sebagai berikut :" Tanahtanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akandibagikan menurut ketentuanketentuan dalam Peraturan ini ialah :a. lanahtanah selebihnya dari batas maksimum sebagaidimaksudkan dalam Undangundang Nomor 56 Prp tahun 1960dan tanahtanah yang jatuh pada Negara, Karena pemiliknyamelanggar ketentuan ketentuan Undangundang tersebut,b. tanahtanah yang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknyabertempat tinggal diluar daerah, sebagai yang dimaksudkandalam pasal 3 ayat 5;c. tanahtanah Swapraja

dan bekas Swapraja yang telah beralihkepada Negara, sebagai yang dimaksudkan dalam DiktumKeempat huruf A Undangundang Pokok Agraria;d. tanahtanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara, yangakan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.14.

Bahwa menurut Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah No. 224 tahun1961 mengatur tanah yang dapat dibagikan kepada rakyat adalah tanahSwapraja dan bekas swapraja yang beralih kepada Negara. Sebagaimanadimaksudkan dalam Diktum Keempt huruf A UU Pokok Agraria (Menurut15.hukum administrasi negara, Swapraja adalah daerah yang memilikipemerintahan sendiri).Bahwa jelas tanah usaha kebun milik Ny.

Turityo Sudiyo tidaktermasuk dalam tanah swapraja dan bekas swapraja karenatanah hak usaha kebun yang didapatkan oleh Ny. Turiyo Sadiyodidapatkan dari Kriyo desa Sukarame Marga Talang Kelapa yangmenjadi bagian dari pemerintahan daerah Provinsi SumateraSelatan.d. Bahwa menurut Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun1961 mengatur tanah yang dapat dibagikan kepada rakyat adalah tanahtanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara.

Tergugat tidak dapatdihukum sebagai mana dimintakan oleh Penggugat didalam gugatan, atasdasar itu secara hukum gugatan Penggugat tidak cermat dan patut untukditolak;4 Exceptio peremptoriaBahwa apa yang dijadikan dasar gugatan telah hapusBahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat poin (2), yang kalimatnya kami kutipsebagai berikut:Bahwa adapun status kepemilikan tanah pada posita di atas, adalah berupa SuratHak Milik Nomor 2436/M/1957, tertanggal 10 Agustus 1957, yang dikeluarkan olehPemerintah Swapraja

Pontianak, ....... dst;Bahwa berdasarkan Ketentuan Konversi, sejak berlakunya UndangUndang PokokAgraria Nomor 5 Tahun 1960, pada pasal IX, Keempat, menyatakan:a Hakhak dan wewenangwewenang atas bumi dan air dari Swapraja ataubekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undangundang ini hapus dan beralih kepada Negara;Dengan demikian, hakhak atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swaprajasejak berlakunya UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, menjadihapus dan beralih kepada

GustiMushamarsyah; adalah Para ahli waris dari almarhum Ratu KartaYuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya dengan Pangeran Karta Yudabin Pangeran Tapa Laksana terhadap tanah Swapraja beserta apaapayang terdapat didalamnya seperti tersebut diatas yang dihibahkan olehPangeran Cakra Prabu Wijaya Ibnu. Pangeran Kasoema Agung dan RatuIlu Binti Pangeran Kasoema Agung kepada Ratu Karta Yuda binti.Pangeran Cakra Prabu Wijaya pada Tarikh 13 bulan Syawal 1277 Hijrah(Hari Sabtu 22 Juni 1861.,IH.

Bahwa almarhum Ratu Karta Yuda binti almarhum Pangeran Cakra PrabuWijaya yang suaminya bernama Karta Yuda bin Pangeran Tapa Laksana,selain meninggalkan anak seperti tersebut diatas, telah pulameninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Swapraja sertatanaman yang tumbuh terdapat diatas tanah Swapraja yang terletak diKecamatan Kendawangan dan Kecamatan Manis Mata KabupatenKetapang Propinsi Kalimantan Barat, yang ukuran dan batasbatasnyatanah tersebut adalah dari Utara ke Selatan dimulai dari Ilir

jatuh waris kepada penggugat dan ahli waris dari Tetek

THEOFILUS PANAHAL;

3.Menyatakan perbuatan turut tergugat I yang telah menerbitkan Akta Hibah No.01/H/1997 atas tanah objek sengketa

adalah perbuatan melawan hukum;

4.Menyatakan akta Hibah No.01/H/1997 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5.Menyatakan pula menurut hukum bahwa Surat General (General Volmacht) tertanggal 27 Oktober 1951 yang dibuat

dihadapan pemerintah Swapraja

berbatas dengan SUNGAI MATAMEOadalah tanah kebun warisan dari tetek penggugat yang jatuh waris kepada penggugat dan ahliwaris dari TetekTHEOFILUS PANAHAL;3.Menyatakan perbuatan turut tergugat I yang telah menerbitkan Akta Hibah No.01/H/1997 atastanah objek sengketaadalah perbuatan melawan hukum;4.Menyatakan akta Hibah No.01/H/1997 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;5.Menyatakan pula menurut hukum bahwa Surat General (General Volmacht) tertanggal 27Oktober 1951 yang dibuatdihadapan pemerintah Swapraja

Bahwa orangtua Para Penggugat yang bernama Udi bin Lodjek BujangLintang ada mempunyai/ memiliki sebidang Tanah Milik Adat yang terletakdi Pematang Taratong Jalan Karya Tani, termasuk Wilayah Kelurahan MuliaBaru dan Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, KabupatenKetapang, sesuai surat milik dari Swapraja Matan Nomor 376/1959 tanggal1 Januari 1959 berukuran sesuai suratnya Lebar + 800 M X Panjang + 800M = Luas + 640.000, M? (+ 64 Ha) a.n.

Matan sehinggadikeluarkanlah Surat Milik dari Swapraja Matan Nomor : 376/1959 tanggal1 Januari 1959 atas tanah berukuran Lebar + 800 M X Panjang + 800 M =Hal. 3 dari 32 hal.Putusan Nomor 18/PDT/2015/PT PTKLuas + 640.000, M?

Bahwa keadaan / kondisi tanah yang dikuasai, diusahakan dandimanfaatkan untuk perkebunan getah karet, tanaman buahbuahan danpertanian secara terusmenerus oleh Udi bin Lodjek Bujang Lintang darisejak diwariskan Almarhum Lodjek bin Bujang Lintang dikeluarkannyaSurat Milik dari Swapraja Matan Nomor : 376/1959 tanggal 1 Januari 1959terhadap tanah seluas + 640.000, M?

Pemerintah ;Bahwa untuk menindaklanjuti adanya kesepakatan penyerahan tanahyang dibuat pada tanggal 24 Juni 1962 antara orangtua Para Penggugatyakni Udi bin Lodjek selaku pemilik tanah kepada Pemerintah melaluiCamat Kecamatan Matan Hilir Utara yang bernama Soeharijadji,selanjutnya diadakan pengukuran/ pemeriksaan di lapangan pada tanggal15 Juli 1962 yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Matan Hilir Utara(Soeharijadji) terhadap tanah yang dimiliki Udi bin Lodjek Bujang Lintangsesuai Surat Milik dari Swapraja

Bahwa terhadap hasil pengukuran/ pemeriksaan dilapangan yangdilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1962 tersebut dibuatkan Berita AcaraPengukuran Tanah yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan MatanHilir Utara (Soeharijadji) selaku Pemeriksa dan Udi bin Lodjek selakupemilik tanah yang menyerahkan tanah, dimana dalam Berita AcaraPengukuran Tanah disebutkan secara jelas bahwa Tanah Milik Udi binseluruhnya sesuai Surat Milik dari Swapraja Matan Nomor 376/1959Hal.5 dari 32 hal.Putusan Nomor 18/PDT/2015/PT

Raden Mohamad Soebadi dan Raden AdjengMoesdiatie Soerohadikoesoemo, sebagaimana bukti dari Surat KeteranganKelahiran No. 34/1956 tertanggal 21 September 1956 dari PemangkuDjabatan Kepala Daerah Bahagian/Swapraja Tabanan tersebut; Bahwa dengan nama yang sama sesuai Surat Keterangan Kelahirandimaksud adalah bernama RADEN BAGUS MUSBADIONO SOEBADI jugadipakai dan digunakan pada suratsurat sebagai berikut : a. Kartu Tanda Penduduk; b.

Raden Mohamad Soebadi dan Raden AdjengMoesdiatie Soerohadikoesoemo, sebagaimana bukti dari Surat KeteranganKelahiran No. 34/1956 tertanggal 21 September 1956 dari PemangkuDjabatan Kepala Daerah Bahagian/Swapraja Tabanan tersebut;Hal.5 dari 10 Hal. Penetapan No. 93/Pdt.P/2017/PN.Sby.2. Bahwa benar, dengan nama yang sama sesuai Surat Keterangan Kelahirandimaksud adalah bernama RADEN BAGUS MUSBADIONO SOEBADI jugadipakai dan digunakan pada suratsurat sebagai berikut :a. Kartu Tanda Penduduk; b.

Bahwa orangtua Para Penggugat yang bernama UDI Bin LODJEKBUJANG LINTANG ada mempunyai/memiliki sebidang Tanah Milik Adatyang terletak di Pematang Taratong Jalan Karya Tani, termasuk WilayahKelurahan Mulia Baru dan Kelurahan Sukaharja, Kecamatan DeltaPawan, Kabupaten Ketapang, sesuai surat milik dari Swapraja MatanNomor : 376/1959 tanggal 1 Januari 1959 berukuran sesuai suratnyaLebar + 800 M X Panjang + 800 M = Luas + 640.000, M?

Matan sehingga dikeluarkanlahSurat Milik dari Swapraja Matan Nomor : 376/1959 tanggal 1 Januari1959 atas tanah berukuran Lebar + 800 M X Panjang + 800 M = Luas +640.000, M2 (+ 64 Ha) a.n.UDI Bin LODJEK tersebut posita 1 di atas ;3.

Udi Bin Lodjek ;Bahwa saksi pernah melihat surat Keterangan Hak Milik tanah dirumah sdr.Udi Bin Lodjek tertanggal 15 Juni 1962 sebagai surat bukti P3 tersebut ;Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui Surat Swapraja Matan No.376/1959 pada tahun 1970an tersebut di rumah sdr. Udi bin Lodjek ;Bahwa benar, yang menunjukan adalah sdr. Usman bin Udi ;Bahwa alasan saksi telah mengetahui tanah milik sdr.

Lodjek bin Ujang Lintang yang diteruskananaknya Udi bin Lodjek tersebut berupa Surat Milik Swapraja dengan ukurantanah yaitu lebar 800 m, panjang 800 m, luas 640.000 m2 atau sekitar 64 Hadengan batasbatas tanah yang menjadi sengketa tersebut yaitu :e Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Pematang Manggis tanahMat Umus ;e Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.

Lodjek bin Ujang Lintang yang diteruskan anaknya Udi Bin Lodjek tersebutberupa Surat Milik Swapraja No. 376 Tahun 1959 dengan ukuran tanah yaitulebar 800 m, panjang 800 m, luas 640.000 m2 atau sekitar 64 Ha, akan tetapisaksi tidak mengetahui batasbatas tanah yang menjadi sengketa tersebut,yang kemudian dibagibagikan kepada petani yang bergabung dalamPERKATNI Gotong Royong oleh sdr.

pelaksanaanLandreform akan dibagikan menurut ketentuanketentuan dalam Peraturan ini ialah :a. tanahtanah selebihnya dari batas maksimumsebagai dimaksudkan dalam Undangundang Nomor56 Prp tahun 1960 dan tanahtanah yang jatuh padaHalaman 7 dari 36 hal Put.No.123/Pdt/2013/PT.PLGNegara, karena pemiliknya melanggar ketentuanketentuan Undangundang tersebut,b. tanahtanah yang diambil oleh Pemerintah, karenapemiliknya bertempat tinggal diluar daerah, sebagaiyang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 5;c. tanahtanah Swapraja

dan bekas Swapraja yangtelah beralih kepada Negara, sebagai yangdimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf AUndangundang Pokok Agraria;d. tanahtanah lain yang dikuasai langsung olehNegara, yang akan ditegaskan lebih lanjut olehMenteri Agraria.14.

Bahwa menurut Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 mengatur tanah yang dapat dibagikankepada rakyat adalah tanah swapraja dan bekas swaprajaHalaman 9 dari 36 hal Put.No.123/Pdt/2013/PT.PLGyang beralih kepada Negara. Sebagaimana dimaksudkandalam Diktum Keempt huruf A UU Pokok Agraria (Menuruthukum administrasi negara, Swapraja adalah daerah yangmemiliki pemerintahan sendiri).Bahwa jelas tanah usaha kebun milik Ny.

TuriyoSudiyo tidak termasuk dalam tanah swapraja danbekas swapraja karena tanah hak usaha kebun yangdidapatkan oleh Ny. Turiyo Sadiyo didapatkan dariKriyo desa Sukarame Marga Talang Kelapa yangmenjadi bagian dari pemerintahan daerah ProvinsiSumatera Selatan.. Bahwa menurut Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 mengatur tanah yang dapat dibagikankepada rakyat adalah tanahtanah lain yang dikuasailangsung oleh Negara.

Kasasi dalamMemori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya (putusanhal 18) menimbang bahwa membaca secara cermat berkas dan pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang pertimbangan padapokoknya bahwa lokasi tanah/lahan yang disebutkan oleh Para Penggugatmaupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi dahulunya adalah tanah SwaprajaSiau yang dahulu pernah berdiri Kerajaan Kendahe yang kemudian secarahukum sejak hapusnya Swapraja

Intervensi 1 s/d 67 dan ada yang telahberikan hak kepemilikan sebagai tanah hak milik kepada Tergugat II Intervensike 68 Hengky Halim .... menampik dan merespon pertimbangan hukum MajelisHakim tingkat banding dalam putusan hal 18 bahwa dalam persidangan tingkatpertama Peradilan Tata Usaha Negara Manado maupun tingkat bandingMakassar bahwa Para Penggugat untuk Kasasi menyatakan keliru dan salahmemahami, bahwa Penggugat untuk Kasasi tidak pernah memberikan pernyataandan pengakuan menyebutkan bahwa tanah Swapraja

Siau yang dahulu pernahberdiri Kerajaan Kendahe adalah pernyataan sepihak dari Majelis Hakim Ketuayang disampaikannya pada Sidang Tingkat Pertama Tata Usaha Negara Manadoyang ke 22, tanggal 20 Pebruari 2014 jam 13.00 Wita, yang menurutnya Hakimdapat menentukan / memutuskan menurut pengetahuan dan keyakinan denganPasal 107 UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Singkatnya Historis Swapraja Kendahe;Terpisah dan berdiri sendiri dari Swapraja Siau, Swapraja Kendahe mulanya adalahKerajaan Candahar

Bahwa Mejelis Hakim tingkat banding dalam putusannya, penggugatuntuk Kasasi menyatakan keliru dalam pertimbangan hukumnya, dengan hapusnyaSwapraja Siau tidak turut menghapus status tanah Swapraja yang tidak bebassebagaimana status tanah objek sengketa yang dijadikan pembangunan bandar udarasebagai tanah Negara, sebab objek sengketa adalah tanah Swapraja tidak bebas atautanah yang sudah dihaki secara perorangan melalui pewarisan secara adatberdasarkan hukum adat, sebagaimana yang diatur dengan Pasal

No. 24 Tahun 1997 mengakui dengan jelas kedudukan hak milikadat baik bersifat perorangan atau kelompok (Komunal) (Vide Bukti P5), dan tandabukti hak milik dikeluarkan berdasarkan peraturan Swapraja dan hak atas tanahyang diakui sebagai keterangan hak milik (Vide Bukti P15) dan Akta PemindahanHak dibuat berdasarkan hukum adat yang disaksikan oleh Kepala Desa (KaptenLaut) (Vide Bukti P3) dan konversi hak atas tanah adat, pendaftaran tanah padaobjek sengketa dilakukan secara sporadik, pendaftaran dilaksanakan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melihat buktibukti yang diajukan oleh Penggugat, penyerahan tanah tersebut terus berlanjutsampai ke tahun 2017 ( Bukti P.16 , P.16A,P. 16.B dan seterusnya), dan suratpenyerahan tanah tersebut diterbitkan berdasarkan beberapa Surat KeputusanGubernur Sulawesi Tengah yang diterbitkan sekitar tahun 1993 ;Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pembanding dahulu Penggugatdalam gugatannya angka 8, yang membenarkan hak penguasaan atas tanahnegara bekas tanah swapraja

yang dikuasai sejak tahun 1993 oleh Penggugat;Menimbang, bahwa setelah berjalan 2 tahun 9 bulan, kemudian KepalaDesa Pandan Wangi ( Made Jana Kaya) dan Penggugat menghadap KepalaWilayah Kecamatan Batui untuk membuat surat penyerahanNomor:133/Kec.Batui/1995 tanggal 10 Nopember 1995 ( Bukti P.15 );Menimbang, bahwa sebagaimana UndangUndang Pokok AgrariaNomor:5 Tahun 1960 bagian KEEMPAT A. hakhak dan wewenangwewenangatas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada padawaktu mulai berlakunya

oleh Pemerintah Swapraja untukmengkompromikan mengenai tanah sekitar KelapaLima dan mendapat suatu persetujuan bahwa 1 km daripantai, tanah tersebut diserahkan kepada orang RoteHalaman 23 dari 114 halaman Putusan No. 27/G/2020/PTUNKPG(pendatang) sebagai hak pakai dengan kewajibanmembayar Uk dan Tua Sufa.

; Pelapor tunduk kepada kekuasaan dan dalamkedudukan sebagai suku, mempunyai batasbataswilayah dengan suku Amtaran, Amabi, Saubaki ; Jelasnya, tanah yang dilaporkan adalah tanahsuku, yang merupakan bagian tak terpisahkan daritanah swapraja ; Dengan hapusnya swapraja karena Undangundang, maka tanah suku yang merupakan hartakekayaan swapraja beralin menjadi tanahNegara ;Dalam Risalan Pemeriksaan Tanah Laporan PanitiaLandreform Kecamatan Kota Kupang tanggal 2 Juli 1968terdapat beberapa keterangan bahwa

bahwa Pada tahun 1935 LeonardTomboy di panggil oleh Pemerintah Swapraja untukmengkompromikan mengenai tanah sekitar KelapaLima dan mendapat suatu persetujuan bahwa 1 km daripantai, tanah tersebut diserahkan kepada orang Rote(pendatang) sebagai hak pakai dengan kewajibanmembayar Uk dan Tua Sufa.

Setelah itu Saksi mendengar perkara tersebutdiajukan oleh ibu Dorthia Ndolu Eoh ke Pengadilan dan amarputusannya ditolak oleh Pengadilan ;Bahwa tanah Swapraja sebelum berlaku Undangundang Nomor :5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok AgrariaPasal Keempat : Hak hak dan wewenang wewenang atas bumidan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada padawaktu mulai berlakunya Undangundang ini hapus dan beralihkepada Negara ;Bahwa yang Saksi katakan ada tertulis dalam surat, kemudian adacerita

Tergugat menguasai tanah obyek sengketa berasal dari tanaheks swapraja selanjutnya tanah bekas swapraja digunakan sebagaiperkuburan makam pahlawan.

Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4ayat 1 dan 2 Perturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 berbunyi pasal4 ayat 1 tanah swapraja dan bekas swapraja yang dengan ketentuandiktum IV huruf A UndangUndang Pokokpokok Agraria beralih kepadaNegara, diberi peruntukan, Sebagian untuk kepentingan pemerintah,sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapusnya hakSwapraja atas tanah itu dan Sebagian untuk dibagikan kepada rakyatyang membutuhkan, menurut ketentuan dalam peraturan ini.

Bahwa tanah bekas swapraja yang digunakan sebagaiperkuburan makam pahlawan dipindahkan, tergugat memanfaatkantanah eks swapraja atau tanah eks perkuburan makam pahlawan denganmembangun 2 (dua )buah sarana Kesehatan atau rumah dinas dokterdan tergugat juga membanguan sarana layanan masyarakat KantorPencatatan Sipil, selama pembangunan rumah dokter tersebut tidak adamasyarakat yang merasa keberatan;Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bau5.

Tergugat 1 menguasai tanah objek sengketa berasal dari tanaheks swapraja selanjutnya tanah bekas swapraja digunakan sebagaiperkuburan makam pahlawan.

Bahwa tanah bekas swapraja yang digunakan sebagaiperkuburan makam pahlawan dipindahkan, Tergugat ! satuHalaman 19 dari 60 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Baumemanfaatkan tanah eks swapraja atau tanah eks perkuburan makampahlawan dengan membangun 2 buah sarana kesehatan atau rumahdinas dokter dan tergugat 1 juga membangun sarana layananmasyarakat kantor pencatatan sipil, selama pembangunan rumah doktertersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan;6.

Kecamatan Tangerang, Kota TangerangMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta diatas, ternyata Para Pemohon,waktu kelahirannya anak ke3 (Ketiga), lakilaki yang diberi nama IRFAN, namunPara Pemohon ingin Memperbaiki Abjad pada Akta Kelahiran anak ParaPemohon, dari IRFAN menjadi IRPAN, karena ada kesalahan penulisan Adjad;Menimbang, bahwa menurut Pasal 49 Peraturan Tentang PenyelenggaraanDaftarDaftar Catatan Sipil untuk Beberapa Golongan Penduduk Indonesia yangtidak termasuk dalam KaulaKaula Daerah Swapraja

dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohonan telahdikeluarkan biayabiaya perkara, oleh karena mana, Para Pemohon haruslahdihukum untuk membayar biaya perkara a quo;Memperhatikan perbaikan Catatan Sipil dan Penambahannya pasal 49 danpasal 50 (Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdata), Peraturan Statblad 1920751(Ordonantie 15 Oktober 1920) Peraturan tentang Penyelenggaraan DaftarDaftar Catatan Sipil untuk beberapa Golongan Penduduk Indonesia yang tidaktermasuk dalam KaulaKaula Daerah Swapraja

Dan dinyatakannya tanah sengketa dalam status tanah swapraja bebas(tanah negara), tanpa ijin dan persetujuan pemilik yang berhak adalahperbuatan melanggar hukum ;Bahwa Surat Keputusan Bersama Gubernur Militer yang dijadikan dasar(landasan) menyatakan bahwa tanah sengketa menjadi tanah swapraja bebas(tanah negara) tindakan Pemerintah merupakan perbuatan yang melawanhukum karena :1. Surat Keputusan tersebut bukan produk resmi dari pejabat yang berwenangmengatur peruntukan dan hakhak tanah ;2.

terhadap gugatan tersebut Tergugat , Il, Ill sampaidengan VIII mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :EKSEPSI TERGUGAT :Bahwa gugatan Pengugat salah alamat, karena perkara tersebutseharusnya diajukan pada peradilan Tata Usaha Negara ;EKSEPSI TERGUGA 2 :Bahwa tanah sengketa yang menurut Penggugat merupakan hak milik/warisan almarhum Ni Kelating dan atas dasar Keputusan Gubernur Militertanggal 9 September 1957 Nomor 479/A.6/1/96, telah dijadikan sebagai tanahswapraja bebas Swapraja

SBY.Ketentuan Konversi yang mengatur 3 (tiga) jenis konversi yaitu: konversi hakatas tanah yang bersumber dari hakhak Indonesia, konversi hak atas tanahbekas Swapraja dan konversi hak atas tanah yang berasal dari hakhak barat.Dalam hal ini apakah benar tanah obyek sengketa yang semula milik PakNgateno itu telah beralih haknya kepada Terbanding semula Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa diakui oleh Terbanding semula Tegugat sebagai aset miliknya yang diperolehnya sejak tahun 1901dengan

Selanjutnya khusus mengenai hakhak yangdikuasai Swapraja atau bekas Swapraja menurut ketentuan Bab KeempatHuruf (A) UUPA., menerangkan bahwa: hakhak dan wewenangwewenangatas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada padawaktu mulai berlakunya undangundang ini (i.c.

Padahal sejakdibelakukannya Undangundang Pokok Agraria =No.5 Tahun 1960,Negara tidak lagi memiliki hak demoin dan kedudukan sektorpertanahan, telah dikonversi menjadi tanah swapraja yang dikuasdi,baik oleh intitusi pemerintah, swasta maupun rakyat.

Sementara lokasiobjektum itis tidak pernah berfungsi sebagai asrama maupun instalasilain, melainkan tanah kosong ex tanah swapraja yang kemudiandikuasai dan diolah oleh penduduk asli setempat sebagai bezitter.Semua penguasaan tanah yang melekat pada intitusi Negara, swastadan rakyat, dilakukan pendaftaran tanah (rechts kadaster), yangimplementasinya antara lain diatur oleh PP No.10 Tahun 1961.

Padahal sejak diberlakukannya Undangundang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, Negara tidak lagi memilikihak Domen dan kedudukan sector pertanahan, telahdikompersi menjadi tanah Swapraja yang dikuasai, baik olehInstitusi Demerintah, swasta maupun rakyat. Sementara lokasiobjektum litis tidak pernah berfungsi sebagai asrama maupuninstalasi lain, melainkan tanah kosong ex swapraja yang kemudiandikuasai dan diolah oleh penduduk asli sefempat sebagaibezitter.

yaitu tanah yang terletak di jalan Woodward dan jalanMaluku;Bahwa setahu saksi tanah sengketa itu belum didaftarkan di BPN;Bahwa status tanah snegketa itu adlaah negara bukan merupakantanah swapraja;Bahwa status tanah yang ada di Kota Palu yaitu masih berstatus30tanah negara; Bahwa saksi tahu obyek sengketa; Bahwa setahu saksi hakhak yang di instruksi negara yaitu hak pakai,hak guna bangunan; Bahwa tanah obyek sengketa, tidak terdaftar di Kantor BPN padatahun 1960an; Bahwa penguasaan tanah selama

Disamping usianyapada waktu itu masih sangat muda, kualifikasi keterangan saksi tersebuttermasuk dalam kualifikasi Unus Testis Nullus Testis, keterangan saksi yangberdiri sendiri dan tidak didukung adanya bukfti lain; Menimbang, bahwa keterangan saksi kesepuluh PenggugatMUDRAN,SH dari Kantor Badan Pertanahan Kota Palu, hanya menerangkanbahwa tanah sengketa adalah tanah Negara bekas tanah swapraja, yangbelum terdaftar di Badan Pertanahan Kota Palu.

Dailil ini tidak benar danbertentangan dengan hukum pada bagian keempat huruf A ketentuanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokpokokAgraria, mengatur bahwa hakhak dan wewenang atas bumi dan air dariswapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunyaundangundang ini hapus dan beralin kepada negara. Menurut hukum, yangbenar adalah tanah bekas swapraja berubah menjadi tanah negara sekarang..

Dalam tegasnya, Penggugat tidak memilikibuktibukti hak yang ditetapkan dalam pasal 60 Ayat (2) huruf c dan peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berupa : Surat tandabukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yangbersangkutan atau surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat olehHalaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G

H dan saksi Mansur Bin Mangge tidak ada menerangkan bahwa tanahobjek sengketa adalah tanah Negara dan jika keterangan kedua saksi Tergugattersebut dihubungkan dengan buktibukti surat yang diajukan Tergugat tidak adasatu pun bukti surat dari Tergugat yang menerangkan bahwa tanah objeksengketa adalah tanah Negara namun didalam Bukti T6 dan T11 Tergugatmenerangkan bahwa dalam riwayatnya sebelum tahun 1960 tanah tersebutadalah tanah ornament/swapraja dan sejak tahun 1960 menjadi tanah Negaranamun dalam

Mamuju, pada tahun sekitar 1960an telah terjadi Reformasi Agrariadimana berdasarkan bagian keempat huruf A Ketentuan UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, mengaturbahwa hakhak dan wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekasswapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya UndangUndang inihapus dan beralih kepada Negara.

Mamuju pun demikian pula dengankeberadaan masyarakat Ballung yang sekarang ini keturunanketurunannyatelah membaur dengan masyarakat lainnya di kab. mamuju, sehinggasebagaimana berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan pula denganbagian keempat huruf A Ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, mengatur bahwa hakhak danwewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masihada pada waktu mulai berlakunya UndangUndang ini hapus dan

Menyatakan objek sengketa/tanah yang luasnya + 9 Arekhusus Bagunan Kantor BPP yang merupakan bagian dari + 60 ArePeruntukan Bangunan dan Lahan Percontohan Pertanian, denganbatasbatas tanah/objek sengketa yang luasnya + 9 are adalah sebagiberikut: Sebelah utara : tanah Pak Herman, Sebelah selatan > tanah ex swapraja (Peruntukan LahanPercontohanPercontohan Pertanian Kantor BPP KabupatenDompu), Sebelah timur : jalan, Sebelah barat : parit (Saluran air),adalah tanah ex swapraja milik Tergugat/Pembanding

No.2845 K/Pdt/2008Penggugat, melainkan "Tanah Swapraja Ex Kesultanan Bacan" dimana yangmulia DEDE MUHAMMAD USMAN SYAH dengan titelatur sebagai SULTANBACAN dan PENGUASA SWAPRAJA pada waktu itu, memiliki hak publikerechtelijke untuk mengatur tanahtanah swapraja yang dikuasainya, sehinggaSultan Bacan memberi izin kepada kakek para Tergugat untuk membuka lahanyang masih berbentuk hutan rimba guna dijadikan lokasi kebun dan rumahtempat tinggal yang akhirnya berkembang menjadi sebuah desa yang bernamakampung

Brangkadolong yang sekarang tanahnya dikuasai oleh Tergugat dandikenal dengan sebutan lokasi Kampung Tua ;Bahwa pengertian tanah Kesultanan Bacan (Swapraja) tidak dapatdiartikan sebagai tanah milik Sultan Bacan secara pribadi karena apabila hal itumemiliki pengertian yang identik maka seluruh Dataran Kabupaten HalmaheraSelatan adalah merupakan tanah warisan Penggugat mengingat wilayahKesulatanan Bacan meliputi Kabupaten Halmahera Selatan yang berbatasandengan Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate

No.Buku Pendaftaran HurufC.79, Persil Nomor 18, kelas Il, Subak Timuhun No.4, Pasedahan MelangitBubuh, Swapraja Klungkung, Daerah Bali, Provinsi Nusa Tenggara, tanggal141954, luas 0.415 Ha (4.150 M2);. Bahwa Dewa Gde Lembo alias Anak Agung Gde Lembo (alm) adalahKakek dari Para Tergugat dan Penggugat, sehingga Para Tergugat danPenggugat adalah ahli waris dari Dewa Gde Lembo alias Anak AgungGde Lembo (alm);.

BukuPendaftaran Huruf C.79, Persil Nomor 18, kelas Il, Subak Timuhun No.4,Pasedahan Melangit Bubuh, Swapraja Klungkung, Daerah Bali, ProvinsiNusa Tenggara, tanggal 141954, luas 0.415 Ha (4.150 M2), atas nama Dewa Gde Lembo, dengan batasbatas :Sebelah utara : tanah milik Wayan Sudiana;Sebelah timur : sungai/telabah;Sebelah selatan : jalan/gang;Sebelah barat : Jalan;Selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Nomor 86/Pdt/2018/PT DPS4.

BukuPendaftaran Huruf C.79, Persil Nomor 18, kelas Il, Subak TimuhunNo.4, Pasedahan Melangit Bubuh, Swapraja Klungkung, Daerah Bali,Provinsi Nusa Tenggara, tanggal 141954, luas 0.415 Ha (4.150 M2),atas nama Dewa Gde Lembo, dengan batasbatas :Sebelah utara : tanah milik Wayan Sudiana;Sebelah timur : sungai/telabah;Sebelah selatan : jalan/gang;Sebelah barat : Jalan;adalah tanah waris Dewa Gde Lembo alias Anak Agung Gde Lembo(alm);Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Nomor 86/Pdt/2018/PT DPS3.

BukuPendaftaran Huruf C.79, Persil Nomor 18, kelas Il, Subak TimuhunNo.4, Pasedahan Melangit Bubuh, Swapraja Klungkung, Daerah Bali,Provinsi Nusa Tenggara, tanggal 141954, luas 0.415 Ha (4.150 M2),dengan batasbatas:Sebelah Utara : Wayan Sudiana;Sebelah Timur : Sungai / Telabah;Sebelah Selatan : Jalan/ gang;Sebelah Barat : Jalan;Di bagi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan ParaTergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dengan bagiansebagai berikut: Keturunan Anak Agung Gede Gunung