Terdakwa lalumenunjukkan dokumen SKSKB Nomor Seri : DG 0698611 tanggal 21 Januari2009 yang diterimanya dari Nenek kepada Polisi, ternyata dokumen tersebutsudah tidak berlaku lagi karena masa berlakunya dari tanggal 21 Januari 2009sampai tanggal 22 Januari 2009.Bahwa SKSKB dengan Nomor Seri : DG 0698611 tanggal 21 Januari2009 yang diterbitkan oleh Joko Ardono, Pejabat Penerbit Surat KeteranganSah Kayu Bulat P2ESKSKB Nomor Register 017 / 02 / 021 /SB KR/Jar/KBberisikan :a.

Terdakwa lalumenunjukkan dokumen SKSKB Nomor Seri : DG 0698611 tanggal 21 Januari2009 yang diterimanya dari Nenek kepada Polisi, ternyata dokumen tersebutsudah tidak berlaku lagi karena masa berlakunya dari tanggal 21 Januari 2009sampai tanggal 22 Januari 2009.Bahwa SKSKB dengan Nomor Seri : DG 0698611 tanggal 21 Januari2009 yang diterbitkan oleh Joko Ardono, Pejabat Penerbit Surat KeteranganSah Kayu Bulat P2ESKSKB Nomor Register 017 / 02/021 /SBKR/Jar/KBberisikan :a.

No. 568 K/Pid.Sus/2010olah isinya cocok dengan hal sebenarnya yaiyu SKSKB dengan No. Seri : DG0898611 tanggal 21 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Joko Ardono, PejabatPenerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat P2SKSKB No.

Terdakwa lalumenunjukkan dokumen SKSKB Nomor Seri : DG 0698611 tanggal 21 JanuariHal. 9 dari 18 hal. Put.

Bahwa Surat Keterangan Sah KayuBulat Kayu Rakyat ( SKSKB KR) adalah dokumen resmi yang diberi capHal. 13 dari 18 hal. Put.

7442 ZB yang sedangmembawa muatan yang berat lalu menghentikan mobil tersebut yangdikendarai oleh terdakwa dan setelah diperiksa mobil tersebutbermuatan lalu saksi menanyakan tentang suratsurat dari pihak yangberwenang sehubungan dengan kepemilikan kayukayu tersebut danternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan suratsurat dari pihak yangberwenang sehingga terdakwa beserta mobil bermuatan kayu ulintersebut di bawa ke Polres Tanah Laut;Bahwa ketika ditanyakan mengenai kelengkapan dokumen yang sahatau SKSKB

Basuki;Bahwa setelah terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah/SKSKB kayu ulin tersebut 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanzawarna hitam tahun 2012 No Rangka MHKM1BA3JCK028437, NomorMesin DK34520 berikut kayu jenis ulin sebanyak 100 (seratus) potongkayu ulin olahan dengan bentuk balokan ukuran 5x10 cm dengankubikasi + 0,9500 m? dengan panjang 190 cm dibawa ke kantor PolresTanah Laut untuk proses lebih lanjut;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;2.

Basuki;e Bahwa setelah terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah/SKSKB kayu ulin tersebut 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanzawarna hitam tahun 2012 No Rangka MHKM1BA3JCK028437, NomorMesin DK34520 berikut kayu jenis ulin sebanyak 100 (seratus) potongkayu ulin olahan dengan bentuk balokan ukuran 5x10 cm dengankubikasi + 0,9500 m? dengan panjang 190 cm dibawa ke kantor PolresTanah Laut untuk proses lebih lanjut;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;3.

Pasal 13 Peraturan Menteri a quo mengatur tentang jenisjenis dokumen hasil hutan sebagai berikut :Ayat 1:Dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan, terdiri dari :a Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)b Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB)c Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK)d Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)Ayat 7:Setiap pengangkutan KO (kayu olahan) berupa kayu gergajian, serpih/chips, veneer,kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dari dan

dan bukan Surat keterangan kepala Desa.Bahwa benar Terdakwa dalam mengusai dan memiliki kayu jenis merantisebagaimana tersebut di atas tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah ataskayu tersebut berupa SKSHH/SKSKB.Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Terdakwa sudah melakukanperbuatan memiliki dan atau menguasai hasil hutan berupa kayu tanpadilengkapi secara bersamasama dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) atau SKSKB.

Bahwa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dimilikiTerdakwa dalam menguasai kayukayu yang ada di sawmilnya adalah : (satu) buah SKSKB Cap KR dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak tertanggal11 Januari 2011 atas nama SUTARDI. 15 (Lima belas) Surat Keterangan Kepala Desa Rantau Panjang Kab. Siaktentang Asal Muasal Kayu yang dilampirkan surat keterangan hak milik tanahdan lainnya atas nama SUTARDIFirdaus tertanggal 1117 Januari 2011.B.

Bahwa mengingat dokumen SKSKB Cap KR yang dimiliki Terdakwa adalah benartermasuk dokumen SKSHH. Namun mengingat Keterangan Kepala Desa tentangAsal Muasal Kayu itu bukan merupakan dokumen SKSHH, TETAPI DAPATDIGUNAKAN SEBAGAI BUKTI TENTANG ASAL MUASAL KAYU ITUDIAMBIL BUKAN DARI HUTAN NEGARA, TETAPI BERASAL DARIHUTAN HAK RAKYAT ATAU ASSET PERORANGAN (PRIVAT), hal inisesuai keterangan saksi ahli Danang Kabul Sukresno dari Dinas Kehutanan ProvinsiRiau.C.

Bahwa dengan demikian, walaupun sebagian kayukayu yang berada di sawmillmilik Terdakwa itu sebagian tidak dilengkapi SKSHH berupa SKSKB Cap KR,namun hanya berupa surat keterangan kepala desa yang dibenarkan beberapa saksia de charge, dan sebagiannya lagi ada dilengkapi SKSHH berupa SKSKB Cap KR,Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 167 K/Pid.Sus/2012tetapi menurut surat Menteri Kehutanan RI No.

Jadi dengan demikian,dari uraian tersebut di atas, sebenarnya Terdakwa terbukti menguasai sebagian kayuyang dilengkapi SKSHH berupa SKSKB Cap KR dan sebagian kayu tidakdilengkapi dengan SKSHH dan hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan KepalaDesa tentang Asal Muasal Kayu diambil yang dikuatkan saskisaksi a de charge,tetapi mengingat ketentuan yuridis berupa Surat Menteri Kehutanan RI No.

Bukti P8 : Surat Keputusan Nomor 851/SKSKB/ HRDSMJL/IX/IX/2015 ;Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 538 K/Pdt.SusPHI/201610.11.12.13.14.Bahwa menurut Agus Asisten Kepala sebagai atasan langsung Penggugat diperusahaan Tergugat, memang surat pengunduran diri diterima tanggal 28September 2015, tetapi proses administrasi mengenai pengunduran diriPenggugat DISEGERAKAN untuk memproses pembayaran gajinya. Bukti P9 : Isi Risalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas padaNomor (9) poin 9b).

Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pengunduran diri ataskemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial ;Bahwa proses Surat Keputusan Nomor 851/SKSKB/HRDSMJL/IX/IX/2015 yang DISEGERAKAN adalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) dengan PEMAKSAAN dan melanggar Pasal 162 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa alasan mensegerakan proses pengunduran diri untukmempercepat proses pembayaran gaji sebagaimana diuraikan

padaNomor 10 (sepuluh) di atas adalah tidak dibenarkan undangundangsebagaimana ketentuan Pasal 162 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003, lagi pula alasan Tergugat tidak terbukti karena faktanya sampaigugatan ini didaftarkan, Tergugat belum membayar gaji Penggugat bulanSeptember 2015 ;Bahwa sebelum Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 851/SKSKB/HRDSMJL/IX/IX/2015, Tergugat tidak pernah merundingkanHalaman 4 dari 13 hal.

Bukti P11 : Anjuran Dinas Tenaga Kerja danSosial Kabupaten Kapuas ;Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 Penggugat didampingikuasanya meminta upah kerja yang belum dibayar Tergugat dan memintasupaya dipekerjakan seperti semula sebagaimana surat anjuran dinastenaga kerja, tetapi HRD Tergugat menolak keinginan Penggugat danmenyodorkan surat pernyataan yang isinya bahwa pembayaran gaji yangbelum dibayar mengacu pada surat keputusan Tergugat Nomor 851/SKSKB/HRDSMJL/IX/IX/2015 tentang pengunduran diri.

Bukti P12 : FotoSurat Pernyataan yang disodorkan Tergugat ;Bahwa Penggugat menolak tandatangan surat pernyataan tersebutkarena dasarnya ditulis adalah mengacu pada surat keputusan TergugatNomor 851/SKSKB/HRDSMUJL/IX/IX/2015 tentang pengunduran diriyang menjadi objek parkara dalam gugatan ini, Tergugat sama sekalitidak menyinggung surat anjuran dinas tenaga kerja sebagai hasil upayahukum yang diperoleh Penggugat dengan bersusah payah ;Bahwa sejak terbitnya surat keputusan Tergugat Nomor 851/SKSKB/

Tebo;Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya sebuahmobil truck Mitsubishi colt diesel PS 120 warna kuning tanpanomor polisi yang membawa kayu bulat tanpa disertai dengandokumen yang sah;Bahwa terdakwa mengakut kayu bulat tanpa disertai dengandokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat(SKSKB) atau Surat Keterangan Sahnya Kayu BulatKayu Rakyat(SKSKBSR);Bahwa membawa kayu bulat tanpa disertai dokumen yang sahtidaklah diperbolehkan, dimana seharusnya kayu tersebutdilengkapi

RUSLI ISHAK,SP BIN ISHAK:Bahwa ahli adalah PNS Dinas Kehutanan Kab.Tebo;Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya sebuahmobil truck Mitsubishi colt diesel PS 120 warna kuning tanpanomor polisi yang membawa kayu bulat tanpa disertai dengandokumen yang sah;Bahwa terdakwa tertangkap membawa kayu log tanpa disertaidengan dokumen yang sah berupa surat keterangan sahnyakayu bulat (SKSKB) atau surat keterangan sahnya kayu bulatkayu rakyat (SKSKBKR);Bahwa membawa kayu bulat tanpa disertai dokumen

sahnyahasil hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), kayukayu yang ada di dalam mobil truck yang dibawa oleh terdakwatersebut selanjutnya dibawa terdakwa menuju Desa TanjungSimalidu, akan tetapi dalam perjalanan tepatnya di Jalan LintasPadang Lamo Desa Teluk Kayu Putih Kec.VIl Koto Kab.Teboterdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Tebo;e Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr.ILYAS untuk mengangkut kayubulat tersebut tanpa menanyakan dokumen yang sah berupaSurat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB

warna kuning tanpanomor polisi dimana terdakwa tidak bisa menunjukkan surat/dokumen kayukayu yang diangkut tersebut;e Bahwa benar kayu yang diangkut oleh terdakwa adalahsebanyak 14 batang dengan kubikasi sebanyak 4,21 M3 (empatkoma dua satu meter kubik);e Bahwa benar jenis kayu yang diangkut oleh terdakwa adalahberjenis kayu bulat jenis kayu meranti campuran;e Bahwa benar kayukayu yang telah diangkut oleh terdakwatersebut tidak disertai dokumen yang sah berupa SuratKeterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB

) atau surat keterangansahnya kayu bulatkayu rakyat (SKSKBKR);e Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut yang mengangkutkayu bulat seharusnya dilengkapi dengan surat keterangansahnya kayu bulat (SKSKB) atau surat keterangan sahnya kayubulat kayu rakyat (SKSKBKR) yang dikeluarkan oleh DinasKehutanan dimana kayu tersebut diambil atau diangkut;e Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut melanggar Undangundang No.1 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimna telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang No.19

) dan Faktur angkut KayuBulat (FAKB) untuk kayu bulat, kemudian Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) untukkayu olahan Bahwa menurut ahli untuk mendapatkan SKSKB dan FAKO yaitu denganmengajukan permohonan kepada pejabat penerbit surat keterangan sahnya kayubulat (P2SKSKB) pada dinas kehutanan setempat dengan melampirkan tandalunas pembayaran dana reboisasi (DR) dan PSDH daftar kayu bulat yang akandiangkut, persediaan kayu dan identitas pemohon, selanjutnya dilakukanpenelitian administrasi dan pemeriksaan

fisik kayu oleh pejabat penerbit suratketerangan sahnya kayu bulat (P2SKSKB), setelah memenuhi syarat dibuatkanBerita Acara Pemeriksaan (BAP) selanjutnya diterbitkan Surat KeteranganSahnya Kayu Bulat (SKSKB), sedangkan Faktur Angkutan Kayu Bulat(FAKB) dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) tersebut diterbitkansendiri oleh pejabat penerbit dari perusahaan yang sudah mempunyai nomorregister pejabat penerbit dari kepala balai pemanfaatan dan pemantauan hutanproduksi (BP2HP) dan telah diangkat sebagai

pejabat penerbit baik untuk kayubulat maupun kayu olahan oleh kepala dinas kehutanan provinsi setempat.e Bahwa menurut ahli SKSKB atau FAKB untuk kayu bulat dan FAKO untukkayu olahan berlaku Permenhut No.

Bahwa benar berdasarkan Peraturan Mentri No.P.55/MenhutII/2006, tg 26 Agustus 2006tentang Penatausahaan yang berasal dari Hutan Negara Dokumen yang digunakan untukmelindungi hasil Hutan adalah Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB), Faktur AngkutKayu Bulat (FAKB), Faktur Angkut Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK) dan yangberwenang menerbitkan SKSKB adalah Dinas Kehutanan setempat. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara telah dirugikan Rp.

), Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB), Faktur AngkutHasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK) dan yang berwenang menerbitkan SKSKB adalahDinas Kehutanan setempat.Menimbang bahwa rencanya oleh terdakwa kayu ulin tersebut akan dijual kembalidengan mengharapkan keuntungan sekitar Rp.10.000, per porong kayu .

Tebodengan Nomor seri DG 1921501 berikut daftar kayu bulatdan Berita Acaara Pemotongan Kayu; SKSKB PropinsiJambi Kab. Tebo dengan Nomor seri DG 1921502 berikutdaftar kayu bulat dan Berita Acaara Pemotongan Kayu;SKSKB Propinsi Jambi Kab. Tebo dengan Nomor seri DG1921503 berikut daftar kayu bulat dan Berita Acaaratelah membenarkannya;Pemotongan Kayu; SAL dari Dinas Kehutanan Kab. RokanHulu Nomor : 000294 tanggal 26 April 2013; SAL dariDinas Kehutanan Kab.

Tebodengan Nomor seri DG 1921501 berikut daftar kayu bulatdan Berita Acaara Pemotongan Kayu; SKSKB PropinsiJambi Kab. Tebo dengan Nomor seri DG 1921502 berikutdaftar kayu bulat dan Berita Acaara Pemotongan Kayu;SKSKB Propinsi Jambi Kab. Tebo dengan Nomor seri DG1921503 berikut daftar kayu bulat dan Berita AcaaraPemotongan Kayu; SAL dari Dinas Kehutanan Kab. RokanHulu Nomor : 000294 tanggal 26 April 2013; SAL dariDinas Kehutanan Kab.

Dan Sesuai dengan dokumen SuratKeterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) bahan baku berupa kayubulat yang masuk keindustri yang dikirim oleh PT.

Tebo dengan Nomor seri DG1921501 berikut daftar kayu bulat dan Berita Acaara PemotonganKayu; SKSKB Propinsi Jambi Kab. Tebo dengan Nomor seri DG1921502 berikut daftar kayu bulat dan Berita Acaara PemotonganKayu; SKSKB Propinsi Jambi Kab. Tebo dengan Nomor seri DG1921503 berikut daftar kayu bulat dan Berita Acaara PemotonganKayu; SAL dari Dinas Kehutanan Kab.

menerbitkan SKSKB adalah PejabatPenerbit Surat Keterangan Sah KAyu Bulat (P2SKSKB),danKegunaan SKSKB adalah dokumen angkutan yangditerbitkan oleh pejabat yang berwenang, dipergunakandalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutanberupa kayu bulat yang diangkut secara langsung dari areal45ijin yang sah pada hutan alam Negara dan telah melaluiproses verifikasi legalitas, termasuk telah dilunasi PSDH danatau DR;Bahwa Sesuai dengan Permenhut RI Nomor : P.55/MENHUTII/2006 tanggal 29 Agustus

IBU MATIUS yangdiangkutnya tersebut hanya dengan berdasarkan Surat Keterangan dariKepala Desa Meli tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan SahnyaKayu Bulat cap Kayu Rakyat (SKSKB Cap "KR") dari pihak DinasKehutanan atau setidaktidaknya SKAU yang dibuat oleh Pejabat yangberwenang;Bahwa, dalam perjalanan di Desa Meli Polisi Kehutanan yang sementaramelakukan patroli menahan kayu milik Perm. AGUSTINA SAMPE als.IBU MATIUS yang sementara diangkut oleh Terdakwa bersamasamaPerm. AGUSTINA SAMPE als.

IBU MATIUS karena tidak dilengkapibersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupaSurat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Cap Kayu Rakyat (SKSKB Cap"KR" ) dan atau Faktur Angkutan Kayu Bulat Cap Kayu Rakyat (FAKBCap "KR) atau setidaktidaknya tidak dilengkapi bersamasama dengansurat keterangan sahnya hasil hutan berupa Surat Keterangan Asal Usul(SKAU) yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang atau setidaktidaknyasurat keterangan sahnya hasil hutan lainnya yang dibuat oleh Pejabatberwenang, begitu

No. 1686 K/Pid.Sus/2009keterangan sahnya hasil hutan berupa Surat Keterangan Sahnya KayuBulat Cap Kayu Rakyat (SKSKB Cap "KR" ) dan atau Faktur AngkutanKayu Bulat Cap Kayu Rakyat (FAKB Cap "KR) atau setidaktidaknyatidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasilhutan berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang dibuat olehPejabat yang berwenang atau setidaktidaknya surat keterangan sahnyahasil hutan lainnya yang dibuat oleh Pejabat berwenang yang digunakanuntuk pengangkutan hasil

AGUSTINA SAMPE als.IBU MATIUS yang diangkutnya tersebut hanya berdasarkan SuratKeterangan dari Kepala Desa Meli tanpa dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Kayu Bulat Cap Kayu Rakyat (SKSKB Cap "KR")dari pihak Dinas Kehutanan atau setidaktidaknya SKAU yang dibuat olehPejabat yang berwenang;Bahwa, dalam perjalanan di Desa Meli, Polisi Kehutanan yang sementaramelakukan patroli menahan kayu milik Perm.

IBU MATIUS untukmenguasai, memiliki dan mengangkut hasil hutan kayu dari hutan haktanpa dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasilhutan berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Cap Kayu Rakyat(SKSKB Cap "KR" ) dan atau Faktur Angkutan Kayu Bulat Cap KayuRakyat (FAKB cap "KR) atau setidaktidaknya tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SuratKeterangan Asal Usul (SKAU) yang dibuat oleh Pejabat yang berwenangatau setidaktidaknya surat keterangan

Sedangkan dokumenyang harus dilengkapi untuk pemilikan, pengangkutan, penguasaan kayutersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) atau FakturAngkut Kayu Olahan (FAKO) untuk kayu olahan.Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen Surat KeteranganSahnya Kayu Bulat (SKSKB) adalah Pejabat Penerbit Surat KeteranganSahnya Kayu Bulat dari Dinas Kehutanan.

Apabila seseorang yang akan mengurus untuk mendapatkanSurat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) maka kayu tersebut harusberada dalam wilayah Dinas Kehutan setempat. Contoh apabila seseorangatau perusahaan mempunyai kayu yang lokasi perijinan ada di WilayahDinas Kehutanan Kabupaten Tabalong, maka yang bersangkutan mengurusuntuk mendapatkan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) kepadaPejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat dari Dinas KehutananKabupaten Tabalong.

Sedangkan untuk Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB)dan Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO)diterbitkan oleh Pejabat Penerbitperusahaan itu sendiri.Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak ada dokumen lain selainSurat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkut Kayu Bulat(FAKB) dan Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) dalam halpengangkutan kayu dari hutan alam.Hm. 13 dari 30 hlm, Putusan Pidana No. 254/Pid.Sus/2013/PN.Tjg.e Bahwa berdasarkan penjelasan yang diterangkan oleh pemeriksasebagaimana

Sedangkan dokumen yang harus dilengkapi untuk pemilikan,pengangkutan, penguasaan kayu tersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat(SKSKB) atau Faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO) untuk kayu olahan dan yangberwenang untuk mengeluarkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB)adalah Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat dari Dinas Kehutanan.Sedangkan yang berwenang menerbitkan Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) dan FakturAngkut Kayu Olahan (FAKO)diterbitkan oleh Pejabat Penerbit

Apabilaseseorang yang akan mengurus untuk mendapatkan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat(SKSKB) maka kayu tersebut harus berada dalam wilayah Dinas Kehutan setempat danberdasarkan ketentuan yang berlaku tidak ada dokumen lain selain Surat KeteranganSahnya Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkut Kayu Bulat (FAKB) dan Faktur AngkutKayu Olahan (FAKO) dalam hal pengangkutan kayu dari hutan alamMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan bersesuaian denganketerangan Terdakwa benar Terdakwa baru

tersebut disepakati harga untuk kayu jenis Nyatodan Palapi adalah Rp.800.000, /M3 (delapan ratus riburupiah), sedangkan kayu jenis ODurian (rimba campuran)seharga Rp.700.000, /M3 (tujuh ratus ribu rupiah) ; Bahwa pada saat terdakwa bersama H.BAHARUDDIN membelikayukayu dari warga masyarakat tersebut, ia mengetahuiInIdengan pasti jika kayu kayu tersebut berasal dariKawasan Hutan, hal mana untuk pemanfaatannya mempunyaiprosedur resmi yakni mempunyai Dokumen resmi berupaSKSHH (ada izin HPH, IPK, LHP, SKSKB

BAHARUDDIN membelikayukayu dari warga masyarakat tersebut, ia mengetahuidengan pasti jika kayu kayu tersebut berasal dariKawasan Hutan, hal mana untuk pemanfaatannya mempunyaiprosedur resmi yakni mempunyai Dokumen resmi berupaSKSHH (ada izin HPH, IPK, LHP, SKSKB, FAKB, FAKOataupun Nota) dan telah dibayarkan Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara, namunsaat terdakwa bersama H.

SKSKB nya yaitu) Tegar Karya dan UD Mario ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut' terdakwa12tidak keberatan dan membenarkannya ;Saksi 4..

BAHARUDDIN membelikayu kayu dari warga masyarakat tersebut, ia mengetahuidengan pasti jika kayu kayu tersebut berasal dariKawasan Hutan, hal mana untuk pemanfaatannya mempunyaiprosedur resmi yakni mempunyai Dokumen resmi berupaSKSHH (ada izin HPH, IPK, LHP, SKSKB, FAKB, FAKOataupun Nota) dan telah dibayarkan Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada Negara, namunsaat terdakwa bersama H.

Baharuddin tidakpernah mengajukan permohonan untuk penerbitan SKSKB (Suratketerangan sahnya kayu bulat) ;Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi JaksaPenuntut umum memperlihatkan uang dalam bentuk Cek, hasillelang kayu kayu sebesar Rp.68.310.000, (enam puluh delapanjuta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi,keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaianantara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta faktahukum sebagai berikut

Perkara No. : 119/Pid.Sus/2013/PN.Nnkpejabat penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) di Kab.NunukanBahwa pekerjaan saksi adalah melakukan pemeriksaan administrasi terhadapdaftar kayu bulat (DKB) yang diajukan pemohon dan melakukan pemeriksaanfisik atas kayu bulat yang akan diangkut serta mengesahkan daftar kayu bulatdan juga menerbitkan SKSKB apabila pemeriksaan fisik dinyatakane Bahwa dalam hal pemanfaatan kayu yang tumbuh alami di dalam areal hutan haka.yang telah dibebani alas titel untuk

telah dilunasi PSDH dan ataue Bahwa saksi menerangkan bahwa fungsi Surat keterangan Sah Kayu Bulat(SKSKB) adalah sebagai bukti keabsyahan dalam pengangkutan, penguasaanatau pemilikan hasil hutan kayuHal. 9 dari 17 hal.

dokumenterhadappengangkutan disebabkan tidak berlakunya lagi SKSKB cap KR sesuai dengandikeluarkanya Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.30/MenhutII/2012 tentangpenata usahaan basil hutan yang berasal dari hutan hak dan surat direktur Binaiuran Kehutanan dan peredaran hasil Hutan Kementerian Kehutanan No. 5.1119/BIKPHH2/2012 tanggal 08 Oktobere Bahwa saksi menerangkan setelah tidak berlakunnya Surat keterangan Sah KayuBulat (SKSKB) Cap KR untuk pengangkutan kayu dan kelengkapan dokumenyang harus dilengkapi adalah SKSKB sesuai dengan surat Direktur Bina IuranKehutanan dan Peredaran Hasil Hutan No.S.905/BIKPHH2/2012 tanggal 16Agustus

Perkara No. : 119/Pid.Sus/2013/PN.NnkSah Kayu Bulat (SKSKB) dalam hal ini adalah Terdakwa telah melakukanpelanggaran Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 7 jo.

Malaka Agro Perkasa;e Bahwa setelah melihat Mobil truk PS yang memuat kayu balok tersebut,ternyata bukan kayu pada mobil yang telah saksi terbitkan dokumennya,karena pada tanggal 18 Mei 2013, saksi menrbitkan 4 lembar DokumenSurat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), kedua Mobil PS No.PolBH 8702KL dan Nopol BH 8533 KI yang memuat kayu bulat tanpadilengkapi dengan dokumen (saksi tidak pernah menerbitkan dokumennya);e Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab.

ke CV Jebusyang dilengkapi dengan SKSKB;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya.Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula Keterangan Ahli yaitusebagar berikut:1.

Bungo dan menjabat Kepala Seksi Pungutan danPeredaran Hasil Hutan sampai sekarang;e Bahwa kayu bulat yang diangkut terdakwa ini ditangkap karena kayutersebut tidak dilengkapi dengan dokumen kayu;e Bahwa dokumen yang harus dilengkapi terdakwwa bila mengangkut kayutersebut adalah mestinya terdakwa membawa Surat Keterangan AngkutanKayu Bulat (SKSKB) yang dikelurkan oleh Dinas Kehutanan;e Bahwa terdakwa tidak pernah mengurus surat kayu tersebut ke DinasKehutanan Kab.

Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB).b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB).c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (PAHHBK).d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)Sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 ayat (1) Permenhut No.

MAP yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen SKSKB di tempatpenumpukan kayu dalam blok tebangan sesuai di tempat alat angkut muat di DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Bungo, tidak ada menerima permohonan daripihak HTI PT.

) pada PT.Diadyani Timber membuat dokumenSurat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) NomorSeri DG. 1049180 yang ditujukan ke PT.

Diadyani Timber pada tanggal 2 April2010, telah menggunakan LHP Nomor : 08/LHPDDT/2814/11/X1/2009 tanggal 30 November 2009tersebut sebagai dasar / laporan;Bahwa selanjutnya berdasarkan LHP Nomor : 08/LHPDDT/2814/11/X1/2009 tanggal 30 November 2009tersebut maka pada tanggal 2 April 2010, Ir.HariEdi Yoewono selaku Petugas Penerbit SKSKB padaPT.Diadyani Timber membuat dokumen Surat KeteranganSahnya Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG. 1049180yang ditujukan ke PT.

;Bahwa berdasarkan LHP Nomor 08/LHPDDT2814/11/X 1/2009 tertanggal 30November 2009 tersebut , maka Ir.Hari EdiYoewono selaku Petugas Penerbit SKSKB(Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat)pada PT. Diadyani Timber pada tanggal 2April 2010 membuat dokumen SKSKB Nomorseri DG.1049180 yang ditujukan kepadaPT. Henrison TIriana di Sorong denganrincian Kelompok Merbau : 614 batang = atausetara 3.711,77 m3 ; Kelompok meranti : 144 batang = atausetara 838,04 m?

Kotimdengan menggunakan truk.Asli dokumen SKSKB dengan Nomor Seri DG0062803 yang diterbitkan oleh DALES tanggal 23 November 2008 beserta lampiran DKB.Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah Terima SKSKB untukpengangkutan kayu sebanyak 200.20 m3 dari TPK. Hutan PT.Rimba Argamas ke TPK antara Tumbang Sangai Kab.

Kotim denganmenggunakan truk;Asli dokumen SKSKB dengan Nomor Seri DGO062802 yang diterbitkanoleh DALES tanggal 14 September 2008 beserta lampiran DKB;Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah Terima SKSKB untukpengangkutan kayu sebanyak 315,05 m3 dari TPK. Hutan PT. RimbaArgamas ke TPK Antara Tumbang Sangai Kab.

Kotim denganMengunakan truk;Asli dokumen SKSKB dengan Nomor Seri DG0062803 yang diterbitkan oleh DALES tanggal 23 November 2008 beserta lampiran DKB;Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah Terima SKSKB untukpengangkutan kayu sebanyak 200.20 m3 dari TPK. Hutan PT. RimbaArgamas ke TPK Antara Tumbang Sangai Kab.

Kotim denganmenggunakan truk;Asli dokumen SKSKB dengan Nomor Seri DG0062802 yang diterbitkanoleh DALES tanggal 14 September 2008 beserta lampiran DKB;Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah Terima SKSKB untukpengangkutan kayu sebanyak 315,05 m3 dari TPK. Hutan PT. RimbaArgamas ke TPK Antara Tumbang Sangai Kab.

Kotim denganmenggunakan truk;Asli dokumen SKSKB dengan Nomor Seri DGO062803 yang diterbitkan oleh DALES tanggal 23 November 2008 beserta lampiran DKB;Surat Pernyataan dan Berita Acara Serah Terima SKSKB untukpengangkutan kayu sebanyak 200.20 m3 dari TPK. Hutan PT. RimbaArgamas ke TPK Antara Tumbang Sangai Kab.

No.1534 K/Pid.Sus/2008suratsuratnya kepada saksi Marwanto dan saat itu saksi Marwantomengatakan tidak apaapa, sudah biasa mengangkut dan akan dicarikanpasnya ; Bahwasetelah saksi Marwanto mendapatkan Surat Keterangan Sahnya KayuBulat (SKSKB) dari Dinas LHKP Kabupaten Wonogiri lalu ditunjukkan kepadaTerdakwa dan SKSKB tersebut tertulis jenis kayu cendana dengan volume6.000 kg, sedangkan saat itu Terdakwa sudah mengetahui kalau barang yangakan diangkut bukan hanya kayu cendana tetapi terdapat pula

barang lainberupa kayu papi / papian yang tidak tertulis dalam SKSKB dan saat ituTerdakwa juga sudah curiga kalau kayu yang dimuat dalam truk tersebut tentuberatnya lebih dari 6.000 kg, namun Terdakwa tetap mengangkutnya dankarena pengangkutan kayu cendana ini sudah dicurigai pihak KepolisianResor Wonogiri, maka ketika Terdakwa mengangkut kayu cendana tersebutdari Wonogiri ke Surabaya dalam perjalanan sampai di Jalan umum Pokoh Wonoboyo Wonogiri diperiksa Polisi dan selanjutnya kendaraan Truk No.Pol.AG

7672 RU dan muatannya dilakukan penimbangan dan ternyata beratmuatannya adalah 8.420 kg, sehingga tidak sesuai dengan SKSKB yangmenyertai muatan tersebut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) h jo Pasal 78 ayat (7) UndangUndang Nomor : 41 Tahun1999 tentang Kehutanan ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Wonogiri tanggal 6 Pebruari 2008 sebagai berikut :1.

AG 7672 RU beserta STNKnya dan kayu cendanadan papian berat : 8.420 kg dirampas untuk Negara ;> 1 (satu) bendel arsip SKSKB cendana volume : 6.000 kg, dikembalikankepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalamperkara lain ;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.125/ Pid / 2008 / PT.

Andi Juraeni dengan mengangkut 14 (empat belas) batang balok atautiang kayu jenis eboni (kayu hitam) tanpa disertai dengan SKSHH (SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan) berupa SKSKB (Surat Keterangan Sah KayuBulat);Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN.MjnPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 83ayat (1) huruf b jo.

(SuratKeterangan Sah Kayu Bulat) adalah harus ada perijinan dari areal ijinyang sah;Bahwa persyaratan untuk menerbitkan dokumen SKSKB (SuratKeterangan Sah Kayu Bulat) adalah harus ada perijinan dari areal ijinyang sah;Bahwa dokumen yang harus dimiliki Terdakwa dan temannya yangditemukan sedang mengangkut kayu jenis eboni atau kayu hitamadalah Dokumen SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat)karena jenis kayu eboni (kayu hitam) jenis langka yang berada dihutan alam dan berada di dalam kawasan hutan

Kepala Dinas Kehutanan akanmembentuk tim untuk melakukan survei lokasi dan memeriksakelengkapan berkas administrasi apabila pemeriksaan telah lengkapmaka dokumen/ ijin akan diberikan kepada pemohon berupa dokumenSKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat);Bahwa kewajiban pemegang dokumen SKSKB (Surat KeteranganSah Kayu Bulat) untuk melakukan kegiatan mengangkut,menguasaiatau memiliki hasil hutan kayu jenis eboni (kayu hitam) adalahmembayar PSDH (Profisi Sumber Daya Hutan) dan DR (DanaReboisasi) di

P.41/ MenhutII/2014 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alamtanggal 10 Juni 2014);Bahwa benar prosedur bagi orang yang akan mengangkut,menguasai atau memiliki hasil hutan kayu jenis Eboni (kayu hitam)maupun jenis kayu lainnya yang berasal dari hutan alam (hutankawasan yang dilindungi negara) adalah harus menggunakandokumen SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) adalah harusada perijinan dari areal ijin yang sah;Bahwa benar persyaratan untuk menerbitkan dokumen SKSKB (SuratKeterangan

P.41/ Menhutll/2014 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alamtanggal 10 Juni 2014);Bahwa prosedur bagi orang yang akan mengangkut, menguasai ataumemiliki hasil hutan kayu jenis Eboni (kayu hitam) maupun jenis kayulainnya yang berasal dari hutan alam (hutan kawasan yang dilindunginegara) adalah harus menggunakan dokumen SKSKB (SuratKeterangan Sah Kayu Bulat) adalah harus ada perijinan dari areal ijinyang sah;Bahwa persyaratan untuk menerbitkan dokumen SKSKB (SuratKeterangan

AG9831UR untuk mengangkut kayukayu jati miliknya untuk di bawa ke Pasuruan (Jawa Timur).Bahwa kayu yang diangkut sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) batang volume 13,029M3.Bahwa kayukayu tersebut diangkut oleh sopir (Ribut Hariyanto) dari satu lokasi yaitu dihalaman rumah warga yaitu saudara Abdul Karim dan oleh terdakwa saksi Ribut Hariyantodiberikan suratsurat atau dokumen untuk mengangkut kayu tersebut yang yaitu :Satu lembar Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Kayu Rakyat (KR) Nomor

AINUL YAKIN dan dengan penerima JUNAIDIdengan Jenis kayu jati, jumlah 390 batang, volume 13,029 m.Dua lembar tindasan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Kayu Rakyat (KR) Nomorseri : DG1713374 dengan pengirim atas nama Ust. AINUL YAKIN dan dengan penerimaJUNAIDI dengan Jenis kayu jati, jumlah 390 batang, volume 13,029 m3.Tiga lembar Surat Daftar Hasil Hutan (DHH) Nomor : 01/DHH/Ayk/Il/2012, dengan namapemilik Ust. AINUL YAKIN dengan tempat muat Ds. Curahtakir Kec.

) dan 2 lembar tindasan SuratKeterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) lembar daftar Hasil Hutan12Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;Mengingat, pasal 50 ayat (3) huruf f UU.RI.

Bukti P8 : Surat Keputusan No.851/SKSKB/HRDSMUIL/IX/IX/20 15; 22 272 2n nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnnBahwa menurut Agus Asisten Kepala sebagai atasan langsung Penggugatdi perusahaan Tergugat, memang surat pengunduran diri diterima tanggal28 September 2015, tetapi proses administrasi mengenai pengunduran diriPenggugat DISEGERAKAN untuk memproses pembayaran gajinya. BuktiP9 : Isi Risalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Kapuas padanomor (9) poin 9b).

Menurut Pak Agus (jabatan Askep) memang prosesadministrasi mengenai pengunduran diri pak Suriadi disegerakan untukmempercepat pembayaran gaji.... dSt; Bahwa Penggugat tidak terima dan menolak pemberhentian pengundurandiri karena sudah dibatalkan (dicabut) tetapi malah prosesnyaDISEGERAKAN, maka berdasarkan pasal 162 UU Nomor 13 Tahun 2003sudah jelas bahwa surat keputusan No.851/SKSKB/HRDSMUJL/IX/IX/2015 tentang pengunduran diri terhadap Penggugat adalahtelah melanggar hukum UndangUndang Ketenagakerjaan

Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pengunduran diri ataskemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial; Bahwa proses Surat Keputusan No.851/SKSKB/HRDSMUJL/IX/IX/2015yang DISEGERAKAN adalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 10/Pat.SusPHI/2015/ PN.PIik13.14.15.16.17.dengan PEMAKSAAN dan melanggar Pasal 162 ayat (8) UndangUndangNo.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Bahwa alasan mensegerakan proses pengunduran

diri untuk mempercepatproses pembayaran gaji sebagaimana diuraikan pada nomor 10 (sepuluh)diatas adalah tidak dibenarkan undangundang sebagaimana ketentuanpasal 162 UU Nomor 13 Tahun 2003, lagi pula alasan Tergugat tidakterbukti karena faktanya sampai gugatan ini didaftarkan, Tergugat belummembayar gaji Penggugat bulan September 2015; Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan No.851/SKSKB/HRDSMJL/IX/IX/2015, Tergugat tidak pernah merundingkan maksudtersebut dengan Penggugat maupun dengan

Bukti P12 : FotoSurat Pernyataan yang disodorkan Tergugat;, Bahwa Penggugat menolak tandatangan surat pernyataan tersebut karenadasarnya ditulis adalah mengacu pada surat keputusan TergugatNo.851/SKSKB/HRDSMUJL/IX/IX/2015 tentang pengunduran diri yangmenjadi objek parkara dalam gugatan ini, Tergugat sama sekali tidakmenyinggung surat anjuran dinas tenaga kerja sebagai hasil upaya hukumyang diperoleh Penggugat dengan bersusah payah; Bahwa sejak terbitnya surat keputusan Tergugat No.851/SKSKB/HRDSMJL

Pol : BB 8294 MB selanjutnya terdakwa angkut dengantujuan ke Desa Rawa Genjer Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah tanpadisertai dengan Surat Keterngan Sahnya Hasil Hutan berupa SKSKB ( Surat KeteranganSahnya Kayu Bulat), sehingga pada saat sedang mengangkut dan melintas di daerah PT.SKL terdakwa ditangkap berikut barang buktinya karena terdakwa telah mengangkut kayutersebut tanpa disertai dengan SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat).

empat puluh empat) potong denganjumlah kubikasi 13,83 (tiga belas koma delapan puluh tiga) M3 ;Bahwa kayu punak adalah merupakan kayu yang tumbuh secara alami di hutan dantidak merupakan kayu rakyat atau yang dibudidaya berdasarkan Peraturan MenteriKehutanan Nomor P. 33/ MenhutII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 ;e Bahwa dokumen yang harus ada dalam pengakutan kayu adalah sebagai berikut :Apabila kayu yang diangkut diambil langsung dari areal penebangan, makadokumen pengakutan harus dilengkapi dengan SKSKB

(surat Keterangan SahnyaKayu Bulat), Apabila kayu yang diangkut adalah kayu yang berasal dari ijin kayurakyat maka dokumennya teta SKSKB, namun apabila kayu yang diangkut kayuolahan maka dokumen SKKB tersebut harus dilampiri dengan Berita AcaraPerubahan Bentuk Kayu dari kayu bulat menjadi kayu, Apabila kayu yangdiangkut dari Sawmil maka harus dilengkapi dengan FAKO yang dilampiridengan Daftar Kayu Olahan (DKO) ; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yangsebagai berikut

SKL terdakwa ditangkap berikut barang buktinya karena terdakwa telahmengangkut kayu tersebut tanpa disertai dengan SKSKB (Surat Keterangan SahnyaKayu Bulat) ;won Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa dan memperlihatkan Barang Buktiyang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum kepada saksisaksi dan terdakwa yangmana telah mengenali barang bukti tersebut yang terdiri dari 1 (satu) unit mobil truck ColtDiesel BB 8294 MB, 44 (empat puluh empat) potong kayu dengan jumlah kubikasi 13,83(tiga belas

Unsur Tanpa Dilengkapi Bersamasama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, surat dan keteranganterdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dapat diketahui fakta hukum yaitu :dokumen yang harus ada dalam pengakutan kayu adalah sebagai berikut : Apabila kayuyang diangkut diambil langsung dari areal penebangan, maka dokumen pengakutan harusdilengkapi dengan SKSKB (surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat), Apabila kayu yangdiangkut adalah kayu

MAP mengajukan permohonanpenerbitan SKSKB kepada saksi dengan tembusan kepada Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kab.

Bungo dan Kayu Bulat (KB) yang akandiangkut berasal dari LHPKB yang telah disahkan dan telah dibayar lunasPSDH dan DR nya, kemudian permohonan penerbitan SKSKB yang akansaksi terbitkan akan dilampiri : Persediaan/Stock KB pada saat pengajuanpermohonan, Bukti Pelunasan PSDH dan DR, Daftar Kayu Bulat (DKB)serta identitas pemohon;11Bahwa saksi sebagai Pejabat Penerbit SKSKB HTI PT.

Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB).b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB).c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (PAHHBK).d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)Sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 ayat (1) Permenhut No.

Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB).25b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB).c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (PAHHBK).d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)Sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 ayat (1) Permenhut No.

MAP yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen SKSKB di tempatpenumpukan kayu dalam blok tebangan sesuai di tempat alat angkut muat di DinasKehutanan dan Perkebunan Kab. Bungo, tidak ada menerima permohonan daripihak HTI PT.