Ditemukan 404 data
7 — 5
Tor.Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon dan pemohon Il.Memperhatikan segela ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraint.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il.2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon IIyang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal xx/xx/xxxx, di Kabupaten KutaiKartanegara;3.
9 — 3
Tor.itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasukperkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yangtelah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkaradibebankan kepada pemohon dan pemohon Il.Memperhatikan segela ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dan hukum Islam yang
30 — 6
Tgr.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon dan pemohon Il.Memperhatikan segela ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkaraini.MENETAPKAN1
9 — 4
menurut hukum dapat dipergunakan pemohon danpemohon II untuk memperoleh hakhak keperdataannya sebagai warga NegaraRepublik Indonesia.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon dan pemohon Il.Memperhatikan segela
65 — 32
Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, makaMajelis Hakim perlu menerbitkan penetapan atas pencabutan perkara tersebutdan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untukmencatat pencabutan perkara tersebut dicatat dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkanbiaya untuk panggilan sidang terhadap kedua belah pihak yang berperkara,maka cukup beralasan terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biayaperkara;Memperhatikan segela
7 — 4
pernikahan ini untuk selanjutnyamenurut hukum dapat dipergunakan pemohon untuk memperoleh hakhakkeperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon.Memperhatikan segela
110 — 7
Bahwa Tergugat telah mertsak segela tanaman Penggugat yang ditanamdan berdiri diatas tanah sengketa terdiri dari beberapa pohon pi Sang dan satu pohon mirah yang menimbulkan kerugian diperkirakan sebesar Rp.o500.5000, ( lima ratus ribu rupiah ), 9. Bahwa tanah sengketa tersebut apeahila dikelola atau disewakan un ~tuk penampungan kayu setiap tahunnya menghasilkan uang minimal ~ Rpe1e000.000, ( satu juta rupiah ).10.
11 — 4
pernikahan ini untuk selanjutnyamenurut hukum dapat dipergunakan pemohon untuk memperoleh hakhakkeperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon.Memperhatikan segela
71 — 10
Tgl Bahwa di kartu tanda Penduduk disebutkan pemohon bernama Inayahlahir di Kendal tanggal 21 Maret 1982 ; Bahwa di dalam kartu tanda penduduk disebut Pemohon bernama Inayahlahir di Kendal tanggal 21 Maret 1982 ;Menimbang, bahwa segela sesuatu yang termuat dan tercatat dalamberita acara persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan iniyang tidak dapat terpisahkan ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagai mana terlah diuraikan diatas ;Menimbang
56 — 13
menurut hukum dapat dipergunakan pemohon danpemohon Il untuk memperoleh hakhak keperdataannya sebagai warga NegaraRepublik Indonesia.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon dan pemohon Il.Memperhatikan segela
8 — 5
Tgr.hakhak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon.Memperhatikan segela ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dan hukum
13 — 6
pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karenaitu permohonan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasukperkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yangtelah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkaradibebankan kepada pemohon dan pemohon Il.Memperhatikan segela
20 — 9
kepada Panitera Pengadilam Agana Mungkid) untuk ntengirimkansalinam putusan ini kepada Kantor Urusam A ganna tempat perkawinam Penggugat dianTergugatt sebagai pentberitahuam setelaln putusam ini orempumyai kekuatam bukunntetap;Meninibang, bahwea oleh karena perkara ini ternrasuk dalann bidang perkawinandam sesuai dengam Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahum 1989Gani yangtelan diuitain dengan Undangurdang Nomor 3 Tahum 2006, nrakabiaya perkara ini dibebanlkan kepada Penggugait;Mendingat segela
85 — 8
;Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2017/PN Tgl Bahwa yang sebenarnya Anna Lare Pamungkas lahir di Tegaltanggal 24 Nopember 1999 ; Bahwa bulan kelahiran Anna Lare Pamungkas yang termuatdalam Akta Kelahiran terdapat perbedaan dengan ljasa SDmaupun SMP ; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan bulankelahiran dari anak pemohon yang bernama Anna LarePamungkas ; Bahwa dalam keseharian anak Pemohon yang bernama AnnaLare Pamungkas saat ini masih berstatus sebagai pelajar ;Menimbang, bahwa segela
20 — 6
Bahwa Barang bukti (satu) buah amplop warna coklat berlak segela dengan labelbarang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) Imting kertas warna putihberisikan bahan/daun dengan berat seluruhnya 0,9365 gram.
Bahwa Barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segela dengan labelsetelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan bahan/daundengan berat seluruhnya 0,9365 gram.
9 — 5
pernikahan ini untuk selanjutnyamenurut hukum dapat dipergunakan pemohon untuk memperoleh hakhakkeperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon.Memperhatikan segela
7 — 2
pernikahan ini untukselanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan pemohon untuk memperolehhakhak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon.Memperhatikan segela
YANTI
Tergugat:
1.Edy
2.PT. Adhitya Inti
3.PT. Bank QNB Kesawan, Tbk
4.PT. Anugerah Lestari Utama
5.PT. Balai Lelang Merah Putih
6.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V
7.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
8.Ny. Lie Fie Tjen
9.Tn. Djaja
10.Tn. Jilok
11.Tn. Jimin
12.Tn. Jihari Tanamas
381 — 108
., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum A&MY GlobalLaw Firm yang berlamat di Ruko Emerald Boulevard Blok EBI No. 20 KotaHarapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, yang betindak untuk dan atas namaPelawan, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perlawananHalaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr4eksekusi (derden verzet) Nomor 331/Pdt.Plw/2021/PN.Jkt.Utr di PengadilanNegeri Jakarta Utara;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam perkaraini, dan memperhatikan segela sesuatu
23 — 6
diinginkandikemudian hari maka Pemohon mengajukan perubahan penambahannama pemohon ;e Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan ganti namadari nama Imam Saefudin menjadi Muhammad Imam Saefudin ;e Bahwa dalam keseharian pemohon adalah seorang pelajar / siswa padasekolah usaha perikanan menengah Negeri Tegal ;e Bahwa ibunya Pemohon mengetahui kalau Pemohon mau mengajukanpermohonan penambahan ganti nama bahkan ibu pemohon telahmemohon agar permohonannya dikabulkan Pengadilan ;Menimbang, bahwa segela
35 — 7
memperoleh hakhakkeperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkaradalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangHalaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 253/Pat.P/2017/PA.Tgr.Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepadapemohon dan pemohon Il.Memperhatikan segela