Bahwa statuta UIN Syarif Hidayatullan Jakarta diatur dalamPeraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta(selanjutnya disebut PMA 17/2014);4.

Pada selanjutnya dapatkami jelaskan bahwa statuta UIN Jakarta di atur dalam peraturanMenteri Agama RI Nomor 17 tahun 2014 tentang statuta UIN Jakartapada pasal 34 itu paragraf 3 menentukan Wakil Rektor diberhentikandari jabatannya karena alasan telah berakhir masa jabatan,pengunduran diri atas permintaan sendiri, diangkat dalam jabatan lain,yang diatur dalam huruf a sampai i.

Saksi sedikit tersinggung terhadap hal itu,karena hasil pemeriksaan BPK selama lima bulan bersih; Bahwa yang berhak menjatuhkan hukuman adalah atasan, karenaWakil Rektor diangkat oleh Rektor dan itu ada dalam statuta danperaturan pemerintah;Halaman 64 dari 101. Putusan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG3.

Kamisampaikan kalau di statuta Wakil Rektor pembantu Rektor jadi yangberhak memberikan peringatan adalah Rektor, tetapi Wakil Rektor jugaASN yang harus tunduk pada PP Nomor 53 kalau memang didugamelanggar oleh Rektor. Tetapi diketahui bahwa kewenangan untukmelakukan BAP secara aturan kalau ada pelanggaran itu memang yangHalaman 65 dari 101.

Jadi ini sudah dipertimbangkansuasana psikologis agar tidak terlalu gaduh; Bahwa pemberhentian Wakil Rektor adalah statuta UIN tapi kalaupemanggilan menggunakan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplinPNS, dimana atasan langsung berhak memberikan peringatan ataulainnya.

NO. 28 tahun2004 serta Anggaran Dasar Yayasan NO. 28 Tahun 2008, yang Tugas danWewenang beliau sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar dan Pasal 35 UndangUndang Yayasan serta Pasal 40 Statuta adalah mengangkat dan memberhentikanJawaban Poin (4).3 Bahwa pengangkatan Pj.

Rektor Unigha oleh Pengurus Yayasan dengan SK.NO.31/KPTS/YPKJG/V/2015, tanggal 20 Mai 2015 untuk kurun waktu 5 bulantelah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Statuta Unigha Pasal 40;Ayat (6)Dalam Kondisi darurat, untuk penyelamatan lembaga, yayasan dapatmemberhentikan dan mengangkat Pejabat Rektor yang menyimpang dariketentuan pada pasalpasal dalam Statuta ini, dalam masa jabatan kurang darienam bulan dan dapat diperpanjang enam bulan lagi bila diperlukan untukmempersiapkan pemilihan Rektor yang

Rektor Unigha, oleh Pengurus Yayasan sudahsesuai dengan prosedur yang berlaku dan Statuta Unigha Pasal 40, Ayat (6)karena penerbitan SK.

Rektor sementara untuk menyelamatkanlembaga karena telah terjadi keadaan darurat sesuai Statuta Pasal 40 Ayat (6).Sebagian anggota Yayasan tidak setuju, maka terjadilah miskomunikasi antarorgan Yayasan sehingga sebagian mengambil sikap kurang bijak untukmenandatangani SK.

Hanif Basyah) sebagai Pejabat Tata UsahaNegara, melainkan beliau adalah sebagai Ketua Pengurus YayasanPembangunan Kampus Jabal Ghafur Sigli yang terikat dengan Statuta Unighadan UndangUndang Yayasan NO. 16 Tahun 2001, Jo.

Pemberhentian sebelum masa jabatan selesai tidak jelasdiatur dalam Statuta Politeknik Negeri Bandung, dengan demikian SKNo.0220/PL1/KP/2017 juga tidak je!las apakah sesuai dengan StatutaPoliteknik NegeriBandung. ; . Bahwa SK No. 220/PL1/KP/2017 terbit sebagai akibat atas terjadinyaperselisihan antara Penggugat dengan 4 .(empat) orang Stat Pengajar JurusanTeknik Sipil Politeknik Negeri Bandung bernama Bp. Mei Sutrisno, Bp. AmbarSusanto, Bp. Asep Sundara, dan Bp. Hendry. Bp.

DALAMEKSEPSI ; GUGATAN TIDAK BERDASAR PADA ALASAN YANG LAYAK ;Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasanalasan yang layaksebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 4, 6 dan 8 dimana Penggugatnyatanyata telah salah apabila menyatakan bahwa tindakan Tergugat yangmenerbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor0220/PLI/KP/2017, tanggal 31 Januari 2017. sebelum masa jabatannyaselesai tidak diatur secara jelas dalam Statuta Politeknik Negeri Bandung.

;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga mernenuhi prosedurtata cara pernberhentian Ketua Jurusan yang diatur dalam:e Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia lomor 3 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung.

Tergugat mernberhentikan Penggugat dari jabatanKetua Jurusan Teknik Sipil Pollieknik Negeri Bandung sejak tanggal13 Februari 2017. dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:pernberhentian Ketua Jurusan di Politeknik Negeri Bandung ditetapkanberdasarkan Pasal 38 ayat (3) Statuta Politeknik Negeri Bandung ;pemberhentian Penggugat ditetapkan setelah memperhatikanperkembangan pengelolaan Jurusan Teknik Sipil Politeknik NegeriBandung. sebagaimana tertuang dalam surat Tergugat Nomor 2384/PLI/OT/2016

Pemberhentian Ketua Jurusan di Politeknik Negeri Bandung ditetapkanberdasarkan Pasal 38 ayat (3) Statuta Politeknik Negeri Bandung ;2. Pemberhentian Penggugat ditetapkan setelah memperhatikanperkembangan pengelolaan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung. ;3.

memiliki pengertian seperti dijelaskan pada Peraturan MenteriPendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2008 tentangPedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi, Pasal 1: Statuta merupakananggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan TridharmaPerguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan,mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuaidengan tujuan perguruan tinggi; Pasal 2: Statuta berisi dasar yang dipakaisebagai rujukan pengembangan peraturan

umum, peraturan akademik, danprosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi;Statuta Unpak adalah singakatan dari STATUTA UNNERSITAS PAKUANyang berisikan ketentuan diantaranya:a) MUKADIMAH: ...

UU RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia Pasal 38 Ayat (2).7) Melanggar UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 3,5, 8, dan 9.8) Dan Melanggar PP RI No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan DanPenyelenggaraan Pendidikan Pasal 58D.Oleh karena itu TERGUGAT telah melanggar 8 peraturan danperundangan.Bahwa Dasar Gugatan no. 11 menjelaskan bahwa Statuta Unpak mengaturtugastugas dan wewenang TERGUGAT secara tegas dan jelas pada Pasal41; bahwa Statuta Unpak tidak menugaskan TERGUGAT untuk

memberikanrekomendasi atau usulan kepada Dekan untuk mengangkat ataumemberhentikan status seseorang karyawan Unpak menjadi status dosenatau tidak menjadi status dosen; bahwa Statuta Unpak tidak memberiwewenang kepada TERGUGAT untuk memberikan rekomendasi atau usulankepada Dekan untuk mengangkat atau memberhentikan status seseorangkaryawan Unpak menjadi status dosen atau tidak menjadi status dosen;bahwa TERGUGAT membuat putusan dalam rapat pada tanggal 23 Juni2014 telah menyalahi Statuta Unpak (Bukti

Dadang, M.Pd. terlampir, (Bukti 8);Bahwa Dasar Gugatan No 11 bahwa Statuta Unpak Pasal 62 (Bukti 3)mengatur Hak Mahasiswa; bahwa pada Statuta Unpak Pasal 62 ini tidakterdapat satu butir ayat pun yang menegaskan bahwa mahasiswa/i berhakmengusulkan penggantian dosen mata kuliah; Bahwa TERGUGAT Ill telahmenjadikan Surat Klarifikasi Mahasiswa Reguler Angakatan 2012 yangberisikan permintaan penggantian dosen mata kuliah Kimia Fisika tertanggal17 Juni 2014 (Bukti 11) sebagai dasar pertimbangannya dalam

Bahwa Penggugat bukan merupakan subyek hukum yang dapat bertindakdan mengatasnamakan sebagai Direktur dan Para Wakil Direktur ProgramPascasarjana Universitas Islam Attahiriyah karena Surat Pengangkatannyayang didasarkan pada Keputusan Pengurus Yayasan Addiniyah AttahiriyahNomor : 003/YAA/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, yang ditandatanganioleh Ketua Umum Yayasan pada waktu itu adalah cacat hukum karenatidak sesuai dengan Statuta Universitas Islam Attahiriyah yang mengaturPenyelenggaraan Jurusan/Program

Bahwa didalam Statuta Universitas Islam Attahiriyah hanya mengenalKetua dan Sekretaris Program Studi/Program Pascasarjana, yang diangkatoleh Rektor berdasarkan Statuta Universitas Islam Attahiriyah, dan padatanggal 23 Maret 2015 (dua hari sebelum Keputusan Nomor003/YAA/III/2015 yang dijadikan pegangan oleh Penggugat), berdasarkanSurat Keputusan Rektor Nomor : Skep/015/REK/III/2015 telah mengangkatDr. Syamsul Marif M.Ag. dan Dr.

Direktur Program Pascasarjana, danBUKAN Wakil Direktur Bidang Non Akademik Program Pascasarjana, jugaBUKAN Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana UniversitasIslam Attahiriyah Jakarta, sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT dalamgugatannya pada posita angka 1 dengan mendasarkan pada KeputusanPengurus Yayasan Addiniyah Attahiriyah Nomor : 003/YAA/III/2015 tanggal 25Maret 2015 karena secara yuridis Keputusan dimaksud adalah cacat hukumkarena diterbitkan oleh lembaga yang salah menurut Statuta

Menyatakan Keputusan Pengurus Yayasan Nomor : 003/YAA/III/2015 tanggal 25Maret 2015 adalah cacat hukum karena dibuat oleh lembaga yang tidakberwenang menurut ketentuan Statuta Universitas Islam Attahiriyah dan telahdibatalkan oleh Pengurus Yayasan Addiniyah Attahiriyah.3.

masingmasingperguruan tinggi.2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2013 Tentang STATUTA ~ UniversitasCenderawasih, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 53 ayat (2),dan Pasal 56 ayat (1).Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 56 K/TUN/2016b) Keputusan Tergugat bertentangan dengan AAUPB :1.Asas Kepastian Hukum (Principle of legality) :Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa secaranyatanyata bertentangan dengan Asas Kepastian hukum, baiksecara

halaman 7 (tujuh) sebagai berikut :Bahwa dalam Bukti T5 tentang Laporan Hasil Audit Khusus DugaanPenyimpangan Dalam Pengelolaan Pendidikan di Fakultas KedokteranUniversitas Cenderawasin dari Kementerian Pendidikan DanKebudayaan Inspektorat Jenderal pada pokoknya menerangkandiantaranya bahwa penetapan Penggugat/ Terbanding sebagai dekanFakultas Kedokteran periode 2013 sampai dengan 2017 ............., hal initidak sesuai dengan Permendikoud Nomor 33 Tahun 2012 pasal 12 danNomor 2 Tahun 2013 tentang Statuta

Memerintahkan Rektor Uncen untuk melakukan Pemilihan DekanFakultas Kedokteran Uncen periode 2013 sampai dengan 2017mengacu Permendikobud Nomor : 33 Tahun 2012 Pasal 12 dan Nomor2 Tahun 2013 tentang Statuta Uncen, pasal 38 ayat (2) dan (5)Bahwa secara de facto maupun de jure, Laporan Hasil Audit KnususDugaan Penyimpangan Dalam Pengelolaan Pendidikan di FakultasKedokteran Universitas Cenderawasih dari Kementerian PendidikanDan Kebudayaan Inspektorat Jenderal (Bukti T5) yang dijadikan salahsatu fakta

Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi TUN Makasar bertentangan denganPeraturan Dasar.Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tinggi telah mendasariputusannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebudayaanNomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih.Bahwa pertimbangan tersebut dapat dilihat pada Naskah Putusan halaman9, sebagai berikut :" w.1.......,0ahwa Penggugat/Terbanding dalam hal ini dr.

Universitas Cenderawasih huruf K yaitu. dekandiberhentikan, jadi bukan dinonaktifkan.Dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makasar telah bertentangan dengan peraturan dasar, yakni :ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebudayaanNomor 2 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih huruf Kyaitu dekan diberhentikan karena Hal lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan.

Ketentuan dalam UndangUndang PerguruanTinggi tersebut sesuai pula dengan Statuta Universitas Islam MakassarTahun 2014, Pasal 22 ayat (2) bahwa Rektor diangkat dan diberhentikanoleh Yayasan Perguruan Tinggi Al Ghazali;Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugatadalah hubungan hukum keperdataan atau hubungan hukum privat,sehingga tidak tunduk pada hukum tata usaha negara.

Terutamamengenai inkonsistensi dalam menerapkan Statuta Universitas Islam Makassar.Karena berdasarkan statuta Universitas Islam Makassar maka Rektorberwenang memberhentikan seorang mahasiswa karena mengganggu prosesbelajar mengajar atau dapat membawa dampak negatif pada mahasiswa lain.Demikian pula dengan dihubungkan dengan kedudukan Rektor UniversitasIslam Makassar yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan PendidikanTinggi Al Gazali Makassar, maka kapasitas Pemohon Kasasi bukanlah pejabatHalaman

Namun dalam pertimbangan JudexFacti, substansi hukum dari statuta dan Keputusan Yayasan tidak dijadikanlandasan hukum dalam mengadili perkara a quo;Keberatan Kasasi KeempatBahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum ataumenerapkan hukum acara tidak sebagaimana seharusnya.

Ketentuan dalam UndangUndang Perguruan tinggi tersebut sesuaipula dengan Statuta Universitas Islam Makassar Tahun 2014, Pasal 22 ayat(2) bahwa Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan PerguruanTinggi Al Gazali.Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Para TermohonKasasi adalah hubungan hukum keperdataan atau hubungan hukum privat,sehingga tidak tunduk pada hukum tata usaha negara.

Judex Facti dalamputusannya tidak menerapkan hukum dari aspek materiil yang membuktikanbahwa keputusan Pemohon Kasasi yang memberhentikan Para TermohonKasasi melanggar hukum, melanggar Statuta Universitas Islam Makassar,melanggar peraturan Yayasan Pendidikan Al Gazali Makassar. PertimbanganJudex Facti dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan secarasaksama dan komprehensif buktibukti yang diajukan oleh Pembanding.

TentangKewenangan Senat tersebut diatur pada Pasal 41 Ayat (6) huruf J,Statuta 2013 Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta berbunyiSenat memiliki kewenangan membahas' dan memberikanpertimbangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaUniversitas yang diajukan oleh Rektor ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Senat bersepakatuntuk melakukan pemilihnan Ketua dan Sekertaris Senat untuk bersamasama dengan pihak Manajemen mencari solusi atas kondisi tersebut.Hal ini didasarkan karena posisi

PerguruanTinggi dan dipertegas lagi pada Pasal 61 ayat (3) Organisasipenyelenggara Perguruan tinggi diatur dalam STATUTA Perguruan TinggI ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 TentangPendidikan Tinggi yang berlaku sebagai dasar aturan organisasi diUniversitas Proklamasi 45 adalah STATUTA 2013 ;Halaman 7 dari 51, Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smn19.20.21.22.23.Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) huruf h Statuta 2013 UniversitasProklamasi 45 Yogyakarta menyatakan Kewenangan Rektor dalammengangkat

Menyelengarakan Pendididikan Khusus Profesi Advokat bekerjasamadengan DPC Peradi Gunung Kidul; Apakah saksi pernah ikut serta dalam rangka menyusun Statuta yangdibentuk oleh Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta?

Bahwa saksi selama menjadi Dosen di Universitas Proklamasi 45Yogyakarta, saksi pernah terlibat menjadi anggota dalam Tim penyusunStatuta yang dibentuk oleh Yayasan Universitas Proklamasi 45Yogyakarta; Bahwa Statuta merupakan UndangUndang Dasar bagi Perguruan Tinggidalam menjalankan aktivitas di dalam internal Perguruan Tinggi.

Bahwa saat ini Statuta 2013 yang diberlaukan di Universitas Proklamasi45 Yogyakarta; Bahwa dalam statuta diatur mekanisme pengangkatan danpemberhentian Ketua Program Studi; Bahwa dalam Prosedur Pengangkatan dan pemberhentian Penggugatsebagai Ketua Program Studi seharusnya memperhatikan Statua 2013halaman 23, Pasal 38 ayat (2) huruf h, Statuta sebagaimana yang masihberlaku sampai sebelum pemberhentian Penggugat sebagai KetuaProgram Studi; Bahwa dalam Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian KetuaProgram

FAKTAFAKTA DALAM GUGATAN16.17.Penggugat adalah suatu organisasi sepakbola berbadan hukumperkumpulan yang berada di wilayah Indonesia yang menjadianggota dari Fdrationinternationale de Football Association(FIFA) telah terdaftar secara sah berdasarkan Statuta FIFA yangmerupakan federasi induk olahraga sepakbola.

Dengan adanya statuta tersebut atau anggarandasar, maka segala tindakan, hak dan kewajiban Penggugatbeserta anggotaanggotanya tertuang di dalam statuta tersebut ;Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/201648.49.50.51.52.Dengan demikian, keputusan yang dibuat oleh Tergugat yangmenyatakan bahwa segala tindakan Penggugat tidak sah dan bataldemi hukum bagi organisasi sangat lah tidak berdasar karenaPersatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) merupakanbadan hukum perkumpulan yang kedaulatannya

Mekanisme perpindahan kewenangantersebut juga harus berdasarkan statuta atau anggaran dasar dariperkumpulan tersebut, tidak ada ketentuan di dalam UndangUndang atau peraturan. terkait yang menyatakan bahwakewenangan tersebut dapat dialinkan.

Bahwa kenyataan di atas semakin dipertegas dengan adanya faktabahwa di dalam Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia(PSSI) Edisi Tahun 2014 ( selanjutnya disebut Statuta PSSI ) tidakada satupun pasal yang memberikan kewenangan Ketua UmumPersatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) untuk mewakiliPersatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI ) dalam rangkamengajukan gugatan ke Pengadilan.

Salahsatu aturan yang ada adalah Statuta Persatuan Sepak Bola SeluruhIndonesia ( PSSI ). Di dalam Pasal 70 Statuta Persatuan Sepak BolaSeluruh Indonesia ( PSSI ) tersebut secara gamblang diatur sebagaiberikut :PSSI, Anggota, Pemain, Official serta agen pemain dan Pertandingantidak diperkenankan mengajukan sengketa apa pun ke PengadilanNegara, kecuali yang ditentukan dalam statuta ini dan peraturanperaturan FIFA.

Bahwa Judex facti (Hakim Pertama) telah salah menerapkan hukum dengantidak mempertimbangkan bukti T5 (Statuta Universitas Sulawesi Tenggara)dan T6 (Surat Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Tenggara Nomor447/R/09/B/1/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang pedoman pembayarangaji Dosen dan karyawan Unsultra.

Bahwa Judex Facti (Hakim Pertama) telah salah menerapkan hukum denganadanya pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa sengketa yang terjadidalam perkara a quo adalah sengketa hubungan industrial tentang hakpensiun dari Termohon Kasasi;Bahwa sesuai dengan bukti T5 (Statuta Universitas Sulawesi Tenggara),Termohon Kasasi sebagai bagian dari perangkat penyelenggara PerguruanTinggi (pelaksana administrasi) sama sekali tidak mempunyai hak pension;Statuta Universitas Sulawesi Tenggara (bukti T5) tidak mengatur

Statuta UniversitasSulawesi Tenggara (T5) bersesuaian dengan ketentuan yang secaranormatif dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 12Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, oleh karena Universitas SulawesiTenggara memiliki Otonomi pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik .

Bahwa Judex Facti (Hakim Pertama) telah salah menerapkan hukum dengantidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwaTermohon Kasasi sebagai pelaksana administrasi mengetahui juga secarajelas dan pasti tentang kondisi keuangan Unsultra, Statuta Unsultra (bukti T5) yang tidak memberikan hak pensiun bagi semua penyelenggarapendidikan yang pernah mengabdi di lingkup Unsultra;.

waktu mininum kerja dari TermohonKasasi adalah di bawah waktu minimum waktu kerja (Pasal 77 ayat 2 (dua)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) sehinggatidak ada kewajiban hukum bagi Pemohon Kasasi untuk memenuhi hakpensiun Termohon Kasasi sesuai ketentuan Pasal 156 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Faktafakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:a)Bahwa hak pensiun bagi penyelenggara pendidikan dilingkup Unsultratidak ada diatur dalam Statuta

Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PerguruanTinggi Swasta, menegaskan:Pengelolaan perguruan tinggi swasta paling sedikitmemuat pengaturan mengenai: ... C. TATA KELOLAPERGURUAN TINGGI SWASTA...

Kemudian, dalampenyelenggaraan PTS tersebut, dengan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 2014 dan Permenristekdikti Nomor 16tahun 2018, dibebani kewajiban hukum kepada Yayasan untukmengatur lebih lanjut TATA KELOLA PTS dalam bentuk Statuta. Halmana pengangkatan dan pemberhentian Rektor merupakan bahagiandari Tata Kelola PTS yang wajib diatur dalam Statuta.5.

Bahwa selanjutnya berdasarkan pendelegasian perundangundangan, Pasal 43 ayat (7) Statuta Universitas Kristen Indonesia(UKI) Toraja tertanggal 28 Juni 2019, oleh YPTKM telahmembentuk Peraturan Pengurus YPTKM Nomor:54/KEP/YPTKM/X/2019 tentang Pengangkatan danPemberhentian Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja,tertanggal 28 September 2019:7.

, waktu itu sayadipercaya sebagai sekretaris dalam penyusunan statuta dalampenyusunan statuta ini agar dikoordinasikan antara yayasan dan senatsebagai lembaga normatif di perguruan tinggi dalam penyusunanstatutanya, aturan dalam penyusunan statuta pasal 43 ayat 7 denganjelas ditekankan bahwa tata cara pemilihan rektor itu diatur olen peraturanpengurus yayasan, didalam statuta jelas sekali banwa berdasarkanperaturan yayasan meminta kepada senat untuk menyusun tim seleksiuntuk penjaringan calon rektor

Bahwa Pengurus dan Pengawas diangkat oleh Dewan Pembinaberdasarkan tata gereja ; Bahwa Itu tidak diatur secara knusus tugas badan pengawas YPTKMdidalam statuta; Bahwa selama ini pengawas YPTKM bukan mengawasi pemilinan rektortetapi proses penyelenggaraan pemilihan rektor itu yang dimaksud olehpasal 38 statuta; Bahwa pasal 23 ayat 1 untuk semua keputusan yayasan karena anggotapengurus yayasan tidak semuanya menetap di toraja sehingga dalamsetiap rapat jika tidak hadir dapat diwakilkan suaranya melalui

Peraturan Pokok Karyawan periode20122014 dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja ;17.Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 65 huruf (d) tentang Pelanggaranyang dapat mengakibatkan PHK dengan alasan Mendesak, Peraturan PokokKaryawan periode 20122014 yang berbunyi :Huruf (d) Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan, baik lisanmaupun tertulis ;Hal. 4 dari 16 hal.Put.Nomor 41 K/Pdt.SusPHI/201418.Bahwa Tergugat juga melanggar Pasal 55 tentang Kode Etik dan Pasal 56tentang Sanksi, ayat (1) dan (2) Statuta

Terhadap Anjuran a quo secara tegas Penggugat telahmenyatakan menolak ;21.Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 65 huruf (d) tentang Pelanggaranyang dapat mengakibatkan PHK dengan alasan Mendesak, Peraturan PokokKaryawan periode 20122014 dan Pasal 55 tentang Kode Etik dan Pasal 56tentang Sanksi, ayat (1) dan (2) Statuta IKPIA (ABFIll) Perbanas, sehinggacukup alasan secara hukum apabila Tergugat diputus hubungan kerjanyatanpa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak ;22.Bahwa

Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 15 tentang Tata Tertib Kerjabutir 2 huruf (i), Pasal 65 huruf (d) tentang Pelanggaran yang DapatMengakibatkan PHK dengan alasan Mendesak, Peraturan Pokok Karyawanperiode 20122014 dan Pasal 55 tentang Kode Etik dan Pasal 56 tentangSanksi, ayat (1) dan (2) Statuta IKPIA (ABFIl) Perbanas ;3.

Bahwa perlu Judex Juris ketahui, Peraturan Pokok Karyawan periode 20122014 IKPIA Perbanas dan Statuta IKPIA (ABFIl) Perbanas secara tegas danjelas telah mengatur Tata Tertib Kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal15 tentang Tata butir 2 huruf (i) yang menyebutkan "Karyawan wajibmelaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya olehLembaga dengan mengikuti dan mematuhi semua petunjuk dan/atauinstruksi yang diberikan oleh atasan dsn/etsu Pimpinan.

Dan terhadapkaryawan yang nyatanyata terbukti melanggar larangan termasuk apabilapelanggaran tersebut termasuk dalam kategori larangan dan pelanggaranHal. 8 dari 16 hal.Put.Nomor 41 K/Pdt.SusPHI/2014dengan sanksi pemutusan hubungan kerja, maka Pemohon Kasasi akanmemberi sanksi tegas sampai Pemutusan Hubungan Kerja ;Bahwa Pemohon Kasasi sangat menjunjung tinggi kaidahkaidah moral,kesusilaan, kejujuran, kKebenaran dan kaidahkaidah keilmuan serta kaidahprofesi" (vide Statuta IKPIA Pasal 55 tentang Kode

Akibatnya, masa depan Para Penggugat menjadi terancam;Bahwa Tindakan Para Tergugat Memberhentikan Para Penggugat dengan DroopOut (DO) dari STAI Baubau tidak berpedoman dengan STATUTA STAI Baubaudimana Tergugat II selaku Pejabat Ketua STA Baubau sebagaimana di atur dalamPasal 29 Ayat 2 Ketua mempunyai Tugas Membina Tenaga kependidikan,mahasiswa, tenaga Adminsitrasi, serta hubungan dengan Lingkungan Bahwamerujuk pasal ini sama sekali Para Tergugat Khusus Tergugat II tidak MelakukanPembinaan terlebin

Menyatakan Hukum perbuatan Para Tergugat mengeluarkan Surat Teguran Kerasdan Surat Keputusan tentang Pemberhentian (Droop Out/DO) sebagai MahasiswaSTAI Baubau tertantanggal 01 November 2019 adalah perbuatan melawan hukumdan In Konstitusional berdasarkan STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)YPIQ Baubau;3.

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mencabut SegalaKeputusan/Kebijakan yang telah di Keluarkan dan ditetapkan tentang TeguranKeras dan Pemberhentian (Droop Out/DO) sebagai Mahasiswa STAI Baubautertantanggal 01 November 2019 adalah perbuatan melawan hukum dan InKonstitusional berdasarkan STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQBaubau;5.

Dalil tersebutsecara tegas dibantah oleh Para Tergugat karena dikeluarkannya SuratKeputusan Pejabat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (Ketua STAI) YayasanPendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau, Nomor:ST.SKep.II/PP.00.9/103/XI/2019 tentang Pemberhentian (Drop Out/DO)Sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Adama Islam YPIQ Baubau tanggal 01November 2019 telah sesuai dengan ketentuan dalam Statuta dan PeraturanDisiplin Mahasiswa STAI YPIQ Baubau sebagaimana ditentukan dalamPeraturan Ketua STAI YPIQ Baubau

di Keluarkan dan ditetapkan tentangTeguran Keras dan Pemberhentian (Droop Out/DO) sebagai Mahasiswa STAIBaubau tertantanggal 01 November 2019 adalah perbuatan melawan hukumdan In Konstitusional berdasarkan STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam(STAI) YPIQ Baubau;Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat pada pokoknya adalah sebagaiberikut:1.

Bahwa PSSI adalah suatu Badan Hukum yang merupakan FederasiSepakbola Indonesia yang menjadi anggota FIFA (Federation Internationalede Football Association) yakni Badan Sepakbola Dunia dan AFC (AsianFootball Confederation) Konfederasi Sepakbola Asia yang tunduk padaperaturan/ statuta FIFA ;3. Bahwa ISL (Indonesia Super League) adalah kompetisi tertinggi sepakbolaprofesional di Indonesia yang merupakan kompetisi yang diselenggarakanoleh PSSI dan di;jalankan oleh PT. Liga Indonesia;4.

Mitra Muda Inti Berlian) yang mengajukan gugatanke PTUN sebagai salah satu cabang badan peradilan negarasesungguhnya merupakan suatu tindakan pengingkaran yang nyataterhadap statuta sendiri yang selalu dijadikan dalih untuk tidak taatdan patuh terhadap kebijakan TERGUGAT selakupenanggungjawab sistem keolahragaan nasional sebagaimanadiamanatkan peraturan perundangundangan. ApabilaPENGGUGAT konsisten menegakkan regulasi Statuta PSS!

Dengandemikian, demi mewujudkan pembenahan tata kelolapersepakbolaan nasional yang melalui penegakan Statuta FIFA danStatuta PSSI, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim untukmenolak permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya (nietontvankelijke verklaard).2. Gugatan PENGGUGAT Salah Alamat2.1.BOPI sebagai Pembantu = Menteri untuk melaksanakantanggungjawab pembinaan dan pengembangan serta pengawasandan pengendalian olahraga profesional.

Liga Indonesia tidak kepada lembagalain;Halaman 69 dari 92 halaman Putusan No.99/G/2015/PTUNJKTBahwa Statuta PSSI pasal 70 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa anggotaPSSI tidak boleh mengajukan tuntutan hukum diluar organisasi PSSI.

yang ditentukan dalam statuta ini dan regulasiFIFA.

Pasal 64UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;Bahwa Tergugat, tidak berhak memberikan legitimasi untuk persoalaninternalisasi koperasi yang bersifat tata laksana kelembagaan yang diaturdalam statuta koperasi dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992tentang Perkoperasian. Sebab, peran Tergugat dalam koperasi hanyamenyangkut aspek pembinaan yang diatur dalam jiwa Pasal 60 s.d. Pasal64 UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Pelaksanaan rapat anggota Puskud Sulteng sebagai lembagakoperasi, diatur dalam statuta koperasi, vide Anggaran DasarPuskud Sulteng, yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1),(2) dan (3). Hal lain, poin 6 Pasal 18 Anggaran Dasarmengkualifisir rapat anggota dalam tiga kualifikasi, yaitu rapatanggota tahunan (RAT), rapat anggota khusus, dan rapatanggota luar biasa (vide Pasal 18 poin 6 huruf a, b dan cAnggaran Dasar Puskud Sulteng);b.

Jadi, rapat anggota dengan label "Rapat AnggotaLuar Biasa" yang dilaksanakan tanggal 4 April 2016 olehTergugat dan/atau oleh oknum staf Tergugat, tidak relevandengan agenda rapat anggota tahunan (RAT) tanggal 28Desember 2015 dan lanjutannya tanggal 7 April 2016, dan sudahtentu rapat anggota luar biasa tanggal 4 April 2016 tersebut,bersifat ilegal dan menyimpang dari statuta koperasi danketentuan perundangundangan yang berlaku;c.

Bahwa baik dalam statuta koperasi, in casu AnggaranDasar/Anggaran Rumah Tangga Puskud Sulteng, maupun normadalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian, Tergugat tidak diberi Kewenangan, baik dalamHalaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 549 K/TUN/2017pengertian kewenangan atributif, Kewenangan distributif, maupunkewenangan delegatif/mandat, untuk mencampuri internalisasilembaga koperasi yang diatur dalam statuta koperasi, kecualiperan pembinaan pemerintah, cq. pemerintah pusat maupunpemerintah

Sehingga,rapat anggota luar biasa yang dilaksanakan oleh Tergugatmaupun oleh oknumoknum staf di instansi yang dipimpinTergugat, tidak memiliki landasan pijakan hukum danmenyimpang dari ketentuan perundangundangan yang berlakuserta statuta koperasi;9.

Dengan demikian keputusan rapat dosen ProgramPascasarjana (S2) Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruandan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu yang menambah syarat umurtepatnya berbunyi pada saat pencalonan, berusia tidak lebih dan 60 tahunadalah nyatanyata bertentangan dengan Statuta Universitas Bengkulu;.

Bahwa tindakan Tergugat bertentangan juga dengan ketentuan Pasal 48 ayat(1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2013tentang Statuta Universitas Bengkulu, yaitu terhadap frase/kalimat yangmenentukan bahwa: ~...... melalui proses pemilihan oleh dosen monodisiplineryang memenuhi persyaratan,.....

Wayan Dharmayana,M.Si, tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan Statuta UniversitasBengkulu yang secara tegas menyatakan bahwa pemilihan oleh dosenmonodisipliner yang memenuhi persyaratan, .. ..;.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu,Universitas Bengkulu merupakan perguruan tinggi di lingkunganKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Bengkulu,Provinsi Bengkulu.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2013tentang Statuta Universitas Bengkulu.ii. Peraturan Rektor nomor 709/H30/HK/2009 tentang PenyelenggaraanProgram Pendidikan Pascasarjana Universitas Bengkulu.iil.

penjaringan bakalcalon Dekan hal ini tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor :33Tahun 2012 pasal 12 dan Nomor 2 Tahun 2013 tentang StatutaUncen, pasal 38 ayat (2) dan (5) ; 22 0n2ne nee nono Bahwa telah terjadi manipulasi nilai dan perkuliahan mata kuliahphisologi dan kesehatan anak yang memperoleh nilai E, tetapidiwisuda pada tanggal 18 September 2014 hal ini tidak sesuaidengan Keputusan Rektor Uncen Nomor 0029/J20/2007 tentangPeraturan Akademik Uncen Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2)dan melanggar Statuta

Memerintahkan Rektor Uncen untuk melakukan Pemilihan DekanFakultas Kedokteran Uncen periode 2013 sampai dengan 2017mengacu Permendikobud Nomor : 33 Tahun 2012 Pasal 12 danNomor: 2 Tahun 2013 tentang Statuta Uncen, pasal 38 ayat (2) dan3. Bahwa sebelum Penggugat/Terbanding dalam hal ini dr.

PaulinaWatopa,S.Rd sebagai Dekan (vide buktiT13);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) danayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih telah mensyaratkanEne ws mem amen aaa a(1) Rektor, pembantu Rektor, dekan, pembantu dekan, direkturprogram pascasarjana, ketua dan sekretaris jurusan/bagian kepalalaboratorium, dan kepala UPT diberhentikan karena: a.~~ 2 Q2 9 &Telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun bagi Rektor;

Paulina Watofa, Sp.Rd dinonaktifkan sebagai DekanFakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih karena yang bersangkutantidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan, dengandemikian penonaktifannya telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal52 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 2Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Cenderawasih huruf K yaitudekan diberhentikan karena Hal lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan dan telah sesuai dengan asas kecermatankarena

, haruslah sesuai dengan, Pasal 32 ayat (4), (5), dan (6),Keputusan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Nomor 331/A.11.04.d/03/2019(11 Rajab 1440 H/18 Maret 2019) tentang Pengesahan Statuta UniversitasNadhlatul Ulama Sulawesi Tenggara, menyebutkan bahwa:(4) Masa Jabatan Dekan dan Wakil Dekan 5 (lima) Tahun dan dapatdiangkat kembali dengan pertimbangan Rektor;(5) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan Bidang Akademikditunjuk sebagai Pelaksana Harian Dekan, dalam hal Wakil DekanAkademik juga

Bahwa landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UniversitasNahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara termaksud Pengangkatan danPemberhentian Dekan Fakultas adalah berdasarkan STATUTA UNUSRATAHUN 2019, sehingga dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 13 s/dangka 7 halaman 17 adalah keliru, oleh karena Tergugat dalam menerbitkanObjek sengketa telah memenuhi ketentuan sebagaimana STATUTA UniversitasNahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;DALAM PENUNDAAN:10.Bahwa dalam penerbitan objek sengketa

REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SULAWESI TENGGARA TIDAKMEMENUHI PERSYARATAN PASAL 1 ANGKA 8 UU NOMOR 51 TAHUN 2009TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEHINGGA OBJEKSENGKETA BUKAN MERUPAKAN KTUN; Bahwa terkait pergantian Jabatan Dekan Fakultas Hukum sebagaimanasengketa a quo yang dilakukan oleh Tergugat atas dasar KewenangannyaMengangkat dan Memberhetikan Dekan maka dalam Statuta Universitastelah ditarangkan sebagaimana Pasal 4 ayat 1 bahwa:Nama Universitas yang diatur dalam Statuta ini adalah

Bukti P1 : Fotokopi sesuai dengan print out, Statuta UniversitasNahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Tahun 2019;2. Bukti P2 : Fotokopi sesuai dengan print out, Keputusan RektorUniversitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara Nomor:089/UNU17/SK/KP/V/2021, tentang PengangkatanPejabat Struktural dan Non Struktural Dalam LingkupUniversitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, tanggal01 Mei 2021, beserta lampirannya;3.

Bukti T5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Statuta Universitas NahdlatulUlama Sulawesi Tenggara Tahun 2019;6. Bukti T6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor:002/KET/I/2017, tanggal 23 Januari 2017;7.

Bahwa statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diatur dalam PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentangStatuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (selanjutnyadisebut PMA 17/2014);4.

Bahwa selain itu, selaras dengan Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam NegeriSyarif Hidayatullah Jakarta (PMA 17/2014), pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat(2), menyebutkan:(1) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam statuta ini bernamaUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.(2) Universitas berdiri pada tanggal 20 Mei 2002 Masehi bertepatandengan tanggal 7 Rabiuul Awal 1423 Hijnyah berdasarkan KeputusanPresiden Nomor 31 Tahun 2002,

Pada selanjutnya dapatkami jelaskan bahwa statuta UIN Jakarta di atur dalam peraturanMenteri Agama RI Nomor 17 tahun 2014 tentang statuta UIN Jakartapada pasal 34 itu paragraf 3 menentukan Wakil Rektor diberhentikandari jabatannya karena alasan telah berakhir masa jabatan,pengunduran diri atas permintaan sendiri, diangkat dalam jabatan lain,yang diatur dalam huruf a sampai i. Dua ketentuan tersebut merupakanHalaman 51 dari 103.

Saksi sedikit tersinggung terhadap hal itu,karena hasil pemeriksaan BPK selama lima bulan bersih;Bahwa yang berhak menjatuhkan hukuman adalah atasan, karenaWakil Rektor diangkat oleh Rektor dan itu ada dalam statuta danperaturan pemerintah;Bahwa tidak ada undangan oleh Rektor untuk membahas secaraHalaman 67 dari 103.

Jadi ini sudah dipertimbangkansuasana psikologis agar tidak terlalu gaduh;Bahwa pemberhentian Wakil Rektor adalah statuta UIN tapi kalaupemanggilan menggunakan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplinPNS, dimana atasan langsung berhak memberikan peringatan ataulainnya.

TENTANG STATUTA PERSONA PENGGUGATa.

persidangantiap orang yang terdaftar dan bertindaksebagai Advokat haruslah tetap memenuhisyarat sebagaimana yang ditentukan~ dalampasal 4 ayat (1) Undangundang Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat, sedangkan dalam SuratKuasa Penggugat dan gugatan Penggugat adakuasa namun bukan sebagai Advokat sebagaimanayang dimaksud dalam Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokad, maka secara hukumbelum memenuhi syarat sebagai Advokat danbelum dapat mewakili/bertindak selaku kuasaatas nama Penggugat karena Statuta

Bahwa Tergugat menganggap Pengadilan Agamatidak berwenang menyelesaikan sengketaperbankan syariah adalah pelecehan terhadapinstitusi Pengadilan Agama karena dianggaptidak berwenang menyelesaikan sengketaperbankan syariah, karena sudah diatur dalamperaturan perundangundangan ;Statuta Persona Penggugat3.13a.

Tentang Statuta Persona Penggugat denganalasan sebagai berikut:a.

Tentang Statuta Persona PenggugatMenimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsidengan dalil bahwa kuasa hukum Penggugat belum memenuhisyarat sebagai advokat dan belum dapat mewakili/bertindak selaku kuasa atas nama Penggugat karena tidakmemenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal4 ayat (1) Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat ; re een ee eee eeeMenimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, kuasahukum Penggugat menegaskan, pihaknya sebagai Penggugatatas pengaduan konsumen,