TUNSIKT S SCis wi& SSe DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE UHANAN YANG MAHA ESA :ES A Aay > >F oF oFS s *G Pengadilan Tinggi Tatatlsaa Negara Jakarta yang memeriksa dagmemutus sengketa tata usapa negara dalam tingkat banding, bersidang di ePengadilan Tinggi ratio Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 1 17; JakartaPusat, telah menjathan putusan sebagai berikut dalam perkara cle oonoennoe se1. HR. HERU HERMAWAN, Warga Negara Indonesia, peftiaan Swasta, ber>

No. 909 K/PDT/2008tidak sah dan pembuktiannya menurut hukum tidak dapat dibebankankepada para Pemohon Kasasi/para Pelawan ;Dengan mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi justru menilaisahnya relaas yang dimaksud hanya berdasar pada penilaian formal dantidak mempertimbangkan sama sekali apakah relaas pemberitahuan yangdimaksud disampaikan secara patut atau tidak, dan hal tersebut sangatpenting bahkan merupakan ratio decidendi yang harus dipertimbangkanoleh karena pada nyatanya para Pemohon

tergesagesasehingga melahirkan pertimbangan yang tidak layak dan hal tersebutmenurut ketentuan Pasal 30 UndangUndang No.5 Tahun 2004 tentangperubahan atas Undangundang No. 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung adalah merupakan alasan kasasi untuk membatalkan putusan judexfacti ;Kejanggalan putusan Pengadilan Negeri yang diucapkan bersamaandengan sidang musyawarah yaitu terlihat pada pertimbangan hukum yangtidak terdapat alasan (reasoning) yang berkaitan prosedur dan tata carapemberitahuan sebagai ratio

pembuktiannya sangat sulit,sehingga menurut hukum pembuktian tidak dapat dibebankan kepadapihak yang berada pada posisi yang negatif dalam hal ini terhadap paraPemohon Kasasi/para Pelawan ; Untuk menentukan apakah para Pemohon Kasasi/para Pelawan dapatdibebankan kepadanya untuk membuktikan segala dalil yang dikemukakanpada gugatan perlawanan sebagaimana prinsip beban pembuktian aquo,maka terlebih dahulu harus dikaji tentang peristiwa yang merupakan ratiodecidendi adanya gugatan perlawanan sekarang ini ;Ratio

21/Pdt/1979.Bahwa terhadap surat teguran aquo oleh para Pemohon Kasasi/paraPelawan jelas sangat menolak dengan alasan bahwa putusan PengadilanTinggi dalam perkara perdata No.21/Pdt/1979 tidak pernah menerimarelaas pemberitahuan putusan, sehingga menurut hukum putusanPengadilan Tinggi belum berkekuatan hukum tetap dan karenanya tidakdapat dilaksanakan ;Perihal peristiwa/kenyataan di mana para Pemohon Kasasi/para Pelawanmenyangkal dengan tegas tentang tidak pernahnya menerima relaaspemberitahuan (ratio

Pajakberwenang menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan KenaPajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya;bahwa Terbanding berpendapat hutang Pemohon Banding kepada PT Medco EnergiInternational Tbk merupakan transaksi tidak wajar yang dipengaruhi oleh hubungan istimewalberdasarkan faktafakta:e Pemohon Banding melakukan pinjaman kepada PT Medco Energi International Tbkyang merupakan pemegang saham mayoritas (99,9%)e Tingkat Debt to Equity Ratio

berasal dari adjustmenkewajiban akunakun Intercompany karena berpendapat akunakun tersebut terkait dengantransaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa;bahwa alasan Terbanding menyatakan akunakun kewajiban intercompany tersebutmerupakan akun atas transaksi yang berhubungan dengan kegiatan istimewa adalah sebagaiberikut:e Pemohon Banding melakukan pinjaman (yang menimbulkan kewajiban) kepada PTMedco Energi International Tbk yang merupakan pemegang saham mayoritas (99,9%)e Tingkat Debt to Equity Ratio

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapuramenyatakan rumah tangga termohon/pembanding danpemohon/terbanding telah terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus disebabkantermohon/pembanding tidak menghargaipemohon/terbanding dan termohon/pembanding selaluegois;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalampertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Jayapura makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapatbahwa pokok persoalan (Ratio Decidensi ) dalam perkara

pertengkaran yang terus menerus, sehinggatujuan perkawinan untuk menciptakan kedamaian dan ketentramanserta membentuk keluarga yang harmonis tidak tercapai, hal initerbukti bahwa pembanding/termohon sudah tidak tidur bersamalagi dengan terbanding/pemohon, pembanding/termohon sudahjarang di rumah ;menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian BeritaAcara dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapatbahwa pokok persoalan ( Ratio

Rekso Suwito) dengan Pemohon II (1.Sudiyanto Wibisono bin Achmad Santoso
2.Bambang Ratio Setiyarso bin Achmad Santoso
3.Eddie Tursono bin Achmad Santoso
4.Niniek Saptiari binti Achmad Santoso
5.Agung Prayitno bin Achmad Santoso
6.Theresia Mamiek Indarti binti Achmad Santoso
7.Andreas Wisnu bin Achmad Santoso
8.Paulus Sartono bin Achmad Santoso) yang dilangsungkan pada tanggal #1011# di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

P UTUS ANNomor : 335/Pid.B/2012/PN.YK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAPengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkarapidana biasa pada Peradilan tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut, dalam perkara Para terdakwa:Terdakwa Nama Lengkap : DANANG PRASETIYO Bin RATIO;Tempat lahir : Wonosobo;Umur / tanggal lahir: 28 Tahun / 15 Juni 1994;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal =: Tirta Kasongan Kasihan Bantul;Agama

DANANG PRASETYO bin RATIO: Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekirajam 04.00 wib terdakwa bersama Gendro, Wiyono,Bambang dan WAWUK melakukan pencurian di toko 45 JlParangtritis Mantrijeron Yogyakarta.

DANANGPRASETYO bin RATIO, tar9F!,kWf:! 2. GENDRO NURYANTO bin15DARMO UTOMO dan terdakwa 3. WIYONO bin SUKAPI Qer~qnpidana penjara masingmasing selama 2 (dua) tahun 6 (enam)bulan dikurqn~i selama para terdakwa berada dalam tahanandengan perintah para terdakwa tetap ditahan;3.

Dalam kaitan perkara ini, berdasarkanketerangan saksi saksi maupun keterangan terdakwasendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnyadengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud denganbarang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa 1.DANANG PRASETYO bin RATIO terdakwa 2. GENDRONURYANTO bin DARMO UTOMO dan terdakwa 3 WIYONO BinSUKADI lengkap dengan segala Indentitasnya Dengandemikian unsure barang siapa menurut hemat kami telahterpenuhi;2.

putusan halaman 42 alenia kedua menyatakan: bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan di atasdihubungkan dengan fakta hukum yang telah terurai, maka Mayjelis Hakimberpendapat tidak terdapat satupun pengaturan secara normatif mengenaipembatalan pemenang lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat, hal manaketentuan Pasal 13 diatas telah mengatur secara rigit mengenai batasanwewenang yang diberikan kepada Tergugat, sehingga Tergugat tidak memilikikewenangan yang cukup baik secara materi (onbevoegheid ratio

materi)Mmaupun secara tempus (onbevoegheid ratio temporis) untuk menerbitkan objeksengketa oleh karenanya telah bertentangan dengan ketentuan diatas makaterhadap hal yang demikian, penerbitan objek sengketa beralasan hukum untukdinyatakan tidak sah,Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat menyatakan keberatandan tidak sependapat dengan putusan tersebut yang inti alasannyasebagaimana tertuang dalam memori banding sebagai berikut:1.

JasaPemerintah Kabupaten Minahasa Utara terdahulu yang dibentuk berdasarkanKeputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 98 Tahun 2018 tanggal 31 Januari2018, berdasarkan fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan hukumdalam menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 01/BAHPLU/POKJAKONTRUKSI ULP MINUT/DPUPR/VI/2018, tanggal 27 Juni 2018 maupunmenyatakan menetapkan Terbanding dahulu Penggugat sebagai PemenangHasil Evaluasi pada tanggal 01 Juli 2018, menurut hukum telah terbukti baiksecara materi (onbevoegheid ratio

materi) maupun secara tempus(onbevoegheid ratio temporis) perbuatan hukum tersebut telah melampauikewenangannya, karena dasar hukum kewenangan Kelompok Kerja (Pokja)Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terdahulutersebut secara hukum telah dilakukan perubahan personil berdasarkanKeputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 216 Tahun 2018 tanggal 26 Juni2018 (vide Bukti P7, Bukti P8, Bukti T1, Bukti T3);Menimbang, bahwa oleh karenanya Keputusan Bupati Minahasa UtaraNomor 216 Tahun 2018

Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yangwajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (debt toequity ratio). Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besarmelebihi batasbatas kewajaran, maka pada umumnya perusahaantersebut dalam keadaan tidak sehat.

Berdasarkan analisis ratio hutang terhadap modal (DER) diketahuiterutama pinjaman kepada pemegang saham (Long Term LoansStockholder) sebenarnya tidak perlu, yang ditunjukkan denganHalaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 137 B/PK/PJK/20162.3.2. 4.2.5.2. 6.2.7;kondisi keuangan balk ratio hutang pemegang saham terhadapmodal (2,42 : 1) dan current assets terhadap hutang pemegangsaham (0,7 : 1) sangatlah wajar.

Dengankata lain Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)terindikasi mengecilkan penghasilan kena pajak yang dapatmengecilkan/ mengurangi pajak terutang atau tidak terutang samasekali;Bahwa sesuai Pasal 18 ayat (1) Undangundang PPh diketahuibahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusanmengenai besarnya perbandingan antara utang dan modalperusahaan untuk keperluan penghitungan pajak dan berdasarkananalisis tersebut diketahui bahwa ratio DER Wajib Pajak sangatlahwajar.Bahwa sesuai

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat atas alasan yang dikemukakan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) tidak dapatdibuktikan, dan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) melakukan analisa ratio hutang terhadap modal sebesar2,53:1,dan 4,2:1 dan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas kondisi kKeuangan tersebut adalah sangatmemungkinkan untuk tidak melakukan pinjaman, sehingga ataspinjaman yang tidak wajar tersebut berdasarkan

Berdasarkan analisis ratio hutang terhadap modal (DER) diketahuiterutama pinjaman kepada pemegang saham (Long Term LoansStockholder) sebenarnya tidak perlu, yang ditunjukkan dengankondisi keuangan balk ratio hutang pemegang saham terhadapmodal (2,42 : 1) dan current assets terhadap hutang pemegangsaham (0,7 : 1) sangatlah wajar. Kondisi keuangan Wajib Pajak(PT AT Indonesia) sangatlah memungkinkan untuk tidakmelakukan pinjaman.

dilakukan pemeriksaan perkaradalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukandalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang telah ditentukan olehUndangUndang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, PenasihatHukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan/keberatanyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pembanding merasa keberatan dan tidak sependapat denganPertimbangan Hukum (Ratio

Decidendi) Hakim Tingkat Pertama yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena dalam PertimbanganHukum (Ratio Decidendi) pada putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas IINomor:135/Pid.Sus/2018/PN.

uraikansebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA:Hal. 10 dari 19 Putusan No. 5/PID/2019/PT/SMRBahwa Judex Factie Nomor:135/Pid.Sus/2018/PN.Sdw angka (2) yangmenjatuhkan pidana 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara terhadapPembanding sangat melukai rasa keadilan bagi Pembanding, karenaputusan tersebut melebihi dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntutPembanding selama 10 (Sepuluh) bulan penjara;Bahwa Pembanding merasa vonis Majelis Hakim dalam Judex Factie yangdemikian didasari pertimbangan hukum Ratio

Keterangan saksi yang adalah Anggota Polisi cenderung dibuatbuatdan direkayasa, sedangkan keterangan seorang saksi itu harusnetral, bebas dan objektif serta jujur sebagaimana penjelasan dalamketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP;Bahwa Judex factie perkara a quo didasari pada Pertimbangan Hukum(Ratio Decidendi) yang keliru, tidak sesuai fakta dan pristiwa hukum yangsesungguhnya terjadi. Karena kejadian yang sebenarnya adalah bahwa:3.1.

RIDEN untukpembelian BBM Jjenis tertentu yang dikeluarkan oleh DisperindakopHal. 11 dari 19 Putusan No. 5/PID/2019/PT/SMRKabupaten Kutai Barat Ain KSU Sumber Damai Sejahtera, karenaBBM yang diangkut oleh Pembanding adalah milik Koperasi SumberDamai Sejahtera yang saat itu dikelola oleh Yulia Rewag (Alm) (videjawaban Pemanding poin (5) BAP tanggal 28 September 2017);Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum(Ratio Decidendi) Perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakatsecara luas

Oleh sebab itu, sesuai dengan Pasal 6(1)(a)(3) UU PPh, biayabunga tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;Menurut Majelis : bahwa menurut Majelis, sebelumnya pada proses pemeriksaan, Terbandingmelakukan Koreksi Beban Bunga sebesar US$1,193,197 dengan alasan dibayarkankepada Related Party, kemudian alasan koreksi a quo diubah menjadi karenaketentuan DebtEquity Ratio (DER) pada Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd dengan UU Nomor 16 Tahun 2000(

KUP Tahun 2000);bahwa menurut Majelis, Terbanding berpendapat ketentuan DebtEquity Ratio (DER) pada Pasal 18 UU KUPTahun 2000 mengacu surat BKPM No. 986/III/PMAI2008 dimana sumber pembiayaan investasi PemohonBanding terdiri dari:e Modal sendiri: US$87,500,000e Modal pinjaman: US$127,500,000sehingga Terbanding menentukan DebtEquity Ratio (DER) sebesar 1,5 :1 (127,500,000 : 87,500,000);bahwa berdasarkan Neraca 31 Des. 2008, jumlah pinjaman Pemohon Banding (dari Korea DevelopmentBank) adalah US$.152,500,000

dapatdikurangkan dari penghasilan bruto sebagai berikut:$25,000,000 x $6,299,681 = $1,032,735$152,500,000bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Beban Bunga sebesar US$.1,032,735 dengan dasar koreksi DER berdasarkan surat BKPM karena:e bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1083 tentang Pajak Penghasilan stdd UUNomor 17 Tahun 2000 ( selanjutnya disebut UU PPh), koreksi atas perhitungan pajak terutangsehubungan dengan beban bunga dalam kaitannya dengan Debt Equity Ratio

DERyang wajar berada pada Menteri Keuangan, namun selama tahun buku yang diperiksa (2008) tidak adaKeputusan Atau Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku yang mengatur DER yang wajar, mendasarkanDER yang wajar pada surat BKPM adalah tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 UU PPh dan oleh karena ituharus dibatalkan;bahwa berkaitan dengan dasar koreksi a quo yaitu DER, sesuai dengan Pasal 18 (1) UU PPh, koreksi atasperhitungan pajak terutang sehubungan dengan beban bunga dalam kaitannya dengan Debt Equity Ratio

mewajibkan setoran minimum modal dasarsebesar 25% dan menurut Majelis, Modal dasar Pemohon Banding yang telah disetor adalah 63%, jauh lebihtinggi daripada persyaratan minimum yang diwajibkan oleh UU Perseroan Terbatas, dan jumlah modalperusahaan yang telah disetor, US$.87,500,000 adalah sesuai dengan persetujuan BKPM atas perubahanrencana penanaman modal seperti yang ditunjukkan dalam surat BKPM No. 986/11I/PMA/2008 tanggal 16Juni 2008;bahwa Majelis berpendapat bahwa dalam menerapkan Debt Equity Ratio

JikaPIHAK PERTAMA tidak dapat memproduksi lebih dari 400 ton perbulan setelah bisnis berjalan maka keuntungan laba akan dikurangisetengah dari ratio. PIHAK KEDUA (PENGGUGAT) bertanggungjawab untuk Ekspor danmenjual produk. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menjual lebih dari400 ton per bulan dari pemasaran Pihak Kedua sendiri setelah bisnisberjalan maka keuntungan laba akan dikurangi setengah dari ratio.

Jika PIHAK KETIGA tidak dapat memenuhi ketersediaanbahan baku paling sedikit 400 ton per bulan setelah bisnis berjalanmaka keuntungan laba akan dikurangi setengah dari ratio. Bahwa laba bersih yang tersisa dari pengurangan laba bersih salahsatu pihak seperti yang disebutkan diatas maka akan dibagi secaraproporsional kepada pihak lain.(Vide : Pasal 1 Surat Perjanjian)3.

Bahwa Ratio Pembagian Laba diatur dalam Pasal IV surat Perjanjian yaituberbunyi : Laba yang dimaksud adalah laba bersih dan akan dibagi kepadamasingmasing pihak setiap bulan dengan Ratio sebagai berikut :Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pat.G/2019./PN.NgaPihak Pertama 151%Pihak Kedua : 27%Pihak Ketiga : 22%4.

Saksi RATIO BORU MANIHURUK Pgl.

Pada hari Rabu tanggal 08 Februari2017 sekira pukul 16.00 wib tanpa seizin dan tanopa sepengetahuan dari korbanRamadanus Pgl Dam terdakwa menggadaikan mobil jazz milik Ramadanus Pgl Damkepada saksi Era Novi Pgl Era sebesar Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah)dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa tanpaseizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya Ramadanus Pgl Dam jugamenggadaikan mobil Xenia milik Ramadanus Pgl Dam kepada Ratio Born ManihurukPgl Ida sebesar

Ramadanus Pgl Dam..Terdakwa lalu Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 16.00 wib tanpaseizin dan tanpa sepengetahuan dari korban Ramadanus Pgl Dam terdakwamenggadaikan mobil jazz milik Ramadanus Pgl Dam kepada saksi Era Novi Pgl Erasebesar Rp.24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal27 Februari 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa tanpa seizin dan tanpasepengetahuan pemiliknya Ramadanus Pgl Dam juga menggadaikan mobil Xeniamilik Ramadanus Pgl Dam kepada saksi Ratio

Hal ini membuktikan bahwa terdakwadalam keadaan sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan sari pihak manapunHal 15 Putusan No.35/Pid.B/2017/PN.SIkmerental mobil milik saksi Ramadanus Pgl Dam dan menggadaikan mobil tersebutkepada saksi Era Novi Pgl Era dan saksi Ratio Born Manihuruk Pg) Ida ;Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa 1 (satu) unit mobil HondaJazz warna abuabu metalik BA 1602 BO STNK an. Mince Hariyanti dan 1 (satu) unitmobil Daihatsu Xenia warna putih BA 1283 PN STNK an.

Pada hariRabu tanggal 08 Februari 2017 sekira pukul 16.00 wib tanpa seizin dan tanpasepengetahuan dari korban Ramadanus Pgl Dam terdakwa menggadaikan mobil jazzmilik Ramadanus Pgl Dam kepada saksi Era Novi Pgl Era sebesar Rp.24.000.000,(dua puluh empat juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekirapukul 10.00 wib Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknyaRamadanus Pgl Dam juga menggadaikan mobil Xenia milik Ramadanus Pgl Damkepada Ratio Born Manihuruk Pgl Ida sebesar

Olehkarena itu, nilai pasar Efek (Saham) yang akan dijual selalu lebih tinggidengan harga penjualan yang disepakati para pihak (coverage ratio).

kurang dari Call Ratio.Pasal1 angka 4Coverage Ratio adalah rasio antara nilai pasar Efek dengan HargaPenjualan yang disepakati oleh para Pihak.Pasal61.

Setiap saat selama Jangka Waktu Transaksi, nilai pasar Efek yangditransaksikan dibagi dengan Harga Penjualan tidak boleh menjadi samadengan atau lebih kecil dari Call Ratio yang disepakati para Pihak.Apabila selama Jangka Waktu Transaksi, nilai pasar Efek menjadi samadengan atau kurang dari Call Ratio selama 2 (dua) Hah Bursa berturutturut, maka pada akhir Hah Bursa kedua Pembeli melakukan CoverageCall kepada Penjual dan meminta Penjual untuk menyerahkan Efekdan/atau dana tambahan supaya nilai pasar

Efek menjadi lebih besardari pada Coverage Ratio.2.

Bahkan, berdasarkan ketentuanPasal 7 angka (2) huruf (b) Perjanjian Transaksi Repo, Penggugatharus mengembalikan selisin kelebihan penjualan tersebut kepadaTergugat;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas kesepakatan terkaitbesarnya nilai Coverage Ratio pada Konfirmasi Transaksi dan KonfrimasiTransaksi serta ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Transaksi Repo dimanaTergugat wajib menyerahkan Efek Tambahan agar nilai pasar efek yangditransaksi menjadi lebih besar dari Coverage Ratio

dengan sendirinya yang berbatasandengan Penggugat di sebelah Utara adalah Harun Jinu kearah Selatan, tetapidi Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT) milik Harun Jinu yang dibuatoleh anak kandung Almarhum yaitu: Salundik Harun Jinu, Nomor 072/BAPKD/X1/2013, 073/BAPKD/X1/2013, 074/BAPKD/XI/2013, yang menyatakanbahwa berbatasan di sebelah Selatan dengan Tergugat, Bukan berbatasandengan Penggugat";Dalil Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut seyogyanyadipertimbangkan oleh Judex Facti dalam ratio

Umar, adalah saksisaksi yangmemberikan keterangan yang diketahuinya dari orang lain (De Auditu).Sedangkan menurut hukum pembuktian, keterangan saksi yang dapatdipergunakan dalam persidangan dan mempunyai kualitas nilai pembuktianadalah keterangan saksi yang yang mengetahui dengan mata kepala sendiri(ratio sciendi) perihal suatu peristiwa hukum dan hubungan hukum yang ada.Sehingga dengan demikian maka keterangan saksi yang diperoleh dariketerangan orang lain (testimonium de auditu) bukanlah merupakanketerangan

Dengan kualitas keterangan yangdiberikan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari orang lain, makaketerangan saksisaksi dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugattersebut senyatanya tidaklah cukup kuat dalam memberi terang suatuperistiwa serta hubungan hukum yang ada, karena keterangan tersebutmerupakan keterangan Pendapat atau dugaan khusus yang timbul karenaakal (ratio concludendi) yang tentunya menurut hukum pembuktian tidakdapat dianggap sebagai alat bukti keterangan Saksi sebagaimana undangundang

Bahwa terbukti Putusan Judex Facti tidak memberikan dalildalil hukum yangcukup sebagai dasar pertimbangan hukum, oleh karena itu. makapertimbangan hukum (ratio decidendie) yang demikian adalah keliru dan tidakbenar.

Bahwa prosentase rasio margin laba kotor penjualan adalah: + Omzet Penjualan : Rp 157.448.642.082,00+ Omzet (Pembetulan SPT PPN) :Rp 40.047.172.663,00Jumlah (A) : Rp 197.495.814.745,00 HPP Komersial : Rp(98.830.275.41 1,00) HPP (Pembetulan SPT PPN) : Rp (35.647.585.160,00)Jumlah (B) : Rp134.477.860.571 ,00Laba Kotor (C) = AB : Rp 63.017.954.17Gross margin ratio (D) =C/A 132%Bahwa menurut Pemohon Banding ratio 62.77% tidak dapatdiperhitungkan kepada selisin penjualan yang belum dilaporkan, karenaadanya

Bahwa dalam perhitungan real business, keuntungan penjualan handsetdapat dihitung berdasarkan perbandingan sebagai berikut:+ Omzet Penjualan :Rp 197.495.814.745,00 HPP : Rp (134.477.860.571 ,00)gross margin ratio : 32% Biaya Impor & Distribusi :Rp 26.870.393.979,00Net margin ratio 18.3%3.

Bahwa apabila ditinjau dari sisi perputaran persediaan dan penjualan,adalah tidak mungkin ratio margin Pemohon Banding mencapai 62.77%sebagaimana yang diasumsikan oleh Pemeriksa, mengingat produk yangPemohon Banding jual tersebut termasuk dalam kategori low end, danberasal dari Negara China yang notabene termasuk dalam kategoriproduksi massif dan murah;Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas menurut Pemohon Banding jikaPenelaah memperhatikan faktorfaktor yang mempengaruhi pembelianseharusnya tidak

(Varia Peradilan 90 halaman46);Bahwa ratio decidendi Mahkamah Agung Republik Indonesiatersebut diatas didasari dengan alasan yuridis yaitu " Bahwasemula Terdakwa telah sadar dan mengetahui bahwa cek yangdiberikan kepada korban adalah tidak didukung oleh dana yangcukup yang mana hal ini dikenal dalam masyarakat dengansebutan " Cek Kosong";Bahwa abtraksi hukum yang dapat diangkat dari PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 133.K / Kr / 1973tanggal 15 Nopember 1975, menurut Ali Budiarto (

No. 428 K/Pid/2012Agung Republik Indonesia Nomor : 183.K / Kr / 1973 tanggal 15Nopember 1975 yang bertitik tolak dari kasuskasus diatas (nomer1 dan nomer 2 ) yang menyatakan : " Bahwa seseorang menarikcek yang diketahuinya atau disadarinya bahwa cek itu tidakada dananya di Bank merupakan " kejahatan penipuan " ex Pasal378 KUHP. ( Varia Peradilan 90 halaman 46) ;Bahwa ratio decidendi Mahkamah Aqung Republik Indonesiatersebut diatas didasari dengan alasan yuridis yaitu " Bahwasemula Terdakwa telah

No. 428 K/Pid/2012Bahwa ratio decidendi Mahkamah Agung Republik Indonesiatersebut diatas didasari dengan alasan yuridisyaitu "Bahwasemula Terdakwa telah sadar dan mengetahui bahwa cekyang diberikan kepada korban adalah tidak didukung olehdana yang cukup yang mana hal ini dikenal dalammasyarakat dengan sebutan "Cek Kosong;Bahwa abtraksi hukum yang dapat diangkat dari PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 133.K / Kr /1973 tanggal 15 Nopember 1975, menurut Ali Budiarto (VariaPengadilan 90

Bahwa ratio decidendi Mahkamah Agung Republik Indonesiatersebut diatas didasari dengan alasan yuridis yaitu " Bahwasemula Terdakwa telah sadar dan mengetahui bahwa cek yangdiberikan kepada korban adalah tidak didukung oleh dana yangcukup yang mana hal ini dikenal dalam masyarakat dengansebutan " Cek Kosong";.

Bahwa ratio decidendi Mahkamah Agung Republik Indonesiatersebut diatas didasari dengan alasan yuridis yaitu " Bahwasemula Terdakwa telah sadar dan mengetahui bahwa cek yangdiberikan kepada korban adalah tidak didukung oleh dana yangcukup yang mana hal ini dikenal dalam masyarakat dengansebutan "Cek Kosong ";5.

Bahwa prosentase rasio margin laba kotor penjualan adalah:+ Omzet Penjualan : Rp157.448.642.082,00;+ Omzet (Pembetulan SPT PPN) : Rp 40.047.172.663,00;Jumlah (A) : Rp197.495.814.745,00; HPP Komersial : Rp(98.830.275.41 1,00); HPP (Pembetulan SPT PPN) : Rp(35.647.585.160,00);Jumlah (B) : Rp134.477.860.571,00;Laba Kotor (C) = AB :Rp 63.017.954.174,00;Gross margin ratio (D) =C/A : 32%;Bahwa menurut Pemohon Banding ratio 62.77% tidak dapatdiperhitungkan kepada selisih penjualan yang belum dilaporkan,

Bahwa dalam perhitungan real business, keuntungan penjualanhandset dapat dihitung berdasarkan perbandingan sebagai berikut:+ Omzet Penjualan : Rp 197.495.814.745,00; HPP : Rp(134.477.860.571 ,00); gross margin ratio : 32%; Biaya Impor & Distribusi :Rp 26.870.393.979,00;Net margin ratio : 18.3%;3.

Bahwa apabila ditinjau dari sisi perputaran persediaan dan penjualan,adalah tidak mungkin ratio margin Pemohon Banding mencapai62.77% sebagaimana yang diasumsikan oleh Pemeriksa, mengingatproduk yang Pemohon Banding jual tersebut termasuk dalam kategoriHalaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 1669/B/PK/PJK/2016low end, dan berasal dari Negara China yang notabene termasukdalam kategori produksi massif dan murah;Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas menurut Pemohon Bandingjika penelaah memperhatikan

: 32% Biaya Impor & Distribusi Rp. 26.870.393.979,00Net margin ratio : 18.3%Bahwa apabila ditinjau dari sisi perputaran persediaan danpenjualan, adalah tidak mungkin ratio margin TermohonPeninjauan Kembali sebagaimana yang diasumsikan olehPemeriksa, mengingat produk yang Termohon Peninjauan Kembalijual tersebut termasuk dalam kategori low end, dan berasal dariNegara China yang notabene termasuk dalam kategori produksimassif dan murah;Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 1669/B/PK/PJK/20163)

Kita menghitungberbagai rasio karena dengan cara ini kita bisamendapat perbandingan yang mungkin akan bergunadaripada berbagai angka mentahnya sendiri;Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 1669/B/PK/PJK/2016Bahwa rasio keuangan dapat dibagi kedalam tigabentuk umum yang sering dipergunakan yaitu rasiolikuiditas, rasio solvabilitas dan rasio rentabilitas;Yang termasuk dalam ratio rentabilitas adalah:Gross Profit = Margin (Margin Laba Kotor)yang merupakan perbandingan antara penjualan bersihdikurangi

Sumpah.Berdasarkan pasal di atas, pertimbangan hukum (ratio decidendi) MajelisHakim Pengadilan Negeri Limboto sebagai dasar mengambil keputusanadalah adanya keterangan saksi yang bersesuaian dengan buktitertulis/oukti surat, kami keberatan/menolak pertimbangan hukum tersebutdi mana saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat berjumlah2 (dua) orang yang masingmasing telah memberikan keterangan di atassumpah di persidangan yakni Suleman Pakaya dan Ismail Hasan, tetapiketerangan yang diberikan

keduanya sangat diragukan karena tidak sesuaifakta yang ada, sehingga tidak dapat dijadikan bukti yang sah dalampengadilan; Bahwa pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim PengadilanNegeri Limboto dalam mengambil keputusan (judex facti) yakni adanyakesesuaian antara bukti tertulis dan keterangan saksi dan atas dasar buktitersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa adalahmilik ABJULU DEDETO (kakek para Tergugat).

dan bukutanah hak yang bersangkutan,; Bahwa objek sengketa adalah bagian dari sebidang tanah sebagaimanatercatat dalam Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 1817/Desa Pait yang olehPengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan sah milik Terbandingsemula Tergugat; Bahwa sudah tepat dinyatakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentangtanah yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat adalah bukanlahtanah objek sengketa sebagaimana dimaksud Penggugat dalam suratgugatannya a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ratio

Terbandingsemula Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah bukan merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaa);Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding semula Penggugattidak dapat membuktikan dalildalil gugatannya, maka Pengadilan Tinggimenyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah cukup alasan danpertimbangan (voldoende gemotiveerd) untuk menyatakan menolakgugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan aquo sebagai ratio

Menetapkan barang bukti berupa;

• 1 (satu) buah kunci tang genggam warna biru;
• 1 (satu) buah Kunci Inggris;

Dirampas untuk dimusnahkan

• 1 (satu) karung potongan kawat tembaga;
• 1 (satu) unit mesin dynamo Cuutting merk: TECO GEAR MOTOR, Type: RGTA, Ratio: 30 Hz, Series No: 10096242;
• 1 (satu) unit mesin dynamo overpress merk: PUJI ELECTRIC, Type:E7135A, Ratio: 60 Hz, Series No: 30586387Y1;
• 1 (satu) lembar surat Kuasa