Penggugat:
Dadang Mulya
Tergugat:
KEMENTRIAN PUPR Cq SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Penggugat:
TATANG RUSTANDAR
Tergugat:
KEMENTRIAN PUPR Cq. SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penunjukan Penyediaan Barang /Jasa (SPPBJ) Nomor:630/875/SPPBJ/APBK-DOKA/B-PUPR/2019, tanggal 14 Agustus 2019 dan Kontrak Nomor: 630/898/KONT/APBK-DOKA/BM-PUPR/2019, paket pekerjaan Kontruksi Pembangunan jembatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie, Aceh;

Penggugat:
Saiful Bahri
Tergugat:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie

Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie, Aceh, yangberkedudukan di. Jin. Prof. A Majid lbrahim Tijue, Sigli, KabupatenPidie, Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bernama1. DRS. Samsul Azhar, 2. Ibrahim, S.H., 3. Tarmidi, S.H., 4.Syarbani, S.H., 5 Ikramullah, S.H., M.H., 6. Safwan Rizal, S.H.,dan &. Marlinda Aiha, S.T., S.H., M.H., yang merupakan anggotaTim Penanganan Perkara Pemerintah Kabupaten Pidie yangberalamat di JI. Prof.

Gugatan Penggugat Kurang para Pihak (plurium litis consortium);Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada angka 9 posita gugatan,pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa atas kerugian tersebutmenghubungi baik lisan maupun tulisan (Somasi) pihak Tergugat(Kepala Dinas PUPR) Kabupaten Pidie sebelumnya yaitu Ir. SamsulBahri untuk membayar..., akan tetapi Ir. Samsul Bahri Tidak dijadikanpara pihak dalam gugatan ini, dengan tidak ditariknya Ir.

Bahwa penyataan Penggugat pada poin 2 gugatan penggugat, yangmenyatakan Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor :630/898/KONT/APBKDOKA/BMPUPR/2019, yang ditandatangani olehIr Samsul Bahri, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie, sebagai Pengguna Anggarandengan Saiful Bahri (Penggugat) selaku Direktur CV.

Bahwa pembangunan Jembatan pembangunan bentang jembatan tahun2018 oleh Dinas PUPR Pemerintah Aceh, perencanaan konstruksi olehDinas PUPR Pemerintah Aceh menggunakan dokumen perencanaan dariDinas PUPR Kabupaten Pidie dan diketahui perubahan struktur jembatandengan menggunakan rangka baja sepanjang 36 (tiga puluh enam) meter.Perubahan perencanaan struktur jembatan dengan menggunakan rangkabaja tersebut diketahui tidak melalui hasil perencanaan konsultan/ahli;Menimbang, bahwa memang didalam bukti T1

Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pidie, Aceh;Mewajibkan Tergugat untuk mengalokasikan dan mengusulkan danapembayaran sisa hutang kepada Penggugat pada APBK Kabupaten Pidieperubahan Anggaran tahun 2021 atau pada tahun Anggaran 2022 dan/atau pada tahun berikutnya;Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan ini;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);10.

LAE SINGKOHOR
Tergugat:
Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) kota subulussalam

., Menteri PUPR Cq. SatKer Pembangunan Waduk Jatigede

Penggugat:
ADUNG MULYADI
Tergugat:
KEMENTRIAN PUPR Cq SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Penggugat:
eltonjon
Tergugat:
1.bupati pasaman barat
2.kepala dinas pupr pasaman barat

Penggugat:
SANIM SUHERMAN
Tergugat:
KEMENTRIAN PUPR Cq SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Penggugat:
WAHYU EFENDI
Tergugat:
KEMENTRIAN PUPR Cq SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Penggugat:
SUHAYA
Tergugat:
KEMENTRIAN PUPR Cq SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN

WALIKOTA DEPOKlawanPARTAHI SIREGAR, S.HdanMENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT(PUPR-R.I.), DKK

Penggugat:
TARYANA
Tergugat:
KEMENTRIAN PUPR Cq SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN

.: 1 tahun 2015 tentangpenanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan wadukjatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untukrumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganandampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukandalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkanbanyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihaklain yaitu.

Pembanding/Penggugat : EKA RETNO SARI Diwakili Oleh : Adi Brata Wijaya, SH
Terbanding/Tergugat : DINAS PUPR

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: HAMDI BANGKAN dan Pemohon Kasasi II: KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) CQ GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH CQ WALIKOTA KOTA PALANGKA RAYA CQ DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) KOTA PALANGKA RAYA tersebut;

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) CQ GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH CQ WALIKOTA KOTA PALANGKA RAYA CQ DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) KOTA PALANGKA RAYAlawanENIWATYdan1. EDISON TUNDA, DKK

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT (PUPR) CQ GUBERNUR KALIMANTANTENGAH CQ WALIKOTA KOTA PALANGKA RAYA CQDINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT (PUPR) KOTA PALANGKA RAYA, yangdiwakili oleh Kepala Dinas Ir.

., M.H. dan kawankawan, Para Pegawaipada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan TjilikRiwut KM 05, Komplek Kantor Walikota, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017;Pemohon Kasasi Il;LawanENIWATY, bertempat tinggal di Jalan Pasendeng Nomor10/Rta Milino Kelurahan Sebangau Kecamatan SebangauKota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepadaAprianto Debon, S.H., M.H. dan kawankawan, Para Advokatpada Kantor Advokat Hap Law Firm & Partner

sehinggapengalihan tanah a quo oleh Tergugat kepada Pemerintah Daerah tanpa ijindan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum, sehingga merugikan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkaraini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : HAMDIBANGKAN dan Pemohon Kasasi Il: KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR

) cg Gubernur Kalimantan Tengah cqWalikota Kota Palangka Raya cq Dinas Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat (PUPR) Kota Palangka Raya tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, makaPemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HAMDI BANGKANdan Pemohon Kasasi Il: KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT (PUPR) CQ GUBERNUR KALIMANTANTENGAH CQ WALIKOTA KOTA PALANGKA RAYA CQ DINASPEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) KOTAPALANGKA RAYA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamHalaman 8 dari 9 hal. Put.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG (PUPR) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DK VS PT. ALAM BERKAH MULIA

Penggugat:
JOICE IRENE WEENAS
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) RI di Jakarta cq DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR RI di Jakarta cq KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL (BPJN) PROPINSI SULAWESI UTARA

Penggugat:
KALMA KAMALUDIN
Tergugat:
KEMENTRIAN PUPR Cq SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Penggugat:
TUTI OMIYATI
Tergugat:
KEMENTRIAN PUPR Cq SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Penggugat:
KARJA SUHANDA
Tergugat:
KEMENTRIAN PUPR Cq SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Penggugat:
ENTANG SUTARNA
Tergugat:
KEMENTRIAN PUPR Cq SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PEMBANGUNAN BENDUNGAN