Syarifuddin danmembayar upah selama tidak bekerja ;Bahwa anjuran tersebut tidak dapat diterima dan ditolak serta tidakdilaksanakan oleh Penggugat oleh karena itu secara hukum Penggugatmengajukan gugatan terhadap Tergugat agar tercapai suatu keputusan hukumyang mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial ;Bahwa demi terwujudnya dan tegaknya supremasi hukum kiranyaargumen serta alasan yang diajukan oleh Penggugat di atas, cukup memberialasan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa

No. 65 PK/TUN/2000Bahwa Suratsurat Menteri Perindustrian dan Perdagangan inilahyang merupakan pegangan dari Majelis Hakim Agung untuk membatalkanputusan Judex Factie yang sudah benar dan adil;Bahwa betapa nyatanya supremasi hukum masih dikangkangi olehsisasisa kekuasaan Pemerintahan Orde Baru, sehingga Majelis HakimAgung yang putusannya diucapkan di era reformasi ditengah perjuanganmenegakkan supremasi hukum lebih memperhatikan suratsurat MenteriPerindustrian dan Perdagangan tersebut dengan kesimpulan

Bahwa sungguh ironis, praktek hukum dimana orde baru masihmembelenggu supremasi hukum;Bahwa berdasarkan hal dikemukakan di atas Putusan MahkamahAgung No. 45 K/TUN/1996 tanggal 8 September 1999 amat jauh dari MoralJustice, satu kekeliruan yang sangat fatal. Sukar dibayangkan, PT.

BapakKetua/Anggota Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata ini, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadiladilnyaberdasarkan kebenaran materiil demi terciptanya keadilan yang sebenarbenarnya adil dalam rangka merealisasikan kebenaran dan keadilan dalamwacana supremasi hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima olehkarena gugatan Penggugat tersebut

UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai PolitikPasal 13 : Partai Politik berkewajibanhuruf d=: menjunjung tinggi supremasi hukum,demokrasi, dan hak asasi manusiaPasal 22: Kepengurusan Partai Politik disetiapHalaman 50 dari 97 hal. Put.

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai PolitikPasal 13 : Partai Politik berkewajibanhuruf d: menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi,dan hak asasimanusiaPasal15ayat 1: Kedaulatan Partai Politik berada di tangananggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.Pasal 22: Kepengurusan Partai Politik disetiaptingkatan dipilih secarademokratis melalui musyawarah sesuai dengan ADdan ART.Halaman 64 dari 97 hal. Put.

UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai PolitikPasal 13 : Partai Politik berkewajibanhuruf d: menjunjung tinggi supremasi hukum,demokrasi, dan hak asasi manusiaHalaman 77 dari 97 hal. Put.

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai PolitikPasal 13 : Partai Politik berkewajibanhuruf d: menjunjung tinggi supremasi hukum,demokrasi, dan hak asasi manusiaPasal 15ayat 1 Kedaulatan Partai Politik berada ditangan anggota yang dilaksanakan menurutAD dan ARTB. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Hanurasebelum Munas tahun 2010Pasal 23 ~s ayat 7 ~~ Pimpinan Sidang padaMusyawarah Nasional dipilih dari dan olehpesertaC.

No. 081 K/PDT.SUS/2011huruf d: menjunjung tinggi supremasi hukum,demokrasi, dan hak asasi manusiaPasal 15ayat 1: Kedaulatan Partai Politik berada ditangan anggota yang dilaksanakanmenurut AD dan ARTPasal 22 : Kepengurusan Partai Politik disetiaptingkatan dipilih secara demokratismelalui musyawarah sesuai dengan AD danARTPasal 23Ayat 1 Pergantian kepengurusan Partai Politikdi setiap tingkatan dilakukan sesuaidengan AD dan ARTB.

Kota Medan, selambatlambatnya 10 (Sepuluh) harisetelah anjuran ini diterima, bilamana salah satu pihak menolak anjuranini, maka dapat melanjutkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial C/qPengadilan Negeri Medan.Bahwa anjuran tersebut tidak dapat diterima dan ditolak serta tidakdilaksanakan oleh Penggugat oleh karena itu secara hukum Penggugatmengajukan gugatan terhadap Tergugat agar tercapai suatu keputusan hukumyang mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial ;Bahwa demi terwujudnya dan tegaknya Supremasi

Di lain pihak Hakimharus menegakkan supremasi keadilan, tidak sekedar menjadi corongUndangundang, speak buis van de wet, la bauche de la loi ;. Lembaga Harta Bersama sebetulnya tidak dijumpai (secara explisit) nashnyadalam Al Quran maupun As Sunah, juga tidak dijumpai pengkajiannya dalamsegala ajaran Fiqh yang manapun. Maka Pra kelahiran Kompilasi HukumIslam dicari nilai normatifnya dalam kitabkitab madzhab, dan ditemukanHal.10 dari 35 hal.

Dengan mencermati particularreasoning kasus perkasus, untuk menggapai supremasi keadilan sesuai titeleksekutorial putusan, dan bukan hanya sekedar supremasi hukum semata;. Kompilasi Hukum Islam meletakkan Pasal 97 dalam BAB XIll HartaKekayaan Dalam Perkawinan ( Pasal 85 s/d Pasal 97). Pada BABsebelumnya, yakni BAB XII Hak dan kewajiban suami Istri (Pasal 77 s/dPasal 84 ).

Hal ini sesuai dan selaras dengan ASAS, FUNGSI,HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS sebagaimana dimaksudUndangundang No 40 tahun 1999 tentang PERS,yang diatur dalam Pasal :Pasal 2" Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yangberasaskan prinsip prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.Pasal 3(1), Pers nasional mempunyai tugas sebagai media informasi, pendidikan,hiburan dan sosial kontrol.Pasal 4(3), Untuk menjamin kemerdekaan Pers, Pers nasional mempunyai hak mencari,memperoleh

orang yang dokumen kependudukannya menjadi objek sengketa inlitis tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga, namun denganalasan karena Para Penggugat adalah berprofesi wartawan, maka bermaksudmeluruskan adanya temuan manipulasi data dan rekayasa perubahan namayang mengakibatkan terjadinya kesalahan dan atau kekeliruan dalammenerbitkan ketiga objek sengketa a quo, sehingga gugatan ini merupakansumbangsih Para Penggugat yang berprofesi sebagai wartawan dalam rangkaturut serta menegakkan supremasi

diri dan atau menerangkan statuskependudukan....kependudukan dari Seseorang yang namanya tercantum didalamnya;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengakuibahwasanya Para Penggugat tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungankeluarga dengan seseorang yang namanya tercantum didalam ketiga objeksengketa a quo, namun dengan alasan karena Para Penggugat adalahberprofesi wartawan, maka bermaksud meluruskan adanya temuan manipulasidata dan rekayasa dalam rangka turut serta menegakkan supremasi

Bahwa oleh karena Penggugat tetap bersikukuh padakeputusannya, maka Tergugat berhak mengajukanpermohonan'~ perlindungan dan bantuan hukum gunatercapainya Reformasi dan Supremasi HWukum dan Ekonomidi negeri Indonesia tercinta ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telahmengambil putusan, yaitu) putusannya No. 47/G/2009/PHI.PLG.tanggal O09 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikutDALAM KONVENSI :1.

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi yang diajukanTergugat/Pemohon Kasasi, Majelis Hakim telah menolakgugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi untukseluruhnya merupakan keputusan yang tidak independendan tidak berintegrasi supremasi hukum ;.

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Para Advokat pada Kantor Komite Supremasi HukumIndonesia (KSHI) Korwil Surabaya, beralamat di Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010FA.K2201.18,tanggal 22 Januari 2018;Pemohon Kasasi;Lawanl KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENSUMENEP, tempat kedudukan di Jalan Payudan BaratNomor 2 Sumenep;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ismail, A.

Erwan Andriana, SH, yang berkantor di KANTORHUKUM LAW SUPREMASI & ASSOCIATE JI. Kubang JayaNo. 07 RT.004 RW.005 Mayor Abdurahman KabupatenSumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02Desember 2020 .

Hal inisebagai bentuk perwujudan supremasi hukum. Dalam negara hukum,supremasi hukum merupakan keniscayaan. Supremasi hukum dapatdimaknai bahwa asas legalitas merupakan landasan yang terpenting didalam setiap tindakan, baik itu yang dilakukan individu maupun kelompok.Puncak legalisme ini dapat dicermati pada pendapat Krabbe yangmenyatakan bahwa yang memiliki kKekuasaan tertinggi adalah hukum.Hampir sejalan dengan pemikiran ini adalah apa yang diutarakan LeonDuguit.

dilakukannya bertentangan dengan hukummaupun norma kehidupan lainnya sehingga tidak lagi melakukan tindak pidana yangsama maupun tindak pidana lainnya, oleh karena itu penjatunan pidana sebagaimanadimaksud pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepadaTerdakwa secara mutlak.Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan yang sudahdidasarkan dengan pertimbangan hukum yang logis, tepat dan adil ataupun memperhatikan asas manfaat hukum bagi Terdakwa dan penegakan supremasi

Keadaanyang gawat tersebut tampil mencolok pada saat kita bicara tentang Supremasi Hukumapakah yang kita maksud, supremasi Keadilan atau supremasi UU?

hukumalam sejak Socrates hingga Francois Geny, selalu mempertahankan keadilan sebagaimahkota hukum, banyak teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil, semuamenegaskan bahwa keadilan harus diagungkan, keadilan harus dinomor satukan, dankeadilan harus di atas segalagalanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia.Bahwa Judex factie dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara adalahsebagaimana tersebut logis, tepat dan adil serta memperhatikan asas manfaat hukumbagi Terdakwa dan penegakan supremasi

Bahwa upaya pemerintah dalam rangka penegakan supremasi hukumberdasarkan rasa keadilan dan kebenaran sulit diwujudkan kalau hanyapemidanaan terhadap Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindakpidana Penganiayaan yang ancaman pidananya selama 2 (dua) tahun8 (delapan) bulan, tetapi hukuman yang dijatuhkan hanya 8 (delapan) bulandengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan yang menyebabkan Terdakwa tidak jera dan kemungkinan Terdakwa akan mengulangilagi perbuatannya yang sama karena

., dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada KantorKomite Supremasi Hukum Indonesia (KSHI) KorwilSurabaya, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 009FA.K2201.18, tanggal 22 Januari 2018;Pemohon Kasasi;Lawanl.

Untuk itu bagi aparat penegak hukum perlu adanyalangkahlangkah yang pasti dan nyata dengan menjatuhkan hukuman yangsetimpal dengan perbuatan si pelaku, sehingga akan menjadikan pelakujera ataupun menjadi shocktherapy bagi caloncalon pelaku yang lain ; Bahwa karena perkara ini menarik perhatian dan meresahkan masyarakat,dimana masyarakat mengharapkan tercapainya supremasi hukum melaluipenuntasan perkara dengan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan,Hal. 4 dari 6 hal. Put.

., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Komite Supremasi HukumIndonesia (KSHI), beralamat di Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 008FA.K22.01.18, tanggal 22 Januari2018;Pemohon Kasasi;Lawanl.

Hal Inisebagai bentuk perwujudan supremasi hukum. Dalam negara hukum,supremasi hukum merupakan keniscayaan. Supremasi hukum dapatdimaknai bahwa asas legalitas merupakan landasan yang terpenting didalam setiap tindakan, baik itu yang dilakukan individu maupun kelompok.Puncak /egalisme ini dapat dicermati pada pendapat Krabbe yangmenyatakan bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah hukum.Hampir sejalan dengan pemikiran ini adalah apa yang diutarakan LeonDugult.

Olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan terhadap diriTerdakwa nantinya telah tepat, wajar dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwadan masyarakat sebagai upaya menegakkan supremasi hukum di Kota Medan,Sumatera Utara pada khususnya sehingga mampu memberikan arti dan konstribusidalam upaya menegakkan supremasi hukum pula secara nasional pada umumnya ;Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan

Di lain pihak Hakimharus menegakkan supremasi keadilan, tidak sekedar menjadi corongUndangundang, speak buis van de wet, la bauche de la loi ;. Lembaga Harta Bersama sebetulnya tidak dijumpai (secara explisit) nashnyadalam Al Quran maupun As Sunah, juga tidak dijumpai pengkajiannya dalamsegala ajaran Fiqh yang manapun. Maka Pra kelahiran Kompilasi HukumIslam dicari nilai normatifnya dalam kitabkitab madzhab, dan ditemukanHal.10 dari 35 hal.

Dengan mencermati particularreasoning kasus perkasus, untuk menggapai supremasi keadilan sesuai titeleksekutorial putusan, dan bukan hanya sekedar supremasi hukum semata;. Kompilasi Hukum Islam meletakkan Pasal 97 dalam BAB XIll HartaKekayaan Dalam Perkawinan ( Pasal 85 s/d Pasal 97). Pada BABsebelumnya, yakni BAB XII Hak dan kewajiban suami Istri (Pasal 77 s/dPasal 84 ).

sangatlah keliru dan keliru dan harus dikesampingkan,;Bahwa oleh karena antara kedudukan wartawan dan masyarakatpembaca dilindungi oleh ketentuan perundangundangan, khususnyaUU No.40 tahun 1999 Tentang Pers, sebagaimana dicenninkan dalamjiwa Bab Il, pasal 2,3,4,5 dan 6, UU No.40 tahun 1999 Tentang Pers,yang bertumpu pada asas "fredom of the press", sesuai jiwa pasal 2yang berbunyi ; "kKemerdekaan pers adalah salah satu wujudkedaulatan rakyat yang berdasarkan oprinsipprinsip demokrasi,keadilan, dan supremasi

hukum", maka sejogyanyalah kedudukanruang publik (rubrikasi) seperti surat pembaca danlatau SMS tetapdihonnati sebagai hak publik berdasarkan prinsiprinsip demokrasi,keadilan dan supremasi hukum, bertautan pula dengan jiwa pasal 17ayat (1) UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, jo UU Dasar 1945,jo UUNo.9 Tahun 1998;Berdasarkan uraian dalam poinpoin eksepsi diatas, maka gugatanpenggugat error in persona/error in subjectum, tidak memenuhi syaratsyaratpihak yang digugat, dan/atau subjek yang digugat kurang