Adapun wujud sikap danperilaku yang menunjukkan sakit ingatan (gila) tersebut adalah:a Tergugat pernah telanjang di depan umumb Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat beserta anaknyaketika sedang kambuh penyakit jiwanya sehingga membahayakankeselamatan jiwa orangorang disekitar;Hal ini berlangsung secara terusmenerus tanpa pernah sadar dari apa yangdilakukan;Selama Tergugat dalam keadaan seperti tersebut diatas orang yang menguruskepentingan Tergugat adalah pengampunya (Ayah Tergugat

Citandui Rt.001/ Rw.004 Desa Planjan KecamatanKesugihan, Kabupaten Cilacap yang memiliki batas batas sebagai berikut Sebelah barat : berbatasan dengan rumah Pak Timin Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bu Maliyah Selatan : berbatasan dengan pekarangan Pak H Sumarman Utara : berbatasan dengan jalan umumb. 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk Datsun go Panca Plus th 2014 warnaSilver NoPol AB 1548 SN an Puji Triyon;Berdasarkan jawabanjawaban tersebut di atas, dengan ini Tergugat Konpensi/Penggugat

Citandui Rt.001/ Rw.004 Desa Planjan KecamatanKesugihan, Kabupaten Cilacap yang memiliki batas batas sebagai berikut Sebelah barat : berbatasan dengan rumah Pak Timin Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bu Maliyah Selatan : berbatasan dengan pekarangan Pak H Sumarman Utara : berbatasan dengan jalan umumb. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Datsun go Panca Plus th 2014 warnaSilver NoPol AB 1548 SN an Puji TriyonoPutusan Nomor 0827/Pdt.G/2017/PA.Clp.

Tarif umumb.2. Tarif efektif 4.516.437c.3. Jumlah ai+a2)b. Dikurangib.1. PPN atas retur penjualanb.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPNb.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama 0b.4. Jumlah (b1+b2+b3) 4.516.437ic. Jumlah Pajak keluaran yang dipungut sendiri (a.3 b.4)3.Pajak yang dapat diperhitungkan 0a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 0 b. Dibayar dengan NPWP sendiri ic.

Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen:a) Menurut Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadi lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:Halaman 32 dari 45 hal Put. Nomor 538 K/Padt.SusBPSK/2017a.

bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat(2) Perma Nomor 1 Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)adalah:Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb

Muddai Madang : Wakil Ketua Umumb. Doddy Iswandi : Sekretaris Jenderalc. Dasril Anwar : Wakil Sekretaris Jenderald. Anjas Rivai : Bendaharae. Adinda Yuanita : Wakil Bendaharaf. Hellen Sarita Delima : Ketua Komisi Sport and Lawg. Harry Warganegara : Ketua Komisi Sport Developmenth. Syahrir Nawier : Ketua Komisi Finance and Budgetingi. Krisna Bayu : Ketua Komisi Athletej. Johanna Sri Ambarwati =: Ketua Komisi Woman and Sportk. Indra Gamulya : Ketua Komisi Olympic Solidarity.

Tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang bersertifikatseluas : 161 M2,dengan Gambar Situasi Nomor : 201/1978,tertanggal 1/April1978 dan dengan batasbatas tanahnyasebagai berikut :sebelah Utara : Tanah Tetangga;.sebelah Timur : Tanah yang bersertifikat No. 788:sebelah Barat : Tanah Tetangga;sebelah Selatan : Jalan UmumB.

Tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang bersertifikat nomor787, seluas 161 M2, dengan gambar situasi nomor 201/1978 tertanggal17April1978 yang terletak di Kota Madiun dengan batasbatas tanahnyasebagai berikut :sebelah Utara : Tanah Tetangga;.sebelah Timur : Tanah yang bersertifikat No. 788:sebelah Barat : Tanah Tetangga;sebelah Selatan : Jalan Umumb.

Tarif umumb.2. Tarif efektifc.3. Jumlah ai+a2)lb. Dikurangib.1. PPN atas retur penjualanb.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPNb.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang samab.4. Jumlah (b1+b2+b3)ic. Jumlah Pajak keluaran yang dipungut sendiri (a.3b.4)Pajak yang dapat diperhitungkanla. Pajak Masukan yang dapat dikreditkanlb. Dibayar dengan NPWP sendiriIc.

Depan : Jalan Umumb. Belakang . Sutisna / tanah kosongc. Kanan/Barat : Sularsihd. Kiri/Timur ' Jalan SetapakYang saat ini sudah terbagi dan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi3. Kendaraan roda empat merk Avanza, warna silver yang saat ini adadan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi.4. Kendaraan roda empat Merk Suzuki Carry Pick Up, warna hitam, yangsaat iniada dan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi.o.

Depan : Jalan Umumb. Belakang : Sutisna / tanah kosongc. Kanan/Barat : Sularsihd. Kiri/Timur : Jalan SetapakYang saat ini sudah terbagi dan dikuasai olen Tergugat Rekonpensi3. Kendaraan roda empat merk Avanza, warna silver yang saat ini ada dandikuasai oleh Tergugat Rekonpensi.4. Kendaraan roda empat Merk Suzuki Carry Pick Up, warna hitam, yangSaat ini ada dan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi.o.

Tarif umumb.2. Tarif efektifc.3. Jumlah ai+a2)lb. Dikurangib.1. PPN atas retur penjualanb.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPNb.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang samab.4. Jumlah (b1+b2+b3)ic. Jumlah Pajak keluaran yang dipungut sendiri (a.3b.4)Pajak yang dapat diperhitungkanla. Pajak Masukan yang dapat dikreditkanlb. Dibayar dengan NPWP sendiriIc.

lebih ringan dari pada pasalyang didakwakan kepada diri terdakwa yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;Hal ini didukung oleh keterangan saksi Sukiyono Bin Munawar dansaksi Subandi Bin Hadi yang menyaksikan dan meleraikan perkelahianantara terdakwa dengan korban; Maka dari itu kami penasihat hukum para terdakwa memohon kepadaMajelis Hakim agar:a) Membebaskan terdakwa Dwi Setyaningsih Binti SiswoWasono dan Siswati alias Ana Binti Siswo Wasono dari tuntutanPidana sebagaimana yang dituntut olen Jaksa Penuntut Umumb

muslihat yang dilakukan salah satupihak dalam pemeriksaan sengketa;Bahwa menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb

Tarif umumb.2. Tarif efektifc.3. Jumlah ai+a2)lb. Dikurangib.1. PPN atas retur penjualanb.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPNb.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang samab.4. Jumlah (b1+b2+b3)ic. Jumlah Pajak keluaran yang dipungut sendiri (a.3b.4)Pajak yang dapat diperhitungkanla. Pajak Masukan yang dapat dikreditkanlb. Dibayar dengan NPWP sendiriIc.

Labuhanbatu, Kelompok Kerja 017B (Pokja 017B) Unit LayananPengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015dengan perincian :e 2 (dua) lembar BAB Umumb. 1 (satu) lembar BAB III Pengumuman dengan Pascakualifikasic. 35 (tiga puluh lima) lembar BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP)d. 5 (lima) lembar. BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP)e. 4 (empat) lembar BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)f. 3 (tiga) lembar BAB VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasig. 3 (tiga) lembar BAB VIII.

Labuhanbatu, Kelompok Kerja 017B (Pokja 017B) UnitLayanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran2015 dengan perincian :a. 2 (dua) lembar BAB Umumb. 1 (satu) lembar BAB III Pengumuman dengan Pascakualifikasic. 35 (tiga puluh lima) lembar BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP)d. 5 (lima) lembar. BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP)e. 4 (empat) lembar BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)f. 3 (tiga) lembar BAB VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasig. 3 (tiga) lembar BAB VIII.

Labuhanbatu, Kelompok Kerja 017B (Pokja 017B) Unit LayananPengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015dengan perincian :2 (dua) lembar BAB Umumb. 1 (satu) lembar BAB III Pengumuman dengan Pascakualifikasic. 35 (tiga puluh lima) lembar BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP)d. 5 (lima) lembar. BAB IV. Lembar Data Pemilihan (LDP)e. 4 (empat) lembar BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)f. 3 (tiga) lembar BAB VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi. 3 (tiga) lembar BAB VIII.

Labuhanbatu, Kelompok Kerja 017B (Pokja 017B) UnitLayanan Pengadaan (ULP) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran2015 dengan perincian :2 (dua) lembar BAB Umumb. 1 (Satu) lembar BAB III Pengumuman dengan Pascakualifikasi35 (tiga puluh lima) lembar BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP). 5 (lima) lembar. BAB IV. Lembar Data Pemilinan (LDP). 4 (empat) lembar BAB. V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)3 (tiga) lembar BAB VII. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi. 3 (tiga) lembar BAB VIII.

Erick Thohir : Ketua Umumb. Muddai Madang : Wakil Ketua Umumc. Dody Iswandi : Sekretaris Jenderald. Dasril Anwar : Wakil Sekretaris Jenderale. Anjas Rival : Bendaharaf. Adinda Yuanita : Wakil Bendaharag. Helen Satria Delima : Ketua Komisi Sport And Lawh. Harry Warganegara : Ketua Komisi Sport Developmenti. Krisna Bayu : Ketua Komisi Athletej. Johanna Sri Ambarwati : Ketua Komisi Woman And Sportk. Indra Gamulya : Ketua Komisi Olimpick Solidarity.

Muddai Madang : Wakil Ketua Umumb. Dody Iswandi : Sekretaris Jenderalc. Dasril Anwar : Wakil Sekretaris Jenderald. Anjas Rival : Bendaharae. Adinda Yuanita : Wakil Bendah Hellen Sarita Delima : Ketua Komisi Sport and Lawe Harry Warganegara : Ketua Komisi Sport Developmente Syahrir Nawier : Ketua Komisi Finance and Budgetingi. Krisna Bayu : Ketua Komisi Athletej. Johanna Sri Ambarwati :Ketua Komisi Woman and Sportk. Indra Gamulya : Ketua Komisi Olympic Solidarity.

Muddai Madang : Wakil Ketua Umumb. Dody Iswandi : Sekretaris Jenderalc. Dasril Anwar : Wakil Sekretaris Jenderald. Anjas Rivai : Bendaharae. Adinda Yuanita : Wakil Bendaharaf. Adinda Yuanita : Wakil Bendaharag. Helen Satria Delima =: Ketua Komisi Sport And Lawh. Harry Warganegara : Ketua Komisi Sport Developmenti. Krisna Bayu : Ketua Komisi Athletej. Johanna Sri Ambarwati : Ketua Komisi Woman And Sportk. Indra Gamulya : Ketua Komisi Olimpick Solidarity.

dilakukan dengan tertib dandisiplin anggaran Pasal 9 Ayat (1) : Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesharus didukung dengan bukti yang lengkap dan sahAyat (2) : Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatpengesahan oleh Sekertaris Desa atas kebenaran material yang timbuldari peggunaan bukti dimaksud Pasal 14 ayat (1) : Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan olehBendahara DesaAyat (5) : Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalammelaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:a.Buku Kas Umumb

Buku Kas Umumb. Buku Kas Pembantu perincian obyek penerimaanc. Buku kas harian pembantu Bahwa berdasar Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2014 tentang PengelolaanDana Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa menyatakan :1).

Buku Kas Umumb. Buku Kas Pembantu Pajak danc. Buku Bank. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014 tentang PengelolaaanKeuangan Desa pasal 5 huruf e, yang berbunyi : Melakukanverivikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaranAPBD.

Buku Kas Umumb. Buku Kas Pembantu Pajak danc. Buku Bank6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014 tentang PengelolaaanKeuangan Desa pasal 5 huruf e, yang berbunyi : Melakukanverivikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaranAPBD7.

Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumb. Keterangan masingmasing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,serta keterangan Terdakwa sendiri& Tuntutan Pidana ( Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknyamenuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;1.

Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Militerd. Peradilan Tata Usaha5. Bahwa selanjutnya undangundang yang menjadi dasar keberadaanmasingmasing dari empat lingkungan peradilan tersebut sudah secarategas menentukan batas yurisdiksi kewenangan mengadili.Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pat.G/2018/PN.Jmb6.

syaratsyaratnya,hal tersebut juga telah dilanggaroleh Termohon 3 didalam Putusannya.Bahwa adapun Putusan Termohon 3 yang didaftar Nomor : 040/Prk/BPSK.Kabsi/VIII/2014 dan diputus tanggal 23 September 2014 telah melebihikewenangannya dan telah merupakan Putusan yang seharusnya diucapkan dandiputuskan Oleh Badan Peradilan sebagaimana putusan Tergugat 3 halaman 8dimana Pasal 25 Ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2008 tentang kekuasaankehakiman badan peradilan dibawah mahkamah Agung :a Peradilan Umumb

Tempat parkir umum ;Tempat tempat parkir yang menggunakan tempat fasilitas umumb. Tempat parkir insidentil ;Kegiatan parkir yang bersifat insidentilc. Tempat parkir khusus ;Tempat parkir yang lahannya tempat parkir daerahd. Tempat khusus ;Tempat parkir yang dimiliki atau dikelola oleh orang atau badan.Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 34 tahun2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Dinas Perhubungan tanggal 14 Desember 2016,terdakwa Drs.