M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair; Membebaskan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST dari dakwaan primair tersebut; Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana KORUPSI Secara Bersama-Sama sebagaimana dakwaan subsidair ; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana

AGUS SALIM, S.ST

BUDI HASTOYO, S.ST vs BUPATI KOTABARU;

PUTUSANNomor 370 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUDI HASTOYO, S.ST., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Salokayang, RT.025/RW.003,Kelurahan/Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: A.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kotabaru Nomor188.45/07/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BUDIHASTOYO, S.ST., NIP. 19650409 199803 1 005;3.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/07/BKPPD/2019tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama BUDI HASTOYO, S.ST.,NIP. 19650409 199803 1 005;4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUDI HASTOYO,S.ST.,;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

MUHAMMAD SARIE, S.ST vs BUPATI TABALONG;

PUTUSANNomor 465 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MUHAMMAD SARIE, S.ST., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Komplek Permata Indah JalanPermata 2 Nomor 17B Desa Pembataan, KecamatanMurung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi KalimantanSelatan, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil pada DinasPekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Tabalong,Provinsi

Putusan Nomor 465 K/TUN/2020Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tabalong Nomor188.45/330/2019, tanggal 27 Mei 2019, tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaMuhammad Sarie, S.ST, NIP 197308011993031008

, Pangkat/GolonganPenata (Ill/c), Jabatan Penyusun Bahan Evaluasi, Rencana danProgram, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati TabalongNomor 188.45/330/2019, tanggal 27 Mei 2019, tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaMuhammad Sarie, S.ST, NIP 197308011993031008, Pangkat/GolonganPenata

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUHAMMADSARIE, S.ST.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., danDr. H.

WINARTI, S.ST VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

PUTUSANNomor 561 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:WINARTI, S.ST., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Gunung Menyapa, Kelurahan Timbau,Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rahmatullah, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat padakantor RH & Partners

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WINARTI, S.ST.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Dr. IrfanFachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H.,M.Hum., dan H.

AKHMAD RIFANI, S.ST VS BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;

PUTUSANNomor 558 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:AKHMAD RIFANI, S.ST., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Raya Stagen Km. 7 Gang Swarga,RT 010, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara,Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (telan diberhentikan tidakdengan hormat);Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KOTABARU PROVINSI

Putusan Nomor 558 K/TUN/2020atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Akhmad Rifani, S.ST., NIP 19720224 199303 1005,Tempat/tgl. lahir Kotabaru, 24 Februari 1972, Pangkat/Golongan RuangPenata Tingkat/Ill.d, Jabatan Kepala Seksi Perencanaan danPengembangan Industri, Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil danPerindustrian, Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KotabaruNomor 188.45/09/BKPPD/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Akhmad Rifani, S.ST., NIP 19720224 199303 1005,Tempat/Tgl. lahir Kotabaru, 24 Pebruari 1972, Pangkat/Golongan RuangPenata Tingkat/Ill.d, Jabatan Kepala Seksi Perencanaan danPengembangan Industri, Unit Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil danPerindustrian

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/09/BKPPD/2019tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama Akhmad Rifani, S.ST.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AKHMAD RIFANI,S.ST.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama Dr. H.

ACHMAD NORSAILAH, S.ST VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU., 2. FITRI RAHMAWATI, DK;;

ENDRI ROSADI, S.ST.

PUTUSANNo. 1655 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ENDRI ROSADI, S.ST.

ENDRI ROSADI,Bendahara 200.000/BulanS.ST Entry Data BMNArbiati, S.Sos Entri Data SAIENDRI ROSADI,S.ST Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu SungaiUtara Nomor : 354/11/KPHSU/2009 tanggal 12 Februari 2009 yangditanda tangani oleh saksi Drs.

JENDRI ROSADI, S.ST SekretarisNIP.750006050Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian5. H. SELAMAT RIYADI, S.Sos PenanggunNIP.O1009856 PengukuranKepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Fisik6. H. ARDIANSYAH, S.Sos PenanggunNIP.010149865 Yuridis / DatKepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Yuridis.7. WAHYUDINNOR, S.Sit PenanggunNIP.750003957Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan PerkaraAdministras H.

No. 1655 K/Pid.Sus/2013 ENDRI ROSADI,S.ST 4. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu SungaiUtara Nomor : 354/11/KPHSU/2009 tanggal 12 Februari 2009 yangditanda tangani oleh saksi Drs.

Menyatakan Terdakwa ENDRI ROSADI, S.ST, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair ;. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;. Menyatakan Terdakwa ENDRI ROSADI, S.ST telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi SecaraBersama Dan Berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidair dari PenuntutUmum ;.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa: GUMANTORO, S.ST.,M.Si. tersebut;2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA tersebut;

GUMANTORO, S.ST., M.Si

RACHMAD AGUSTIAN, S.St

Hum, RAVIRAMADANA HASIBUAN, SH, AYU ANDARI LUBIS, S.Sy dan PANDACAHAYA, S.Sy, Advokat Penasehat Hukum pada Kantor POS PERSADAHUKUM (POSBAKUM) LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGANKONSUMEN (LBHPk) PERSADA berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.58 Lubuk Pakam untuk menjadi Penasehat Hukum terdakwa RachmatAgustian, S.St mendampingi terdakwa bersidang di Pengadilan Negeri LubukPakam kelas IA selama proses pemeriksaan perkara ini sampai selesai sesuaidengan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 1.894/Pid.Sus

Menyatakan Terdakwa RACHMAT AGUSTIAN, S.St, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak danmelawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai Narkotika golongan bukan tanaman ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama: 15 (Lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000. ( Satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila dendatersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 ( Enam ) bulan;3.

Rachmat Agustian, S.St, dirampas untuk dimusnahkan.uang tunai sebesar Rp.271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),dirampas untuk Negara;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2000. ( dua ribu rupiah );Membaca suratsurat:1.

Menyatakan Terdakwa GUMANTORO, S.ST.,M.Si. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair; 3. Menyatakan Terdakwa GUMANTORO, S.ST.,M.Si. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembantuan Korupsi, sebagaimana dakwaan Subsidair;4.

ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,- 63. 1 (satu) bundel) tunjangan Panitia Lelang Barang dan Jasa Bulan Oktober untuk Persiapan Kontingen PEPARNAS Kalimantan Timur Tahun 2012 tanggal 22 Desember 2012 atas nama SUNAR, ST, ARUM K, SKM.,M.Kes., DRS. ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.

ALWI GASIM., M.SI., GUMANTORO, S.ST.,M.Si, DRS. MUSHADILLAH, M. IMAN.,ST.,MT dan FELIX ANDI WIJAYA masing masing sebesar Rp. 2.125.000,- Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa DRS. ALWI GASIM, M.Si. Dan uang titipan honor dari terdakwa sebesar Rp. 2.125.000,- yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, dirampas untuk Negara;8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

GUMANTORO, S.ST., M.Si.

YUDI HERMAWAN, S.ST

No.2 PK/Pid/2015Penerbitan Sertifikak Hak Milik dan batasbatas atau keteranganketeranganyang tidak benar atau tidak sesuai tersebut telah digunakan oleh Terdakwa YudiHermawan, S.ST untuk membuat Surat Ukur Tanah;Bahwa Terdakwa Yudi Hermawan, S.ST mengetahui bahwa batasbatasatau keteranganketerangan yang tidak sesuai dengan SKRKPT Nomor18/593/2007 tanggal 06 Februari 2007 dan SKRKPT Nomor : 19/593/2007tanggal 06 Februari 2007 namun tetap menggunakanya sehingga gambar tanahpada Surat Ukur Nomor : 000761Dabo

No.2 PK/Pid/2015dilaporkan oleh Terdakwa Yudi Hermawan, S.ST Kepada Kepala Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Lingga dan saksi Sofyan Munthe selaku kepadaBPN Lingga tidak mengetahui adanya perselisihan mengenai tanah milik saksiHang Yo alias Cong Hang Yo alias Ayau dengan saksi Bendry;Bahwa Terdakwa Yudi Hermawan, S.ST. juga dengan sengaja tidakmelibatkan Panitia A yang mempunyai tugas memeriksa datadata juridis bidangtanah, hasil pengukuran dituangkan dalam gambar peta bidang sedangkanpanitia

No.2 PK/Pid/2015tanggal 06 Februari 2007 yang menjadi dasar atau alas hak dari permohonanPenerbitan Sertifikak Hak Milik dan batasbatas atau keteranganketeranganyang tidak benar atautidak sesuai tersebut telah digunakan oleh saksi YudiHermawan, S.ST untuk membuat Surat Ukur Tanah;Bahwa Terdakwa Yudi Hermawan, S.ST mengetahui bahwa batasbatasatau keteranganketerangan yang tidak sesuai dengan SKRKPT Nomor18/593/2007 tanggal 06 Februari 2007 dan SKRKPT Nomor : 19/593/2007tanggal 06 Februari 2007 namun

No.2 PK/Pid/2015penerbitan Surat Ukur atau untuk selanjutnya pada Penerbitan Sertifikat, tidakdilaporkan oleh Terdakwa Yudi Hermawan, S.ST Kepada Kepala Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Lingga dan saksi Sofyan Munthe selaku kepadaBPN Lingga tidak rnengetahui adanya perselisihan mengenai tanah milik saksiHang Yo alias Cong Hang Yo alias Ayau dengan saksi Bendry;Bahwa Terdakwa Yudi Hermawan, S.ST. juga dengan sengaja tidakmelibatkan Panitia A yang mempunyai tugas memeriksa datadata juridis

Menyatakan Terdakwa YUDI HERMAWAN, S.ST telah terbukti secara sahdanmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MenempatkanKeterangan Palsu dalam Suatu Akta Otentik yang dilakukan secarabersamasama;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI HERMAWAN, S.ST olehkarena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan baik dalan Tahanan Rutan danTahanan Rumah akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

AGUS SALIM, S.ST

HARY NATALIUS, S.ST

PUTUSANNOMOR 169 PK/PID.SUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama lengkap : HARY NATALIUS, S.ST.;Tempat lahir : Buntoi, Kabupaten Pulang Pisau;Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 25 Desember 1966;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan G.M.

NATALIUS, S.ST. terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 junctoPasal 18 Ayat (1), (2), (8) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal55 Ayat (1) Ke1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARY NATALIUS, S.ST. berupapidana penjara selama

/2011/PN.P.Bun tanggal 22 November 2011 yang amar lengkapnyasebagai berikut :TsMenyatakan Terdakwa HARY NATALIUS, S.ST., tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamDakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari DakwaanPrimair;Menyatakan Terdakwa HARY NATALIUS, S.ST. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA*;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena

Bahwa Judex Facti telah mengabaikan fakta peristiwa yang menjadipenyebab munculnya kerugian sehingga Hary Natalius, S.ST. yang menjadikorban dan atau yang dikorbankan;2.1. Bahwa Bapak Majelis Hakim telah mengabaikan fakta peristiwa yangmenjadi penyebab munculnya kerugian sehingga saudara HaryNatalius, S.ST yang menjadi korban dan atau yang dikorbankan.

Bahwa Judex Facti yang sebenarnya adalah Hary Natalius, S.ST, selakuPegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau,berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenLamandau Nomor 600/98/PU/III/2007, tanggal 23 Maret 2007, diangkatsebagai Pejabat Pelaksana, Pejabat Sementara (PJS) Tehnik Kegiatan(PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamandau TahunAnggaran 2007;4.

Menyatakan Terdakwa ENDRI ROSADI,S.ST, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa ENDRI ROSADI,S.ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dakwaan subsidair dari Penuntut Umum ;4.

ENDRI ROSADI,S.ST.

tentangPenetapan Hari Sidang; Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidangan, ~~ + nnn nnn nn nnn mmm enn nner nen nnn nnn nnnineTelah membaca dan memperhatikan barang bukti yang diajukandipersidangan, ~ = nw nnn nnn minnie nn nnn nen nnn nnn nnnineTelah mendengar Tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kotabaru yang dibacakan pada hari SENIN tanggal 11Februari 2013 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwaterdakwa Endri Rosadi,S.ST

Menyatakan Terdakwa Endri Rosadi,S.ST telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan PrimairPenuntut Umum

Menjatuhkan pidana berupa Pidana Penjara terhadap terhadap TerdakwaEndri Rosadi,S.ST selama selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwaberada dalam masa penahanan sementara,ditambah dengan denda sebesarRp. 200.000.000, ( dua ratus juta rupiah ) subsidair 3 ( tiga ) bulankurungan,dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;3.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwatelah mengajukan pembelaan sendiri pada tanggal 25 Februari 2013 dan jugaPenasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan / pledoi tertanggal 25 Februari2013, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pledoi pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa EndriRosadi,S.ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

sama sekali terdakwa memperkaya diri sendiri,orang lainataupun badan Hukum karena selama ini Terdakwa adalah orang rajin dalambekerja sebagai PNS pada kantor Pertanahan Hulu Sungai Utara yang sangatsederhana dan tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan Negara.Berdasarkan uraian diatas maka Penasihat Hukum terdakwa menyimpulkandan memohon: 2 2o ono non nnn nnn nn nen cnn con cence cee nce ccc cnesPutusan Nomor 17/Pid.Sus/ Tipikor/2012/PN.Bjm Hal 21 dari 276Membebaskan Terdakwa Endri Rosadi,S.ST

BIBIT SULASTRI, S.ST.

Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;2. Membebaskan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST dari dakwaan primair tersebut;3. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI Secara Bersama-Sama sebagaimana dakwaan subsidair ; 4.

AGUS SALIM, S.ST

Irfan ldris.Bahwa perbuatan terdakwa AGUS SALIM, S.ST selaku Wakil KetuaPanitia Pemeriksaan Tanah A telah memperkayasaksi MUH.

Irfan Idris.Bahwa perbuatan terdakwa AGUS SALIM, S.ST selaku Wakil KetuaPanitia Pemeriksaan Tanah A telah menguntungkansaksi MUH.

Membebaskan terdakwa AGUS SALIM, S.ST dari Dakwaan Primair.3.

Sus TPK / 2017/ PN.JKT.PST tanggal 24 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalamdakwaan primair;Membebaskan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST dari dakwaan primairtersebut;Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana KORUPSISecara BersamaSama sebagaimana dakwaan subsidair ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan

tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalamdakwaan primair;Membebaskan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST dari dakwaan primairtersebut;Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SecaraBersamaSama* sebagaimana dakwaan subsidair ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.

SIGIT PURNOMO,S.ST; Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.

SIGIT PURNOMO,S.ST

YENI MARLIANA PATTIWAEL, S.ST

., S.ST

AGUS SALIM, S.ST

PUTUSANNomor 2604 K/PID.SUS/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:Nama : AGUS SALIM, S.ST;Tempat lahir : Sukabumi;Umur/tanggallahir : 38 Tahun/ 4 September 1978;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Duta Bintaro Blok D 32 No. 14RT.012/RW.008, Kelurahan Kunciran,Kecamatan Pinang, Kota Tangerang;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS;

tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2Ayat (1) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1Kitab Undangundang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaanPrimair;Membebaskan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST dari Dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST secara sah dan meyakinkanbersalah

Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalamdakwaan primair;2. Membebaskan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST dari dakwaan primairtersebut;3. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana"KORUPSI Secara BersamaSama " sebagaimana dakwaansubsidair;4.

Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalamdakwaan primair;2. Membebaskan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST dari dakwaan primairtersebut;3. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SecaraBersamaSama" sebagaimana dakwaan subsidair ;4.

Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM, S.ST, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSISECARA BERSAMASAMA;2.