Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP2772/WPJ.32/BD.06/2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang Keberatan SKPLB Nomor00007/406/1 2/522/14 tanggal 17 Juni 2014 PPh Badan Tahun Pajak 2012;Halaman 2 dari 9 halaman.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku SKPLB PPh Tahun 2012Nomor 00007/406/12/522/14 tanggal 17 Juni 2014 yang diterbitkan olehKantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap;Atau, dalam hal Mejelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RepublikIndonesia berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 18 Februari 2020 yang pada intinya

Putusan Nomor 3550/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP2/72IWPJ.32/BD.06/2015 tanggal 4 Agustus 2015 mengenai Keberatan AtasSurat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak2012 Nomor 00007/406/12/522/14 tanggal 17 Juni 2014 atas nama PemohonBanding, NPWP 01.626.220.6522.000, adalah yang nyatanyata bertentangandengan

SKPLB 0d.2. SKPPKP 0d.3 Jumlah (d.1 + d.2) 0e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain 0e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri 0e.3. Telah dipotong/dipungut 0e.4. Jumlah (e.1 + e.2 + e.3) 0f.

Putusan Nomor 223/B/PK/Pjk/2020Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00471/KEB/WPJ.19/2016tanggal 19 Juli 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Nomor 00039/406/13/092/15 tanggal 23 April 2015, atas nama: PT SinarMas Agro Resources and Technology Tbk, NPWP 01.000.183.2092.000,beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 2830, JI. MH.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00471/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 Juli 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Nomor : 00039/406/13/092/15 tanggal 23 April 2015, atas namaPT Sinar Mas Argo Resources and Technology Tbk, NPWP :Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 223/B/PK/Pjk/202001.000.183.2092.000, beralamat di Sinar Mas Land PlazaMenara 2 Lt. 2830, Jalan MH.

sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00471/KEB/ WPJ.19/2016 tanggal 19Juli 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01130/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 21 Juni 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00564/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2181/WPJ.07/2015 tanggal 7 Juli 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2371/WPJ.07/2015, tanggal 14 Juli2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar(SKPLB

sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00015/KEB/WPJ.31/2016, tanggal 10Mei 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

Kembalitersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor : KEP01603/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22November 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB

Putusan Nomor 1436/B/PK/Pjk/2019(SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 001 18/406/13/055/15tanggal 22 April 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.581.1055.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp929.635.476,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi Harga Pokok Penjualan sebesarRp4.639.221.549,00; yang dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak tidak dapat dibenarkan

Diperhitungkanc.1 SKPLB 0c.2 SKPPKP 0c.3 Jumlah (c.1+c.2) 0d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain 0d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri 0d.3 Telah dipungut 0d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3) 0 e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3) atau (d.4)) 15.513.066.559 f. Jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak terutang teat (15.414.650.635)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0b.

mempertahankan koreksikoreksi Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding);DENGAN MENGADILI SENDIRI:Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01363/KEB/WPJ.07/2017,tanggal 7 Agustus 2017 tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2014 dan (b) Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01363/KEB/ WP4J.07/2017, tanggal O07 Agustus2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00094/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 17 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar(SKPLB

sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2452/WPJ.07/2015 tanggal 4 Agustus2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00156/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 05 Oktober 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

Putusan Nomor 3255/B/PK/Pjk/2020Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak PertambahanNilai (PPN) Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00032/407/13/431/15,tanggal 4 Agustus 2015 atas nama PT Daiki Aluminium Industry Indonesiadan seharusnya koreksi atas Kredit Pajak sebesar Rp5/7.066.643,00 inidibatalkan:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110384.16/2013/PP/M.XIB Tahun

2018, tanggal 25 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00263/WPJ.22/2016, tanggal 28 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) MasaPajak Desember 2013 Nomor 00032/407/13/431/15, tanggal 4 Agustus 2015atas nama PT Daiki Aluminium Industry Indonesia, NPWP 31.164.521.2431.000,

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00263/KEB/WPJ.22/BD.06/2016, tanggal28 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00032/407/13/431/15,tanggal 4 Agustus 2015 atas nama PT Daiki Aluminium IndustryIndonesia, NPWP 31.164.521.2431.000, beralamat di Jalan MaligiVIIl Lot T2, Kawasan Industri KIIC, Teluk Jambe Barat, Karawang,Jawa Barat 41361, adalah telah

tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00263/ WPJ.22/2016, tanggal 28Oktober 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

Putusan Nomor 2199/B/PK/Pjk/2020Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01282/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 19Juli 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00108/406/14/054/16 tanggal 26 April 2016, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.341.765.4054.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadiRp647.932.733,00