Ditemukan 141 data
33 — 5
Wantjik Saleh,SH.
52 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh, SH Hal. 99 Point 2.2)Selanjutnya apabila Mahkamah Agung RI / Hakim Agung berpendapat lain,makaKEDUA:1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Aceh telah keliru menguatkanputusan Pengadilan Negeri Takengon yang diajukan banding olehPemohon Kasasi dan sagat tidak adil secara Hukum alasanalasanyang dijadikan dasar putusan, apabila tidak terlihat Hakim pengadilanTinggi mencantumkan pertimbangan Hukum yang memuat alasanHal. 9 dari 14 hal. Put.
23 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata R.Bg/HIRPenerbit Ghalia Indonesia, tentang Wewenang Mengadili dan PenolakanHakim, halaman 100 angka;Hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili sesuatu perkara yangakan diadilinya itu tersangkut isteri/suaminya walaupun sudah bercerai,salah seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam keturunanyang lurus atau kesamping sampai pancaran keempat, sekalipun tidakdiajukan penolakan oleh para pihak yang berperkara;Dalam hal Hakim tersebut ayat (1)
25 — 4
Wantjik Saleh,S.H. dan R.
38 — 8
Wantjik Saleh, 2002, Cetakan Keenam, HukumAcara Perdata; RBG/HIR, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 20);Bahwa berdasarkan ketentuan apa yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1)H.I.R., selain kuasa secara lisan atau kuasa yang ditunjuk dalam suratgugatan, pemberi kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khususatau bijondere schriftelijke machtiging (M.
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh, SH., yangmenerangkan:"pahwa pembuktian dalam perkara perdata haruslah dilakukan secaraberimbang dan menyeluruh oleh Majelis Hakim, selanjutnya PengadilanNegeri berwenang membebankan kepada para pihak untuk mengajukansuatu. pembuktian dengan cara yang seadiladilnya serta PengadilanNegeri wajid memberikan bimbingan dalam hal pengajuan pembuktian,sehingga pembuktian itu dapat dilakukan secara sebaikbaiknya;Bahwa selanjutnya setelah membaca pertimbangan Judex Facti dalamperkara a quo ternyata
67 — 5
Wantjik Saleh dalam bukunya Hukum PerkawinanIndonesia, Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta, 1980 : 43),gugatan yang berdasarkan alasan bahwa antara suami danistri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, haruslah dipertimbangkan oleh Pengadilan apakahhal itu. memang sungguhsungguh berpengaruh danprinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri ;Bahwa Ridwan Syahrani dalam bukunya Perkawinan danperceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
31 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMAD LATUKAU ;Bahwa, tanah Dati WANLAHAN adalah merupakan tanah yang belumdibagi waris sehingga penjualannya harus dengan persetujuan semua ahiwaris seperti yang telah ditentukan oleh Yurisprudensi tetap MahkamahAgung bahwa penjualan tanah, meskipun dilakukan di muka Kepala Desadapat dibatalkan apabila tanah itu termasuk budel warisan yang belumdibagi dan penjualan tidak dilakukan dengan persetujuan semua ahli waris(Putusan Mahkamah Agung No.201 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1956)dikutip dari (WANTJIK
36 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh (dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia,Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta, 1980 : 43), gugatan yang berdasarkanalasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga, haruslah dipertimbangkan oleh Pengadilan apakah hal itumemang sungguhsungguh berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhankehidupan suami istri;Bahwa Ridwan Syahrani dalam bukunya Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil
134 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh, S.H., Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdatahalaman 91 dan 103 dengan Nomor Indeks 220 dan 222);6.
137 — 32
Wantjik Saleh, HukumPerkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1976, hlm. 16).Bahwa Pencatatan oleh Negara bukanlah merupakan bukti adanyaPerkawinan antara Tergugat dan Penggugat, melainkan tindakanadministratis Negara untuk mengetahui adanya perkawinan WargaNegara.
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh, SH yangmenegaskan *Bahwa pembuktian dalam perkara perdata haruslahdilakukan secara berimbang dan menyeluruh oleh Majelis Hakim,selanjutnya Pengadilan Negeri berwenang membebankan kepada parapihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadiladilnya serta Pengadilan Negeri wajib memberikan bimbingan dalam halpengajuan pembuktian, sehingga pembuktian itu dapat dilakukandengan sebaikbaiknya (K. Wantjik Saleh, SH.
Terbanding/Penggugat : LIE JEMY MULIA
70 — 48
Wantjik Saleh (dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia,Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta, 1980 : 43), gugatan yang berdasarkanalasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisinan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, haruslah dipertimbangkan oleh pengadilan apakah hal itu memangsungguhsungguh berpengaruh dan prinsipil bagi Keutuhan kehidupan suamiistri;Bahwa Ridwan Syahrani dalam bukunya Perkawinan dan Perceraian Bag!
47 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh, S.H., yangmenerangkan:pahwa pembuktian dalam perkara perdata haruslah dilakukan secaraberimbang dan menyeluruh oleh Majelis Hakim, selanjutnya PengadilanNegeri berwenang membebankan kepada para pihak untuk mengajukansuatu pembuktian dengan cara yang seadiladilnya serta Pengadilan Negeriwajidb memberikan bimbingan dalam hal pengajuan pembuktian, sehinggapembuktian itu dapat dilakukan secara sebaikbaiknya:Bahwa selanjutnya setelah membaca pertimbangan Judex Facti, dalamperkara a quo
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
(K Wantjik Saleh SH ,hukum acara HIR Rbg , ghalia Indonesia , Jakarta , 1990 , hal 113114).Bahwa Judex facti dalam hal ini telah salah menilai/menerapkan alat buktiyang menjadi bukti dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membuktikanatas dugaan pelanggaran bulan Januari hingga Maret pada tahun 2015,tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 65 hari. maka Pemohon Kasasi/Penggugat mendalilkan dengan (P6a) hingga (P6d) yaitu bukti absensibulan Januari sampai april 2015 dimana nama Pemohon Kasasi/Penggugattidak
30 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 309 PK/Pdt/2013(Wantjik Saleh, SH Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata, penerbitPT .Ichtiar Baruvan Hoeve Jakarta, cetakan Kedua Tahun 1975 halaman91), juga menurut hukum Dati penjualan tanah Dati diperkenankan apabilaseluruh anakanak Dati dan Pemerintah Negeri tidak berkeberatan (Dikutipdari Penelttlan Hukum Adat Tentang Wrisan Di Wilayah HukumPengadilan Tinggi Ambon, terbitan Mahkamah Agung 1980 halaman 33)dengan demikian oleh karena penjualan sebagian tanah tersebut olehtergugat II kepada
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh, SH. Hukum Acara Perdata RBG/HIR, GhaliaIndonesia, Oktober 1990, hal 15 ;Hal. 10 dari 47 hal. Put.
Wantjik Saleh. SH. Hukum Acara Perdata RBG/HIR. GhaliaIndonesia. Oktober 1990, hal 15).4.
59 — 9
WAHAB WANTJIK, dibawahsumpah menerangkan sebagai berikut :2.Bahwa Saksi adalah Kepala Administrasi PT Anugrah Sukses Mandiri,sedangkan Terdakwa adalah salesmannya;Bahwa sebagai salesman, Terdakwa bertugas menjual barang,melakukan penagihan dan bertanggung jawab terhadap barang yangdibawa ke toko;Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan makanandan minuman sachet milik PT Anugrah Sukses Mandiri dengan tidakmenyetorkannya sebesar Rp. 77.584.849,00 (tujuh puluh tujuh juta limaratus delapan
82 — 4
No.201 K/Sip/1955 tanggal 10Januari 1956 ( Vide : Putusan Mahkamah Agung No.201 K/Sip/ 1955tanggal 10 Januari 1956 dikutip dari Buku WANTJIK SALEH, SH IntisariYurisprudensi Pidana dan Perdata, penerbit PT. ICHTIAR BARUvanHoeve Jakarta, cetakan Kedua Tahun 1975 halaman 91),Bahwa Penggugat dan Seluruh Ahli waris Alm.
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wantjik Saleh, SH. dalam bukunya "Tindak PidanaKorupsi dan Suap", 1983, Galia Indonesia, hal. 51, bahwa unsur khasdaripada Tindak Pidana Korupsi adalah : Memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatubadan. Menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Dan merugikan keuangan Negara.