Peter Lim (Training & Welfare Manager) untukmenandatangani surat peringatan ke 2 atas kesalahan yang diperbuat,Penggugat tidak mau megakui kesalahan dan menandatangani surat peringatanke 2;Bahwa pada tanggal 14 Maret 2007 pukul 16.30 wib Penggugat dipanggilke kantor HRD oleh Sdr.

Doni Sulistiana (Personnel Manager) yang disaksikanoleh Sdr Budi Suaiful (FB Manager) dan Peter Lim (Trainer & Welfare Manager)untuk menandatangani surat peringatan ke 2 Penggugat tidak mau mengakuikesalahan dan menandatangani surat peringatan ke 2 ;Bahwa benar Penggugat telah dipanggil 2 kali untuk menandatanganisurat peringatan ke 2 dikarenakan Penggugat merasa itu bukan kesalahanPenggugat dikarenakan Penggugat sedang melaksanakan tugasnya sebagaibartender ;Penggugat tetap melakukan kewajibannya

RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tri Yulianto Satyadi, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Muchammad Arief, S.H., M.H.Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 17 dari 17

efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakatlainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaandengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare

., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.,M.H. dan Murdian, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terouka untuk umum pada han itu juga oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Desmi Yulian,S.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi olen Penasihat HukumTerdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. Eva Susiana, S.H., M.H.Murdian, S.H.Panitera Penggant,Epita Indarwati, S.H.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Kot

RicardoSitohang, S.H. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim AnggotaPutusan Nomor 423/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 17 dari 18tersebut dan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Yayan Sulendro, S.H., M.H.Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 18 dari 18

/PN KotBicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. danWahyu Noviarini, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehBambang Setiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri KotaAgung, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta AP, S.H. Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Anggraini, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganti,Bambang Setiawan, S.H.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020./PN Kot

RicardoSitohang, S.H.. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masingmasing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera PenggantiPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Midian Rumahorbo, S.H.,M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Panitera Pengganti,Martha Diana, S.H., M.H.Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2020/PN Kot Halaman 18 dari 18

( 671,115)Notes 15 : RevenueThe details are as follows :2011 2010Coal 58,691,558 31,144,560Management and Financial Services 150,000 150,000Total 58,841,558 31,294,560Notes 16 : Cost of RevenueThis account represents the cost of coal sold to customers amounting to USD. 55,401,498 andUSD. 28,656,257 For The Years2011 and 2010, respectively.Notes 17 : Operating ExpenseThe details are as follows :2011 2010Salaries and Allowances (385,282) (301,884)Perdiem and Travelling (352,199) (183,580)Employee Welfare

No. 1510 K/Pid/2015mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehinggatujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyaifinal goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (SocialDeference) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitumenciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tentram dan tidakmelakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidanaagar tidak mengulangi

Pidanadalam Penanggulangan Kejahatan menulis bahwasekiranya kebijakan penanggulangan kejahatandilakukan dengan menggunakan saranapenal (hukum pidana), yang operasionalisasinyamelalui beberapa tahap: tahap formulasi (kebijakanlegislative), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dantahap eksekusi (kebijakan eksekutif), Knususnya padakebijakan yudikatif/aplikatif harus memperhatikan danmengarah pada tercapainya tujuan dan kebijakansosial itu, berupa kebijakan/upayaupaya untukkesejahteraan sosial (social welfare

Pemerintah Daerah) adalahdalam rangka menjalankan fungsi pemerintah yakni MenyelenggarakanKesejahteraan Umum yang merupakan konsekuensi logis dari konsep Welfarestate sebagaimana yang dianut oleh negaranegara modern (Welfare state).Dengan konsep Welfare state (sebagaimana yang dituntut oleh butir a KonsideranUndangUndang No. 32 Tahun 2004), negara (cq. Pemerintah Daerah) dalamHal. 31 dari 40 hal. Put.

Maka atas dasar konsep welfare state, diskresi Walikota dalam halmenyetujui permohonan DPRD mengenai asuransi bagi para anggota DPRDmerupakan salah satu alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalampenerapan Asas Legalitas (Wetmatigheid van bestuur).Bahwa sebagai bentuk pouvoir discretionnaire, Disposisi Walikota Magelang viaSekda tindak lanjuti atas Surat Ketua DPRD Kota Magelang No. 900/517/130tanggal 25 September 2002 dimana Walikota sebagai Pemegang KekuasaanUmum Pengelolaan Keuangan

atas, adalah jelas bahwa pencairan danaasuransi oleh Disposisi Walikota Magelang via Sekda tanggal 25 September 2002,21.22.Disposisi Walikota Magelang tanggal 14 Januari 2003, Surat Edaran (SE)Walikota Magelang Nomor : 900/02.a/122, tanggal 2 Januari 2004 , Surat WalikotaMagelang No. 900/51.1/122, tanggal 9 Januari 2004 dan Lembar DisposisiWalikota Magelang tanggal 14 Januari 2004 adalah suatu bentuk diskresi yangdimiliki Walikota dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan atas dasarkonsep welfare

JERA KEPADA TERDAKWA DAN TIDAKPULA MEMPUNYAI DAYA TANGKAL YANG DAPAT MENIMBULKANSHOCK TERAPY BAGI ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA sehinggasangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare

JERA KEPADA TERDAKWA DAN TIDAKPULA MEMPUNYAI DAYA TANGKAL YANG DAPAT MENIMBULKANSHOCK TERAPY BAGI ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA sehinggasangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanpetiindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare

., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor advokatBicterzon Welfare Hutapea & Partners, beralamat di Jin. UntungSuropati Gg. Family VI No.52 Labuhan Ratu, Bandar Lampung;berdasarkan Surat Kuasa Khusus masingmasing tanggal 31 Maret2017, dan tedaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dibawah register Nomor: 66, 67, 68/SK/2017/PN.Kla., tanggal 10 AprilSelanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING, semula TERGUGAT I, Il dan Illl; MELAW AN:H.

., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H., M.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., MH. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada han itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibaniu oleh JimiHenderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung,serta dihadiri olen Fiona Salfadila Hasan, S.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. Ari Qumiawan, S.H., M.H.Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.Panitera Penggant,Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Kot

., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea,S.H.dan Murdian, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terobuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JimiHenderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri KotaAgung, serta dihadiri oleh Dhinda Ratri Putristira, S.H.Penuntut Umum danTerdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Karena Negara Indonesia adalah NegaraHukum yang dinamis (welfare state, negara kesejahteraan)yang menuntut segenap aparat pemerintahnya melakukankegiatankegiatan yang menuju pada penyelenggaraankepentingan umum (alinea IV Pembukaan Undang UndangDasar 1945 dan Pasal 33, 34 Batang Tubuh Undang UndangDasar 1945).

memberikan shock terapy kepada anggota masyarakat agar tidakmengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif),oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara iniadalah sudah tepat dan banding yang diajukan oleh terdakwa sangat tidakberalasan, sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraanmasyarakat (Social Welfare

., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.dan Wahyu Noviarini, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada hari Senin tanggal 3Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti padaHalaman 18 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN KotPengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P, S.H.

., Penuntut Umum dan Terdakwa;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ari Qurniawan, S.H., M.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganti,Bambang Setiawan, S.H.Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Kot

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020,oleh kami, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini,S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganii,Bambang Setiawan, S.H.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid. Sus/2020/PN Kot

dihukum sesuai dengan kesalahannya;Menimbang bahwa dalam penajtuhan pidana terhadap terdakwa, hakim wajib menggali,mengikuti, memahami nilainilat hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakatsebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No. 48 tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara social welfare