Ditemukan 97 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : substansi sustanti susltani sutansi susbani subtani subtansi subsatansi substansu substantsi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 101/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
RUDI KUSNADI
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
150 — 84
  • Mengatur susbtansi Penghasilan Tetap Penggugat ditetapkan sebesar Rp. 1.380.000,.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 19-11-2020 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1138/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat:
Kurnia Setiawan
Tergugat:
1.PT BINAMAJU MITRA SEJATI
2.PT BINAMAJU MULTI KARSA
270 — 45
  • kata dasar dari pengungkapanadalah berarti melahirkan perasaan hati, menunjukan, membuktikan,menyingkapkan, mengemukakan, menyatakan, memaparkan,menerangkan dengan jelas, menguraikan ;Dalam konteks kata pengungkapan yang tersebut dalam Pasal 18 ayat(2) UPK, maksud dari kata pengungkapan adalah memaparkan danmenerangkan dengan jelas maksud dari suatu klausula baku yang dalamhal ini adalah klausula baku yang terdapat dalam perjanjian baku haruslahsecara jelas memaparkan dan menerangkan maksud dan susbtansi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 06-11-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 09-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/TUN/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — I. MENTERI DALAM NEGERI RI, II. Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., Msi DAN BAMBANG PURWANTO, S.St vs H. SUGIANTO SABRAN DAN EKO SOEMARNO, SH;
101 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentang Pengesahan dan Pengangkatan WakilBupati Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsiyang pada pokoknya atas dalil sebagai berikutBahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Para Penggugat kecuali terhadap halhalyang secara tegas diakui dalam jawaban ini;1.GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari susbtansi
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 03-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 99/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : Tuan ANTONIUS TJANDRA THIO Diwakili Oleh : PUGUH WIRAWAN SH M Hum
Terbanding/Tergugat I : Tuan PHILIP TIJAS BUANA Diwakili Oleh : HARIS NURLETTE, SH.,MH
Terbanding/Tergugat II : Tuan JOHANNES CHANDRA Diwakili Oleh : HARIS NURLETTE, SH.,MH
Terbanding/Tergugat III : Tuan JAMES THIO BOEN ONG Diwakili Oleh : HARIS NURLETTE, SH.,MH
Terbanding/Tergugat IV : Tuan THOMAS TYAS GUNAWAN Diwakili Oleh : HARIS NURLETTE, SH.,MH
Terbanding/Tergugat V : Tuan DESMOND THIO BOEN MING Diwakili Oleh : HARIS NURLETTE, SH.,MH
Terbanding/Turut Tergugat : Tuan Yonathan Ciputra Widjaja SH MKn
119 — 52
  • Dengan begitu, susbtansi gugatan akan kabur;Berdasarkan dalildalil diatas, jelas gugatan Penggugat menjadi tidakcermat, tidak jelas dan kabur dalam merumuskan kapasitas tergugatsebagai apa. Karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untukmenyatakan gugatan aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard;Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenanmemutuskan :1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Andhika Perdana Nur Widianto
Tergugat:
1.MENPAN RB
2.Deputi Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementrian PANRB
314 — 314
  • Dengan demikian, telahjelas bahwa susbtansi/materi muatan dalam Objek Gugatanmerupakan bagian dari pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dankewenangan Tergugat;7.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 07-06-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 222/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
IGNATIUS ANJAR PRAMONO, S.Sos
Tergugat:
1.KOK TJAY RUDY PURNAMA REDJO
2.KSP WJAYAKUSUMA SEJAHTERA
Turut Tergugat:
1.Notaris DWI INDRIYARTI, S.H., Sp.N
2.Kantor SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah
118 — 27
  • DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi Turut Tergugat II mohon terbacakembali dan termasuk dalam pokok perkara ini.Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalildalil yang dikemukakanPenggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II.Bahwa susbtansi gugatan Penggugat yang intinyamempermasalahkan adanya perjanjian membuka pinjaman, haltersebut merupakan pembuktian hubungan hukum Penggugatdengan Tergugat, dan tunduk pada ketentuan Pasal 1320KUHPerdata Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 16-07-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 659 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Juli 2014 —
78 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada hal susbtansi Penahananpembayaran tidak diatur dalam Perjanjian (Perikatan) perkara a quo;Fakta bahwa Pemohon Kasasi jika mendasarkan penafsiran pada isi perjanjian(perikatan) Pasal 7 ayat (5) perkara a quo. Dengan adanya perbuatan hukum(Peristiwa hukum) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi berupa Penahananpembayaran atas pembayaran.
Pengadilan PN SORONG
Register : 20-12-2018 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 127/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 29 Agustus 2019 —
106 — 46
  • Dengan begitu, susbtansi gugatan akan kabur ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim memperhatikansurat gugatan, ternyata Penggugat telah menguraikan bagian Identitas, posita danHal. 42 dari 55 Hal Putusan Perdata Nomor 127/Pdt.G/2018/PN SonPetitum gugatan. Dimana materi gugatannya pada pokoknya adalah tentang ParaTergugat yang telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-08-2017 — Upload : 22-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 858 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 24 Agustus 2017 — PT JAS AERO-ENGINEERING SERVICES (JAE), VS 1. RIAN EFENDI, DKK
91 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Judex Facti Telah Melakukan Pelanggaran Hukum KarenaTelah Melakukan Perubahan Terhadap Susbtansi Pertimbangan HukumDalam Saunan Resmi Putusan Sela Nomor84 Tahun 201614.Bahwa Judex Facti PHI Serang telah melakukan pelanggaran hukumkarena telah dengan sengaja melakukan perubahan substansipertimbangan hukum dalam Putusan Sela Nomor 84 Tahun 2016.Perubahan substansi tersebut dilakukan pada salinan resmi Putusan SelaNomor 84 Tahun 2016 yang diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal13 Oktober
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 28-03-2013 — Upload : 15-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2011
Tanggal 28 Maret 2013 — H. ABDUL BASIT, dkk vs GUBERNUR JAWA BARAT, dkk
230 — 358 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas dasar itu ParaPemohon mengajukan permohonan Uji Formil terhadap PeraturanGubernur Banten Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan AktifitasPenganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus JemaatAhmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Provinsi Banten;Sebagai informasi bahwa UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan tidakberlaku lagi dan diganti dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.Meskipun demikian susbtansi pengaturan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 18-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 24 Juni 2015 — RISMA DEWI YULIAWATI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
59 — 37
  • pada halaman3 butir 2, Penggugat telah diantar untuk dikembalikan kepada orangtuanya :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dariaspek prosedur/tata cara telah dilakukan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan tidak melanggar asasasasumum pemerintahan yang baik ;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, menurut Majelis, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalamperspektif susbtansi
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-11-2011 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 32/Pdt.G/2011/PN.Smda
Tanggal 22 Nopember 2011 — Ir. BERMAN HALOMOAN SIMBOLON melawan H.SYAHLIMAR SANI, DKK
101 — 10
  • para Tergugat dimaksud sama sama menikmati hasil pinjamantersebut yang dipinjam dari Tergugat II ;9.Bahwa tindakan para Tergugat I, Ill, IV & V khususnya seperti yang disebutkanpada poin "8" tersebut di atas adalah merupakan suatu Perbuatan MelawanHukum, sengaja hanya membiarkan Penggugat sendiri untuk membayar hutangpinjaman dari Tergugat Il sebesar Rp. 500.000.000 disamping bunga dan biayabiaya lainnya ;10.Bahwa tindakan Tergugat II juga melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena11.tidak memenuhi susbtansi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 07-08-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 23-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/TUN/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — KOMBES POL. Dr. Drs. SYAFIIN, SH.,MM.,MH VS MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI;
97 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa secara prosedur dan kewenangan maupun susbtansi,Penerbitan Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara RepublikIndonesia Nomor 23 tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016 (videBukti P1a dan P1b) cacat hukum dan Judex Facti telah salah dalamHalaman 63 dari 72 Halaman. Putusan Nomor 411 K/TUN/2017menerapkan hukumnya dengan menyatakan bahwa penerbitan objeksengketa telah benar secara substansi maupun prosedur;4.2.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 29-08-2013 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298 K/TUN/2013
Tanggal 29 Agustus 2013 — JOHN P. ASMURUF, SP., M.Si, dkk VS MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, dkk
56 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Hal tersebut telah dijadikan konsideran memperhatikan dalam Keputusan yangmenjadi objek sengketa serta diakui pula oleh Para Penggugat dalam gugatannyapada halaman 6 angka 1;Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut maka adalah tepat dan sangatberalasan hukum jika gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapatditerima.2 GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM);1.a.Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mempelajari susbtansi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 03-04-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 72/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 2 September 2014 — 1.BRENMARD DODI TUHULERUW,2.SIMON BENONY LARATMASE, DKK;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Ir. SAID ASSAGAFF
114 — 37
  • ., M.H. sebagai pasangancalon terpilih Gubernur dan Wakil.Bahwa Keputusan KPU tersebut kemudian dikuatkan oleh MAHKAMAHKONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA sesuai Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 4/PHPU.DXI/2014 dan Nomor : 5/PHPU.DXII/2014masingmasing bertanggal 29 Januari 2014 ; 2 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dipastikan bahwa diterbitkannyaSurat Keputusan OBJEK SENGKETA sudah sesuai denganKEWENANGAN, PROSEDUR dan SUSBTANSI sehingga tidak benar dalilPARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 30-09-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 100/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
1.Ibrahim Chaidar Said, S.I.P.,M.Si
2.Fahyuddin, AP. MH
3.Syahruddin, S.Sos., M.Adm.Pemb
4.Suryadi, S.Kel
Tergugat:
PJ. WALIKOTA MAKASSAR
235 — 546
  • jelas dan bertentangan antarajudul Keputusan yang menyebutkan Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, JabatanAdministrator dan Jabatan Pengawas Dalam LingkupPemerintah Kota Makassar sementara dalam KonsideranKTUN poin kesatu berbunyi Membatalkan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalildalil Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang padapokoknya bahwa penerbitan objek sengketa a quo, baik secara kewenangan,prosedur dan susbtansi
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 27-05-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PA MATARAM Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Mtr
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
154 — 403
  • untuk diabaikan atau setidaktidaknya dinyatakanditolak;Bahwa dalam gugatan Rekonvensinya Tergugat (Siri Wahyuni) telahmenarik obyek peninggalan Almarhum ACHMAD HARACHMAN (SuamiPenggugat) sebagai objek harta warisan yaitu berupa sebidang tanah yangterletak di Jalan Gunung Merapi, Gang Merdeka IV/059 Lingkungan Pelita,Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atas tanahSeluas 204 M* dengan batasbatas sebagaimana telah diuraikan olehTergugat (SRI WAHYUNI);Bahwa kemudian mencermati susbtansi
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 21-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 42/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat I : NANIK SUTRISTIATI, BA
Terbanding/Penggugat : Drs. BIYANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaen Sleman
102 — 72
  • Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepengadilan, dan terhadapnya telah dijatunkan putusan, sertaputusan tersebut telan memperoleh kekuatan hukum tetap makaterhadap kasus perkara ini tidak boleh lagi diajukan gugatan baruuntuk memperkarakannya kembali.Demikian juga, Pasal 1917 KUH Perdata yang inti sarinyaketentuan ini menyatakan: sSuatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatassekedar mengenai susbtansi putusan itu; gugatan (tuntutan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 18-09-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 46/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat:
AHMAD GHOZALI, M.M.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
335 — 176
  • Sedangkan dalil eksepsi Tergugatyang mempersoalkan luas dan batasbatas tanah menurut Majelis Hakim haltersebut telah masuk dalam susbtansi pokok perkara dan tidak bersifat ekseptif.Halaman 55 dari 80.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 10-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 6/P/FP/2017/PTUN-SMG
Tanggal 7 Nopember 2017 — Pemohon:
1.Prof. Dr. Pudjo Nirmolo
2.Ir. Atma Windrija
3.Roswita
4.Drs. Raden Wurjunindito
Termohon:
1.Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang
2.Kepala Badan Keuangan Daerah
3.Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI
4.Presiden Republik Indonesia
5.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6.Menteri Dalam Negeri
7.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab.Semarang
8.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
158 — 73
  • Bahwa Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas karena tidakmemuat alasan yang jelas dan rinci sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Perma No.Hal. 35 dari 100, Putusan Nomor:6/P/FP/2017/PTUN.Smg5 Tahun 2015 khususnya mengenai alasan permohonan terkait kKewenanganbadan dan/atau pejabat pemerintahan, prosedur dan susbtansi penerbitankeputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundangundangandan/atau asasasaS umum pemerintahan yang baik yaitu. dalamPermohonannya Pemohon tidak merinci soal kewenangan,