ALFRED SIMANUNGKALIT, mantan DirekturProgram S2 di Univeritas Kejuangan 45 dahulu bernama SekolahHalaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1667 K/Pdt/2015Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta dan sebelumnya bernama SekolahTinggi Ilmu Managemen Jakarta, bertempat tinggal di PerumPermata Puri Blok V Nomor 1, Jalan Radar Auri, Cibubur;Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon

Bahwa tidak dijelaskan Apakah Yayasan Mustaming Daeng Matutumemiliki Kegiatan yang sama dengan Yayasan Dana KesejahteraanKeluarga dan Dana Bantu Fakulkas Hukum Univeritas Hasanuddinsehingga Yayasan Mustaming Daeng Matutu menerima Pengalihanaktiva dan passiva dan Pembubaran Yayasan Dana KesejahteraanKeluarga dan Dana Bantu Fakutas Hukum Universitas Hasanuddin.

Bahwa Pada bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat sepakat untukmengadakan kerjasama Pembangunan Gedung Kampus Univeritas BuanaPerjuangan degan nilai Kontrak Proyek Rp 15.000.000.000, (lima belasmiliar rupiah) kemudian perjanjian kerjasama tersebut dibuatkan SuratPerjanjian Kontrak Kerja Pembangunan Gedung Kampus Universitas BuanaPerjuangan Nomor : 001/SPKK.PGUBP/PT. PPU/PT. DBEST/XIIIXI/17tertanggal 13 Oktober 2019;3.

Oleh karena itu pertimbangan hukum ini telahsalah dan keliru.(8) Pertimbangan hukum: Bahwa penolakan para Tergugat terhadap perintah Penggugat untukmutasi di luar Rumah Sakit Universitas Kristen dapat dimengertikarena jenis pekerjaan yang dilakukan di Rumah Sakit UniversitasKristen dengan Univeritas Kristen Indonesia sangat jauh berbeda; Keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap pertimbanganhukum tersebut:Hal. 22 dari 27 hal. Put.

Bahwa, Penggugat sebelum diangkat menjadi Dosen Tetap Non PNSdi Univeritas Brawijaya, Penggugat adalah Dosen Tetap Yayasanpada STIE Mahardhika Surabaya, terhitung sejak tanggal 17September 2000 s/d 15 Januari 2012, dengan jabatan terakhir adalahPenata Golongan II/VC (berdasarkan Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor: 0948/KL/INP210 tanggal 31 Desember 2010). Halaman 8 dari Halaman 97 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2016/PTUN.SBY2.

Untuk itu Tergugat menyampaikantanggapan sebagai berikut :a Bahwa di dalam Surat Komisi Pemilihaan Calon Rektor Periode20122016 Nomor : 4187/UN13/LL/2011, tanggal 4 Juli 2011 perihal :Penyampaian Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Rektor yang ditujukankepada para Dekan dalam lingkungan Universitas Pattimura sebagaimanaPeraturan Senat Univeritas Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Persyaratandan Tata Cara Pemberian Pertimbangan untuk Jabatan Rektor Periode2022016 serta Agenda Pemilihan Bakal Calon Rektor

Rektor Universitas Pattimura Periode 20122016, tanggal 10 Agustus 2011; Bukti T16:((Foto copy dari asli) ; Surat Keputusan Senat Universitas Pattimura Nomor : 306F/UN13/SK/2011 tentang Penetapan Kartu Suara Bakal Calon Rektor Universitas PattimuraPeriode 20122016 , tanggal 10 Agustus 2011 ; Bukti T16a:(Foto copy dari asli) ; Notulen Rapat Senat Universitas Pattimura 10 Agustus 2011Penyaringan Calon Rektor 20122016, 102011;tanggal Agustus Bukti T16b:((Foto copy dari asli) ; Daftar Hadir Rapat Senat Univeritas

Sahetapy, Guru Besar Dosen Fakultas Hukum Univeritas Airlangga,pada garis besarnya ingin menghapuskan pidana mati, dan di ungkapkandalam desertasinya yang berpendirian bahwa terhadap delik pembunuhanberencana perlu dihapuskan ancaman pidana mati, tanpa menyinggungdelik makar, delikdelik knusus seperti korupsi, Suversi dan ekonomi.Berpedoman pada asas hukum yang merupakan jantungnya hukum, makamenurut asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori, berarti jika terjadi konflik antaraperaturan perundangundangan

Bahwa pada saat bersamaan dengan pendaftaran calon perangkat,di Kecamatan Sambungmacan dilaksanakan koordinasi dan sosialisasitentang kerjasama teknis pelaksanaan uji kompetensi dengan pihakketiga, dalam hal ini kecamatan menyerahkan sepenuhnya kepada TimPenjaringan dan Penyaringan untuk menentukan kerjasama denganLembaga/Univeritas yang telah mempunyai MoU dengan PemerintahKabupaten Sragen yaitu: STIE AUB Surakarta, UGM Yogyakarta, UMSSurakarta, dan UNDIP Semarang; nn enone nnn nnn nnn11.Bahwa Tim

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada halaman 6posita nomor 7 sampai dengan nomor 10, dan halaman 8 nomor 1)Tergugat telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,dalam penentuan pihak ketiga adalah kesepakatan Tim Penjaringandan Penyaringan Perangkat Desa berdasarkan arahan dariKecamatan yang menyerahkan sepenuhnya kepada Tim PenjaringanHalaman 37 dari 93 halaman Putusan Nomor: 136/G/2018/PTUN.SMGdan Penyaringan untuk menentukan kerjasama dengan Lembaga/Univeritas yang telah mempunyai

Penggugat padabulan Mei 1982 adalah Spanduk milik Universitas Flores, maka MajelisHakim Pengadilan Negeri Ende berkesimpulan dalilPembanding/Penggugat tentang Spanduk Tidak terbukti dan harusditolak 5 22092 222Sedangkan Saksi Penggugat Andreas Benda dalam kesaksiannyamengatakan bahwa saksi tidak pernah menyerahkan hadiah kepadaPEMBANDING/PENGGUGAT sebagai pemenang sayembara lambanguniversitas flores, karena hadiah pemenang sayembara lambang universitasflores telah diserahkan langsung oleh Pjs Rektor Univeritas

Dekrita Komara Sakti, M.Si, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen DPK / Diperbantukan di STIE YPKPcq Univeritas Sangga Buana Bandung dan menjadi Sekertaris LPPM(Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat) UhiveritasSangga Buana YPKP Bandung;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Dosen DPK /Diperbantukan di STIE YPKP cq Univeritas Sangga Buana YPKPBandung adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepadamahasiswa sesuai bidang / Mata

HADIU.MOENO, MSc, MIHT;Bahwa yang saksi ketahui LPPM Univeritas Sangga Buana Bandungtersebut berdiri sejak tahun 2007, yakni sejak penggabungan STIE(Sekolah Tinggi llmu Ekonmi) YPKP dengan STT (Sekolah TinggiTeknik);Bahwa Struktur Organisasi LPPM Univeritas Sangga Buana YPKPBandung tersebut adalah Ketua : Prof . Dr. Hadi Utoyo Moeno, Msc,MIHT dan Sekertaris : Drs.

Dekrita Komarasakti, M.Si (saksi);Bahwa dasar pendirian LPPM Univeritas Sangga Buana YPKP Bandungadalah Statuta / Status Perguruan Tinggi;Bahwa tujuan dibentuk LPPM adalah mengakomodir Bidang TridarmaPerguruan Tinggi untuk bidang penelitian dan pengabdian masyarakatdan sebagai kelengkapan setiap perguruan tingg!

;Bahwa hubungan saksi sebagai Sekertaris LPPM (Lembaga Penelitiandan Pengabdian Masyarakat) Univeritas sangga Buana YPKP Bandungdengan adanya kegiatan bimtek yang dilaksanakan oleh SekrertariatDewan DPRD / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Purwakarta padatahun 2015 adalah membantu kelengkapan administrasi kegiatan bimtek;Bahwa yang saksi lakukan selaku Sekertaris LPPM dalam hal membantupenyelenggaraan bimtek yang dilaksanakan oleh Sekertaiat DewanDPRD / Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.

daliltersebut tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi, sehinggaterbukti kebiasaan yang diberikan Tergugat Rekonvensi untuk nafkahPenggugat Rekonvensi setiap minggunya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratusribu rupiah) atau sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiapbulannya;Menimbang, bahwa untuk mengetahui besaran kepatutan MajelisHakim perlu mempertimbangkan terlebin dahulu kemampuan TergugatRekonvensi, berdasarkan surat izin untuk melakukan perceraian yangdikeluarkan oleh Rektor Univeritas

Dekrita Komara Sakti, M.Si, dibawah sumpahpada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen DPK/ Diperbantukan di STIE YPKPcq Univeritas Sangga Buana Bandung dan menjadi Sekertaris LPPM(Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat) UniveritasSangga Buana YPKP Bandung;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Dosen DPK /Diperbantukan di STIE YPKP cq Univeritas Sangga Buana YPKPBandung adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepadamahasiswa sesuai bidang / Mata

HADIU.MOENO, MSc,MIHT;Bahwa yang saksi ketahui LPPM Univeritas Sangga Buana Bandungtersebut berdiri sejak tahun 2007, yakni sejak penggabungan STIEHalaman 90 dari 236 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2016/PN. Bdg(Sekolah Tinggi Ilmu Ekonmi) YPKP dengan STT (Sekolah TinggiTeknik);Bahwa Struktur Organisasi LPPM Univeritas Sangga Buana YPKPBandung tersebut adalah Ketua : Prof . Dr. Hadi Utoyo Moeno, Msc,MIHT dan Sekertaris : Drs.

Dekrita Komarasakti, M.Si (Saksi);Bahwa dasar pendirian LPPM Univeritas Sangga Buana YPKP Bandungadalah Statuta / Status Perguruan Tinggi;Bahwa tujuan dibentuk LPPM adalah mengakomodir Bidang TridarmaPerguruan Tinggi untuk bidang penelitian dan pengabdian masyarakatdan sebagai kelengkapan setiap perguruan tinggi;Bahwa hubungan saksi sebagai Sekertaris LPPM (Lembaga Penelitiandan Pengabdian Masyarakat) Univeritas sangga Buana YPKP Bandungdengan adanya kegiatan bimtek yang dilaksanakan oleh SekrertariatDewan

tujuan administrasipemerintahan, atau setidaktidaknya telah salah dalam penerapan dasarhukum, tidak memiliki standar operasional prosedur, telah salah dalampenerapan proses hukum dan menerapkan hukuman;Bahwa akibatnya adalah Penggugat sejak surat objek sengketaditerbitkan sudah tidak dapat lagi mengikuti proses perkuliahan dankehilangan kesempatan untuk mendapatkan gelar Dokter Spesialismelalui Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Obstetridan Ginekologi (OBGYN) Fakultas Kedokteran Univeritas

Deastri) merupakan MahasiswaProgram Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis (Selanjutnya disebutPPDS) Ilmu Obstetri dan Ginekologi (OBGYN) Fakultas KedokteranUniveritas Andalas Padang, NIM. 2050305305 (vide bukti T1, bukti T3,bukti T4 , keterangan saksi Boby Hartanto dipersidangan );Bahwa Penggugat dikenakan sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi(Drop Out) Mahasiswa Program Studi Program Pendidikan DokterSpesialis (selanjutnya disebut PPDS) Ilmu Obstetri dan Ginekologi(OBGYN) Fakultas Kedokteran Univeritas

tahun 1984,Perguruan Tinggi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Nusa CendanaKupang, Jurusan Hukum Pidana, tamat pada tahun 1989, Pasca SarjanaStrata 2 Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Nusa Cendana di Kupang,tamat pada tahun 2010, Strata 3 Ilmu Hukum Pascasarjana UniversitasUdayana di Denpasar Bali, tamat pada tahun 2016; Bahwa Ahli memiliki pekerjaan sebagai Dosen di Universitas Nusa Cendanasejak tahun 1990 sampai denagn sekarang dengan menjabat berbagaijabatan yaitu sebagai Dekan Fakultas Hukum Univeritas

,M.Hum yang meskipun telahdipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir karena sedang menjalankantugas sebagai Dosen di Universitas Pattimura Ambon, karenanya ataspersetujuan Terdakwa, pendapat Ahli tersebut yang tertuang dalam BeritaAcara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian dibacakan yang pada pokoknyasebagai berikut ;Bahwa Ahli adalah Dosen di Univeritas Pattimura Ambon sejak tahun2003 sampai dengan sekarang ;Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Akademikdan kemahasiswaan

MenteriPerhubungan Dengan Rakyat yang diwakili oleh Pejabat KepalaLembaga Pembinaan dan Kesatuan Bangsa (Kapten LautKRISTOFORUS SINDHUNATA, Sarjana Hukum) Vide Pasal 9 AkteNotaris Elisa Pondaag No. 31 tanggal 27 Januari 1966;Bahwa dengan demikian jelas Penggugat (Yayasan Trisakti) bukanlahlembaga yang mendirikan Universitas Trisakti sebagaimana yangdimaksud PP No. 60 Tahun 1999, karena Penggugat baru didirikan 1(satu) tahun setelah Universitas Trisakti dibuka;Bahwa adanya hubungan hukum antara Univeritas

NamunYayasan DAVID TORE yang diketuai oleh terdakwa telah menyelenggrakanpendidikan dengan mendirikan Univeritas IKIP BHAJOWAWO yang tidak memilikiIzin pemerintah atau Pemerintah Daerah.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71jo pasal 62 Ayat (1) UndangUndang R.I.

Namun Yayasan DAVID TORE yangdiketuai oleh terdakwa telah menyelenggrakan Pendidikan Tinggi Swasta denganmendirikan Univeritas IKIP BHAJOWAWO yang tidak memiliki Izin dari Menteri.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93Jo pasal 60 ayat (2) Undangundang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikantinggi.ATAUHalaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN EndKETIGA:Bahwa ia terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID sebagai Katua YayasanDAVID TORE pada hari dan pukul yang tidak

130/Pid.Sus/2016/PN TbkBahwa dengan jabatan saksi mengelola dan bertanggung jawabterhadap keuangan Universitas Karimun, namun saksi tidak pernahmengetahui tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabiro Keuangandikarenakan penunjukan saksi hanya sebagai struktural di UniversitasKarimun ;Bahwa untuk pengangkatan sebagai Kabiro Keuangan tidak adadilakukan pelantikan dikarenakan yang mengangkat/yang menunjukadalah Rektor Universitas Karimun dan saat penunjukan sifatnya masihuntuk pemenuhan struktural Univeritas

SUDARMADI selaku Rektor UniversitasKarimun ;Bahwa saksi tidak tahu berapa program studi yang ada di UniversitasKarimun saat melakukan penerimaan mahasiswa/mahasiswi padatahun 2008 ;Bahwa untuk pengangkatan sebagai Kabiro Keuangan tidak adadilakukan pelantikan dikarenakan yang mengangkat/yang menunjukadalah Rektor Universitas Karimun dan saat penunjukan sifatnya masihuntuk pemenuhan struktural Univeritas Karimun ;Bahwa saksi mendengar kabar pada tahun 2012 MahasiswaUniversitas Karimun tidak bisa dilantik

,kemudian solusi dari Rektor Drs Abdul Latif,Msiketika itu adalah Mahasiswa diwisudakan menumpang di SumenepJawa Timur ; Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pendiri Univeritas Karimun ; Bahwa pada tahun 2011 izin 5 (lima) Program Studi keluar, ketika itusaksi lupa siapa Rektornya ; Bahwa ketika saksi mengajar di Universitas Karimun, saksi mengajarhanya 1 (satu) lokal ; Bahwa Mahasiswa Universitas Karimun sudah ada yang diwisuda jugayang prodinya baru keluar juga sudah diwisuda karena kebetulan saksiikut

Riwayat Pendidikan:SD Negeri 05 di Grogol, Jakarta Barat, tamat tahun 1990;.SMP Negeri 69 di Jakarta Barat, tamat tahun 1993;.SLTA Negeri 1 Budi Utomo di DKI Jakarta, tamat tahun 1996;.S1 Sarjana Hukum di Universitas Trisakti, Jakarta, lulus tahun2002;.S2 Magister Hukum di Univeritas Indonesia, Jakarta, lulustahun 2008.b. Riwayat Pekerjaan : Kasubag. Penyusunan Peraturan Perundangundangan BPHMigas (Februari 2019 s/d sekarang).

Alexander Seran selaku Anggota = Tidak Hadir;Bahwa, tim penguji disusun oleh Univeritas berdasarkan keahliantertentu untuk dapat menghasilkan penilaian yang objektif, dan dapatdipertanggungjawabkan secara akademis.