bertentangan dengan hukum objektif danbertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektifMenimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan tanpa hak adalah salah satu bentuk konkret dariperbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak boleh atausegala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidakmelakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpahak dengan unsur melawan hukum secara substansif

Emerssen yang berada dalam lapangan hukum administrasiNegara adalah tidak beralasan oleh karena itu perlu batasan bahwa setiap pejabatmemang diberi kewenangan/kebebasan untuk mengambil kebijakan (DiscretionaryPower) akan tetapi kebebasan untuk mengambil kebijakan tersebut dilaksanakanatas dasar kondisi yang mendesak, urgensi dan atau darurat sifatnya dan haruslahsejalan dengan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene BenginselenVan Behoorlijk Bestuur) sebagai asas kecermatan materiil (Kecermatan Substansif

tetapi kebebasan untuk mengambil kebijakan tersebutdilaksanakan atas dasar kondisi yang mendesak, urgensi dan atau darurat sifatnyayang dalam kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak, urgensidan atau darurat sifatnya seperti yang telah kami uraikan pada paragraf sebelumnyadan kebijakan yang diambil oleh Pejabat yang bersangkutan haruslah sejalan denganasasasas umum Pemerintahan yang baik (Algemene Benginselen Van BehoorlijkBestuur) sebagai asas kecermatan materiil (Kecermatan Substansif

No. 3147 K/Pdt/2012Tergugat , Il dan Turut Tergugat , Il, akan menanggapi Dalam PokokPerkara (/lerweer ten principles) karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggiyang memeriksa Perkara Perdata No. 143 Pdt/2012/PT.Smg tanggal27 Juni 2012 Jo putusan Pengadilan Negeri Blora No. 15/Pdt.G/2011/PN.Bla. salah dalam menerapkan Hukum Acara Perdata karena tidakmempertimbangkan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR yaitu tidak memberikeadilan yang substansif serta perlindungan hukum kepada Tergugat selaku pembeli tanah.

Putusan Nomor : 263/B/2016/PT.TUN SBY.11Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ; Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum yangmenyangkut aspek prosedur dan substansif dari Pengadilan tata UsahaNegara Semarang tersebut, Majelis hakim Banding akan memberikanpertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati buktibukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis hakim Banding terlebihdahulu akan mencermati fakta hukum sebagai berikut :

mendengar melihat dan mengalami sendiri saja tidakcukup, hal tersebut juga di atur di dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP yangmenyatakan Baik pendapat maupun rekaan yang di peroleh dari hasilpemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi,Keberatan KetigaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara A quo tidak bisamemposisikan dirinya sebagai Corong UndangUndang (Labousch de laloa)dan tidak dapat mencari kebenaran materil,Bahwa dari semua rangkaian persidangan di dapat faktafakta hukum yangsangat substansif

apa yang dimuat pada bahagaian di atas dianggap dimuat dantermuat kembali pada bahagian a quo;Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat/Termohon PeninjauanKembali telah menarik Kamaluddin Purba sebagai Tergugat II dalamperkara asal, serta sebagaimana keterangan saksi Suroto, saksi AmarMaaruf, saksi Mariam, saksi Harris pada halaman 16 sampai dengan19 Putusan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2010; Pada pokoknya saksisaksia quo menerangkan bahwa Kamaluddin Purba telah meninggal dunia;Bahwa kami menyadari, secara substansif

Nomor 678 PK/Pdt/2016Bahwa terhadap legalisasi bukti P2 olen Camat Perbaunganadalah merupakan legalisasi tandatangan, yang artinyakebenaran substansif dari isinya belum tentu dapatdipertangung jawabkan sesuai dengan keadaan yangsebenarnya;Bahwa pelepasan hak oleh T.

dengan Ngatmi (Pemohon II) dengan alasan tidak pernahtercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Majelis Hakim lebihPenetapan Perkara Nomor 0001/Pdt.P/2020/PA.Msj 1415.16.17.mengedepankan keadilan substansif daripada keadilan administratifdengan memberikan hak kepada yang berhak mendapatkannya;Bahwa pencatatan nikah merupakan tuntutan sebagai negara hukumsecara administrasi dan perkawinan yang sah di mata hukum akanmemberikan implikasi bagi anak keturunannya, begitupun jikalau tidaksah di mata hukum

saksipertama) dan SAKSI IT (selanjutnya disebut saksi kedua) menyatakan bahwa keduanyamengetahui keadan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena keduasaksi tersebut sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dua orangsaksi tersebut tidak berkesesuaian ketika memberi keterangan tentang kapan mulainyarumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi pertama menyebutkan sejaktahun 2010 sedangkan saksi kedua tahun 2012, terkait hal ini Majelis Hakim menilaibahwa yang paling substansif

pengertian bertentangan dengan hukumobjektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektifMenimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapatbahwa perbuatan tanpa hak adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatanmelawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh, tidak boleh atau segalaaturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukansesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hakdengan unsur melawan hukum secara substansif

II yang bernama Suhartono,dua orang saksi nikah bernama Riwan dan Suwadi, dan maharnyaadalah uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudianhingga sekarang ini tidak ada satupun dari tokoh agama dan tokohmasyarakat bahkan warga lainnya yang mempermasalahkan perkawinanSupriadi (Pemohon I) dengan Tursinah (Pemohon Il) dengan alasantidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Majelis HakimPenetapan Perkara Nomor 0181/Pdt.P/2019/PA.Msj 1516.17.18.lebih mengedepankan keadilan substansif

danpembayarannya dijamin oleh CV Megasari, pemberian diskon tersebutdipotongkan langsung pada tiap transaksi penjualan, Pasal 4 perjanjiantersebut, substansinya adalah bahwa CV Megasari akan mendapatkan imbalansebesar 10% dari penjualan;Bahwa dalam pemungutan pajak, Pajak mengenal asas materiil daripada asasformil, oleh karena itu, meskipun dalam legal formal dalam perjanjian bentukkomisi yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada CV Megasari berupadiskon atau potongan harga, tetapi secara material (substansif

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam mengambilpertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan sangatlah keliru, danmengandung unsurunsur kesalahan yang substansif, yaitu tidak menerapkanperaturan hukum dan undangundang yang berlaku, untuk itu Para PemohonKasasi tolak seluruhnya, hal mana dan semestinya Majelis Hakim Pengadilantinggi Mataram harus menunjuk pada Keputusan MARI Nomor1365.K/Sip/1971 tanggal 27 Mei 1972, bahwa ketentuan ketentuan hukumHalaman 11 dari 16 Hal. Put.

Bahwa akan tetapi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi selakuPejabat Tata Usaha Negara telah menyalahgunakan jabatan ataukekuasaan secara sewenangwenang melawan hukum, tidak berhatihati dan melanggar prosedur hukum yang bertentangan dengan faktafakta yang bersifat substansif, yaitu Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi telah menerbitkan Surat Izin Pemasangan/PenyelenggaraanReklame/Merek Usaha No.510.12/0307 tertanggal 15 Juni 2009 ;.

peristiwahukum perkawinan ini membuktikan bahwa wali nikah Pemohon II adalahayah kandung Pemohon II yang bernama Perkon, dua orang saksi nikahbernama Sarwati dan Umar, dan maharnya adalah 5 gram emas murni,kemudian hingga sekarang ini tidak ada satupun dari tokoh agama dantokoh masyarakat bahkan warga lainnya yang mempermasalahkanperkawinan Nur Hasan (Pemohon ) dengan Nur Sinah (Pemohon Il)dengan alasan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehinggaMajelis Hakim lebin mengedepankan keadilan substansif

Il)dengan alasan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehinggaMajelis Hakim lebin mengedepankan keadilan substansif daripadakeadilan administratif dengan memberikan hak kepada yang berhakmendapatkannya;Bahwa pencatatan nikah merupakan tuntutan sebagai negara hukumsecara administrasi dan perkawinan yang sah di mata hukum akanmemberikan implikasi bagi anak keturunannya, begitupun jikalau tidaksah di mata hukum maka akan memberikan implikasi bagi anakketurunannya.

suatu hal yang mustahil gaadhi ini menyetujuibahkan ikut hadir menjadi saksi nikah jikalau memang ada halhal yang dilarangagama, salah satunya halangan menikah bagi seorang muslim, dan hal inimenjadi penyebab hingga sekarang ini tidak ada satupun dari tokoh agama dantokoh masyarakat bahkan warga lainnya yang mempermasalahkan perkawinanSamsul Bahrun (Pemohon I) dengan Susnawati (Pemohon Il) dengan alasantidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Majelis Hakim lebihmengedepankan keadilan substansif

tidaklahadil apabila karena minimnya informasi danberita yang diperoleh para pihak yangberperkara dan saksisaksi akhirnyapengadilan menolak untuk mengabulkanpermohonan Pemohon, padahal masyarakat17.Kerinci yang mayoritas beragama Islamserta tidak ada satupun dari tokoh agamadan tokoh masyarakat bahkan warga lainnyayang mempermasalahkan perkawinan(nama ayah) dengan (nama ibu) selama 100tahun ini dengan alasan tidak pernahtercatat di Kantor Urusan Agama, sehinggaMajelis Hakim lebih mengedepankankeadilan substansif

Artinyaputusan pengadilan aquo yang secara substansif telah dibuat tersebutadalah telah bertentangan dengan perundangundangan, maka secarahukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalampemeriksaan tingkat banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggitersebut dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya,baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya,sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan

Bahwa objek perkara ini dahulunya pada tahun 2016, telah pernahdigugat oleh Penggugat sekarang ini, dikenal dengan Perkara PerdataNo. 12/Pdt.G/2016//PN.PMN dimana atas perkara ini pada tanggal 1Februari 2017 telah diputus oleh Pengadilan dengan menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima.Bahwa bila dicermati secara seksama dan teliti, didalam gugaganPenggugat dalam Perkara Perdata No. 12/Pdt.G/2016/PN.PMNHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 69/PDT/2019/PT PDG.tersebut, secara SUBSTANSIF Penggugat

Bukhari);Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bagicaloncalon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untukmenikah, maka pengadilan dapat memberikan dispensasi apabilaterdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakandarurat perkawinan, sehingga Hakim lebih mengedepankan keadilanHalaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Clg13.14.15.substansif daripada keadilan administratif dengan memberikan hakkepada yang berhak mendapatkannya;Bahwa pencatatan