Ditemukan 11218 data
71 — 27
81 — 37
72 — 0
99 — 29
127 — 116
256 — 170
195 — 121
55 — 21
84 — 23
89 — 0
95 — 48
105 — 41
95 — 28
66 — 26
112 — 43
185 — 66
2.L UUPA MARANATHA M S
33 — 2
SITUNGKIR
2.L UUPA MARANATHA M S
2.L UUPA MARANATHA M S
Termohon:
PT. Horas Insani Abadi
31 — 9
SITUNGKIR
2.L UUPA MARANATHA M S
Termohon:
PT. Horas Insani Abadi
77 — 67
Menyatakan Terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percabulan dan Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UUPA No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;2. Memidana terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF dengan pidana penjara selaam 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda Rp. 60.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan.3.
menunjukkan wanita sedangdalam keadaan hamil dengan perkiraan usia kehamilan 34 Minggu.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyampaikan TuntutanPidananya sebagai berikut :13MENUNTUTSupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percabulan danPersetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur sebagaimana dandiancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UUPA
Menyatakan Terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Percabulan dan Persetubuhan Terhadap Anak DiBawah Umur sebagaimana dan diancam pidana dalamPasal 81 Ayat (2) UUPA No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64ayat (1) KUHP;2. Memidana terdakwa SEFRIT BENU ALIAS SEF denganpidana penjara selaam 4 (empat) tahun dan 8 (delapan)bulan, denda Rp. 60.000.000, subsidair 1 (satu) bulankurungan.3.
34 — 3
untuk dikonversi menjadi hakhak atas tanah baruberdasarkan UUPA bahkan Tanah Eigendom Verponding ndonesiaNomor 6418 tersebut telah hapus dan tidak eksis;1.
Sedangkan hakhak atas tanah lama berdasarkan Bagiandua UUPA (ketentuanketentuan konversi) diperintahkan untuk dikonversimenjadi hakhak atas tanah baru sebagaimana dimaksud Pasal 16 UUPAtersebut di atas, khusus tanah hak Eigendom (Verponding ndonesia)diperintahkan oleh UUPA berdasarkan Pasal Bagian dua UUPAdikonversi menjadi hak milik;.
Bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diaturdalam Pasal 19 UUPA selanjutnya diatur dalam Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 (yang kemudian saat ini telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah) dimana tanahtanah di Indonesia akan didaftar menjadi hakhaktanah baru sebagaimana dimaksud dalam UUPA;.
merubah tanah dengan statushakhak atas tanah baru sebagaimana dimaksud Pasal 16 UUPA menjaditanahtanah dengan hak atas tanah lama adalah tindakan yangbertentangan dengan/melanggar UUPA;.
Jaksel.Nomor 402/1988 tersebut di atas adalah suatu bentuk kesalahanpenerapan hukum atau pelanggaran hukum terhadap UUPA;. Bahwa disamping merupakan bentuk kesalahan penerapan hukum ataupelanggaran hukum terhadap UUPA, Penetapan PN Jaksel.