Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pengurusan piutangNegara atas nama CV Punti Utama telah beralih kepada PUPN sejak16 september 1994 yang penyelenggaraannya dilakukan oleh KantorPelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N).5.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang mengikutsertakanTergugat Il jelas merupakan gugatan yang salah pihak, karenadengan diserahkannya piutang atas nama Penggugat kepada PUPN,secara yuridis pengurusan piutang atas nama Penggugat tersebutmenjadi tanggung jawab PUPN dan dengan demikian makapenyelenggaraan pelaksanaan pengurusan kredit macet sampaidengan pelelangan guna mendapatkan pengembalian piutang negaraatas nama CV Punti Utama dilakukan oleh PUPN.Maka terhadap gugatan yang salah pihak,

Eksepsi tentang gugatan kurang pihak.2.12.2Bahwa pada angka 15 gugatan Penggugat pada pokoknyamendalilkan bahwa Para Tergugat telan melakukan tindakanperbuatan melawan hukum dengan melakukan penjualan atassebidang tanah yang menjadi objek dalam gugatan Penggugat.Bahwa lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh Tergugat Ill telahbenar dan sesuai prosedur penjualan lelang, yang dalam hal ini adalahmerupakan lelang eksekusi PUPN atas perintah penjualan barangsitaan dari Ketua PUPN cabang Kalimantan Barat

Nomor 2647 K/Pdt/20172.32.42.525 Agustus 1994 oleh karenanya pengurusan penagihan utangPenggugat menjadi kKewenangan PUPN dan selanjutnya PUPN telahmelakukan penagihan, penyitaan dan memintakan/memerintahkanlelang eksekusi aset Penggugat karena CV Punti Utama (debitur) tidakjuga melunasi utangnya.Bahwa PUPN merupakan suatu Panitia Interdepartemental yangmempunyai tugas melaksanakan pengurusan Piutang Negara (Pasal 2jo Pasal 4 dan Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 49 Prop.Tahun 1960 jo.

Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 89Tahun 2006) yang oleh karenanya memiliki tanggung gugat tersendiripula.Bahwa dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknyamempermasalahkan prosedur Penjualan Lelang yang dalampelaksanaannya atas permintaan/perintah PUPN, maka sudahseharusnya PUPN diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.Bahwa ternyata di dalam gugatannya Penggugat tidakmengikutsertakan PUPN Kalbar sebagai pihak, oleh karena itu jelasbahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang

Haji Nurhayati Hayat/objek sengketa);Bahwa berdasarkan uraian angka 2 tersebut di atas, maka dapat diketahuibahwa pemohon lelang adalah Ketua PUPN Cabang Sulawesi Selatan,sehingga guna menjadi jelas duduk permasalahan pada perkara a quo, makaHalaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN Sgmsudah seharusnya Pelawan menarik Ketua PUPN Cabang Sulawesi Selatanuntuk ikut masuk pada perkara ini;Bahwa dengan tidak ditariknya Ketua PUPN Cabang Sulawesi Selatansebagai pihak pada perkara

Abadi, PUPN Cabang Sulawesi Selatanmenerbitkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang SulawesiSelatan No. PUPN17/PUPNC.24.01/2011 tanggal 6 April 2011 guna menjadidasar untuk terbitnya Surat Paksa kepada CV. Abadi qq. Haji Nasrudin MuinAlias Haji Nasaruddin Muin dan Amran Muin;Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena CV. Abadi qq.

SP194/PUPNC.24/2011 tanggal 1 Juni2011, PUPN Cabang Sulawesi Selatan menyampaikan kepada CV. Abadi qq.Haji Nasrudin Muin Alias Haji Nasaruddin Muin dan Amran Muin untuk segeramembayar hutangnya kepada Negara cq.

Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka lelang atas objeksengketa oleh Terlawan sesuai perintah Ketua PUPN Cabang SulawesiSelatan telah benar dan sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku.

Bahwa dari bukti risalah lelang tersebut disimpulkanjika objek lelang yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal kekayaanNegara KPKNL Makassar berdasarkan permohonan dari Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN);Menimbang, bahwa dari bukti T.122, T.123 dan T.124 dapat disimpulkanjika H.

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA,Cs

KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN KANTOR LELANG JAKARTA II cq.PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKIJAKARTA, beralamat di Jl.

memutuskan halhal sebagai berikut:1.2.Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum;Menyatakan bahwa Surat Penyerahan Piutang Negara No.GMKU/MF.1027/DIV/65 tanggal 2 Juli 2010 oleh Tergugat IIkepada Tergugat tanopa menyertakan Turut Tergugat Iltidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan bahwa hutang Penggugat di dalam perkara aquo bukan merupakan Piutang Negara sebagaimanadimaksud dalam Undangundang No. 49 Prp tahun 1960tentang PUPN

BANKMANDIRI (PERSERO) CABANGBANDA ACEH, berkedudukan di JalanTengku Mohammad Daud Bereueh BandaAceh;3 PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA (PUPN) PUSAT di Jakarta cq.PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA (PUPN) Cabang DaerahKhusus Ibukota Jakarta, berkedudukandi Jalan Prapatan No.10 Jakarta;4 PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA (PUPN) PUSAT di Jakarta cq.Hal. 1 dari 22 hal. Put.

No. 720 PK/Pdt/2009PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA (PUPN) CABANG BANDAACEH, berkedudukan di Jalan TengkuChik DitiroGKN Lt.II Banda Aceh;5 KANTOR PELAYANAN' PIUTANGDAN LELANG NEGARA (KP2LN)PUSAT di Jakarta cq.

Bank Mandiri (Persero) Cabang BandaAceh disebut sebagai Tergugat II, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) PusatCq. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Daerah Khusus Ibu KotaJakarta disebut sebagai Tergugat III. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)Pusat Cq. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Banda Aceh disebut sebagaiTergugat IV. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Pusat Cq.Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Cabang Banda Acehdisebut bagai Tergugat V. PT.

PT Bank Mandiri (persero) Cabang Banda Aceh disebut sebagaiTergugat II, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Pusat cq. Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) Cabang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta si sebutsebagai Tergugat III. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang BandaAceh di sebut sebagai Tergugat IV. Kantor Pelayanan Piutang dan LelangNegara (KP2LN) Cabang Banda Aceh disebut sebagai Tergugat V. sehinggaHal. 15 dari 22 hal. Put. No. 720 PK/Pdt/2009PT.

PT Bank Mandiri (persero) CabangBanda Aceh disebut sebagai Tergugat II, Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) Pusat cq. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta si sebut sebagai Tergugat III. Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN) Cabang Banda Aceh disebut sebagai Tergugat IV. KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Cabang Banda Aceh disebutsebagai Tergugat V. sehingga PT.

Oleh karena itu walaupun ada rangkaian kerja yang berkaitandengan Tergugat dengan PUPN Cabang Mataram tetapi tidaklahmenghilangkan fakta keberadaan masingmasing adalah subjek hukum yangdapat menggugat maupun digugat.

Dengan demikian apabila Penggugatmengajukan gugatan dan tuntutan terhadap Tergugat I, sudah seharusnyaPenggugat melibatkan pula Ketua PUPN Cabang Mataram, karena Tergugat hanyalah melaksanakan keputusankeputusan/produk hukum yang dikeluarkanoleh Ketua PUPN Cabang Mataram, baik yang berupa surat pernyataanbersama, surat perintah sita, surat perintah penjualan barang sitaan sampaidengan perintah pelaksanaan lelang;Bahwa dengan tidak ditariknya Ketua PUPN Cabang Mataram tersebutsebagai pihak dalam perkara

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Eksepsi Tergugat II:Penggugat Salah Alamat Mengikutsertakan Tergugat II Sebagai Pihak TergugatDalam Perkara A Quo;Bahwa sesuai dengan pasal 12 UU No.49/Prp/1960 tentang PUPN danpasal 2 ayat 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.333/KMK.01/2000 tanggal 18 Agustus 2000, dengan tegas dinyatakan setiapPiutang Negara wajib diserahkan kepada DJPLN (PUPN);Bahwa dengan telah dilimpahkannya penyelesaian Piutang Negara

macettersebut kepada DJPLN (PUPN /Tergugat 1), maka hakhak Penyerah Piutangberkaitan dengan penyelesaian hutang termasuk lelangsecara Yuridis formalberalin PUPN/DJPLN (Tergugat 1);Bahwa terlebih lagi dalam surat gugatan Penggugat baik dalam Positamaupun dalam Petitumnya, Penggugat sama sekali tidak pernah menyatakankalau Tergugat Il telah melakukan perbuatan ypang bertentangan denganhukum khususnya berkaitan dengan lelang;Bahwa berdasarkan konstruksi yuridis tersebut di atas, maka apabilaPenggugat

Ketua PUPN Cabang Mataram,' selaku' pejabat yangmengeluarkan perintah pelaksanaan lelang objek sengketa a quo;b. Sdr. H. Abdullah Abu Fandi, selaku pihak yang menguasai objeksengketa;c.

Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Pangkep
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Terbanding/Tergugat : Hendro Wahyu Diyono, S.Sos
Terbanding/Tergugat : Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Sulawesi Selatan
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangkep

Hendro Wahyu Diyono, S.Sos, Pekerjaan Swasta,bertempat tinggal diKampung Barue, Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro,KabupatenPangkep , Selanjutnya disebut sebagai PARATERBANDING Semula TERGUGAT, L,I, Ill.DAN ;Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Makassar SulawesiSelatan, berkantor di Gedung Keuangan Negara IMakassar Jalan UripSumoharjo KM4 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaituLucillus Wenang, Cailendra Hidayat, SH.MH dkk selaku Kepala BidangKIHI Kanwil Sulseltrabar untuk mewakili

Ketua Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN) Pusat cq Ketua PUPN Sulawesi Selatan yangberalamat di Gedung Keuangan Negara Jalan urip Sumoharjo Km 4Makassar, guna bertindak dan mewakili untuk dan atas nama TurutTergugat i, berdasarkan surat kuasa khusus No, SKU4/PUPN/2014,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PangkajeneNo. 18/KP/Pdt/2014/PN.PK J, 720222 nnn nnn nnn nnn ne eee.

Bahwa tanah dan bangunan tersebut diatas Penggugatbeli dari Tergugat setelah melalui prosespelelangan yaitu sesual dengan risalah lelannomor : 939/19931994 tanggal 24 Desember 1993berdasarkan Keputusan Ketua PUPN Cabang Mataram No.KEP 08 /PUPNC/VII.12/1993 ; .

Ketua PUPN Cabang Mataram, selaku Pejabat yangmenerbitkan produk produk hukum berupa suratsurat Keputusan dan yang mengeluarkan perintahpelaksanaan lelang atas objek sengketa a quosebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalamsurat gugatannya pada halaman 1 obutir 2 ;b. Pihak yang menguasai objek sengketa pada saatgugatan ini diajukan yaitu) Debitur (Sdr. H.Abdullah Abu Fandi)c.

Bahwa dengan tidak ditariknya Ketua PUPN CabangMataram tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo, maka. berarti selain ada kesalahan formildalam gugatan Penggugat, karena gugatan tersebuttelah kekurangan pihak yang juga akan mengaburkandan menyulitkan Majelis Hakim dalam memeriksakebenaran materiil dalam perkara a quo ; 4.7.

Bahwa sesuai dengan pasal 12 UU No.49/Prp/1960tentang PUPN dan pasal 2 ayat 2 Surat KeputusanMenteri Keuangan Republik IndonesiaNo.333/KMK.01/2000 tanggal 18 Agustus 2000, dengantegas dinyatakan setiap Piutang Negara wajibdiserahkan kepada DJPLN (PUPN); 2.

Bahwa dengan telah dilimmpahkannya peS3neylesaiaanPiutang Negara macet tersebut kepada DJPLN (PUPN/Tergugat l), maka hakhak Penyerah Piutang berkaitan dengan penyelesaian hutang termasuk lelang secara Yuridis formal beralih PUPN/DJPLN (Tergugat3. Bahwa terlebih lagi dalam surat gugatan Penggugatbaik dalam Posita maupun dalam Petitumnya, Penggugatsama sekali tidak pernah menyatakan kalau TergugatIl telah melakukan perbuatan ypang bertentangandengan hukum khususnya berkaitan dengan lelang ;4.

Tahun 1960 tentangPengurusan Piutang Negara, Piutang mascet perbankan (dalam hal iniPT Bank BBD (persero) Cabang Jakarta Duta Merlin wajib diserahkankepada PUPN, berdasarkan ketentuan dimaksud PT Bank BBD (persero)Cabang Jakarta Duta Merlin menyerahkan Piutang macet Sdr. Woen A.Tjien (Toko Jaya Makmur/Teguh Cendekia) kepada PUPN/ KP3N JakartaIl dan menerima jaminan penyelesaian hutangnya;.

Tjien (Toko Jaya Makmur/Teguh Cendekia) yang menyerahkan jaminan berupa SHM Nomor 1355/Tegallega (dahulu Baranangsiang)dan Akta Jual Beli Nomor 29/10/1990,tanggal 29 Januari 1990 kepada PUPN/KP3N Jakarta II;.

No. 2226 K/Padt/2013dilakukan oleh KP3N Jakarta II;Bahwa Penggugat tidak melibatkan Pihak Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) cabang Jakarta (dahulu PUPN wilayah Ill) yang telahmengeluarkan Surat Paksa yang berkepala Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa dalam rangka pengurusan piutang negaramacet atas nama Woen A.

Tjien (Toko Jaya Makmur/Teguh Cendekia),bahwa PUPN harus menjadi pihak dalam perkara a quo karena secarastruktural organisasi, PUPN berada di luar Departemen Keuangan yangkeanggotaannya disamping berasal dari Departemen Keuangan, jugaberasal dari instansi lainnya;Bahwa dengan demikian terdapat 4 (empat) pihnak yang seharusnya digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo akan tetapi tidak dimasukansebagai pihak yakni:1. Ny. Ester Indrayani;2.

Ketua PUPN Wilayah III (sekarang Ketua PUPN Cabang VII Jakarta);Il. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (Error In Persona);1.Bahwa pihak yang seharusnya digugat dalam perkara ini adalah KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta (dahuluKP3N Jakarta II), oleh karena KP3N Jakarta Il yang melakukan prosespengurusan Piutang Negara kepada Penanggung Hutang/Debitur WoenA.

EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LEBEL2 Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II tidakmenyebutkan dengan jelas dan tegas unit mana yang digugatandidalam10perkara tni, aoakah PUPN atau KP3N.

Oleh Karena kedua unit Instanslpemerintah tersebut berbeda satu dengan lainnya ;3 PUNP Wilayah Medan bertanggung jawab kepada Ketua PUPN Pusatdan anggotanya terdirt dart beberapa instanst, sepertt kejaksaan,kepolisian, Pemda setempat dan KP3N Medan, sedangkan KP3NMedanbertanggung jawab kepada BUPLN Pusat dan Pegawainya terdiri dariPegawai Negeri Sipil dilngkungan Departemen Keuangan ;4.

Bahwa hutang Penggugat telah dikategorikan sebagai piutang macetoleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara menurut ketentuanyang berlaku hams diserahkan kepada PUPN Cab Medan bukankepada Pengadilan Negeri Medan vide UU No. 49 Prp 1960sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;6.

Bahwa didalam UU No. 49 Prp Tahun 1960 Pasal 12 ayat 1 ditentukan "Instansi Instansi Pemerintah dan BadanBadan Negara diwajibkan menyerahkanpiutang piutangnya yang ada dan besarnya telah dipastikan menurut hukum akanpenanggung hutang tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada PUPN ;Ts Bahwa dalil posita gugatan Penggugat butir 5 menyatakan dalampersetujuaan membuka kredit No.

Dengan diterimanya piutang macet tersebut olehKP3N Medan secara hukum kewenangan pengurusan piutang negaraatas nama Sori Poso Siregar telah beralih kepada PUPN Cab Medan ;11.

Jenderal Sudirman dan Lr.Hanan Sekip palembangtersebut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Dikarenakankhawatir kedua objek tanah dan bangunan tersebut dilelang oleh PUPN, makaAyahanda kami PARA TERGUGAT Alm. HMUSTOPA MUNZIR menanyakanberapa sisa hutang yang dipinjam oleh kakak iparnya Alm. HASYIM ZAINItersebut kepada Bank BPDSS yang kemudian Alm.

H.MUSTOPA MUNZIR menyelesaikan pembayaran yangdipersayaratkan oleh Bank BPDSS tersebut sebesar Rp. 550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PUPN sesuai dengan Resume pelunasanpiutang macet yang diterbitkan oleh PUPN pada tanggal 23 Juni 1980 dan bukti tanda terima pengembalian suratsurat tanah oleh PUPN CabangSumatera Selatan kepada Ayahanda kami PARA TERGUGAT Alm. H.

MUNZIR BIN ARIFIN karena sudah pernahbeberapakali ditebus dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang SumateraSelatan oleh Ayahanda PARA TERGUGAT yaitu Alm. H.

MUSTOPA MUNZIR telahmenebus dan membayar uang sebesar Rp. 550.000, (lima ratus limapuluh ribu rupiah) kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)cabang Sumatera Selatan sesuai dengan Resume pelunasan piutangmacet yang diterbitkan oleh PUPN pada tanggal 23 Juni 1980 danbukti tanda terima pengembalian suratsurat tanah oleh PUPN CabangSumatera Selatan kepada Ayahanda PARA PENGGUGATREKONPENSI/PARA TERGUGAT KONPENSI Alm. H.

MUSTOPA MUNZIR kepada Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) cabang Sumatera Selatan sesuai dengan Resume pelunasanpiutang macet yang diterbitkan oleh PUPN pada tanggal 23 Juni 1980 dan buktitanda terima pengembalian suratsurat tanah oleh PUPN Cabang Sumatera Selatankepada Ayahanda PARA PENGGUGAT REKONPENSI/PARA TERGUGATKONPENSI Alm. H. MUSTOPA MUNZIR tertanggal 21 Juli 1981 untukmenarik kembali suratsurat atas objek tanah berikut bangunan rumah yang terletakdi Jl.

Bahwa telah dilakukan pengujian materiil di MK R.I. terhadapUndangUndang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang: PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN), khususnya tentang kewenanganbadanbadan pengurus piutang negara, dalam perkara ini yangberkaitan dengan Termohon II (KPKNL) selaku badan negara yangtelah melakukan pelelangan jaminan Pemohon atas permintaanTermohon (BRI) sebagaimana dimaksud dalam undangundangtersebut, yang diputus dengan Putusan Nomor 77/PUUIX/2011,tertanggal, 17 September 2012;Maka atas fakta

Nomor 2725 K/Pdt/2015ayat (2) KUH Perdata adalah perbuatan melawan hukum dan lelangyang sudah dilakukan harus menjadi batal demi hukum (null and void);10.Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia( MKRI) uji11.materiil terhadap Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1)UndangUndang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN), terhadap Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4)UUD 1945.

adalah bertentangan dengan UUD 1945dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Frasa atau badanbadan Negara yang dimaksudkan dalam Pasaldalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 49 Tahun 1960,tentang PUPN, adalah bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat; Frasa atau badanbadan yang baik secara langsung atau tidaklangsung dikuasai oleh Negara dalam Pasal 8 Undang UndangNomor 49 Tahun 1960, tentang PUPN adalah bertentangandengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

Nomor 2725 K/Pdt/2015 Frasa atau badanbadan negara dalam Pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 49 Tahun 1960, tentang PUPN adalah bertentangandengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;12.A.

Bahwa berdasarkan Putusan MK RI Nomor 77/PUUIX/2011,tertanggal 17 September 2012, tersebut di atas, bahwa PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN) dalam perkara a quo adalahTermohon Il yang telah melakukan pelelangan terhadap assetjaminan Pemohon Kasasi atas permintaan Termohon Kasasi I,sebagaimana dalam ketentuan Undang Undang Nomor 49 PrpTahun 1960, tentang: Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)dinyatakan tidak berwenang lagi untuk melakukan pelelanganterhadap asset jaminan milik Pemohon sebab sangat

Bahwa Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) meneruskan penagihanpiutang Bank Exim terhadap Ny. Sumijatie (Debitur) yang memperolehfasilitas kredit sebesar Rp216.396.649,00 (dua ratus enam belas jutatiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilanrupiah) dari Bank Exim;b.

Bahwa setelah dilakukan pengurusannya oleh PUPN, namun pihakdebitur tetap tidak bisa melunasi kewajibannya, maka sesuai aturanyang berlaku PUPN berhak melakukan Pelelangan terhadap jaminandebitur yang bermasalah tersebut;Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 30/Pdt./2015/PT TJK.c.

Sumijatie tidak dapatmelunasi Fasilitas Kredit yang diperolehnya dari Bank Exim,sehingga untuk pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPNcabang Lampung;Bahwa PUPN cabang Lampung telah melakukan pemanggilankepada Ny. Sumijatie selaku pihak yang mempunyai hutang melaluisurat Nomor PT. 085/PUPN.14/5.2/86 tanggal 5 Nopember 1986,namun Ny. Sumijatie tetap tidak bisa melunasi kewajibannya;. Bahwa dalam rangka pengembalian pinjaman yang telah diberikankepada Ny.

Sumijatie tersebut, PUPN cabang Lampung berhakmelakukan Pelelangan atas barang jaminan (SHM Nomor 727/TBa.n. Sumijatie);Bahwa sebelum melakukan pelelangan, PUPN cabang Lampungtelan memberitahukan kepada Ny. Sumijatie melalui suratpemberitahuan tanggal 23 Nopember 1987;m.

Sumijati yang dilakukan secaralelang, dan setelah melakukan penjualan, uang hasil penjualan melaluilelang tersebut, disetorkan kepada Bank yang memberikan jaminan kepadaDebitur, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak bertanggung jawab apabiladikemudian hari terjadi masalah atas objek lelang yang dilelang tersebut;14.Bahwa karena proses pelelangan yang dilakukan oleh PUPN cabangLampung telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak adanyakesalahan yang disebabkan oleh PUPN cabang Lampung, maka

TentangPengurusan Piutang Negara;Bahwa ternyata PUPN (Tergugat IV) langsung menyetujuinya, jumlah hutangPara Penggugat kepada PT. BRI Kantor Cabang Sumedang (Tergugat )telah ditetapbkan secara tidak wajar dan sewenangwenang oleh PUPN(Tergugat IV) dengan dibuatnya perincian hutang tertanggal 4 Agustus 1997,oleh PUPN (Tergugat IV) (berdasarkan Risalah Lelang Nomor 175/199798.

) dan cara penyelesaiannya kepada PUPN (Tergugat IV) dan ataukepada Kreditur PT.

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang PUPN, terdapat beberapa tahapan pengurusan piutangTermohon Kasasi dahulu Tergugat atau Terbanding yang dilimpahkanpengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/TermohonKasasi dahulu Terbanding IV dan Tergugat IV hingga diperoleh penyelesaianpengurusan Piutang Termohon Kasasi dahulu Terbanding dan Tergugat yang dilimpahkan kepada PUPN, yaitu dimulai dari:1. Tahapan pemanggilan;2.

Tahun 1960 tentang PUPN adalahsebagai berikut:Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan Nomor 2698 K/Padt/20151.

Tahun 1960 tentang PUPN.

Menurut UndangUndang No. 49/Prp.1960 dan UndangUndangNo. 19 Tahun 1959 Jo Surat Edaran PUPN Pusat No.1476/PUPN/ 1973 tanggal 22 Mei 1973 pada pokoknya memintakepada Kepala Cabang PUPN di seluruh Indonesia agar apabilaterjadi sanggahan/gugatan di Pengadilan penyitaan barangagunan dalam rangka penyelesaian kredit macet, makapelaksanaan tindakantindakan hukum lanjutan (Pelelangan)perlu di tunda sampai di peroleh putusan yang berkekuatanhukum tetap dari Pengadilan, hal tersebut adalah untukmenghindarkan

Surat Edaran PUPN Pusat No.1476/PUPN/ 1973 tanggal 22 Mei 1973, yang mana Terlawan I jelaskansebagai berikut :1. UndangUndang No. 49/Prp.1960 tentang Panitia Urusan PiutangNegara, yang mana Panitia Urusan Piutang Negara melaksanakantugasnya dengan bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. PanitiaUrusan Piutang Negara bertugas mengurus piutangpiutang negara,melakukan pengawasan terhadap piutangpiutang/kreditkredit yangtelah dikeluarkan oleh Negara/Badanbadan Negara.

Surat Edaran PUPN PusatNo. 1476/PUPN/1973 tanggal 22 Mei 1973 tentang Penetapan UUDarurat No. 27 Tahun 1957 tentang penagihan pajak negara (LembarNegara Tahun 1957 No. 84 sebagai UndangUndang);Sesuai dengan uraian diatas maka dapat terlihat dengan jelas bahwa apayang dinyatakan oleh Pelawan dalam perlawanannya (verzet) tentangpermintaan kepada Kepala Cabang PUPN di seluruh Indonesia agar apabilaterjadi sanggahan/gugatan di Pengadilan penyitaan barang agunan dalamrangka penyelesaian kredit macet,

SuratEdaran PUPN Pusat No. 1476/PUPN/1973 tanggal 22 Mei 1973 yangdijadikan dasar hukum oleh Pelawan dalam perlawanannya (verzet) haruslahditolak seluruhnya karena tidak mempunyai kaitan sama sekali denganperkara aquo;Bahwa seluruh proses pengajuan lelang yang telah diajukan oleh Terlawan Idan telah dilaksanakan oleh Terlawan II adalah telah sesuai denganketentuan hukum yang berlaku maka TerlawanI dan Terlawan II tidak adamelakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) danseluruh akibat hukum

No : 86/Pdt.G/Plw/2012/PNLP Bahwa tindakan Terlawan I dan II telah merugikan Pelawan adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daads) karena telahnyata melanggar UndangUndang No. 49/Prp.1960 dan UndangUndang No.19 Tahun 1959 Jo Surat Edaran PUPN Pusat No. 1476/PUPN/ 1973 tanggal22 Mei 1973 ; 202 Bahwauntuk itumohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliPerkara ini untuk menyatakan perbuatan Terlawan I dan II adalah perbuatanmelawan hukum, dan menyatakan Kutipan Risalah Lelang

Punti Utama telah beralin kepada PUPN sejak16 september 1994 yang penyelenggaraannya dilakukan oleh KantorPelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N).5.

Sehingga sejak tanggal penerimaan dari PUPN tersebut,tanggung jawab penagihan atas piutang Negara telah diambil alih olehBUPLN cabang Pontianak. Dalam upaya pengembalian piutang Negara,PUPN telah melaksanakan prosedur penagihan secara benar, namun CV.Punti Utama tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga PUPN melakukanPenagihan dengan Surat Paksa;24.

Bank BRI (Persero) cabang Sintangmenyerahkan pengurusan penagihannya kepada PUPN Kalbar.Penyerahan kepada PUPN Cabang Kalimantan Barat dilakukanoleh PT.

Punti Utama (Debitur) tidak juga melunasiutangnya.2.3 Bahwa PUPN merupakan suatu Panitia Interdepartemental yangmempunyai tugas melaksanakan pengurusan Piutang Negara(Pasal 2 jo Pasal 4 dan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor49 Prp.

Tahun 1960 jo Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan PresidenNomor 89 Tahun 2006) yang oleh karenanya memiliki tanggunggugat tersendiri pula.2.4Bahwa dengan gugatan Penggugat yang pada pokoknyamempermasalahkan prosedur Penjualan Lelang yang dalampelaksanaannya atas permintaan/perintah PUPN, maka sudahseharusnya PUPN diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo.2.5Bahwa ternyata di dalam gugatannya Penggugat tidakmengikutsertakan PUPN Kalbar sebagai pihak, oleh karena itu jelasbahwa gugatan Penggugat merupakan

Bahwa Tergugat sebagai Badan/Pejabat Tata UsahaNegara yang berada di bawah Direktorat JenderalKekayaan Negara (dahulu, Direktorat JenderalPiutang dan Lelang Negara) merupakan' pelaksanateknis dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN),dimana PUPN sendiri dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor : 49 Peraturan Perundang undanganTahun 1960, secara garis besarnya, PUPN mempunyai2 (dua) tugas yaitu Menyelenggarakan pengurusanpiutang Negara sebagaipelaksanaan keputusan PUPN dansebagai pelaksanaankebijakanyang

ditetapkan MenteriKeuangan10 Sebagai pelaksanaan lelangbarang jaminan dalam kaitannyadengan pelaksanaan pengurusanpiutang Negara ;8.Bahwa tugas yang diberikan kepada PUPN/DJKNseharusnya melaksanakan penyelesaian piutangpiutang yang ada kaitannya dengan piutang ataukredit macet yang disalurkan melalui Bank bankPemerintah atau Badan Usaha lain yang sebagianatau seluruh asetnya dimiliki oleh Negara, namunkenyataannya Tergugat mengurusi penyelesainpiutang piutang atas nama PTI.

atas kekuasaan sendirimelalui pelelangan umum serta mengambipelunasan piutangnya dari hasi penjualantersebutJadi menurut hemat Tergugat terlalu. berlebihankalau Penggugat menganggap bahwa untuk eksekusilelang Hak Tanggungan harus dilengkapi17persyaratan berupa Penetapan Eksekusi LelangHak Tanggungan dari Ketua Pengadilan NegeriBale BandungBahwa dalil Penggugat dalam halaman 3 angka7 adalah sebagai dalil yang tidak benar (mohondiperiksa kembali Pasal 4 UndangUndang Nomor :49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN

Bahwa benar dalil Penggugat dalam halaman 3angka 8 yang menyatakan tugas yang diberikankepada PUPN/DJKN seharusnya melaksanakanpenyelesaian piutang piutang yang ada kaitannyadengan piutang atau kredit macet yangdisalurkan melalui bankbank pemerintah ataubadan usaha lain yang sebagian atau seluruhnyaasetnya dimiliki olehNegara j= =s6sess6ssees5 se ae neBahwa akan tetapi dalil Penggugat seharusnyayang menyatakan ..namun kenyataannya Tergugatmengurusi penyelesaian piutang piutang atasnama PT.

PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA DKK

PANITIA URUSAN PIUTANGNEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA, beralamat diJalan Prapatan Nomor 10 Jakarta, diwakili oleh Hadiyantoselaku a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal KekayaanNegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada CecepSaefulloh, SH., dan kawankawan, Kepala KPKNL JakartaIl, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2012;2.

Menyatakan bahwa hutang Penggugat di dalam perkara a quo bukanmerupakan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang PUPN;5. Menyatakan bahwa surat Keputusan Tergugat Nomor: PJPN17/PUPNC.10.02/2011 tanggal 24 February 2011 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara Atas Penggugat tidak mempunyai kekuatandengan segala akibat hukumnya;Halaman 8 dari 18 hal.Put. Nomor 2353 K/Pdt/20166.

saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:Keberatan Pertama:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUUIX/2011 tanggal 25 September2012 Tentang Uji Materiil UndangUndang Nomor 49 Prp Tahun 1960 TentangPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN

PT Hutama Karya (Persero) sebesarRp82.209.563.199,50,00 ( delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan jutalima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah limapuluh sen) yang penagihannya dilakukan melalui caracara penagihanPiutang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 49 Prptahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);4.

ialah orang atau Badan yangberhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan;(2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yangbersangkutan, maka para anggota pengurus dari Badanbadan yangberhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUUIX/2011tanggal 25 September 2012 Tentang Uji Materiil UndangUndang Nomor 49Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telahdinyatakan bahwa :a.

YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1, 2,3,4,5 dan suamiPenggugat 6) sering tidak melaksanakan kewajibannya pembayaran cicilan diBank BRI Cabang Sumbawa (nunggak) maka pihak Bank BRI Cabang Sumbawamenyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak Panitia Urusan PelelanganNegara (PUPN) Mataram, pihak Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN)Mataram hendak melakukan penyitaan terhadap barang agunan (barang jaminankredit) berupa : Sertifikat Hak Milik No. 64 atas nama M.

Bahwa karena jaminan kredit hendak disita dan dilelang oleh Panitia UrusanPelelangan Negara (PUPN) maka secara terus menerus M. YUNUS SIDIK (orangtua Penggugat 1, 2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) menghubungi pihak PanitiaUrusan Pelelangan Negera (PUPN) atau pihak Bank BRI Cabang Sumbawabersama dengan AMRIN HASAN ( Tergugat I) untuk meminta keringanpembayaran namun tidakberhasil;. Bahwa oleh karena upaya M.

YUNUS SIDIK di Bank BRI CabangSumbawa atau mengurus dan menyelesaikan permasalahan pada Panitia UrusanPelelangan Negara (PUPN) karena pihak Panitia Urusan Pelelangan Negara(PUPN) atau pihak Bank BRI Cabang Sumbawa terus menerus melakukanteguran pada M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1,2,3,4,5 dan suamiPenggugat 6) maka M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1,2,3,4,5 dan suamiPenggugat 6) menghubungi AMRIN HASAN (Tergugat I) beberapa kali danbahkan M.

YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1,2,3,4,5 dan suami Penggugat6) meninggal dunia pada tahun 2005, lalu pihak Bank BRI Cabang Sumbawa ataupihak Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN) melakukan penagihan atauteguran kepada YAHYA BIN M. YUNUS SIDIK, ZAINAL ARIFIN BIN M.YUNUS SIDIK, SAHRA BINTI M. YUNUS SIDIK, ZULKIFLI M.YUNUSSIDIK, FITRIA BINTI M. YUNUS SIDIK, RUKATYAH ISTERI M.

SIDIK maupun dari Bank BRIserta PUPN itu sendiri;4. Bahwa adalah tidak benar M. YUNUS orang tua dan suami Para Penggugatmenyerahkan urusan masalah hutang YUNUS M. SIDIK kepada Tergugat I.Posisi Tergugat I untuk diketahui oleh para Penggugat hanya sebatasmenemani M. YUNUS mengahadpi orang menagihnya dan sebagainya.Disamping itu tidak benar pula YUNUS M.

Bahwa Penggugat selanjutnya dalam perjalanan karirnyasesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor520/KM.1/UP.11/2005 tanggal 25 Nopember 2005 diangkatmenjadi Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara(KP2LN) Bogor merangkap sebagai Anggota Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN) Cabang Jawa3.

Bahwa Penggugat selaku Anggota PUPN Cabang Jawa Baratdengan surat Nomor : S111/PUPNC.13.03/2006 tanggal 10Nopember 2006, mengajukan permintaan persetujuan penjualantidak melalui lelang atas permohonan Debitor/Direktur PTSejahtera ITC & Investor tanggal 11 Oktober 2006 yangtelah disetujui Kreditor dengan surat Nomor : SAM.CR1/LC11/343/2006 tanggal 16 Oktober 2006, kepada Ketua PUPNCabang Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Ketua PUPN PusatNomor : 61 Tahun 2002 ; 4.

Bahwa Ketua PUPN Cabang Jawa Barat tidakmenyetujui/menolak permohonan penjualan tidak ~~ melaluilelang dimaksud pada waktu yang ditentukan yakni 2 (dua)bulan sejak permohonan penjualan diterima sebagaimanaditentukan dalam Pasal 279 ayat (2) Surat KeputusanMenteri Keuangan Nomor : 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni5.

Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1999 Kantor Lelang Negara (PUPN) telahmengadakan pelelangan tanah pertanian milik Penggugat dengan Sertifikat Hak MilikNo. 52 seluas 2935 M2 di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan ;II. Bahwa pelelangan mana dilakukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu terhadapPenggugat dan Penggugat baru mengetahui berikut pada bulan Oktober 1999 ; Ill.

Bahwa karena Departemen Keuangan (PUPN) (Tergugat 1 merasa ditipu oleh PakVI.MULADI atau (Tergugat 2) memanggil Pak ALI MUHDI (Penggugat) untuk datangke kantor PUPN (Tergugat 1) untuk membawa uang Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupiah) untuk mengambil surat SHM No. 52 seluas 2935 M2 itu yang dibawa PakMULADI (Tergugat 2) di Kantor Departemen Keuangan PUPN sesuai hutang yang diBPD Cabang Tuban.

Dan Departemen (Pegawai PUPN) berkata bahwa Pak MULADI(Tergugat 2) dalam perjalanan menuju kantor Tergugat 1 (PUPN) kenyataan sampaiditunggu Pak MULADI (Tergugat 2) tidak datang dan Tergugat 1 (PUPN) mengajakPak ALI MUHDI (Penggugat) untuk mencari Tergugat 2 di rumahnya atau dilapangan juga tidak bisa ketemu karena Penggugat merasa dibohongi dan berusahamelunasi membayar pokok dan bunganya sebanyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluhlima juta rupiah) tunai di Kantor BPD Cabang Tuban.

Bahwa Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur menerimapenyerahan piutang Negara macet dari bankbank pemerintah (dalam perkara iniadalah PT. Bank Jatim Cabang Tuban) dan pengurusan kredit macet dari bankBUMN/D tersebut beralih kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN)Cabang jawa Timur dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PelayananPengurusan Piutang Negara Surabaya (KP3N) sekarang KPKNL Surabaya.

Bank Jatim CabangTuban, Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN) Cabang jawa Timur telahmelakukan penyitaan yang dilaksanakan terhadap objek jaminan utang Pelawan telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; .