Soeparmono, S.H., dalambukunya berjudul Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi,halaman 104);Bahwa kumulasi gugatan yang demikian jelas secara yuridisbertentangan dengan hukum acara yang berlaku, karena hukumacara yang dipakai dalam gugatan perbuatan melawan hukum jelasHal. 9 dari 22 Hal. Put.

Soeparmono, S.H., dalam bukunya Keteranganahli & Visum Et Repertum dalam aspek Hukum Acara Pidana Mandar Maju,2002, Bandung pada halaman 99 yang mengatakan bahwa ...Oleh karenadihubungkan dengan kedudukan dari Visum Et Repertum tersebut dariaspek yuridis, sebagai alat bukti ProYustitia yang dilampirkan dalam berkasperkara dan apa bila kelengkapan sebagai alat bukti itu belum lengkap(Sempurna) bukti ProYustitia yang dilampirkan dalam berkas perkara danapa bila kelengkapan sebagai alat bukti itu belum

Soeparmono,Masalah Sita Jaminan (CB) Dalam Hukum Acara Perdata, Cet 1 (Bandung: CV.

Tergugat telahmelakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi, karena pernyataan mengenai haltersebut tidak tepat ditempatkan pada petitum provisi yangmana tuntutan provisiadalah sebagaimana pertimbangan majelis hakim tersebut diatas ; hal tersebutsesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI no. 279K/Sip/1976 Permohonanprovisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok17perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak (HukumAcara Perdata dan Yurisprudensi, Soeparmono

Soeparmono, SH., Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, CV MandarMaju Bandung, Tahun 2000, hal. 87);Yurisprudensi Nomor 546.K/PdtM 1984, tanggal 31 Agustus 1985 " gugatan tidak dapatditerima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris20almarhum, bukan hanya isterinya" (dikutip dari buku R.

Soeparmono, SH., HukumAcara Perdata dan Yurisprudensi, CV Mandar Maju Bandung, Tahun 2000, hal. 87);Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq.Majelis Hakim perkara pidana Nomor 1424/Pid.B/2004/PN .kt.Utara., sebagai Tergugatdi dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima;C. Gugatan Tidak Sesuai Dengan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan;Bahwa Penggugat dalam perkara ini menunjuk OC.

Soeparmono,S.H., Hukum Acara Perdata. Dan Yurisprudensi, CVMandar Maju Bandung, Tahun 2000, hal. 73);Bahwa berdasarkan uraian tersebut, gugatan yang diajukan oleh Penggugat kePengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga menjadi perkara Nomor 1072/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Selatan, sangat tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biayaringan, sangat tidak efektif dan tidak efisien.

Soeparmono, S.H., mengatakan bahwa acara intervensi dapatdikabulkan dengan beberapa alasan diantaranya adalah: Mempermudah proses perkara mengingat system HIR/RBg yang sifatnyasederhana; Bertujuan melaksanakan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan; Menghindarkan putusan yang saling bertentangan; Bertujuan memperlancar proses perkara;(Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, CV.

Soeparmono, S.H., Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi,CV Mandar Maju Bandung, Tahun 2000, hal. 73); Bahwa Penggugat Intervensi dalam permasalahan kepemilikan gula pasir kristalputih sebanyak 56.343,577 ton yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkaraHal. 57 dari 94 hal.

Soeparmono, SH, dalam bukunyaf.Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi Penerbit Mandar Maju,Bandung, Tahun 2000, halaman 129, yang menyebutkan bahwa:Putusan belum berkekuatan hukum tetap karena masih dimungkinkanlagi upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi. Yang sudahmempunyai kekuatan hukum tetap tidak dimungkinkan lagi upayahukum dan dapat dilaksanakan (eksekusi).Sesuai juga dengan pendapat M.

Soeparmono (dalam bukunya Hukum Acara Perdata danYurisprudensi, tahun 2000 : hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsimerupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara.

;R Soeparmono, S.H., Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, hal.5960, cetakan I, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000 :...halhal yang paling menonjol sebagai akibat kegagalan dalam gugatanperdata disebabkan karena kekeliruan dari penyebutan subyeksubyekhukum masingmasing pihak.

Soeparmono dalambukunya Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi pada halaman 111 menyatakan didalam soal hukum pembuktian menurut system HIR/RBG, hakim akan terikat padaketentuanketentuan dalam pasalpasalnya, ialah terikat pada Pasal 163 HIR/283RBG yang sebenarnya beraspek kebenaran formal,.Secara hukum dalam hukum acara perdata mempunyai tujuan untuk mencarikebenaran formil (formel waarheid).Secara hukum Pemohon Kasasi memperoleh tanah SHM Nomor 405 Tahun 1985adalah membeli dari Lasoba pada tanggal

Soeparmono, SH., penerbitMandar Maju, 2005, halaman 62, maka oleh karena itu petitum gugatanPenggugat dalam Rekonvensi poin 2 tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima sehingga amar putusan dalam rekonvensi perkara a quo harusdiperbaiki sehingga bunyinya seperti dalam amar putusan banding ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumterurai diatas, maka putusan Pengadilan Agama Puwodadi Nomor0156/Pdt.G/2018/PA.Pwd tanggal 12 Juli 2018 Masehi bertepatan denganHal 27 dari 31

Soeparmono, S.H., padaintinya menegaskan bahwa HIR sendiri tidak memiliki pengaturan khususmengenai bagaimana suatu gugatan harus dibuat, namun hanya mengaturmengenai hal pengajuan gugatan (vide Pasal 118 HIR);Lebih lanjut, R. Soeparmono, S.H., menjelaskan bahwa praktek pengadilanmensyaratkan bahwa pengajuan suatu) gugatan harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:1. Harus memuat identitas para pihak yang jelas;2. Memuat dasardasar gugatan (posita);3.

Soeparmono, S.H., padaintinya menegaskan bahwa HIR sendiri tidak memiliki pengaturan khususmengenai bagaimana suatu gugatan harus dibuat, namun hanya mengaturmengenai hal pengajuan gugatan (vide Pasal 118 HIR);Lebih lanjut, R. Soeparmono, S.H., menjelaskan bahwa praktek pengadilanmensyaratkan bahwa pengajuan suatu. gugatan harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:1. Harus memuat identitas para pihak yang jelas;2. Memuat dasardasar gugatan (posita);4.

Soeparmono Hukum AcaraPerdata dan Yurisprudensi Mandar Maju, Bandung 2005. Halaman 123);Bahwa, berdasarkan putusan MARI tanggal 1 April 1976 Nomor 701K/Sip/1974, maka seharusnyalah putusan Judex Facti dapat dinyatakandibatalkan, oleh karena sudah melanggar ketentuan hukum dimaksud;Bahwa, Judex Facti sebagaimana tersebut di atas telahmempertimbangkan buktibukti dari para pihak, akan tetapi pertimbanganhukum Judex Facti dimaksud tidak memiliki alasan dan menjelaskanHalaman 12 dari 19 Hal. Put.

Majelis hakim dalam putusannya pada halaman 1920 juga telahterlebih dahulu menguaraikan dan memberikan penjelasan mengenaimateri eksepsi sebagaimana doktrin pada ahli hukum seperti YahyaHarahap, Retnowulan Sutantio dan R Soeparmono yang pada intinyaHalaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 412 /PDT/2017/PT.MKSadalah menjelaskan tentang batasan eksepsi yang tidak boleh ditujukandan/atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer tenprinciple). Oleh karena itu :1.1.

Smg2.terlilit hutang dengan kartu kredit tanpa sepengetahuan Pemohon dansuka pulang larut malam; Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon berpisah ranjangselama sekitar 1 tahun; Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang dan sales obatdengan omzet sekitar Rp 10.000.000, perbulan; Bahwa saksi selaku ayah kandung Pemohon telah berusahamendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan tidaksanggup ladi mendamaikan kedua pihak;Eri Anggoro Mulyo bin Soeparmono, umur 47 tahun, agama Islam,pekerjaan Swasta

Soeparmono (dalam bukunya Hukum Acara Perdata danYurisprudensi, tahun 2000: hal. 36) yang pada pokoknya menyatakan hal yangsama, yaitu tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsungmengenai pokok perkara.

No. 1466 K/Pdt/2006diikutsertakan dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagaiTergugat ;(Vide 1,2 tersebut dikutip dari Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi olehR, Soeparmono, SH, penerbit CV. Mandar Maju/2000 hal. 6768.) ;.

Soeparmono, Mantan Hakim Tinggi, dalam bukunya yang berjudul HukumAcara Perdata Dan Yurisprudensi, penerbit Mandar Maju, Bandung, cetakan II,2005, halaman 35 berpendapat bahwa isi surat kuasa khusus: a. menyebutidentitas para pihak dan siapa kuasanya, b. menyebut objek sengketa, c.menyebut halhal apa yang menjadi sengketa, d. apakah berlaku bagi banding/kasasi dan hak substitusi; Sudikno Mertokusumo, mantan Hakim Tinggi dan Guru Besar Emeritus padaFakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dalam bukunya

Soeparmono, S.H., dalambukunya berjudul Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi , halaman 104); . Bahwa kumulasi gugatan yang demikian jelas secara yuridis bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku, karena Hukum Acara yang dipakai dalam GugatanPerbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 BW) jelas berbeda dengan HukumAcarayang dipakai dalam Gugatan Praperadilan (Pidana) yang mendasarkan pada KUHAP;; .

Soeparmono,SH., Perusahaan Mandar maju /2000/Bandung ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas dan tanpa perlu mempertimbangkan materi pokok perkara, gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;Menimbang, bahwa karena Penggugat berada pada pihak yang kalahnamun oleh karena perkara in casu adalah perkara prodeo, maka ongkos perkaradibebankan sebesar Nihil ;Memperhatikan pasal pasal dari Peraturan PerUndang Undangan yangbersangkutan dan

Soeparmono, S.H., didalam bukunya yang berjudulHukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Penerbit Mandar Maju, tahun2005, halaman 46, disebutkan: dalam praktik yang dimaksud denganHalaman 6 dari 27 hal.Put.