Konsepsihak milik baik menurut KUH Perdata, maupun menurut UUPA memberikan kepadapemilik hak untuk menikmati sepenuhnya dan menguasai sebebas bebasnya denganbatasanbatasan menurut undangundang serta memberikan hak kepada pemilikuntuk tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 UUPA dapat disimpulkan bahwa hakmilik dapat terjadi karena ketentuanketentuan menurut hukum adat, misalnyadengan cara pembukaan tanah, atau karena undangundang, maupun karenapenetapan pemerintah

Termohon sangat paham dianggaptidak pantas saja selama ini sudah membuat Termohon merasa lelah dansedin apalagi harus berekpresi sebebas mungkin untuk mengungkapkanperasaan kepada Pemohon jika kekurangan uang belanja, kangen padaOrangtua, menemui masalah dengan pergaulan masyarakat.

Bahwa untuk itu Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini Termohon Kasasi I(Nikon) faktanya sebagai sumber informasi dan sumber inspirasi MajelisHakim sehingga apa yang diterangkan Termohon Kasasi I dalam prosespemeriksaan setempat dijadikan dasar pembuatan berita acara PemeriksaanSetempat meskipun tanpa didukung dengan alat bukti dan tanpa dilakukancek dan recek sehingga dengan sebebas bebasnya Nikon (Termohon KasasiI) menyebut nama nama orang pemilik tanah (para Termohon Kasasi)maupun yang tidak dikenal

Atbkeperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdatapada peradilan umum;Menimbang, bahwa walau pun demikian, sebebas apa pun dalam membuatperjanjian tentunya ada syaratsyarat yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuattersebut, sah dimata hukum;Menimbang, bahwa adapun syaratsyarat tersebut sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 1320 KUHperdata yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatuperjanjian harus terpenuhi empat syarat, yaitu :1 Sepakat mereka yang mengikatkan

Halaman 39 dari58 Tergugat Il memberikan kebebasan khusus bagi Penggugat untukmasuk ke lokasi tanahnya, tapi Penggugat tidak mau dan mintadibebaskan dengan alasan tidak nyaman;Bahwa, saksi sudah pernah dan bertemu pak Kaseni yangmengatakan tanah Penggugat harus dibebaskan dikarenakan masukzona merah;Bahwa, yang dimaksud zona merah menurut pak Kaseni adalahdaerah kawasan berbahaya;Bahwa, Penggugat masuk ke lokasi tanahnya tidak sebebas dulu;Bahwa, dahulu masuk ke lokasi tanah Penggugat melalui jembatanterobuat

pahriyangan, pawongan danpalemahan baik terhadap keluarga maupun masyarakat ; syarat untuk mengangkat anak secara hukum adatBali tersebut jika mengacu pada awig awig dan juga paswara1900 bahwa syaratnya sebagai berikut: Mengutamakan garis pancar Purusa, kalau daripurusa tidak ada maupun dari purusa tidak mau makaberpindah dari garis predana atau dari pihak istri,dan kalaudari predana tidak ada atau tidak ada yang mau, makaberpindah pada sekame kame yang artinya dari mana sajaboleh diangkat anak dan sebebas

dari Penggugat, artinya bahwa penggugat lah yangberhak untuk memilih siapa yang harus ditarik menjadi tergugat dalam suatu perkara,Dan hal itu ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.366 K/SIP/1973tanggal 10 Desember 1973, dimana Pihak Penggugat yang berhak untukmenentukan siapa Siapa Saja yang digugatnya dalam suatu perkara;Menimbang, bahwa meskipun hak untuk menentukan sSiapasiapa yangdigugat dalam suatu perkara adalah hak penggugat, namun dalam menentukanSiapa yang digugat tidaklah sebebas

No.366K/SIP/1973 tanggal 10 Desember 1973, dimana Pihak Penggugatyang berhak untuk menentukan siapa siapa saja yang digugatnyadalam suatu perkara;Menimbang, bahwa meskipun hak untuk menentukan siapasiapa yang digugat dalam suatu perkara adalah hak penggugat,namun dalam menentukan siapa yang digugat tidaklah sebebas bebasnya penggugat saja, tapi harus didasarkan adanya kepentinganhukum atau adanya hubungan hukum antara penggugat denganorang yang digugat tersebut artinya tidak serta merta semua orangdapat

dari Penggugat, artinya bahwapenggugat lah yang berhak untuk memilih siapa yang harus ditarikmenjadi tergugat dalam suatu perkara, Dan hal itu ditegaskan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI No.366 K/SIP/1973 tanggal 10Desember 1973, dimana Pihak Penggugat yang berhak untukmenentukan Siapa Siapa Saja yang digugatnya dalam suatu perkara;Menimbang, bahwa meskipun hak untuk menentukan siapasiapayang digugat dalam suatu perkara adalah hak penggugat, namun dalammenentukan siapa yang digugat tidaklah sebebas

Dalam pasal 52 KUHAP menegaskandalam pemeriksaaan pada tingkatpenyidikan dan pengadilan tersangka/ terdakwa berhak memberikanketerangan yang sebebas bebasnya kepada penyidik atau Hakim . artinyaterdakwa mendapat jaminan dalam menyampaikan keterangan dan dalamberada kondisi aman ,bebas dari segala kekangan,paksaan dan perasantakut . dan dalam pasal 66 KHAP disebutkan tersangka atau terdakwa tidakdibebani kewajiban pembuktian.

Itu wujud dari pada wanprestasi.Bahwa merujuk kepada pasal 1267 KUHPerdata pihak kreditur bisa menuntutpembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, menuntut gantirugi bunga dan biaya atau dia hanya menuntut ganti rugi bunga dan biaya saja.Pilihan pilihan ini yang tersedia.Bahwa antara perjanjian tertulis dengan kesepatan yang lahir karena UndangUndang dalam konsep hukum perdata tidak ada yang kuat antara satu denganasas kebebasan berkonirak itu bebas tapi bukan bebas sebebas

No. 21tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh berikut dengan ancamansanksinya sebagaimana Pasal 43 Undang Undang no. 21 tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh, namun demikian kebebasan dalam menjalankanfungsi keserikat pekerjaan tetaplan harus sesuai dengan norma norma yangberlaku seperti diatur dalam Pasal 27 huruf c Undang Undang no. 21 tahun2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka dalam menjalankan fungsikeserikatpekerjaan, pengurus serikat pekerja tidak bisa berbuat sebebas

seharihari dilakukan dengan cara tetap memberikan akses yangsebesarbesarnya kepada Penggugat untuk waktu dan hari tertentu, artinyapihak Penggugat bisa bebas berada di dalam tempat kediaman Tergugatuntuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, namun sejak awal bulanAgustus 2019 dan mencapai puncaknya pada tanggal 78 Agustus 2019terjadi keributan hebat yang berakibat sejak kejadian itu Penggugatmerasakan kalau kedatangan Penggugat utk mengasuh anak di kediamanTergugat sudah sulit dan tidak bisa sebebas

merupakansuatu aturan kebijakan dan karena itu jika memang tiga SKB dari sisi tataurutan perundang undangan dan jenis peraturan perundang undanganserta kewenangan yang diberikan maka sesungguhnya tiga SKB inimemiliki satu daya ikat yang dihasilkan bukan karena kewenangan yangdiperintahkan dalam satu peraturan perundang undangan akan tetapidalam penyelenggaraan pemerintahan kepada pejabat pemerintahan ataupejabat administrasi, pejabat tata usaha negara itu diberikan satukewenangan diskresi tetapi tidak sebebas

Terhadap hal ini kami akanmembuktikannya nanti dalam acaraPembuktian;Bahwa Tergugat dan Tergugat II sebagai masyarakatDesa Olilit mempunyai hak yang sama denganmasyarakat Desa Olilit yang lain untuk mengolah tanahDesa menjadi kebun dan Dusun, hal ini diakui olehPemerintah Desa Olilit dan masyarakat Desa Ollilitseluruhnnya:;Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemerintah Desa Olilitjuga memberi kebebasan bagi masyarakatnya untukmengolah, menggarap, bahkan mengambil hasil daratmaupun hasil laut sebebas

Memang benar bahwa kebebasanpers yang dijamin undang undang tersebuttidaklah berlaku sebebas bebasnya. Kebebasantersebut berlaku selama dipenuhinya batasanbatasan yang tertuang dalam kode etik jurnalismesebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Penyiaranyang berbunyi Wartawan penyiaran dalam melaksanakankegiatan jurnalistik media elektronik tundukkepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturanperundang undangan yang berlaku .Hal tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 7 UUPers yang berbunyi 7.

adalahpenghasilannya dan digunakan oleh terdakwa dan keluarganya, makadikelompokkan dalam pendapat pengguna anggaran adalah penghasilanmaka jika dia tidak mempergunakan seluruhnya inilah yang musti dikembalikan oleh karena itu ahli membaca rekomendasi ini adalahkesalahan adminsitratif ;Bahwa diskresi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorangpejabat yang pertama adalah jika terjadi norma yang tidak jelas dan yangkedua diskresi dilakukan dengan kepentingan umum yang ketiga diskresidi lakukan tetapi tidak sebebas

pemerintah dapat mengikatkan dirinyadengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia barang atau jasa, dimana hak dankewajiban dari masingmasing pihak, sampai kepada prosedur pelaksanaannya harusdiatur secara jelas dan dituangkan dalam bentuk kontrak, maka kedudukanpemerintah dalam kontrak juga tidak memiliki kKedudukan yang istimewa, dan dapatmenjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama denganseseorang atau badan hukum perdata pada Peradilan Umum ;Menimbang, bahwa walaupun demikian, sebebas

tersebut harus dihargai dan dilepaskan terlebih dahulu baik dengan menggunakan mediasi untuk menentukanganti ruginya; Bahwa Ahli menerangkan Pejabat Publik tersebut berdiam diri saja melewati batas waktuyang di tentukan UndangUndang itu bisa digugat apalagi menolak untukmenerbitkannya; Bahwa Ahli menerangkan Pejabat Publik dalam mengambil Keputusan / Beschikking tidakperlu melakukan sosialisasi karena Beschikking itu sepihak; Bahwa Ahli menerangkan Pejabat Pemerintah tidak boleh membuat Keputusan sebebas

Walaupun demikian, hal tersebut tidak memberikan kebebasan bagi Penggugat untuk menentukan pilihan Pengadilan sebebas-bebasnya, karena Penggugat tetap harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam pasal 118 ayat (1), (2) dan (3) HIR. Dengan demikian, jika Para Penggugat menghendaki, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Pengadilan yang ditunjuk dalam Akta Perjanjian Kredit No. 135 tanggal 25 Juni 2008.