BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) VS EMMA DIENOYA, S.STP;

., jabatan Analis Hukum;Kelimanya beralamat pada Sekretariat Badan PertimbanganoO & WSKepegawaian, Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor011/G.TUN/SET.BAPEK/2017, tanggal 20 Maret 2017;Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi/Tergugat;melawan:EMMA DIENOVYNA S.STP., kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Staf Kantor Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin,Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Rahayu Nomor26, RT 009 RW 004, Kelurahan Sungai Paring, KecamatanMartapura

OBJEK GUGATANBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor090/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan HukumanDisiplin Atas Nama Emma Dienovyna, S.STP., NIP 198711302006022002memutuskan menetapkan menolak banding administratif Penggugatsebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 30 November 2010 sertaMemperkuat jenis hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalamKeputusan Bupati Tapin Nomor Nomor 862.5/022Bang

.2/BKD tanggal 22November 2010 berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatunkan kepadaEmma Dienovyna, S.STP., lahir tanggal 30 November 1987, NIP198711302006022002, pangkat Penata Muda, golongan ruang Iil/a,Pegawai Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin;B.

/201720.21.22.23.24.Jatinangor serta nama baiknya menjadi rusak dan Penggugat masihsangat berharap dapat mengabdikan diri kembali menjadi PNS.Bahwa Penggugat setelah menerima Surat Bupati Tapin Nomor862.5/022Bang.2/BKD tanggal 22 November 2010 tentangmemberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat kemudian mengajukanPermohonan kepada Tergugat pada tanggal 30 November 2010, PerihalPengajuan Banding Administratif atas nama Emma Dienovyana,S.STP

Pemohon:
EKO WIDI NUGROHO, S.STP., M.Si

Mei,Juni, dan Juli pada kelurahan Karang Indah tanggal 16 Juni 2014.4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran raskin pada kelurahan karang indah tanggal 16 Juni 2014 senilai Rp. 3.600.0002. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 811.211.9055, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Maret 2007 .2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 921.2/8/MRK/II/2013 tanggal 7 Februari 2013, tentang pengangkatan YETTY YELINA MAHUZE, S.STP

YETTY YELINA MAHUZE,S.STPELISABETH STEFANI SINERI 9 APRIL 20189 April201817 Mei 20186 April 2018 FREDERIKAULUKYANANEDDY RAHAYAANTSK.

YETTY YELINA MAHUZE, S.STPELISABETH STEFANI SINERI PenyidikPenyidik PenyidikPenyidik LP.C/27/II/2018/Reskrim, Tanggal, 1 Februari 2018LP.C/27/II/2018/Reskrim, Tanggal, 1 Februari 2018LP.C/27/II/2018/Reskrim, Tanggal, 1 Februari 2018Dokumen telah disita pada berkas perkara Dugaan TPK Pendistribusian RASKIN tahun 2014 Kelurahan Bambu Pemali sesuai dengan LP.C/28/II/2018/Reskrim, Tanggal, 1 Februari 2018, A.n TSK POLIKARPUS ALBERTUS RAHALUS, S.E10

TSK YETTY YELINA MAHUZE,S.STPSUDARSONO,SELILIYANI WELERUBUN, S.SosHASAN MATDOASN, S.Sos PenyidikPenyidikPenyidikPenyidikPenyidik Dokumen telah disita pada berkas lain dalam perkara Dugaan Korupsi Pendistribusian Raskin tahun 2014

- YETTY YELINA MAHUSE, S.STP- LEONARD HASUDUNGAN N.T, SH

Berkas perkara dan suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkaraini ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut umum pada persidangantanggal 14Januari 2019yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakimmemutuskan sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa YETTY YELINA MAHUSE,S.STP. terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana

tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPsebagaimana dalamDakwaan Subsidair Penuntut Umum;Menjatuhkan Pidana terhadap YETTY YELINA MAHUSE,S.STPdenganPidana Penjara selama 3(tiga) tahun, dan 6(enam) bulan, dikurangimasa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar Dendasebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat)bulankurungan;Memerintahkan terdakwa YETTY YELINA MAHUSE,S.STP.tetap beradadalam tahanan;Menyatakan terdakwa YETTY YELINA MAHUSE,S.STP

, telahdiajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIRBahwa Terdakwa YETTY YELINA MAHUZE S.STP selaku KepalaKelurahan Karang Indah pada Distrik Merauke Kabupaten Meraukeberdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 821.2/08/MRK/II/2013tanggal 07 Februari 2013, bersama sama dengan LILIYANI WELERUBUNS.Sos selaku Plt.

Bahwa perbuatan Terdakwa YETTY YELINA MAHUZE S.STP bersamasama dengan saksi LILIYANI WELERUBUN, S.Sos selaku Pelaksana DistribusiRaskin tingkat Distrik maupun secara sendirisendiri sebagaimana tersebutdiatas telah menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa YETTY YELINAMAHUZE S.STP sejumlah Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah)atau orang lain yaitu Saksi SUDARSONO Rp. 169.126.500 (Seratus enampuluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar

/kg, dengan demikianMajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa YETTY YELINAMAHUZE,S.STP, telah merugikan keuangan Negara sejumlah 49.500 Kg, xRp.6.447 (jumlah yang disubsidi) = Rp.319.126.500,(tiga ratus sembila belasjuta seratus dua puluh enam ribu, lima ratus rupiah) ;Hal.105Putusan Nomor 44/Pid.SusTpk/2018/PN JapMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbang di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan terdakwa YETTY YELINA MAHUZE,S.STP,tersebut bukan lagi dapat atau berpotensi (Potensial

EMMA DIENOVYNA, S.STP; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).

PUTUSANNOMOR : 01/G/2016/ PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkatpertama bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jl.Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat 10330. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:EMMA DIENOVYNA S.STP, warga negara Indonesia.

Juli 2012 tentang PenguatanHukuman Disiplin Atas Nama EMMA DIENOVYNA,S STP NIP.198711302006022002 memutuskan menetapkan Menolak bandingadministratif PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 30 November 2010 serta Memperkuat jenis hukuman disiplinsebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor :Nomor: 862.5/022Bang.2/BKD tanggal 22 November 2010 berupaPemberhentikan Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil yang dijatunkan kepada EMMA DIENOVYNA,S.STP

EMMA DIENOVYNA, S.STP, tidak melaksanakan tugas sejakpengangkatannya dan penempatannya di Kabupaten Tapin pada tanggal 3 Maret 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 selama95 hari kerja, karena yang bersangkutan baru datang melaporkan diri pertama kali pada bulan Agustus 2009;b. Kemudian Emma Dienovyna, S.STP setelah melaporkan diri padabulan Agustus 2009 tersebut juga tidak masuk kerja sampai denganbulan April 2010 tanoa keterangan yang sah selama 110 hari ; c.

dengan putusan ini; Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidakmengajukan apaapa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut dalam duduknya sengketa tersebut di atas; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor090/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penguatan HukumanDisiplin atas nama Emma Dienovyna, S.STP

Menyatakan TerdakwaHafwan Pasaribu S.STP Bin Alm Irwan Efendi Pasaributersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaHafwan Pasaribu S.STP Bin Alm Irwan Efendi Pasaribuoleh karena itu dengan pidana penjaraselama4 (Empat) bulan;3.

Hafwan Pasaribu S.STP Bin Alm Irwan Efendi Pasaribu

Menyatakan terdakwa Hafwan Pasaribu S.STP Bin Alm Irwan Efendi Pasaributerbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan TunggalJaksa Penuntut Umum.Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PNSab2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hafwan Pasaribu S.STP Bin Alm IrwanEfendi Pasaribudengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan perintahditahan.3.

Menyatakan Terdakwa Hafwan Pasaribu, S.STP tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan.2. Membebaskan Terdakwa Hafwan Pasaribu, S.STP dari segala dakwaan dantuntutan hukum.3. Memulihkan nama baik Terdakwa Hafwan Pasaribu, S.STP sebagaimanamestinya menurut hukum.4.

Saksi Muchsaldy Bin Alm M.Saleh OK dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaanyang dilakukan oleh terdakwa Hafwan Pasaribu S.STP Bin Alm Irwan EfendiPasaribu;Bahwa setahu saksi penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei2016 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dirumah korban Nasruddin di JurongBlang Garot Gampong Paya Seunara Kec.

Efendi Pasaribu berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksisaksi, surat, petunjuk danketerangan terdakwa, maka terdakwa Hafwan Pasaribu S.STP Bin Alm Irwan EfendiPasaribu, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan ;Menimbang bahwa, terdakwa Hafwan Pasaribu S.STP Bin Alm Irwan EfendiPasaribu dalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehinggasecara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas

Menyatakan TerdakwaHafwan Pasaribu S.STP Bin Alm Irwan EfendiPasaributersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Penganiayaan ;2. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaHafwan Pasaribu S.STP Bin Alm Irwan EfendiPasaribuoleh karena itu dengan pidana penjaraselama4 (Empat) bulan;3.

SULASTRI, S.STP., M.Si vs KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN;

PUTUSANNomor 123 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:SULASTRI, S.STP., M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin Ir. 6, Nomor 51,RT.001 RW/.009, Kelurahan Pabaengbaeng, KecamatanTamalate, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Gugum Ridho Putra, S.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor 091/KPTS/BAPEK/2016, tentangPenguatan Hukuman Disiplin atas nama Sulastri, S.STP. NIP19780317199810 2 001, tertanggal 19 Juli 2016;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor 091/KPTS/BAPEK/2016, tentangPenguatan Hukuman Disiplin atas nama Sulastri, S.STP. NIP19780317199810 2 001 tertanggal 19 Juli 2016;4.

Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 643 K/TUN/2018 tanggal 27Nopember 2018 dengan segala akibat hukumnya;Mengadili Sendiri:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Badan Pertimbangankepegawaian Nomor 091/KPTS/BAPEK/2016, Tentang Penguatan,Hukuman Disiplin atas nama Sulastri, S.STP. NIP 19780317 1998102001, tertanggal 19 Juli 2016;5.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua BadanPertimbangan kepegawaian Nomor 091/KPTS/BAPEK/2016, TentangPenguatan, Hukuman Disiplin atas nama Sulastri, S.STP. NIP 19780317199810 2001, tertanggal 19 Juli 2016;6.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali SULASTRI, S.STP., M.Si.:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

SULASTRI, S.STP.,M.Si VS KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN;

PUTUSANNomor 643 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SULASTRI, S.STP., M.Si, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Sultan Alaudin Ir. 6, Nomor 51,RT001/RWO009, Kelurahan Pabaengbaeng, KecamatanTamalate, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh Gito Indrianto.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor 091/KPTS/BAPEK/2016, tentangPenguatan Hukuman Disiplin atas nama Sulastri, S.STP. NIP19780317199810 2 001, tertanggal 19 Juli 2016;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor 091/KPTS/BAPEK/2016, tentangPenguatan Hukuman Disiplin atas nama Sulastri, S.STP. NIP19780317199810 2 001 tertanggal 19 Juli 2016;4.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan KepegawaianNomor 091/KPTS/BAPEK/2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atasnama Sulastri, S.STP., NIP 1978031719982001, tertanggal 19 Juli 2016;4. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk merehabilitasi nama baikPemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat dan mengembalikanharkat dan Martabat serta kedudukan Pemohon Kasasi sebagai PegawaiNegeri Sipil (PNS);5.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SULASTRI, S.STP.,M.Si;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi MartonoWahyunadi, S.H., M.H., dan Dr.

Menyatakan terdakwa Lelo Anggoro,S.STP. MAP Als Lelo Bin Imam Subagyo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan beberapa tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lelo Anggoro,S.STP.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa Lelo Anggoro,S.STP. MAP Als Lelo Bin Imam Subagyo dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan terdakwa Lelo Anggoro,S.STP. MAP Als Lelo Bin Imam Subagyo tetap ditahan; 5.

LELO ANGGORO, S.STP,MAP Als LELO Bin IMAM SUBAGYO

Menyatakan terdakwa Lelo Anggoro,S.STP., MAP Bin Imam Subagyo tidak terbuktisecaha sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yangdidakwakan Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Palangka Raya, dalamdakwaan kesatu primair, dakwaan Kesatu Subsidair atau Dakwaan Kedua;2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Lelo Anggoro,S.STP., MAP Bin ImamSubagyo dari segala dakwaan (vrispraaak);3. Memerintahkan mengeluarkan terdakwa dari tahanan;4.

PenetapanTerdakwa Lelo Anggoro, S.STP, MAP seharusnya melakukan koreksi terhadapperhitungan tersebut sebelum ditetapkan dalam Surat Ketetapan RetribusiDaerah.

PenetapanTerdakwa Lelo Anggoro, S.STP, MAP seharusnya melakukan koreksi terhadapperhitungan tersebut sebelum ditetapkan dalam SKRD.

Menyatakan terdakwa Lelo Anggoro,S.STP. MAP Als Lelo Bin Imam Subagyo,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan beberapa tindakpidana Korupsi secara bersamasama, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lelo Anggoro,S.STP.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa LeloAnggoro,S.STP. MAP Als Lelo Bin Imam Subagyo dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;Menetapkan terdakwa Lelo Anggoro,S.STP.

FERDY AMIN, M.Si2.FIRNANDAR SABARA, S.STP, M.Si

Nama : FIRNANDAR SABARA, S.STP, M.Sii ;Tempat lahir = ealcepsrsear naman aanUmutr/Tgl.Lahir : 38 tahun/12 September 1976 ;Jenis kelamin se Labbe gpa aaa mn reKebangsaan WAGONGSIA see