nomor : 30/G/2017/PTUN.TPI, tanggal 15 Maret 2018;--------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi :--------------------------------------------------------------------------------- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk
    30/G/2017/PTUN.TPI
    II INTERVENSIPengadilan Tata Usaha Negara tersebut;1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjungpinang Nomor : 30/PENDIS/2017/ PTUN.TPItanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan LolosDismissal ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjungpinang Nomor : 30/PENMH/2017/PTUN.TPItanggal 13 Desember 2017 tentang PenetapanMajelis Hakim ;Hal 6 Putusan No. 30/G/2017/PTUNTPITelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor : 30/G/2017/PTUN.TPI
    tanggal13 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor : 30/G/2017/PTUN.TPI tanggal13 Desember 2017 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Tanjungpinang Nomor : 30/PEN.PP/2017/PTUN.TPI tanggal 13 Desember 2017 tentang PemeriksaanPersiapan perkara ini pada hari Kamis, 21 Desember 2017 ;Telah membaca Penetapan Hakim Anggota Il atas nama KetuaMajelis
    Desember 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang dengan Register Perkara Nomor : 30/G/2017/PTUN.TPI,Hal 8 Putusan No. 30/G/2017/PTUNTPIgugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 28 Desember2017 yang isinya adalah sebagai berikut:Adapun yang menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara iniSUSIE ssssesesecrsnesseseeresesanen nares RES Hie1.Surat Walikota Batam Nomor 72/590/IP/V1V2017 tanggal 28 Juli 2017Perihal lIzin Prinsip Pemanfaatan Ruang kepada PT
Register : 27-01-2017 — Putus : 02-06-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 6/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 2 Juni 2017 — PT. TRI DAYA ALAM SEMESTA Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
15796
  • 6/G/2017/PTUN.TPI
    ;Semuanya Pegawai Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam, beralamat di Jalan Jend.Sudirman Nomor : 1 Batam Centre Batam;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungpinangNomor : 6/PENDIS/2017/PTUN.TPI tanggal 30 Januari 2017 tentang ProsesDISMISS $ese sees essen sree entre remtneeeeeeneeeeeeTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungpinangNomor
    : 6/PENMH/2017/PTUN.TPI. tanggal 30 Januari 2017 tentang PenunjukanMagjelisS: Halk) $e==e maaan mai ite etic rere treint recrteereinineTelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor: 6/PEN/2017/PTUN.TPI. tanggal 31 Januari 2017 tentangPenunjukan Panitera 5 n= 20 nnn non nnn nn nn ne nen nen nnn co nnn nn ne nnTelah membaca Penetapan PaniteraPengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang + Nomor: 6/PEN/2017/PTUN.TPI tanggal 30 Januari 2017 tentangPenunjukan Juru Sita Pengganti
    ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor: 6/PENPP/2017/PTUN.TPIl. tanggal 01 Februari2017tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada Hari Selasa tanggal 7 FebruariTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor: 6/PEN.HS/2017/PTUN.TPI. tanggal 3 Maret 2017 tentangHalaman 2Putusan Perkara Nomor 6/G/2017/PTUN.TPI10.Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini pada Hari Kamis tanggal 9 MaretTelah membaca
    Tergugat diPGES G ATIC Ga eens ceric Rint een nn RITelah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalamSc UU apein TENTANG DUDUK PERKARA = Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2017 yang diterimadan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjungpinang padatanggal 27 Januari 2017 dengan Register Perkara Nomor :6/G/2017/PTUN.TPI
    kepentingannya dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilanyang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan atau direhabilitast, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu penerbitan objek sengketamerugikan Penggugat, dikarenakan dengan penerbitan objek sengketa (vide bukti P10Halaman 21Putusan Perkara Nomor 6/G/2017/PTUN.TPI
Register : 01-04-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 29 September 2016 — PT. FEDERAL INVESTINDO, Melawan KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; PT. METALINDO USAHA BERSAMA;
13957
  • 4/G/2016/PTUN.TPI
    TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan.......Halaman 3Putusan No. 4/G/2016/PTUN.TPI Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor: 4/PENMH/2016/PTUN.TPI tanggal 01 April 2016tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebutTelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor: 4/G/2016/PTUN.TPI tanggal 04 April 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti
    ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Tanjungpinang Nomor: 4/G/Pen.PP/2016/PTUN.TPI tanggal05 April 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada hariSelasa, tanggal 13 April 2016; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Tanjungpinang Nomor: 4/G/Pen.HS/2016/PTUN.TPI tanggal27 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016;Telah membaca Putusan Sela Nomor: 4/G/2016/PTUN.TPI tanggal18
    Halaman 59Putusan No. 4/G/2016/PTUN.TPI Pasal 12 ayat (1).Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas danwewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, danpembangunan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas sesuai dengan fungsifungsi KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
    PL. 2099094450.B1.C1. tgl 25 092000.===) Dijadikan...Halaman 69Putusan No. 4/G/2016/PTUN.TPI==) Dijadikan bukti Surat TERGUGAT INTERVENSI di beri tanda (T 11). 15.
    Pemeriksaan Setempat: Rp. 2.200.000, +Total : Rp. 2.512.000,(dua juta lima ratus dua belas ribu Rupiah)Halaman 161Putusan No. 4/G/2016/PTUN.TPI
Register : 14-08-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 22/G/2012/PTUN.TPI
Tanggal 22 Januari 2013 — TAN MENG HUI Alias ZAKARIA MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN; 2. SYAHRIAL
13043
  • 22/G/2012/PTUN.TPI
    PUTUSANNOMOR : 22/G/2012/PTUN.TPI.
    SYAHRIAL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JalanHaji Fisabililah No. 51, Desa Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang; untuk selanjutnya diSebUt...... eee cee eeseeeecesectseeeeeees TERGUGAT II INTERVENSIPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut di atas Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor22/PEN.MH/2012/PTUN.TPI.
    Tanggal 16 Agustus 2012 tentang penunjukkan Majelis9Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 22/PEN.PP/2012/PTUN.TPI. Tanggal 16 Agustus2012 tentang penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan tanggal 03 September 2012 ; ~Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 22/PEN.HS/2012/PTUN.TPI. Tanggal 17September 2012 tentang penetapan Hari Persidangan tanggal 24 September 2012 ; 4. Putusan Sela Nomor : 22/2012/PTUN.TPI. Tanggal 01 Nopember 2012 tentang masuknyaSYAHRIAL sebagai pihak tergugat II Intervensi. 5.
    Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam persidangan ; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Agustus 2012yang diterima dan terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang pada tanggal 14 Agustus 2012 dengan Nomor : 22/G/2012/PTUN.TPI, dan telahdiadakan perbaikan formal pada tanggal 17 September 2012 yang pada pokoknya berbunyisebagai berikut :Hal 2 dari 28 hal Putusan nomor : 22/G/2012/PTUN TPIAdapun
    menjual nya kepada Zakaria alias Tan Meng Hui (Penggugat)telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Surat Jual Beli (P.1) pada saat ditandatangani tidak terdapat kesalahan (tipex), dan penambahan tip ex pada surat jual beli tersebut, saksi tidak mengetahuinyaBerdasarkan hal tersebut, Tergugat juga meragukan keasbsahan dari Surat Jual Beliyang dimiliki Penggugat terutama menyangkut luas tanahnya, dan surat tersebut jugayang menjadi alas hak didalam gugatana No.22/G/2012/PTUN.TPI
Register : 05-12-2017 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 27/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 16 April 2018 — DEWAN PIMPINAN WILAYAH LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (DPW LIRA) PROVINSI KEPULAUAN RIAU Melawan 1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU, 2. H. ISDIANTO, S.Sos., M.M.
229327
  • 27/G/2017/PTUN.TPI
    tanggal 6 Desember 2017tentang Penetapan Lolos DissmissalTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang Nomor : 27/PENMH/2017/PTUN.TPI tanggal 6 Desember 2017tentang Penunjukan Majelis Hakim;Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang Nomor : 27/G/2017/PTUN.TPI tanggal 6 Desember 2017 tentangPenunjukan Panitera Pengganii;Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungPinang Nomor : 27/G/2017/PTUN.TPI tanggal 6 Desember 2017
    tentangPenunjukan Jurusita Pengganti;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/PENPP/2017/PTUN.TPI tanggal 6 Desember 2017 tentang PemeriksaanPersiapan;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Tanjung Pinang Nomor : 27/PENHS/2017/PTUN.TPI tanggal 4Januari 2018 tentang Hari Sidang Pertama perkara ini pada hari Senintanggal 15 Januari 2018;Telah membaca Putusan Sela Nomor 27/G/2017/PTUN.TPI tanggal 22Januari 2018 tentang permohonan dari Pemohon Intervensi
    atas nama atasnama RINY FITRIANTI;Telah membaca Putusan Sela Nomor 27/G/2017/PTUN.TPI tanggal 29Januari 2018 tentang masuknya pihak ketiga atas nama H.
    , JawabanTergugat, dan Jawaban Tergugat Il Intervensi, Penggugat melalui KuasaHukumnya telah menyerahkan Replik Penggugat atas Eksepsi dan Jawabandalam Sengketa Tata Usaha Negara No: 27/G/2017/PTUN.TPI tanggal 12Februari 2018.
    :eeeeeteeeereeeees Rp. 15.000,00 +Juma... eee Rp. 358.000,00Halaman 56 dari 56 Halaman Putusan Nomor 27/G/2017/PTUN.TPI
Putus : 02-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 569 K/TUN/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — CONTI CHANDRA vs ANLY CENGGANA, SH., DAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU;
232190 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMerdan Nomor 119/B/2019/PT.TUNMDN, tanggal 26 Juni 2019 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor13/G/2018/PTUN.TPI., tanggal 13 Februari 2019:3.
    Mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung PinangNomor 13/G/2018/PTUN.TPI., tanggal 13 Februari 2019, tentangPenundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16 AgustusHalaman 3 dari 7 halaman.