bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salahsatu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 294/Padt.G/2021/PA.TIkmaka hal tersebut merupakan bukti adanya kemadharatan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebutdihilangkan;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

huruf (f) KompilasiHukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaaretweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

huruf (f) KompilasiHukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaaretweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

Penggugat dan Tergugat tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaareHalaman 12 dari 16 halaman Putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PA.TIktweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

Penggugat dan Tergugat tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaareHalaman 11 dari 15 halaman Putusan nomor 68/Pdt.G/2022/PA.TIktweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

huruf (f) KompilasiHukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaaretweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

Penggugat dan Tergugat tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaaretweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaHalaman 12 dari 16 halaman Putusan nomor 246/Pdt.G/2021/PA.TIkPenggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

huruf (f) KompilasiHukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaaretweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

huruf (f) KompilasiHukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaaretweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

huruf (f) KompilasiHukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaaretweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

huruf (f) KompilasiHukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaaretweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

Penggugat dan Tergugat tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaaretweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)Halaman 12 dari 16 halaman Putusan nomor 57/Pdt.G/2022/PA.TIkdan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salahsatu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemadharatan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebutdihilangkan;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukumbahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnyaperselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakahtelah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnyahati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumahtangga mereka;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

huruf (f) KompilasiHukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaaretweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

huruf (f) KompilasiHukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaaretweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

Nomor BB1122/2013/NNF berupa 1 (satu)bungkus kertas minyak warna coklat tersebut diatas diduga Ganja dengan berat keseluruhan2,109 gram dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran UndangUndang Repulblik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 UU.RI No.35 tahun2009 tentang Narkotika.nonn Bahwa ia terdakwa CUARISTO Als ARIS Bin DARYONO pada hari Jum?

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 561/NNF/2013 tertanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu,B.Sc danIbnu Sutarto, ST. dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium forensikcabang Semarang , Dengan kesimpulan Nomor BB1122/2013/NNF berupa 1 (satu)bungkus kertas minyak warna coklat tersebut diatas diduga Ganja dengan berat keseluruhan2,109 gram dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang10Undang Repulblik

1991 yang mengandung abstraksi hukumbahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnyaperselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakahtelah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnyaHalaman 11 dari 15 halaman Putusan nomor 373/Padt.G/2020/PA.TIkhati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumahtangga mereka;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

Penggugat dan Tergugat tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaaretweespalt), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisahrumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage)dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;Halaman 12 dari 16 halaman Putusan nomor 86/Pdt.G/2021/PA.TIkMenimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik

19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskanrumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salahsatu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm),maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemadharatan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebutdihilangkan;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pulaYurisprudensi Mahkamah Agung Repulblik