Ini juga sejalandengan rumusan Pasal 79 UUMA, yang mengatur Mahkamah Agung dapatmengatur lebih lanjut halhal yang = diperlukan bagi kelancaranpenyelenggaraan peradilan apabila terdapat halhal yang belum cukup diaturdalam UndangUndang ini. (Henry P. Panggabean, 2001: 143).Peraturan MA atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yangberisi ketentuan bersifat hukum acara.

Bahwa sehingga Pernyataan Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi initelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 131Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara juncto Pasal 46 dan Pasal 47 Undang Undang No. 14 Tahun1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun2004 tentang Mahkamah Agung (atau "UUMA"). Oleh karena itu,Permohonan Kasasi ini sepatutnya diterima.B.

TENTANG ALASAN ALASAN KEBERATAN.1.2.Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak setuju dan tidak sependapatdengan pertimbanganpertimbangan hukum maupun amar putusanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Surabaya karena Majelis HakimPengadilan Tinggi TUN Surabaya telah salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 23 juncto Pasal30 ayat (1) huruf b dan c "UUMA".

Bahwa rumusan kekhilafan yang dimuat pada Pasal 67 huruf f UUMA, yaitu:Putusan yang mengandung kekhilafan adalah putusan yang mengandungpertimbangan pendapat atau kesimpulan yang sangat teledor atau salah ataumenyimpang dalam hal terjadi karena Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara lalai atau teledor memeriksa perkara secara integral dankomprehensif;7.

bahwaUUMA juga harus diterapkan oleh Majelis Hakim padaMahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksadan memutuskan perkara yang menjadi lingkup kewenangan cae nangan Pengadilan Niaga, maka untuk prosedur pemeriksaan Peninjauankembali hanya berlaku ketentuandalam Pasal 285, 286, 287 dan 288 serta 289 UUKepailitan, dalam ketentuanketentuan ini tidakterdapat ketentuan semacam yang tercantum dalamPasal 66 UUMA.Bahwa UU Kepailitan adalah UU Khusus yang mengaturtentang Kepailitan dan PKPU, sedangkan UUMA

UNDANGUNDANG NO.14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG JUNCTOUNDANGUNDANG NO.5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.14 TAHUN 1985 TENTANGMAHKAMAH AGUNG JUNCTO UNDANGUNDANG NO.3 TAHUN 2009TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NO.14 TAHUN1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG (SELANJUTNYA DISEBUT "UUMA").1.1.

Blang Punteut,Him 1 dari 18 hlm Pts No 292/Pdt.G/2015/MSLsmKecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe sampai dengan sekarang,namun sejak tanggal 7 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat sudahtidak seranjang dan serumah lagi sampai dengan sekarang ini, karenaTergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat di Gampong UleeBlang Mane, Kecamatan Blang Mangat Kota Lhok seumawe, sehinggasejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir danbatin buat Penggugat, yang ada sesekali dikirimpun uuma

Bahwa Yang Mulia Judex Juris dapat melihat kebenarannya dalamputusan a quo dan buktibukti yang ada serta berita acara rapat yangdibuat oleh Panitera Pengganti karena itulah tugas dari PaniteraPengganti, maka sudah sangat terang benderang putusan pengesahanperdamaian a quo adalah bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1)Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo.Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UUMA

Bahwa seperti yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (2) UU PTUN,acara pemeriksaan peninjauan kembali yang berlaku dalam perkaraaquo adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) UUMA, yang berbunyi sebagai berikut:(1) Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputusoleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau olehPengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantumdalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75;17.

Adapun ketentuan Pasal 67 UUMA dimaksud kami kutip sebagai berikut:Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanyaberdasarkan alasanalasan sebagai berikut:a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipumuslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranyadiputus atau didasarkan pada buktibukti yang kemudian olehHakim Pidana dinyatakan palsu;b.

(sepuluh ribu meter persegi) atas nama Pemohon PeninjauanKembali ;2 Putusan Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memutus perkara aquo pada Tingkat Kasasi didasari kekhilafan atau kekeliruan yang nyatasebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f UUMA yakni :1 Bahwa Majelis Hakim Agung keliru dalam pertimbangan putusannyayang telah mengabulkan Permohonan Kasasi/Termohon PeninjauanKembali pada halaman 17 dari Paragraf 2 yang dikutip selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :Bahwa alasan tersebut tentang

Peninjauankembali Putusan Perkara Perdata yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasanalasan ditemukannya buktibukti baru (novum) yang bersifat menentukan setelahperkara tersebut diputus yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan,sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undangundang Nomor. 14Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor. 5 Tahun 2004Tentang Mahkamah Agung.Bahwa selanjutnya pada Pasal 68 ayat (1) Undangundang Tentang MahkamahAgung (UUMA

baikkarenanya secara formil dapat diterima.Bahwa permohonan peninjauankembali putusan perkara yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasanalasan : Apabiladalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dariHakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf Undangundang Nomor.14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor. 5 Tahun 2004Tentang Mahkamah Agung.Bahwa selanjutnya pada Pasal 68 ayat (1) UndangUndang Tentang MahkamahAgung (UUMA

Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding III/PembandinglV/Tergugat Ill telah menerima Risalah Pemberitahuan PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 473/PDT/2013/PT.DKI padatanggal 24 November 2014, karenanya berdasarkan Pasal 46 ayat (1)UndangUndang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RIsebagaimana diubah terakhir kali dengan UndangUndang RI Nomor3 Tahun 2009 (UUMA) Pemohon Kasasi memiliki tenggang waktuselama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 24 November 2014 untukmenyampaikan Permohonan

tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelahpermohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar;Bahwa Pemohon Kasasi semula Terbanding III/PembandinglV/Tergugat Ill telah menyampaikan Permohonan Kasasi padatanggal 4 Desember 2014 dan telah menyampaikan Memori Kasasi aquo pada tanggal 18 Desember 2014 (14 hari setelah menyampaikanpermohonan kasasi), oleh karenanya maka Permohonan Kasasi danMemori Kasasi a quo disampaikan di dalam jangka waktu yang diaturdalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) UUMA

Kasasi semula Terbanding III/Pembanding IV/Tergugat III;Bahwa berdasarkan dalildalil dan dasar hukum tersebut di atas,maka telah jelas dan terbukti secara hukum bahwa Majelis Hakimtingkat Judex Facti tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quodan Majelis Hakim tingkat Judex Facti telah salah dalam menerapkanhukum yang berlaku, dan karenanya maka telah terpenuhilah alasanpengajuan kasasi Pemohon Kasasi semula Terbanding Ill/Pembanding IV/Tergugat III sebagaimana diatur dalam Pasal 30 hurufa dan b UUMA

Pusat Nomor 25/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Mei 2011 hanya dapat dilakukan melaluipermohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI, dan tidak dapatdilakukan melalui gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatansebagaimana telah dipertimbangkan secara salah oleh Majelis HakimJudex Factr.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas, maka telahterpenuhilan alasan pengajuan kasasi Pemohon Kasasi semulaTerbanding III/Pembanding IV/Tergugat II sebagaimana diatur dalamPasal 30 huruf b UUMA

Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang Undang no 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang no 5 Tahun 2004 dan Undang Undang no 3 Tahun 2009 ("UUMA) mengatur sebagai berikut:(1) Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secaratertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertamayang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yangdimaksudkan diberitahukan kepada pemohon;

Bahwa dalam Pasal 30 ayat (1) UUMA, telah diatur secaralimitatif alasanalasan yang dapat digunakan oleh MARIuntuk membatalkan putusan pengadilanpengadilan diseluruh lingkungan peradilan, yaitu: (i) tidak berwenang ataumelampaui wewenangq, (il) salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku, atau (iii) lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;2.

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan JudexFactie, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan peraturanperundangan yang mengancam kelalaian itu dengankebatalan putusan yang bersangkutan, sehingga menurutpasal 30 ayat (1) UUMA, maka MARI memiliki kewenanganuntuk membatalkan Putusan Judex Factie tersebut;lll.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memeriksadan memutus permohonan keberatan tanpa adanya suatu pemeriksaansecara patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndangNomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UndangUndangNomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UndangUndang Nomor 3tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UUMA) dan serta mertamenguatkan Putusan

Nomor 265 K/Pdt.SusBPSK/20138.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak berwenang atau melampaui bataswewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, danlalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yang merupakan alasan hukum dalam pengajuan Kasasisebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUMA;Dapat kami sampaikan bahwa latar belakang sengketa serta alasanalasanPemohon Kasasi / Pemohon Keberatan / Tergugat sehubungan denganpermohonan kasasi dimaksud adalah sebagai

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang PerubahanAtas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo.Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (UUMA);Pasal 30 Ayat (1) UndangUndang Mahkamah Agung menyatakan:Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapanpengadilanpengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:b.Cc.a tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;lalai dalam memenuhi syaratsyarat

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secarasaksama memori Peninjauan Kembali tertanggal 10 Februari 2014 dan jawabanatas memori Peninjauan Kembali tertanggal 22 Juli 2014 dihubungkan denganpertimbangan Judex Juris ternyata buktiobukti baru yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali yaitu Novum 1 sampai dengan Novum 7 bukanbukti surat bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam UUMA

dimanaberdasarkan ketentuan Pasal 56 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya disebutUU PHI, menerangkan Pengadilan Hubungan Industrial bertugas danberwenang untuk memeriksa dan memutus perselisinan kepentingan, padatingkat pertama dan terakhir;Bahwa terhadap putusan yang merupakan putusan pertama dan terakhir,sesuai dengan Pasal 24 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman,juncto Pasal 67 UUMA

/para Termohon Kasasi, dengan begitu saja mengabaikandan mengesampingkan bagaimana kerugian dan kepentingan PemohonKasasi yang tidak dapat melaksanakan atau mengeksekusi putusanarbitrase a quo yang telah bersifat final and binding, karena dengan itikadburuk para Termohon Kasasi terus melakukan upayaupaya untukmenghindari pelaksanaan prestasi, kewajiban dan tanggungjawabnya ;19.Bahwa Judex Facti tingkat banding jelas telah melanggar azas audi etalteram partem yang terkandung dalam Pasal 5 ayat 1 UUMA

Apabilaazas ini dilanggar, maka putusan yang dihasilkan menjadi putusan yangcacat hukum dan karenanya harus dibatalkan ;Pasal 5 ayat 1 UUMA berbunyi sebagai berikut:Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedabedakanorang ;Hal. 59 dari 73 hal. Put.

Apabila azas ini dilanggar, maka putusan yang dihasilkanmenjadi putusan yang cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan ;Pasal 5 ayat 1 UUMA berbunyi sebagai berikut:"Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedabedakanorang ;692.

,oleh karena itu telah benar bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo bersifat nebis in idem, sehingga sudah selayaknya dikuat; Bahwa lagi pula alasan Pemohon berisi mengenai hal hal yangtelah dipertimbangkan oleh Judex Facti sehingga bukan merupakanalasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam UUMA; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidakbertentangan;Halaman 17 dari 22 hal.

Pasal 69 huruf bUndang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung (UUMA), yang menyatakan sebagai berikut:Pasal 67 huruf b"Permohonan perinjauan kembali putusan perkaraperdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdapat diajukan banya berdasarkan alasan apabilasetelah perkara diputus, ditemukan surat surat buktiyang bersifat menentukan yang pada waktu perkaradiperiksa tidak dapat ditemukan" ;Pasal 69 huruf bTenggang waktu) pengajuan permohonan peninjauankembali yang didasarkan atas alasan