Darihasil rapat tersebut, kita mengadakan rapat lagi dengan PT SUN tanggal 26November 2018; Bahwa, Saksi selaku Ketua Tim Pokja Unit Investigasi memimpin rapat yangdiadakan di Ruang Rapat Sesditjen Perhubungan Udara; Bahwa, penjelasan PT SUN terkait klarifikasi pemutusan kontrak tersebutyaitu PT SUN telah mengajukan pemutusan kontrak secara sepihak tetapi PPKtidak menanggapinya. Akhirnya PT SUN mengajukan Somasi.

AGUNG TRI WALUYO,Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh PenyidikBahwa benar, saksi bekerja sebagai Kabag Kepegawaian dan Umumpada Sesditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian PerdaganganRI.Bahwabenar, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai KabagKepegawaian dan Umum pada Sesditjen Perdagangan Luar Negeri adalahpekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian, organisasi, rumahtangga Daglu, dllBahwa benar , dalam melaksanakan tugas seharihari saksi bertanggungjawab kepada Ses Ditjen

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2019/PN Bahwa kalau yang menghuni rumah dinas adalah pegawai vertikal , danpegawai tersebut hendak mengajukan kepada Bupati, maka Pegawai tersebutharus mendapat persetujuan dari instansi atasannya; Bahwa yang harus mengeluarkan surat ijin penghunian rumah dinas untukgolongan II dikeluarkan oleh Sesditjen, kalau untuk rumah Negara golongan dikeluarkan oleh Sekjen dari kementrian namun kalau lokasinya tersebardibeberapa propinsi maka pimpinan dapat menunjuk pejabat dari instansitersebut

SPUDNIK SUDJONO, K.MM :Bahwa saksi kenal terdakwa, tapi tidak ada hubungankeluarga.Bahwa saksi tahun 2012 Sesditjen di Kementerianpertanian.Bahwa proyek light trap itu memang tidak ada dalamDIPA tahun 2012 dari awal sampai akhir, danprosesnya tibatiba ada di dalam DIPA anggarantambahan padahal tidak ada dalam DIPA Reguler.Bahwa dasarnya adalah karena adanya usulah dariDirektur, dan saksi hanya memprosesnya.Bahwa setelah DIPA terbit, sudah merupakan kegiatandi Deptan dan fungsi saksi hanya memproses

, kemudian ada anggaran danakontingensi yang jumlahnya saat itu sejumlah Rp 2trilyun, lalu melalui proses keputusan kebijakan, makaanggaran tersebut bisa digunakan untuk kegiatanmendukung surplus beras 10 juta ton tersebut dengandemikian, ketika anggaran dikatakan ada, maka prosesselanjutnya adalah proses yang bersifat teknispenyelesaian anggaran tersebut.Bahwa kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan ditingkat level eselon 2.e Bahwa pada tanggal 13 April 2012, ada nota Dinasdari Direktur kepada Sesditjen

sebelumnya pada saat pengadaanlight trap, saksi tidak tahu dan saksi dengar jugatentang Biogen pada saat dilakukan audit investigasi,sebelumnya saksi tidak pernah mendengar.Bahwa saksi tidak pernah mendengar usulan dari PPKbahwa harga per unit light trap harus Rp 20 juta, dariErma juga tidak pernah.Bahwa saksi tahu tentang adanya Serah TerimaBarang, yang dibuat dalam BAST (Berita Acara SerahTerima Barang) adalah dari laporan PPK.Bahwa PPK sebagaimana SK, Direktur adalahpenanggung jawab teknis, dan Sesditjen

bila adaserangan serangga dan hama, maka harus distop, caramenyetop seperti apa, saksi tidak tahu.Bahwa unit light trap, jangkauannya berapa hektar,saksi tidak tahu.Bahwa jabatan KPA tidak melekat dengan jabatansaksi sebagai Dirjen, KPA diangkat Menteri, Dirjendiangkat Presiden, masingmasing jabatan berdirisendiri, dan saksi tidak pernah menangani secaralangsung dalam kegiatan pengadaan light trap.Bahwa dalam pelaksanaan tugas, saksimendelegasikan tugasnya pada PPK dan penanggungjawab teknis yaitu Sesditjen

Atas hal tersebut makadibentuklah tim audit dari unsur inspektorat dan BPKP;80Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil secara resmi dari audit tim yang turun kePontianak, tetapi saksi mendengar dari Sesditjen agar pembayaran ganti rugi dipending dahulu;Bahwa saksi pernah bertemu dengan M.

Saksi mengetahui adanyapertemuan tersebut berdasarkan informasi dari Sesditjen;Bahwa saksi ada menerima surat tanggal 8 Maret 2010 namun saksimendisposisi surat tersebut kepada Kabag Pelaksana Anggaran, jadi Saksi tidaktahu apa yang dibahas pada pertemuan tanggal 9 Maret 2010 tersebut;Bahwa saksi dilaporkan terkait dengan pembahasan pada tanggal 9 Maret 2010tersebut dari Kabag Pelaksana Anggaran yang menyampaikan bahwa yang lainbisa tetapi yang untuk Pontianak ada beberapa kekurangan, tetapi pada

Copy legalisir 1 (satu) lembar surat Dirjen Listrik dan Pemanfaatanenergi kepada Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung RI Nomor :1499/05/600.0/2009, tanggal 24 April 2009, tentang permohonanasistensi pelaksanaan pelelangan.Copy legalisir 1 (satu) lembar Nota dinas Sesditjen LPE selakuSekretaris KPA Nomor : 242/610.0/VI/2009, tanggal 2 Juni 2009,tentang Hasil Rapat Koordinasi Kegiatan EBT tanggal 1 Juni 2009beserta 5 (lima) lembar lampirannya.Hal. 86 dari 366 hal. Put.

Ridwan Sanjaya kepadaSesditien LPE, No : 119/P2KEBT/V2010, tanggal 18 Januari 2010,tentang Laporan Hasil Kegiatan selesai tahun anggaran 2009,beserta 5 (lima) lembar lampirannya.e Copy 1 (satu) lembar Surat Jaksa Agung Muda Intelijen DirekturEkonomi dan Keuangan Suprapto, S.H., kepada Sesditjen LPE, No :B1301/D.3/Dek.1/10/2008, tanggal 22 Oktober 2008, tentangPermintaan keterangan.e Copy legalisir 1 (satu) lembar surat Dirjen LPE J.

Ridwan Sanjayakepada Sesditien LPE, No : 119/P2KEBT/V/2010, tanggal 18Januari 2010, tentang Laporan Hasil Kegiatan selesai tahunanggaran 2009, beserta 5 (lima) lembar lampirannya.e Copy 1 (satu) lembar Surat Jaksa Agung Muda Intelijen DirekturEkonomi dan Keuangan Suprapto, S.H., kepada Sesditjen LPE, No: B1301/D.3/Dek.1/10/2008, tanggal 22 Oktober 2008, tentangPermintaan keterangan.e Copy legalisir 1 (satu) lembar surat Dirjen LPE J.

SPUDNIK SUDJONO, K.MM :Bahwa saksi kenal terdakwa, tapi tidak ada hubungankeluarga.Bahwa saksi tahun 2012 Sesditjen di Kementerianpertanian.Bahwa proyek light trap itu memang tidak ada dalamDIPA tahun 2012 dari awal sampai akhir, danprosesnya tibatiba ada di dalam DIPA anggarantambahan padahal tidak ada dalam DIPA Reguler.Bahwa dasarnya adalah karena adanya usulah dariDirektur, dan saksi hanya memprosesnya.Bahwa setelah DIPA terbit, sudah merupakan kegiatandi Deptan dan fungsi saksi hanya memproses

ton, kemudian ada anggaran danakontingensi yang jumlahnya saat itu sejumlah Rp 2trilyun, lalu melalui proses keputusan kebijakan, makaanggaran tersebut bisa digunakan untuk kegiatanmendukung surplus beras 10 juta ton tersebut dengandemikian, ketika anggaran dikatakan ada, maka prosesselanjutnya adalah proses yang bersifat teknispenyelesaian anggaran tersebut.Bahwa kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan ditingkat level eselon 2.Bahwa pada tanggal 13 April 2012, ada nota Dinasdari Direktur kepada Sesditjen

sebelumnya pada saat pengadaanlight trap, saksi tidak tahu dan saksi dengar jugatentang Biogen pada saat dilakukan audit investigasi,sebelumnya saksi tidak pernah mendengar.Bahwa saksi tidak pernah mendengar usulan dari PPKbahwa harga per unit light trap harus Rp 20 juta, dariErma juga tidak pernah.Bahwa saksi tahu tentang adanya Serah TerimaBarang, yang dibuat dalam BAST (Berita Acara SerahTerima Barang) adalah dari laporan PPK.Bahwa PPK sebagaimana SK, Direktur adalahpenanggung jawab teknis, dan Sesditjen

bila adaserangan serangga dan hama, maka harus distop, caramenyetop seperti apa, saksi tidak tahu.Bahwa unit light trap, jangkauannya berapa hektar,saksi tidak tahu.Bahwa jabatan KPA tidak melekat dengan jabatansaksi sebagai Dirjen, KPA diangkat Menteri, Dirjendiangkat Presiden, masingmasing jabatan berdirisendiri, dan saksi tidak pernah menangani secaralangsung dalam kegiatan pengadaan light trap.Bahwa dalam pelaksanaan tugas, saksimendelegasikan tugasnya pada PPK dan penanggungjawab teknis yaitu Sesditjen

DIDING SUDIRMAN selaku BendaharaPengeluaran Sekretariat Direktorat Jenderal (SesDitjen) KerjasamaPerdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan RepublikIndonesia Periode Tahun 2009 yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanMenteri Perdagangan RI Nomor 01.10/MDAG/KEP/I/2009 tanggal 5 Januari2009 bersamasama dengan ITA MEGASARI DACHLAN dan CHRISNAWANTRIWAHYUARDHIANTO masingmasing selaku Pejabat Pembuat KomitmenDirektorat Jenderal (Ditjen) Kerjasama Perdagangan Internasional (KPI)Kementerian

Nama : HATONI, S.H ;Hal 2 Putusan No. 142/G/LH/2020/PTUN.MDNJabatan : Kepala Sub Bagian Huum Sesditjen PHPL ;h. Nama: KIKI MIRDIAWAN, S.H., M.H j22++=+Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundangundangan Ditjenoyi. Nama : MUHAMMAD ZEIN, S.Hut., M.Sc ;Jabatan : Kepala Sub Bagian Kerjasama TeknikDitjen PHPL ;j. Nama : DUDDY M. SARAGIH, S.H ;Jabatan : Staf Biro Hukum ;cc2k. Nama : AGUS WARSITO, S.H., M.H ;Jabatan : Staf Bagian Hukum Direktorat Jenderal PHPL ;l.

., jabatan Kepala Bagian Hukum danKerjasama Luar Negeri, Sesditjen.

., M.Hum.Jabatan : Kasubag Advokasi Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Sesditjen Cipta KaryaHalaman 24 dari 251 halaman. Putusan Nomor : 14/P/FP/2016/PTUN.JKTKementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat.5. Nama : Rosiana Athiah D, S.H.Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum , Biro HukumSesditjen Bina Marga, Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat.6. Nama : Nelson D.

Sesditjen Phb Udara,Acara Penelaahan Usulan Program Stimulus Fiskal TA. 2009;b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Risalah Rapat PenelaahanStimulus Fiskal dengan Derektorat Udara;Hal. 157 dari 179 hal.

Sesditjen Phb Udara,Acara Penelaahan Uslan Program Stimulus Fiskal TA. 2009;b. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Risalah Rapat PenelaahanStimulus Fiskal dengan Derektorat Udara;c. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara PenelaahanProgram Stimulus Tahun 2009;d. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Rencana Kerja danAnggaran Kementerian/Lembaga TA. 2009 RingkasanAnggaran Belanja Perjenis Belanja.240. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat DepartemenPerhubungan Dirjen Perhubungan Udara Nomor

grand design sistemadministrasi kependudukan (SAK) tanggal 4 Agustus 2010. 1411 (satu) bundel fotokopi Materi Kementerian Dalam NegeriPada Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi II DPR RItentang Pembahasan Rencana Kerja Anggaran KemendagriTA 2011 tanggal 20 September 2010. 1421 (satu) bundel fotokopi Materi Kementerian Dalam NegeriPada Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi II DPR RItentang Pembahasan Rencana Kerja Anggaran KemendagriTA 2011 tanggal 21 Oktober 2010. 1431 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Sesditjen

27 Juni 2012. 39461 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Nomor:422/ViV/2012 tanggal O2 Juli 2012 perihal: LaporanPerkembangan Pelaksanaan Perekaman eKTP secaramassal di Korwil Il. 39471 (Satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Nomor: 405/ VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 perihal: Laporan perkembanganpelaksanaan perekaman eKTP secara massal di Kor Wil Il. 3948 1 (Satu) bundel fotokopi Nota Dinas Tim Supervisi Korwil IItanggal 02 Juli 2012 kepada Sesditjen Kependudukan dan Halaman 357 Putusan Nomor 3

RKAKL Kemendagri TA2013, yang ditandatangani oleh DiahAnggraeni selaku Sekretaris Jenderal. 733 (tiga) lIembar printout dokumen berupa penjelasankebutuhan anggaran tahun 2013 untuk penyelesaianprogram eKTP secara massal dan kelanjutan pelaksanaaneKTP secara reguler tanggal 6 Juli 2012 741 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Sesditjen AdministrasiKependudukan Nomor 050/1572/SES tanggal 23 Maret 2010kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran SetjenKemendagri perihal: Penyampaian Matrik RKP Tahun 2011

,yang dilengkapi dengan 1 (satu) bundel fotokopi Matrik RKPTahun 2011. 751 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas Sesditjen AdministrasiKependudukan Nomor 060.1/ 2222/ SES tanggal 21 April2010 kepada Dirjen Administrasi Kependudukan perihal:Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (RenjaKL) Tahun2011, yang dilengkapi dengan 1 (satu) bundel fotokopiRencana Kerja Kementerian/ Lembaga (RenjaKL) TahunAnggaran 2011 Ditjen Administrasi KependudukanKemendagri 15 April 2010. 761 (Satu) bundel fotokopi Matrik Rencana

27 Juni 2012. 39461 (satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Nomor:A422/ViV/2012 tanggal O2 Juli 2012 perihal: LaporanPerkembangan Pelaksanaan Perekaman eKTP secaramassal di Korwil Il. 39471 (Satu) bundel fotokopi Lembar Disposisi Nomor: 405/ VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 perihal: Laporan perkembanganpelaksanaan perekaman eKTP secara massal di Kor Wil Il. 39481 (Satu) bundel fotokopi Nota Dinas Tim Supervisi Korwil IItanggal 02 Juli 2012 kepada Sesditjen Kependudukan danCatatan Sipil. 39491 (Satu)

untukmembahas bentuk bantuan yang disepakati dilakukandalam bentuk bantuan alat laboratorium.Bahwa perubahan bentuk bantuan juga sesuai denganketentuan yang memberikan klausul bantuan dalam dapatdilakukan pengadaan langsung apabila barangnya bersifatspesifik, dan tidak diproduksi di daerah.Bahwa saksi pernah menandatangani surat yangsubstansinya pelaksanaan kegiatan yang awalnya BelanjaBantuang Langsung menjadi Pengadaan Langsung,dimana saksi menandatangai surat tersebut setelah surattersebut di paraf oleh Sesditjen

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa sebelum pemberianuang tersebut Terdakwa ternyata telah melakukan serangkaian pertemuandengan saksi Mindo Rosalina Manulang yang membicarakan mengenaiupaya penggiringan anggaran tersebut, bahkan Terdakwa di persidanganpun mengakui telah memperkenalkan saksi Mindo Rosalina Manulangkepada saksi Haris Iskandar (Sesditjen Dikti Kemendiknas) padahalTerdakwa mengetahui bahwa saksi Mindo Rosalina Manulang adalahseorang Pengusaha yang seharusnya mengetahui

e Tahun 1982 Kasi LANTASKUM Kantor Migrasi Ambon ;e Tahun 1984 Kasi Wascul Kanwil Kehakiman Maluku ;e Tahun 1987 Kabag TU pimpinan Ditjen Migrasi ;e Tahun 1989 Kepala Kantor migrasi Dumti Riau ; Tahun 1992 ATASE Migrasi KBRI Tokyo Jepang ;e Tahun 1998 Koordinator Imigrasi Kanwil Kehakiman Sulsel ;e Tahun 2000 Inspektur Wilayah III ITJEN Kementerian Hukum dan HAM ;e Tahun 2002 Direktur Lalu Lintas Imigrasi DITJEN Imigrasi ;e Tahun 2006 Kepala Kanwil Kementerian Kehakiman Jawa Timur ;e Tahun 2007 SESDITJEN

;
272. Uang sebesar Rp 48.985.900,- atas kelebihan pembayaran uang muka pembelian bis (Ditransfer ke Rekening Bank Mandiri No.070-000-744318-2 an RPL 019 Sesditjen Pajak utk PDT Dana Sitaan);
273. Uang sebesar Rp 69.723.339,00 atas tagihan PT LANGGENG MULTI JAYA yang belum dibayarkan oleh PT PT BUMYHAMCA SEKAWAN (Ditransfer ke Rekening Bank Mandiri No.070-000-744318-2 an RPL 019 Sesditjen Pajak utk PDT Dana Sitaan);
274. Uang sebesar Rp495.000.000

,- dan fotokopi bukti transfer atas tagihan PTR LANGGENG MULTI JAYA yang belum dibayarkan oleh PT SENTRA GROSIR CIKARANG (Ditransfer ke rekening Bank Mandiri No.070-000-744318-2 an RPL019 Sesditjen Pajak unt PDT Dana Sitaan);
Dirampas untuk Negara;
Surat surat yang diajukan oleh Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu:
70. Identitas Terdakwa RUDI KUSMANTO KTP NIK 3174042004600002;
71. Kartu Tanda Prajurit Tentara Nasional Indonesia